Peraturan Kepala BNPB No.01 Tahun 2012

More documents

Recommendations

Info

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA(BNPB)PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANANOMOR 1 TAHUN 2012TENTANGPEDOMAN UMUMDESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANAMenimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi penanggulanganbencana Indonesia, yakni mewujudkan KetangguhanBangsa dalam Menghadapi Bencana, diperlukan pedomanDesa/Kelurahan Tangguh Bencana;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Kepala BadanNasional Penanggulangan Bencana tentang PedomanDesa/Kelurahan Tangguh Bencana.Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723);4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4587)5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentangKelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4588)6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828);7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4829);8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang PeranSerta Lembaga Internasional dan Lembaga AsingNonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4830);9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang BadanNasional Penanggulangan Bencana;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BadanPenanggulangan Bencana Daerah;
Page 1 and 2: PERATURANKEPALA BADAN NASIONAL PENA
Page 3: E. Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pe
Page 7 and 8: LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BADAN
Page 9 and 10: C. Landasan Hukum1. Undang-Undang D
Page 11 and 12: upaya pengurangan risiko bencana di
Page 13 and 14: 23. Penilaian Risiko adalah kegiata
Page 15 and 16: E. Ruang Lingkup dan SistematikaPed
Page 17 and 18: 1) Pemberian informasi dan pengetah
Page 19 and 20: serta pengembangan kerjasama antar
Page 21 and 22: BAB IIIDESA/KELURAHAN TANGGUH BENCA
Page 23 and 24: h) Berlandaskan Kemanusiaan. Progra
Page 25 and 26: encana seharusnya mendapatkan tempa
Page 27 and 28: 1. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana U
Page 29 and 30: Pemerintah di tingkat kecamatan dih
Page 31 and 32: BAB IVKEGIATAN DALAM MENGEMBANGKAN
Page 33 and 34: B. Perencanaan PB dan Perencanaan K
Page 35 and 36: lengkap dengan prioritas rencana ak
Page 37 and 38: daya yang ada dan kapasitas warga,
Page 39 and 40: Lampiran 1. Aspek dan Indikator Des
Page 41 and 42: Aspek Indikator Ya Tidak15. Apakah
Page 43 and 44: Aspek Indikator Ya Tidak28. Apakah
Page 45 and 46: 42. Apakah sudah sering dilakukan p
Page 47: 56. Apakah sudah ada kegiatan-kegia

Peraturan Kepala BNPB No.01 Tahun 2012

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?