Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan ... - Elsam

Catatan Seminar :Kejahatan terhadap Kepentingan Umum dan Kejahatan Terhadap MartabatDilihat dari Sudut Pandang Hak Asasi ManusiaSementara itu topik kedua yang juga dipandang perlu untuk kita bahas adalah “Kejahatanterhadap Kepentingan Publik” (Crimes against Public Interest). Seperti telah saya singgung dimuka, dalam proyek perancangan KUHPidana Indonesia masa depan, kerangka programpembaruan KUHP Indonesia idealnya bisa merumuskan signifikasi pendekatan sintetikyang mengkontekstualisasikan konvergensi kepentingan-kepentingan di antara hak-hakindividu (individual rights) dan hak-hak masyarakat (communal rights) dan perlindunganterhadap kepentingan politik negara (protecting state interest). Kejahatan terhadapkepentingan publik masuk dalam titik yang penting dalam misi untuk menjaga“equilibrium”, di antara tiga dimensi kepentingan tersebut. Dalam hal ini penting untukmengkaji secara kritis dimensi kejahatan terhadap kepentingan publik dalam rancanganKUHPidana. Sebagai sebuah terminologi, kejahatan terhadap kepentingan publik (crimesagainst public interest) tidak popular dalam literatur hukum pidana di Indonesia. Kejahatanterhadap kepentingan publik juga tidak dikenal sebagai satu kategori dari jenis kejahatandalam hukum pidana nasional.Terdapat dua kata kunci yang patut digarisbawahi dalam konsep kejahatan terhadapkepentingan publik, yakni kejahatan (crime) dan kepentingan publik (public interest). Secarasederhana kejahatan diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang melanggar moral danhukum yang berlaku. Lebih spesifik lagi adalah pelanggaran terhadap hukum pidana.Sedangkan kepentingan publik secara harafiah dapat diartikan sebagai hal ikhwal yangdikaitkan dengan urusan, tatanan, harkat martabat, dan hajat hidup masyarakat luas.Sehingga kejahatan terhadap kepentingan publik dapat didefinisikan sebagai tindakanmelanggar hukum yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan menyerangmartabat publik secara luas.Kejahatan terhadap kepentingan publik memiliki watak sebagai bidang hukum yangfungsional. Hal tersebut berarti bahwa kejahatan terhadap kepentingan publik merupakanpotongan melintang bidang-bidang hukum klasik dan tersebar dalam berbagai peraturanperundang-undangan yang khusus. Sebenarnya konsep kejahatan-kejahatan terhadapkepentingan publik tersebut secara tersebar telah mewacana dalam diskursus hukumnasional. Misalnya, disiplin kriminologi mengenalkan konsep kejahatan kerah putih (whitecollar crime) sebagai sebuah kejahatan non konvensional serta memiliki dampak kerugianyang luar biasa.Perkembangan selanjutnya disiplin ilmu sosial (politik) mulai mengenalkan konsep goodgovernance dan good corporate governance yang sedikit banyak mendorong sistem institusionalpemerintahan dan swasta untuk berlaku secara fair dalam menjalankan misinya sertaresponsif terhadap perkembangan sosial. Konsep tersebut secara faktual menegaskan bahwainstitusi pemerintahan dan korporasi (dalam wacana mengenai stake holders biasa disebutsektor bisnis/swasta) adalah subyek yang rentan untuk melakukan tindakan-tindakanmenyimpang dan tindak kejahatan dalam konteks jabatannya, karena kekuatan tawarpolitik dan ekonomi yang besar dan kuat. Selain itu sistem organisasional dari institusiinstitusitersebut berpeluang pula untuk melindungi kejahatan-kejahatan yang dilakukan.Pengembangan konsep kejahatan terhadap kepentingan publik saat ini diperlukan dalamrangka menguatkan sistem hukum pidana yang melindungi masyarakat dari kejahatankejahatanyang memiliki modus operandi yang kompleks dan canggih serta kejahatankejahatanyang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan atau status sosialyang tinggi.Komnas HAM, ELSAM, FH Universitas Udayana 3