Bisnis Surabaya edisi 298

EDISI 298/TAHUN 06, 6 - 12 FEBRUARI 2017
Iklan/Redaksi/Sirkulasi 031-5633456, 5668432 Fax : 031 - 5675240
Delegasi Pengusaha Perancis Lirik Surabaya
Prospektif Surabaya sebagai industri makro ekonomi
berkembang pesat dalam menjajaki peluang kerja sama
dengan delegasi pengusaha Prancis dalam mendukung
berbagai bidang pembangunan di Surabaya melalui keunggulan
teknologi yang dimiliki masing-masing perusahaan.
Peluang kerja sama tersebut mengemuka ketika Pemkot
Surabaya menerima rombongan delegasi pengusaha Prancis
yang didampingi Duta Besar Prancis untuk Indonesia serta beberapa
pejabat dari Kedutaan Besar Prancis di Balai Kota Surabaya,
Selasa (31/1). Mereka diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota
Surabaya, Hendro Gunawan.
Delegasi yang berkunjung ke Surabaya adalah perwakilan
dari delapan perusahaan Prancis yang mayoritas bergerak dalam
bidang teknologi tekait mobilitas, keamanan, serta smart city.
Selain pengusaha, juga ada pejabat dari Kedubes Prancis dengan
total delegasi berjumlah 15 orang.
Sekda Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan,
berkaitan dengan peluang kerja sama antara Pemkot Surabaya
dengan delegasi Prancis, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang hadir dalam pertemuan tersebut. Harapannya,
ada interaksi langsung antara delegasi pengusaha dengan beberapa
SKPD terkait perihal apa saja yang bisa dikerjasamakan.
“Kami juga sampaikan sedikit paparan dan juga peluang kerja
sama terkait potensi di Surabaya di tahun-tahun mendatang,” ujar
Hendro.
Sekda lantas menyampaikan paparan singkat perihal kemajuan
dan kodisi makro ekonomi Surabaya. Mulai dari paparan
pertumbuhan ekonomi, juga ketenagakerjaan. Hendro menyebut
jumlah sumber daya manusia (SDM) di Surabaya sangat
besar. Termasuk juga paparan perihal dukungan infrastruktur
udara dan pelabuhan, pengembangan jaringan jalan utama di
Surabaya, serta dukungan infrastruktur transportasi. “Termasuk
pengembangan ITS (Intelligent Transport System) menjadi ERP
(Electronic Road Prizing) untuk mengurangi kepadatan lalu lintas
di beberapa titik akibat pemakaian kendaraan pribadi. Harapannya,
ada kemauan masyrakat untuk berpindah menggunakan
angkutan massal,” terangnya.
Sekda juga menyampaikan tentang Surabaya Smart City
seperti smart government, smart peope, smart economy, smart
environment, smart living dan juga smart mobility. Untuk smart
government, Sekda menjelaskan tentang penerapan e-government
di Surabaya. Juga pelayanan publik yang berbasis online.
“Pemkot Surabaya memiliki Surabaya Single Windows yang
membuat pengurusan perizinan menjadi lebih cepat,” sambung
mantan Kepala Bappeko Surabaya ini.
Sementara Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Jean
Charles Berthonet mengatakan, ini merupakan kunjungan resmi
pertamanya ke Surabaya. Selama ini, dia mengaku telah banyak
mendengar perihal kemajuan Surabaya. “Kota Surabaya ini
perkembangan nya cepat sekali. Saya senang bisa berkunjung ke
sini untuk mengetahui langsung bagaimana terkait perencanaan
kota dan pembangunan infrastruktur. Kami juga ingin mempelajari
lebih jauh tentang smart city surabaya,” ujarnya.
Jean Charles juga mengatakan sebagai kota yang berkembang
dengan cepat, Surabaya juga memiliki masalah perkotaan
seperti yang dialami oleh-oleh kota besar lainnya di Indonesia,
bahkan di dunia. Termasuk juga adanya tantangan-tantangan
perkotaan yang membutuhkan solusi efektif dan efisien. “Sebagai
Kedubes, saya ingin bekerja sama lebih jauh dengan Surabaya.
