Peraturan Kepala BNPB No.01 Tahun 2012

encana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalammusyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai daridesa sampai negara. Analisis risiko bencana harus menjadi salah satudasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masasekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhikebutuhan mereka.p) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor. Keberhasilan kerja koordinasilintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risikobencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerjapengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa/KelurahanTangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapatmenghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat padainefisiensi pendanaan.B. Kriteria UmumProgram Desa/Kelurahan Tangguh Bencana akan mengacu juga padakerangka masyarakat tangguh internasional yang dikembangkan berdasarkanKerangka Aksi Hyogo, yakni mengandung aspek tata kelola; pengkajianrisiko; peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan; manajemenrisiko dan pengurangan kerentanan; dan aspek kesiapsiagaan serta tanggapbencana. Karena akan tidak mudah bagi desa/kelurahan untuk langsungmencapai kondisi ideal yang mengandung semua aspek tersebut,Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi tiga kriteria utama, yaituDesa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, Madya dan Pratama. Kriteria iniditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian atas beberapa indikator yangtercantum dalam kuesioner pada Lampiran 1 di bagian akhir pedoman ini.Kuesioner pada Lampiran 1 berisi pertanyaan-pertanyaan terkait aspek danindikator desa/kelurahan tangguh bencana. Kuesioner ini terdiri dari 60 butirpertanyaan yang dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek ketangguhan danisu-isu terkait kebencanaan lainnya. Kuesioner dapat digunakan untukmengukur tingkat ketangguhan sebuah desa atau kelurahan dalam