Untitled - Kadin Indonesia

• Kebijakan terkait dengan pembatasan jumlah penyelenggara telekomunikasi, khususnyayang membutuhkan sumberdaya yang terbatas (spektrum, nomor) dan modal yangbesar agar tidak timbul kompetisi yang tidak sehat.• Pemerintah sudah menerbitkan standar kualitas layanan, namun masih perlumenetapkan tata cara perhitungan standar kualitas tersebut untuk menghindariperselisihan dalam perhitungan.• Penggantian FTP 2000 dengan rencana penomoran yang lebih komprehensif danmampu mengantisipasi kebutuhan penomoran di masa mendatang, termasukpengaturan implementasi number portability.• Sinkronisasi regulasi-regulasi terkait dengan telekomunikasi, penyiaran, media dansektor-sektor terkait lainnya, terutama permasalahan perizinan dan pemanfaatanspektrum frekuensi.• Regulasi yang dapat mengakomodasi unified licensing sehingga perbedaan pendapatdalam penyelenggaraan maupun distorsi dalam persaingan di pasar dapat dikurangi.• Penggunaan kontribusi PNBP dari sektor telekomunikasi untuk pembangunan backbonenasional terutama di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau dan secara bisnis tidaklayak.• Peningkatan kompetensi SDM yang menangani regulasi (regulator) di bidang TIK, baikdari sisi teknologi, bisnis, persaingan usaha maupun hukum agar penyusunankebijakan, regulasi dan implementasinya di masa mendatang dapat lebih optimal untukkepentingan nasional.• Peningkatan kompetensi SDM nasional di bidang TIK sehingga Indonesia dapatmenghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.• Kebijakan yang mendorong peranan lokal dalam pengembangan industri ke depanterkait dengan industri terkait TIK (manufaktur, perangkat lunak aplikasi, konten, dll.)• Cetak biru spektrum frekuensi yang dapat menampung perkembangan teknologi dimasa mendatang sehingga dapat lebih menjamin kepastian investasi untuk mengurangiresiko-resiko perubahan regulasi• Kebijakan USO dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur terpadu, tidak hanyainfrastruktur telekomunikasi, tetapi juga listrik dan jalan.b. Industri Informatika• Perumusan TKDN dengan memperhitungkan keberadaan teknologi dan komponen yangsudah ada.• Penciptaan stimulus agar tercapai economy of scale di bidang penggunaan computerdan internet.• Pemberlakuan kawasan khusus bagi para innovator dan investor TIK untukmengembangkan teknologi di lingkungannya. Dalam kawasan ini dibentuk kebijakandan kriteria khusus.• Kebijakan nasional tentang implementasi dan pemanfaatan Internet Protocol.• Pendirian Badan Pengkajian TIK oleh para pemangku kepentingan.• Kesatuan lisensi untuk jasa dan jaringan yang bermuara dari hulu/teknologi yang sama.• Penelitian di bidang TIK sebagai indikator pembangunan sehingga memiliki potret dandata sebagai basis dari setiap kebijakan dan langkah yang akan diimplementasikan disemua industri.Rangkuman Hasil Munas VI Kadin 54