Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman

More documents

Recommendations

Info

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009 Pejabat struktural pendukung penyelenggaraan SCBD terdiri dari 1 orang PIU eselon II, 1 orang eselon III, dan 3 orang eselon IV, dan 7 orang staf. g. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kegiatan SCBD dibiayai oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2009 dengan dasar DIPA Nomor: 2322.0/010-07.4/-/2009 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.495.708.000,-, anggaran tersebut terealisasi Rp2.341.667.926,- (52,087%). Untuk kegiatan pendampingan SCBDP dialokasikan anggaran sebesar Rp925.000.000,- dari APBD dengan realisasi penggunaan sebesar Rp830.314.066 (89,68%). Kegiatan SCBD Kab. Sleman sesuai kontrak, selama 3 tahun dengan ketentuan berkelanjutan, yang didanai dari APBN/ADB Loan No. 1965-INO sebesar 80% dan APBD (pendampingan) 20 % sehingga capaian kinerja SCBDP Kab Sleman secara fisik sudah sebesar 100& dengan capaian keuangan sebesar 95%. Besarnya dana yang bias diserap dari APBD ini karena menyesuaikan dengan dana APBN/loan yang dapat dicairkan. h. Jangka Waktu Kerjasama Jangka waktu kerjasama adalah 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan pemenang tender (PT WGA) dengan Nomor: 026/SCBD/56/CSC/2006 tanggal 7 Nopember 2006. i. Hasil dari Kerjasama 1) Terlaksananya peningkatan SDM Kabupaten Sleman berupa pendidikan dan pelatihan mulai eselon II, III, IV dan Staf sebanyak 27 Jenis diklat. 2) Terbangunnya SIM Perijinan terpadu sebanyak 44 jenis SIM 3) Terbangunnya SIM Penanggulangan Kemiskinan. 482
4) Tersusunnya pedoman pengelolaan Tanah Kas Desa 5) Audit Kinerja Pemkab Sleman 6) Survei Kepuasan Pelanggan (masyarakat). j. Permasalahan dan Solusi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009 1) Permasalahan dalam pelaksanaan SCBD yang menyebabkan target keuangan dan kegiatan tidak tercapai sesuai dengan rencana adalah: pencairan dana Loan ADB No. 1964-INO di KPPN Khusus VI Jakarta cukup rumit dan membutuhkan waktu lama.. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan bahwa kegiatan harus selesai dilaksanakan dahulu dan harus ada berita acara serah terima out put kegiatan dari service provider ke unit pelaksana proyek (PIU) SCBDP. 2) Birokrasi pencairan uang yang panjang. Proses pencairan keuangan dimulai dari service provider ke PIU SCBDP kemudian diajukan ke kantor pusat (CPMO) SCBDP ADB Loan 1964-INO Ditjend PUOD Depdagri dilanjutkan ke KPPN Khusus VI Jakarta dan ADB Manila, setelah disetujui semua pihak baru dapat dicairkan melalui KPPN Khusus Vi Jakarta yang langsung diterima melalui rekening service provider/konsultan SCBDP (tanpa melalui Satker). Solusi yang ditempuh dalam rangka memperlancar pencairan dana Loan ADB no 1964-INO adalah dengan rmelakukan pencermatan bersama dokumen pengajuan pencairan (invoice) antara konsultan- PIU SCBDP Kab Sleman dan Bendahara SCBDP di CPMO SCBDP Depdagri agar tidak ada kesalahan yang akan makin memperpanjang proses. Disamping itu PIU Kab Sleman juga terus melakukan koordinasi dan pemantauan kepada Konsultan dan ke CPMO SCB- DP Depdagri. 483
Page 1 and 2: BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Lapor
Page 3 and 4: . Dasar Hukum Laporan Penyelenggara
Page 5 and 6: Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha
Page 9 and 10: j. Permasalahan dan Solusi Laporan
Page 15 and 16: d. Nama Kegiatan Laporan Penyelengg
Page 21: Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha
Page 55 and 56: 7. Kelembagaan yang dibentuk Lapora
Page 67: Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha

Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?