Kami memiliki teknologi untuk mengatasi masalah perkotaan.
Karena itu, kami menghadirkan pengusaha-pengusaha di sini.
Utamanya di bidang transportasi, energi dan teknologi informasi,”
tandas Jean Charles Berthonet.(ton)
Hilangkan Disparitas Pendidikan di Jatim
Tindak lanjut dari realisasi pelaksanaan
UU 23 Tahun /2014, dimana
tanggung jawab pendidikan untuk
SMK/SMA dserahkan ke provinsi
kembali, seluruh daerah juga sudah
memberikan menyerahkan P3D
(Personel Peralatan Pembiayaan dan
Dokumen) ke Kadindik Provinsi
Jawa Timur, ini mengikuti arah
kemendagri untuk mempercepat
proses pemberkasan surat . Jatim
tercatat memiliki sekitar 30.000 guru
negeri/PNS dan jumlah lebih besar
dari guru yang berasal dari sekolah
swasta.
Pelimpahan wewenang
pengelolaan SMA dan SMK dari
kabupaten/kota untuk dikembalikan
ke provinsi Jawa Timur dilaksanakan
mulai 30 September 2016 dan
direalisasikan pada 1 Januari 2017
setelah serah terima dilakukan
oleh Gubernur Jatim. Persoalan
pelimpahan aset sesuai undangundang
nomor 23 tahun 2015.. Terkait
penggajian guru PNS, otomatis
dari pemerintah kabupaten/kota ke
pemerintah provinsi. Sedangkan
untuk guru honorer, tidak bersamaan..
Karena tugas dan tanggung jawab
pemprov hanya untuk guru PNS.
Meski sudah dicanangkan sejak
jauh jauh hari sebelumnya, tetapi
efektif terhitung sejak 1 Januari 2017,
seluruh asset dan tenaga pendidik
Sekolah Menengah Atas (SMA)
dan Sekolah Menenggah Kejuruan
(SMK) di seluruh Jawa Timur,
artinya 38 kota kabupaten menjadi
tanggung jawab Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur. Itu artinya
secara tehnik semua agenda sekolah
mulai pelantikan kepala sekolah,
urusan gaji kecuali tunjangan profesi
guru akan mengacu dan dilakukan
oleh Dinas Provinsi Jawa Timur.
Karena menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Jawa Timur.
Pelimpahan kewenangan ke pemprov
ini dimaksutkan agar standarisari
pelayanan SMA/SMK semua daerah
bisa sama.
Merujuk kepada Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah yang mengatur
pembagian urusan pemerintahan antara
pemerintah pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota. Di mana, untuk
peralihan pengelolaan bidang pendidikan,
mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pengganti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 bahwa manajemen pengelolaan
SMA/SMK berada di tangan pemerintah
provinsi. Dan pemerintah kabupaten/kota
hanya berhak mengelola
jenjang sekolah di tingkat dasar(SD)
dan menengah pertama(SMP). Bahkan
Kadispendik Provinsi Jatim juga
sudah mengkoordinasikan dengan
pihak pihak terkait mulai Dindik,
Bappeda, Biro Keuangan dan Inspektorat
yang menyangkut aset, SDM
dan keuangan dimaksutkan agar proses
transformasi bidang pendidikan ini
berjalan lancar. Dipastikan ada proses
akan ada pelimpahan aset SMA/SMK
se-Jatim ke Provinsi, pengalihan tanggung
jawab dan status kepegawaian,
TPP(Tunjangan Pokok Pendidik,
proses sertifikasi SDM(guru dan
tenaga pendidik) jenjang SMA/SMK
akan di bawah tanggungjawab Jatim.
