VryH0F

Kolom9 Program NyataPertama, program meningkatkan profesionalisme PNS dan menaikkangaji serta kesejahteraan TNI-Polri selama 5 tahun, serta penuntasan programperbaikan remunerasi PNS. Program ini akan menghasilkan birokrasidan tentara yang lebih produktif dan andal. Untuk menghela program ini,diperlukan tambahan anggaran sedikitnya Rp 20 triliun per tahun.Kedua, menyejahterakan desa dengan mengalokasikan dana desa sebagaiimplementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setiapdesa rata-rata memperoleh dana dalam bentuk program bantuan khusussebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. Dengan mengacupada APBN 2014, dana yang dibutuhkan untuk dialokasikan ke 79.702 desadi seluruh Indonesia kurang-lebih Rp 59 triliun.Ketiga, meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan, termasukpemberian subsidi langsung senilai Rp 1 juta per bulan untuk keluarga prasenS-3 Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Indonesian S-2 Ilmu Lingkungan UniversitasIndonesian S-1 Ilmu Tanah Institut PertanianBogorKarier:n Direktur Megawati Instituten Anggota DPR RI Komisi IX, 2009-2014n Direktur Eksekutif Indonesia Centerfor Sustainable Developmentn Pengajar di Sekolah Bisnis danManajemen ITB dan Program PascasarjanaUIKarya:n Indonesia Masa Kini dan MasaDepan dalam Membangun KemandirianIndonesia, 1994n Community Development di IndustriPertambangan dalam AksesPeran Serta Masyarakat, 2003n Pedoman Pengembangan Masyarakatdi Industri dan Sumber Dayaberbeda. Dari sinilah dilema bermula.Sebab, meski Presiden Yudhoyono menegaskan akan membentuk timtransisi pemerintahan untuk menjembatani transisi pemerintahan, begitujuga dengan calon presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla(JK)—yang telah membentuk Rumah Transisi dengan maksud yang sama—sayangnya, hingga nota keuangan dibacakan, belum sekali pun tim transisiini bertemu karena masih ada gugatan di Mahkamah Konstitusi.Akibatnya, program-program perbaikan kesejahteraan rakyat yang telahdisampaikan calon presiden Jokowi-JK belum dapat terakomodasi dalamRAPBN 2015. Sebanyak 9 program unggulan, yang menjadi magnet bagirakyat untuk memilih Jokowi-JK, justru tidak masuk RAPBN.Majalah detik 25 - 31 agustus 2014