UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Dikti

21(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidakmenghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindakpidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdatake pengadilan.Bagian KetigaPemeriksaanPasal 67Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia memeriksa dan memberikankeputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin dokter dan doktergigi.Pasal 68Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis KehormatanDisiplin Kedokteran Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.Bagian KeempatKeputusanPasal 69(1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikatdokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat berupa dinyatakantidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.(3) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :a. pemberian peringatan tertulis;b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik;dan/atauc. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikankedokteran atau kedokteran gigi.Bagian KelimaPengaturan Lebih LanjutPasal 70Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata carapengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur denganPeraturan Konsil Kedokteran Indonesia.