Climate Change, Forests and Peatlands in <strong>Indonesia</strong>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Kebakaran dari Pemerintah. Adanyakegiatan ekonomi yang dapatmembantu kebutuhan rumah tanggatelah memberikan kesempatan bagipara anggota untuk terlibat dalamberbagai pelatihan dan pertemuanantar anggota brigadepenanggulangan kebakaran lainnya,sehingga kemudian dapatmemadamkan kebakaran sesegeramungkin di wilayahnya. Adanyatanaman yang ditanam sebagai bagiandari kompensasi pola mikro-kredit jugamemacu masyarakat untuk mencegahterjadinya kebakaran atau sesegeramungkin menanggulangi kebakaran,karena jika tidak, akanmenghanguskan tanaman kompensasiyang menjadi kewajiban mereka untukmemeliharanya.Pola seperti ini telah memberikanharapan keberhasilan yangmenjanjikan karena sejauh ini kejadiankebakaran hutan dan lahan dapatdiminimalisasi atau bahkan tidak terjadidi wilayah mereka. Keberhasilan polaini nampaknya juga telah menarikperhatian pemerintah setempat yangakan menjadikan inisiatif program inisebagai percontohan untuk direplikasidi wilayah lain.yang kemudian dikaitkan dengansumbangannya terhadap penyerapandan penyimpanan karbon, baik diataspermukaan (above ground) maupunbawah permukaan (below ground).Lebih lanjut, data yang diperolehkemudian digunakan untuk melakukanpengkajian kadar emisi CO2 keatmosfir yang berasal dari lahangambut. Hasil mengkajian tersebutmenunjukan data-data yang cukupmengejutkan dan selama ini tidakdiperhitungkan dalam menghitungkadar emisi CO2, khususnya darisektor Kehutanan.Untuk mendokumentasikan berbagaipengalaman di lapangan sertamemberikan panduan bagi kegiatansejenis di kemudian hari, berbagaibuku panduan terkait denganpemanfaatan dan pengelolaan lahangambut (Silvikultur, Tanah, Hidrologi,Kebakaran Hutan, PengembanganMasyarakat) telah disusun dandisebarluaskan. Beberapadiantaranya telah dimanfaatkan secaraluas, seperti Atlas Sebaran Gambut diSumatra, Kalimantan dan Papua serta3 buah buku seri perubahan iklim(Konvensi Perubahan Iklim, ProtokolKyoto dan CDM). Selainmenterjemahkan berbagaipengetahuan masyarakat di lapangan,publikasi tersebut juga disusun olehpara pakar dan akademisi yangmumpuni di bidangnya masing-masingdan telah dikenal secara nasionalmaupun internasional.DUKUNGAN KEBIJAKAN DANPENYADARTAHUAN DI TINGKATWILAYAH DAN NASIONALDalam upaya untuk menterjemahkanberbagai inisiatif dan pengetahuanmasyarakat serta pengalaman danpermasalahan yang terkait di lahangambut, baik di lokasi kegiatanmaupun di wilayah lainnya, kedalamkerangka kebijakan pemerintahan,maka Proyek CCFPI telah membantumemfasilitasi pengembangan kebijakandalam bentuk penyusunan strategipengelolaan lahan gambut yangberkelanjutan. Di tingkat Kabupaten,strategi tersebut telah berhasildisusun, masing-masing di KabupatenMusi Banyuasin, Propinsi SumatraSelatan dan Muaro Jambi, PropinsiJambi. Pada tingkat nasional, suatuStrategi Nasional Pengelolaan <strong>Lahan</strong><strong>Basah</strong> telah selesai disusun, yangkemudian disusul dengan turunannyaberupa Strategi Nasional Pengelolaan<strong>Lahan</strong> Gambut Berkelanjutan.PENGGALIAN INFORMASIBERBASIS SAINS DANMENGANGKAT PENGETAHUANMASYARAKAT LOKALProgram ini telah meletakan suatulandasan berarti dalam pengkajiankandungan karbon di lahan gambut14 • • • <strong>Warta</strong> <strong>Konservasi</strong> <strong>Lahan</strong> <strong>Basah</strong>
Climate Change, Forests and Peatlands in <strong>Indonesia</strong>○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○KERANGKA KERJASAMAKEBIJAKAN INTERNASIONALKegiatan yang dijalankan dalamprogram ini hasilnya juga sangat eratterkait dengan implementasi berbagaikonvensi dan kerjasamainternasional, termasuk berbagaikewajiban yang terkait dengankerangka pembangunanberkelanjutan dibawah kerangkakerja Deklarasi Rio dan Agenda 21.Program ini telah memberikansumbangannya dalam pelaksanaanKonvensi Perubahan Iklim(UNFCCC), KonvensiKeanekaragaman Hayati (CBD),Konvensi <strong>Lahan</strong> <strong>Basah</strong> (RamsarConvention) serta KerangkaKerjasama ASEAN dibidangPenanganan Kabut Asap LintasBatas.Dalam kerangka kerja UNFCCC,pelaksanaan program ini dapatdijadikan sebagai salah satu upayadalam kaitannya dengan mitigasi emisidari kegiatan LULUCF (Land Useand Land Use Change in Forestry).Sementara itu, program ini jugamembantu pemenuhan kewajiban<strong>Indonesia</strong> dalam CBD dan