Kerangka Acuan Seminar Ratifikasi Statuta Roma_17 Juli ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Mahkamah sebelum ratifikasi dilaksanakan. Pada Agustus 2006, perwakilan parlemenIndonesia berpartisipasi dalam konferensi regional dengan seluruh parlemen Asia tentangMahkamah Pidana Internasional dan berjanji akan bekerja untuk mengupayakanratifikasi/aksesi pada tahun 2008 atau lebih cepat. Tahun 2007 telah didirikan pulaParliamentarian for Global Action (PGA) Indonesia Chapters, dimana sekretariatinternasional PGA selama ini sangat aktif mendukung universalitas Mahkamah PidanaInternasional. 1Namun, upaya ratifikasi sebagaimana direncanakan pada tahun 2008 urung dilaksanakan.Dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Periode 2011- 2014, Indonesiaberkomitmen kembali untuk meratifikasi pada Tahun 2013. Dalam RANHAM tersebut,rencana aksi dilakukan dengan tersusunnya Naskah Akademis dan RUU PengesahanRatifikasi Statuta Roma.Merujuk pada kegagalan ratifikasi pada tahun 2008, Indonesia perlu bersungguh-sungguhuntuk menjalankan janjinya pada dunia internasional dan melaksanakan komitmennyaunruk meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2013. Ratifikasi Statuta Roma akan akanmemberikan kesempatan luas bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam perdamaian duniadan pencapain keadilan global, serta memastikan adanya perlindungan Hak Asasi Manusiabagi seluruh warga negara. Indonesia juga akan mempunyai kedudukan setara denganbangsa-bangsa lainnya yang sudah terlebih dahulu meratifikasi Statuta Roma. Saat ini telahlebih dari 120 negara yang meratifikasi Statuta Roma, termasuk negara-negara ASEAN yakniKamboja dan Filipina.Selama ini, terdapat kekhawatiran dikalangan pemerintah bahwa dengan meratifikasi ICCmaka dapat berarti akan adanya intervensi internasional terhadap proses hukum dan prosespengadilan Indonesia. Kekhawatiran ini jelas tidak mungkin terjadi, karena kalaupunIndonesia menjadi negara pihak dari ICC maka tetap ICC tidak dapat secara bebas masukdalam sistem hukum Indonesia. ICC merupakan mekanisme pelengkap ketika Negara tidakmau (unwilling) dan tidak mampu (unable) melaksanakan kewajiban penghukumanterhadap pelaku kejahatan yang termasuk dalam jurisdiksi ICC. Selain itu, Indonesia telahmemiliki mekanisme hukum yang untuk proses peradilan terhadap kejahatan genosida dankejahatan terhadap kemanusia berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM, yang secara terbatas telah mengadopsi ketentuan-ketentuan dalamStatuta Roma. Berdasarkan sejumlah regulasi yang telah dibentuk, juga menunjukkankesiapan Indonesia dan kompetensi Indonesia dalam meratifikasi Statuta Roma dan segeramenjadi negara pihak dalam ICC.Ratifikasi Statuta Roma juga dapat memperkuat peranan Indonesia di dunia internasional,terutama untuk menjembatani dan menjadi penghubung antara negara-negara yang masihberjuang mengembangkan sistem hukumnya dengan negara-negara yang sudah lebih majudan berkembang. Hal ini sejalan dengan visi diplomasi Indonesia untuk menjadi “bridgemaker”di komunitas internasional, seperti yang selama ini ditunjukkan dalam forum-foruminternasional, seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization, ASEAN dan1 Kertas Kerja, “Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun2008”, Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional, 2008.2
United Nations Department for Peacekeeping Operations (UNDPKO). Indonesiaberkesempatan untuk menjadikan ratifikasi ini sebagai misi diplomasi damai demimemperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, termasuk di hadapan negara-negaraanggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang saat ini banyak menghadapi masalah dalamnegeri.Pemerintah melalui Kementrian Hukum dan HAM, sejak lama juga telah merumuskanNaskah Akademis dan RUU Pengesahan Statuta Roma. Hal ini juga disertai dengan dukungandari berbagai kalangan baik dari lembaga-lembaga negara, diantaranya Komnas HAM, agarIndonesia segara meratifikasi Statuta Roma. Berbagai upaya dan dukungan tersebut,seharusnya tidak ada lagi keraguan untuk segera meratifikasi Statuta Roma segera.Dalam rangka mengajak semua pihak yang berkepentingan (Pemerintah, Parlemen, LSM,akademisi, dan komunitas korban) untuk duduk bersama menyepakati pentingnya ratifiasiStatuta Roma dan bekerja sama mewujudkannya, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia UntukMahkamah Pidana Internasional bekerja sama Coalition for the International Criminal Court(CICC) dan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan menyelenggarakan SeminarNasional memperingati Hari Keadilan Internasional. Seminar ini sekaligus sebagaimomentum untuk kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk meratifikasi StatutaRoma.KegiatanKegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Seminar Nasional yang bertemakan “MendorongKomitmen Indonesia Meratifikasi Statuta untuk Memperkuat Perlindungan Hak AsasiManusia”.TujuanKegiatan Seminar Nasional ini bertujuan:1. Memperingati hari keadilan internasional;2. Mendiskusikan Pentingnya meratifikasi Statuta Roma dalam rangka memperkuatperlindungan hak asasi manusia di Indonesia;3. Mendiskusikan kesiapan pemerintah dalam meratifkasi Statuta Roma, hambatan dantantangannya;4. Mendiskusikan upaya-upaya untuk mengimplementasikan Ratifikasi Statuta Romasesuai dengan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.Waktu dan Tempat KegiatanKegiatan Seminar akan dilaksanakan pada :Hari, Tanggal : Selasa, 17 Juli 2012Jam : 09.00 - 14.00 WIBTempat : Ruang Sumba B, Hotel BorobudurJalan Lapangan Banteng Selatan, Jakarta 10710- Indonesia.3
Page 1: Koalisi Masyarakat SipilUntuk Mahka
Page 5 and 6: Susunan Acara Seminar Nasional“Me

Kerangka Acuan Seminar Ratifikasi Statuta Roma_17 Juli ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?