Prosedurnya hampir sama dengan
program terdahulu ketika ada Kanwil
Pendidikan Jatim. Bedanya, adanya
kebijakan otonomi daerah, di mana
anggaran keuangan diambil alih oleh
pusat. Nah, saat ini dikembalikan ke
provinsi kembali tetapi dengan skema
mengacu kepada UU 23 Tahun
2014. Yakni kewenangan Pemerintah
Provinsi mencakup Pengelolaan
pendidikan menengah, Pengelolaan
pendidikan khusus (SDLB, SMPLB,
& SMALB), Pemindahan pendidikan
tenaga kependidikan lintas Daerah
kabupaten/kota dalam satu daerah
provinsi yang semuanya mengacu
pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Tentu saja
Pemprof akan meresetting kembali
tugas-tugas yang dulunya sudah tertata
dengan baik untuk di tata ulang
kembali oleh Pemprov karena Pemprov
sendiri masih tetap bertanggung
jawab.
Maka, sekolah di daeran harus
mengikuti prosedur pengajuan izin
(pendirian maupun operasional) secara
berkala tiap tahunnya. Diharapkan
akan memudahkan Dindik mengatur
kebutuhan riil menyangkut
biaya operasional dan kesejahteraan
tenaga pendukung kegiatan belajar
mengajar di sekolah tersebut. Yakni
mulai guru/ tenaga pendidik, staf administrasi,
tenaga perpustakaan dan
tenaga di bagian lainnya. Semua
dimaksutkan agar program menggratiskan
pembiayaan pendidikan
hingga 12 tahun yang baru terealisasi
di Surabaya saja bisa terselenggara
di daerah/kota/kabupaten.
Pembagian urusan pemerintahan
bidang pendidikan antara pusat,
pemprov dan pemkab/kota adalah,
menyangkut bidang Manajemen
Pendidikan, kurikulum nasional
, akreditasi, pendidik dan tenaga
pendidik, perizinan pendidikan dan
pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia
di masing masing perguruan
tingi, pendidikan menengah,dasar,
PAUD dan non formal.
“ Semangatnya kan mengacu
pada UU No 23 Tahun 2014 itu
dimana pemerintah berkeinginan
untuk bisa menstandarisasi disparitas
pendidikan di seluruh wilayah
Indonesia. Jadi tidak ada kesenjangan
antara pendidikan di daerah dan
di kota propinsi. Artinya, akan ada
revitalisasi peralatan, sarana/prasarana
SMK/SMA agar memenuhi
standar. Juga upaya upaya meningkatkan
kualitas guru sekaligus
perbaikan dan peningkatan seluruh
SMA/SMK SE jatim sebagai langkah
pemerataan. Memang kesannya
selama ini sepertinya akan ada mutasi
atau rolling besar besaran terhadap
profesi guru. Tapi secara tehnis
tidak demikian, para guru tetap
mengajar di sekolah yang sama, di
lokasi yang sama. Ini hanya persoalan
pemindahan manajemen dari
daerah ke provinsi . Terkait PSB
(Penerimaan Siswa Baru) juga ada
pedomannya, baik menggunakan
jalur rekrutmen atau secara online.
Intinya meniadakan disparitas pendidikan,
dan ini akan kita dukung
sepenuhnya dengan terus memantau
pelaksanaannya.” tutur Suli
Daim Wakl Ketua Komisi E, DPRD
Provinsi Jatim dari Fraksi PAN
“ Soal pengalihan urusan
pemerintahan SMA/sederajat dari
kabupaten/kota ke provinsi yang
pelaksanaannya pada 1 Januari2017
ini, sebenarnya bukan hal yang luar
biasa. Kewenangan aset yang sebelumnya
dihandel pemkab/pemkot
kota tetap milik pemprov. Dan
pengalihan kewenangan ini benarbenar
bersih dari unsur politisasi.
Meskipun dinamika politik di daerah
masih sangat kuat. Tujuannya,
pemerintah daerah bisa lebih fokus
dan optimal dalam membenahi
pendidikan dasar, Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan
Masyarakat (Dikmas). Menstandarisasi
pendidikan di daerah. Sementara,
pemprov bisa lebih memprioritaskan
pendidikan menengahnya sekaligus
mewujutkan program Wajib Belajar
(Wajar) 12 Tahun.” tutur politikus
dari Partai Demokrat Drs Achmad
Iskandar M.Si, yang juga Wakil Ketua
DPRD Jatim.
DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
A.1003