Justifikasi dan Metode Penetapan Komoditas Strategis

JUSTIFIKASI DAN METODE PENETAPANKOMODITAS STRATEGISPantjar SimatupangPusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi PertanianJl. A. Yani No. 70 Bogor 16161PENDAHULUANPada putaran perundingan multilateral dalam naungan OrganisasiPerdagangan Dunia (World Trade Organization = WTO), Indonesia memeloporiproposal Special Products , yakni sejumlah “ komoditas strategis “ yang amat pentinguntuk hajat hidup orang banyak, baik dari segi lapangan kerja, maupun jaminanperolehan pangan yang cukup, perlindungan, dan dinamisasi kehidupan desa secaraberkelanjutan, serta preservasi dan stabilisasi sosial-politik yang sesungguhnyamerupakan tujuan utama pembangunan pertanian, dikecualikan dari agendaperundingan lanjutan liberalisasi dan deregulasi perdagangan produk pertanian.Pengecualian tersebut dimaksudkan agar pemerintah suatu negara, negarasedang berkembang khususnya, tetap memiliki fleksibilitas atau kedaulatan dalammenetapkan kebijakan diskresi perihal produksi dan perdagangan sejumlah terbatasproduk pertanian yang esensial bagi hajat hidup warga negaranya. Ini merupakansalah satu hak dasar yang mesti dimiliki oleh suatu negara berdaulat.Proposal Indonesia tersebut mendapat dukungan dari banyak negara-negarasedang berkembang. Konsep Special Products dan Strategic Products telahmenjelma menjadi senjata diplomasi yang amat ampuh bagi kelompok negara-negarasedang berkembang dalam menghadapi negara-negara maju yang tergabung dalamUni Eropa dan negara-negara eksportir utama pertanian dalam kelompok Cairns(Cairns group).Kalau negara-negara sedang berkembang kukuh mempertahankannya,Amerika Serikat dan anggota Cairns Group lainnya menentang keras proposalSpecial and Strategic Products tersebut. Uni Eropa cenderung mengambil posisi ”dapat memahami ” namun enggan menyatakan dukungannya. Alasannya, Uni Eropajuga berkepentingan untuk memperlambat proses perluasan dan intensifikasiliberalisasi perdagangan produk pertanian. Perbedaan pendapat mengenai Specialand Strategic Products inilah yang menyebabkan Perundingan Tingkat Tinggi WTOdi Cancun, Meksiko, pada bulan September 2003 gagal menghasilkan kesepakatanbaru.1