PEREMPUAN ACEH DI HADAPAN HUKUM, - UNDP

Persoalan sengketa tanah dan harta warisan ternyata tidak saja terjadi di wilayah yangterkena tsunami, kejadian ini juga kerap dialami oleh masyarakat lain yang hidup didaerah bekas konflik. Hasil penelitian di daerah Aceh Utara menunjukkan bahwapenguasaan harta secara sepihak oleh saudara laki-laki suami ternyata masih seringterjadi, terlebih dalam kehidupan masyarakat yang menempatkan perempuan bukansebagai pihak yang juga dapat membuat keputusan. Gambaran jelas yang ditemukandalam penelitian ini adalah bagaimana tanah milik seorang janda korban konflik dikuasaioleh saudara laki-laki suaminya dan dijual tanpa izin janda tersebut, padahal janda inimemiliki seorang anak dari hasil perkawinannya. Sebenarnya pihak saudara laki-lakisuami tidak berhak mendapatkan sedikitpun harta milik almarhum adiknya, karena adaistri dan keponakan laki-laki yang juga anak kandung dari adiknya.Anehnya lagi, aparat kampung tidak mampu menyelesaikan masalah tanah ini denganpenuh keadilan, karena masih ada aparat kampung yang takut pada ancaman orang-orangkuat di kampungnya atau tergoda dengan sejumlah uang tutup mulut yang dijanjikan,sehingga rasa keberpihakan terhadap perempuan yang lemah menjadi hilang seketika.Tentu tidak semua aparat kampung bertindak seperti ini, namun masih saja ditemukanada aparat kampung yang masih belum mampu menunjukkan sikap netralnya dalammenyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakatnya.Persoalan lain yang masih sering terjadi dalam masyarakat khususnya didaerah yangmasih terpencil adalah tingginya kekerasan dalam rumah tangga terhadap para istri.Kondisi ini hampir dirasakan oleh seluruh perempuan yang hidup di desa dalam wilayahpenelitian ini. Semua perempuan mengaku pernah mengalami pemukulan, bahkan yangterparah sampai mengalami gangguan kejiwaan (gila), akibat sering dipukul dibagiankepala oleh suaminya. Kenyataan tragis ini tidak menimbulkan simpati dari pihak suami,justru setelah istri menjadi gila akibat perbuatannya, istri diusir dari rumah yang duludibangun atas keringat bersama. Istri tidak diberikan harta apapun dengan alasan istritidak bekerja, padahal informasi yang diberikan oleh orang tua korban, perempuan yangmengalami kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah seorang pekerja keras danseorang istri yang tangguh.Lemahnya posisi perempuan dalam bidang harta warisan dan hak atas tanah tidak terlepasdari belum adanya pemahaman hukum bahwa perempuan juga berhak mendapatkanbagian tersendiri dalam hal harta benda. Banyak perempuan yang tidak dilibatkan dalamkepemilikan harta, selalu saja nama suami atau saudara laki-laki yang mendominasikepemilikan harta, akibatnya posisi perempuan tidak kuat secara hukum. Persoalan tanahdan harta warisan juga muncul ketika banyak pihak tidak memiliki serifikat dan surat sahkepemilikan. Kebiasaan lain yang juga sering muncul di masyarakat adalah memberikanharta warisan atau tanah kepada ahli warisnya tanpa disertai dengan surat atau sertifikattanah. Sengketa dipastikan akan muncul ketika ada salah satu ahli waris yang meninggaldunia, atau antara satu ahli waris dengan ahli waris lain muncul keributan yang berujungpada saling mengklaim hak milik atas tanah yang dulunya tidak ada masalah. Pada kasusketiadaan sertifikat tanah, maka pihak yang paling rentan dari aspek ketidakadilan adalahkaum perempuan. Hal ini diakibatkan karena banyak perempuan yang tidak memahamihukum secara baik dan banyak perempuan yang memilih tidak berjuang untuk6