Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaDi sini kita mulai menghadapi bagaimana ketiga hak itu harus berinteraksi. KonstitusiIndonesia sudah jelas menyebut bahwa negara diberikan suatu kewenangan yang besar.Namun dalam menjalankan kewenangan itu, negara harus menghormati tidak bolehmelanggar hak-hak pribadi dan hak-hak publik. Jika ada kepentingan publik yang lebihbesar, maka hak pribadi tidak bersifat absolut. Dalam turunannya kita bisa lihat dalam pasal28e ayat (2) yang menjamin kebebasan berkepercayaan, menyatakan pikiran dan sesuaidengan kepercayaannya. Bahkan ayat (3)nya lebih jelas lagi, setiap orang berhak ataskebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28f menjaminkebebasan pers dengan menggunakan saluran yang tersedia. Ini merupakan hak asasimanusia untuk menegakkan keadilan. UU Pers dalam konsiderannya menyebutkan bahwadalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, hakmemperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki.Sekarang kita masuk ke dalam RUU-nya sendiri. Kita dapat melihat kenapa RUU inidiadakan kodifikasi. Penyusunan hukum pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasidimaksudkan untuk menciptakan keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukumdengan memperhatikan kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam negaraIndonesia. Kemudian kita bertanya kenapa orang mesti dihukum? Pemidanaan bertujuan :a. mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;b. memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;c. menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh tindak pidana, memulihkankeseimbangan dan munculkan rasa damai dalam masyarakat;d. membebaskan rasa bersalah pada para terpidana.Jadi dapat disimpulkan terutama pada hal kejahatan terhadap kehormatan, RUU inimerupakan lonceng kematian bagi penghormatan kita pada hak-hak pribadi, hak publikdan bahkan kewibawaan negara itu sendiri. Isi RUU KUHP ini bertentangan diametraldengan UUD’45, prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan pers dan perlindungan hak-hakpribadi. Para penyusun RUU KUHP ini telah menempatkan negara sebagai sebuahkekuasaan totaliter. Sehingga segala sesuatu dianggap sebagai simbol yang berkaitandengan kewibawaan negara yang tidak boleh disentuh.Sebagai contoh, soal pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di Pasal 265berbeda dengan KUHP lama. Denda di situ tidak disebut pasti tapi ada kategorikategorinya.Apa yang dinamakan menghina? Dalam penjelasannya, yang disebutmenghina adalah perbuatan apapun yang mau menyerang nama baik atau martabatPresiden dan Wakil Presiden di muka umum. “Apapun” ini sangat berbahaya. Walaupundalam penjelasan disebutkan bahwa menghina adalah menista dengan surat dansebagainya, dan walau disebut pada bagian akhir bahwa pasal ini tidak dimaksud untukmeniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbedadengan yang dianut oleh Presiden dan Wakil Presiden. Kalau sudah “apapun” bagaimanakita mau punya ruang lingkup? Bagaimana kita mau berdialog dengan Presiden atau WakilPresiden?Mengenai pencemaran juga demikian, termasuk di bidang pers, ini jelas bertentangan.Bagaimana pers, yang mempunyai tugas mengoreksi dan memberikan kontrol sosial dapatbekerja dengan pasal-pasal seperti ini?Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 13