Peraturan Kepala BNPB No.01 Tahun 2012

C. Landasan Hukum1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Pembukaan2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan danPengelolaan Bantuan Bencana8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan NasionalPenanggulangan Bencana9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentangPedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan BencanaDaerah12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan BencanaDaerahD. Ketentuan UmumDalam pedoman ini yang dimaksud dengan:1. Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yangberasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerahyang diterima oleh kabupaten/kota. Tujuan Alokasi Dana Desa: 1)