Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman

More documents

Recommendations

Info

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009 dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum sehingga tercipta kondisi sosial masyarakat yang kondusif dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang berjalan lancar. b. Media Komunikasi bersama terhadap kegiatan-kegiatan, sektoral, koordinatif serta evaluasi terhadap kasus-kasus yang terjadi, sehingga dapat diambil kebijakan dan tindakan implementatif pemecahan masalah c. Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemerintahan umum yang ada untuk diambil kebijakan yang dapat mengakomodasi dari semua kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas baik dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal maupun kepentingan masyarakat. d. Mendapatkan informasi dan kebijakan terutama untuk menghadapi tantangan kondisi di masa depan terutama dalam menghadapi pemilu, dan meminimalkan konflik-konflik yang ada di masyarakat, serta setiap permasalahan dapat diupayakan penyelesaiannya secara cepat dan tepat. 9. Tindaklanjut Hasil Koordinasi a. Peningkatan kewaspadaan terhadap keberadaan oknum-oknum yang mauk dalam jaringan terorisme di wilayah Kabupaten Sleman baik ditingkat RT,RW,Desa, Kecamatan maupun wilayah perbatasan dengan gerakan kewaspadaan antara lain melalui pendataan kependudukan, makanisme pelaporan dan koordinasi antar instansi. b. Peningkatan kewaspadaan dan penciptaan kondisi yang kondusif dalam persiapan pelaksanaan pemilu kepala daerah oleh semua pihak masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan. 502
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2009 c. Peningkatan penanganan penyalahgunaan narkoba melalui fasilitasi operasi bersama dengan Kepolisian maupun melalui pembentukan Satgas anti Narkoba di desa-desa. d. Dalam rangka menjaga kerukunan warga antar etnis di Kabupaten Sleman dilaksanakan dengan upaya persuasif dengan inventarisasi kelompok-kelompok etnis dan mengundang untuk diberikan wawasan kebangsaan (santiaji). Penyelesaian konflik antar etnis diarahkan untuk dilaksanakan di tingkat desa, sehingga tidak menjadi peluang konflik berkembang lebih luas. e. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS melalui prosedur sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari adanya gugatan pra peradilan. 10. Hal-hal lain Dalam memperlancar jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kondusif, koordinasi dengan instansi vertikal secara insidentil selalu dilakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan mendesak. Disamping itu koordinasi dengan instansi vertikal yang lain juga dilaksanakan antara lain dengan Kantor Pertanahan, BPS, dan Kantor Departemen Agama. D. Pembinaan Batas-Batas Wilayah Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perbatasan dan menghindari permasalahan dan sengketa batas daerah, Pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2009 melaksanakan kegiatan penanganan wilayah perbatasan dengan melaksanakan koordinasi instansi kabupaten yang berbatasan ( Rakortas) sebanyak 4 kali, penyusunan data base permasalahan perbatasan, penyelesaian permasalahan perbatasan dibidang sumber daya air dan pertanahan di wilayah perbatasan, serta tersusunnya evaluasi kerjasama antar wilayah perbatasan. 503
Page 1 and 2: BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN Lapor
Page 3 and 4: . Dasar Hukum Laporan Penyelenggara
Page 5 and 6: Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha
Page 9 and 10: j. Permasalahan dan Solusi Laporan
Page 15 and 16: d. Nama Kegiatan Laporan Penyelengg
Page 23 and 24: 4) Tersusunnya pedoman pengelolaan
Page 41: Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha
Page 55 and 56: 7. Kelembagaan yang dibentuk Lapora
Page 67: Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha

Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?