Preview - Kementerian Negara Koperasi dan UKM

pengurus dengan tugas pokok mengelola koperasi, organ pengawas dengantugas pokok pengawasan dan organ rapat anggota dengan tugas pokokmenetapkan kebijakan dan keputusan-keputusan strategis di koperasi, dapatberjalan secara baik. Dalam kondisi seperti ini, organisasi berjalan dengannavigasi yang minim, dan sangat longgar penafsiran maupun “determinasiorang” bukan sistem. Disinilah perlunya terus mengingatkan bahwa isianggaran dasar, anggaran rumah tangga atau peraturan khusus untuk tidakdiposisikan sebagai kelengkapan “administratif ada” dan bukan “kualitas”.Anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai rule yang mengarahkanmanajemen dalam hal ini pengurus, mengelola koperasi, dan mengarahkanpengawas melakukan fungsi pengawasan, serta mengarahkan anggota dalammenjalankan hak dan kuajibannya.Pengalaman di lapangan, karena ketidak lengkapan isi dan kualitasketentuan dan aturan internal koperasi, dalam anggaran dasar atau anggaranrumah tangga atau peraturan khusus termasuk ketersediaan seperti standaroperasional prosedur (SOP), membuat koperasi kurang memiliki saranaproteksi dan solusi. Setiap ada kejadian dan persoalan koperasi, yangsebenarnya urusan internal koperasi, karena tidak tersedia ketentuan danmekanisme solusinya maka mencari solusi di luar. Dari sini maka secara ringkaspenerapan good governance cooperative menghendaki koperasi setidaknya,memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga atau peraturan khusus, yangisinya memuat segala hal berkaitan dengan kehidupan, dan proses kerja organorgankoperasi ; jelas uraian tugas, kewenangan, mekanisme kerja, ukurankinerja, sampai dengan pertanggung jawaban yang transparan, terukur danwajar (akuntabel) dan berbagai hal untuk mewujudkan prinsip GCG.c. Penegakan dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangan.Keteraturan, ketertiban sebagai pilar menjamin pengelolaan organisasikoperasi atas dasar sistem, memerlukan kepatuhan terhadap peraturanperundangan yang berlaku, termasuk peraturan internal koperasi, dalam hal inianggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dari sini maka menjadi kriteria baku,bahwa koperasi, dalam hal ini pengurus, pengawas, anggota maupun personillain di koperasi mengerti, paham berbagai peraturan perundangan yangmemayungi kehidupan koperasi di Indonesia. Pernyatan secara eksplisit kata“Indonesia”, karena payung regulasi koperasi di negara lain tentu berbedaGood Governance Cooperative. Prijambodo. 2012 | 12