Peraturan Kepala BNPB No.01 Tahun 2012

E. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa danLegalisasiSelain menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan (RPBDes/Kel) program diharapkan juga mendorong pemaduan PRB ke dalamRencana Pembangunan Desa. Bila berdiri sendiri, RPB kemungkinan sulituntuk mendapatkan pendanaan, karena harus bersaing dengan programprogrampembangunan desa lainnya. Oleh karena itu, selain menyusun RPBDes/Kel, Forum PRB Desa diharapkan juga mendorong masuknya aspekaspekdalam RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDes), sehingga RPJMDes juga mengandung pendekatan penguranganrisiko bencana. Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes,yang akan dilegalisasi dengan Peraturan Desa, program-program PRB akanmendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. Untuk kelurahan hal serupajuga dapat diterapkan, yakni memadukan program-program PRB ke dalamperencanaan di kecamatan.F. Pelaksanaan PRB di Desa/KelurahanRencana PB dan Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan perludiimplementasikan oleh seluruh warga. Untuk itu dibutuhkan pendanaan danalokasi sumber daya yang memadai. Hal ini akan diatur lebih lanjut melaluipedoman yang akan disusun.G. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkatDesa/KelurahanAgar dapat diimplementasikan dengan berhasil, program Desa/KelurahanTangguh Bencana perlu dilengkapi dengan sistem pemantauan, evaluasi danpelaporan yang baik. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan sejak awalpelaksanaan program di berbagai tingkatan, mulai dari tingkatkabupaten/kota sampai tingkat masyarakat. Perangkat pemantauan danevaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah, sumber