KonvensiRamsar, khususnya yang terkaitdengan perlindungan hutan dankeanekaragaman hayati lahan basah,dan lebih jauh juga sejalan denganRencana Aksi Global <strong>Lahan</strong> Gambutyang disponsori oleh Kanada dantelah didukung oleh KonvensiRamsar.Berbagai keterlibatan pelaksanakegiatan dalam tiga konvensilingkungan internasional tersebut jugatelah menghasilkan adanya perhatianterhadap lahan gambut, sebagaimanaterlihat dari adanya beberapapernyataan yang telah diadopsidalam keputusan CBD dan KonvensiRamsar, yang secara spesifikmenggaris bawahi pentingnyahubungan antara lahan gambut,keanekaragaman hayati danperubahan iklim. Sayangnya, sejauhini UNFCCC belum memberikanpernyataan resmi mengenai haltersebut, meskipun semakin terbukakesempatan untuk mengenalipengelolaan lahan gambutberkelanjutan sebagai komponenutama dalam pencegahan emisi gasrumah kaca yang berlebihan.KELANJUTAN KEGIATAN DANPELAJARAN YANG BISA DIRAIHMeskipun berbagai keberhasilan (danjuga kegagalan) yang diraih dariberbagai program yang dilaksanakanini belum menyelesaikan permasalahansecara nasional dalam upayamengentaskan kemiskinan sertapengelolaan lahan gambut secaraberkelanjutan, namun telah terlihatadanya berbagai interaksi sosialekonomidan lingkungan maupunkebijakan yang dapat dijadikan pijakanuntuk keberlanjutan upaya restorasilahan dan hutan gambut di masamendatang. Lebih dari itu, berbagaifasilitasi yang diberikan telah mampumenumbuhkan suatu pola dukunganberkelanjutan yang mampu mengajakmasyarakat untuk keluar dari kegiatanpembalakan kayu yang sebenarnyajuga tidak menguntungkan masyarakatsecara ekonomi. Meskipun kegiatanyang dilakukan tersebut hanyamenyentuh sebagian kecil masyarakat,namun dalam jangka panjang akanmemberikan pengaruh yang jauh lebihbesar karena berbagai pola yangdiintroduksikan, baik pola bantuanekonomi maupun mekanismeperlindungan dan restorasi lingkunganserta integrasi keduanya, telahdiadopsi dan direplikasi oleh institusilain, baik pemerintah maupun nonpemerintah,baik di lokasi yang samamaupun di lokasi lain, sehinggakeberlanjutannya dapat terjaga.Berbagai kebijakan serta produkkebijakan yang dihasilkan melaluiprogram ini, dari tingkat desa hingganasional, regional dan internasional,diharapkan dapat dijadikan sebagaipijakan dan payung kebijakan pentingdalam pengelolaan lahan gambutberkelanjutan di <strong>Indonesia</strong>.Dukungan kuat yang ditunjukan olehmasyarakat serta pemerintah ditengaraiakibat orientasi pekerjaan dari programini yang lebih berlandaskan padapekerjaan di lapangan denganmenempatkan masyarakat sebagaipemeran utama. Pelaksanaan kegiatanrestorasi hidrologi gambut yangsepenuhnya dilaksanakan olehmasyarakat dengan menggunakanpengetahuan yang telah dimiliki olehmasyarakat secara turun temurun terbuktitelah berhasil dilakukan, sesuatu yangbahkan ahli teknologi modern sekalipunsebelumnya meragukan keberhasilanpekerjaan tersebut.Meskipun masih banyak hal yang perludilakukan, namun berbagai upaya dankeberhasilan yang telah dilakukantersebut selayaknya dapat meningkatkanposisi tawar <strong>Indonesia</strong> untuk menagihkomitmen dan kewajiban duniainternasional dalam melindungi,melestarikan dan merestorasi lahangambut di <strong>Indonesia</strong> karena telah terbuktibahwa kerusakan lahan gambut tersebutdapat menyebabkan kerugian luar biasabagi masyarakat internasional.UCAPAN TERIMA KASIHDengan selesainya pelaksanaan ProyekCCFPI ini, maka kami mengucapkanterima kasih dan penghargaan yangsetinggi-tingginya kepada PemerintahKanada melalui CIDA yang telahmemberikan dukungan finansial untukpelaksanaan kegiatan. Selamaberlangsungnya kegiatan, dukungan,arahan kebijakan dan informasi banyakdiberikan oleh berbagai institusiPemerintah Republik <strong>Indonesia</strong>. DiTingkat Pusat, dukungan terutamadiberikan oleh Departemen Kehutanan,Departemen Dalam Negeri danKementerian Negara Lingkungan Hidupserta institusi lain yang tergabung dalamKelompok Kerja Pengelolaan <strong>Lahan</strong>Gambut Berkelanjutan. Sementara itu, dilokasi kegiatan dukungan dan kerjasamaerat diberikan oleh Pemda Propinsi Jambi,Pemda Propinsi Sumatera Selatan, PemdaPropinsi Riau, Pemda Propinsi KalimantanTengah, Pemda Kabupaten MusiBanyuasin, Pemda Kabupaten TanjabTimur, Pemda Kabupaten Tanjab Barat,Pemda Kabupaten Muaro Jambi sertaPemda Kabupaten Kapuas dan jajarannya.Untuk menjaga kadar mutu ilmiah dariVol 15 no. 1, April 2007 • • • 15