UU 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran - Dikti

2Berbagai upaya hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindunganmenyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan, dokter dandokter gigi sebagai pemberi pelayanan telah banyak dilakukan, akan tetapikemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembangsangat cepat tidak seimbang dengan perkembangan hukum.Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dankedokteran gigi dirasakan belum memadai, selama ini masih didominasi olehkebutuhan formal dan kepentingan pemerintah, sedangkan porsi profesi masihsangat kurang.Oleh karena itu untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak sertauntuk melakukan penilaian terhadap kemampuan obyektif seorang dokter dandokter gigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diperlukanpembentukan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas KonsilKedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan yang independen yangakan menjalankan fungsi regulator, yang terkait dengan peningkatankemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran.Disamping itu, peran dari berbagai organisasi profesi, asosiasi institusipendidikan yang ada saat ini juga perlu diberdayakan dalam rangkapeningkatan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter ataudokter gigi.Dengan demikian, dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktikkedokteran selain tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, juga harusmenaati ketentuan kode etik yang disusun oleh organisasi profesi dandidasarkan pada disiplin ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.Dalam menjalankan fungsinya Konsil Kedokteran Indonesia bertugasmelakukan registrasi terhadap semua dokter dan dokter gigi yang akanmenjalankan praktik kedokteran, mengesahkan standar pendidikan profesidokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan bersama lembaga terkaitlainnya terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran.Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, untukmeningkatkan, mengarahkan dan memberi landasan hukum serta menatakembali berbagai perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktikkedokteran agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi maka perlu diatur praktik kedokteran dalam suatuundang-undang. Untuk itu, perlu dibentuk Undang-Undang tentang PraktikKedokteran.