annual report 2012 - PT. Jasa Raharja

c. Kendala yang dihadapi1. Setiap pemekaran Wilayah tingkat I (Provinsi)maupun tingkat II (Kotamadya dan Kabupaten)membuat yang semula angkutan kota antarprovinsi berubah fungsi menjadi angkutankota/angkutan pedesaan dengan wilayahoperasional tidak melebihi 50 km.Berdasarkan ketentuan Undang-UndangNomor 33 Tahun 1964 bagi penumpangkendaraan umum dengan wilayah operasionaltidak melebihi 50 km tidak dikenakaniuran wajib . Namun bila terjadi risikokecelakaan, maka bagi penumpang tersebuttetap memperoleh santunan kecelakaanpenumpang.2. Kebijakan Pemerintah yang diatur dalamPeraturan Bank Indonesia dan PeraturanMenteri Keuangan tentang uang mukaminimum kredit kendaraan bermotor minimal25% berdampak terhadap penjualan kendaraanbermotor khususnya kendaraan roda dua.Kebijakan uang muka minimal yang berlakusejak 15 Juni 2012 akan memengaruhi capaianpenerimaan underwriting sumbangan wajibyang diterima melalui pendaftaran Surat TandaKenderaan Bermotor.c. Challenges1 Each division Districts I (province) and level II(municipal and district) made the original publictransportation between provinces changedinto city transport / rural transportation withoperational area does not exceed 50 km.Under the provisions of Law No. 33 of 1964 forpassenger public transport with the operationalarea not exceeding 50 km are not subjectto mandatory dues. But if there is the risk ofan accident, the passenger will still obtainaccident compensation passengers.2 Government policy set out in the BankIndonesia Regulation and the Regulation of theMinister of Finance regarding the minimumdown payment of auto loans at least 25%which will impact on sales of motor vehicles,especially two-wheelers. This policy whichtakes effect from June 15, 2012 will affectthe achievement of revenue underwritingcompulsory contributions received through theregistration Certificate of motor vehicles.3. Perusahaan belum diberikan kewenangan olehPemerintah dalam menentukan peningkatantarif asuransi serta peningkatan dan perluasanmanfaat santunan, sehingga menjadikanPerusahaan dianggap kurang aspiratif dankurang antisipatif terhadap tuntutan kenaikandan perluasan benefit Selama ini prosespenentuan besaran tarif asuransi dan besarannilai santunan masih ditetapkan denganPeraturan Menteri Keuangan.4. Perusahaan masih belum dibebaskan darikewajiban untuk membayar dividen perusahaankepada Pemerintah. Dividen tersebut dapatdigunakan untuk perluasan perlindunganasuransi dan peningkatan manfaat asuransiyang diterima oleh masyarakat.3 The Company has not granted authority bythe Government in determining the increasein insurance rates as well as the improvementand expansion of benefits compensation,making the company are considered lessaspirational and less adaptable to the demandsof the increase and expansion of benefits.The process of determining the amount ofinsurance rates and the value of compensationis still determined by Regulation Minister ofFinance.4 The company still has not released from theobligation to pay dividends to the Government.Dividends can be used for the expansion ofinsurance coverage and increased insurancebenefits received by the community.21