Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman

1. Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2009
a) Tingginya tindak kejahatan yang terjadi sepanjang tahun 2009
sebanyak 2.251 kasus. Tindak kejahatan tersebut terdiri dari 319 kasus
curanmor, 418 kasus pencurian berat, 86 kasus pencurian dengan
kekerasan, 2 kasus pembunuhan, 400 kasus pencurian biasa, 298
kasus penipuan, 96 kasus penggelapan, 31 kasus pengrusakan, 8
kasus pemerasan, 167 kasus penganiayaan, 58 kasus pengeroyokan,
9 kasus perampasan, 35 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 3
kasus penemuan bayi hidup, 15 kasus penemuan mayat, 72 kasus
narkoba dan 232 kasus kejahatan lainnya
b) Pedagang kaki lima yang menempati fasilitas publik dan pinggir jalan.
c) Banyaknya anak jalanan dan gelandangan pengemis yang berasal
dari daerah lain.
2. SKPD yang menangani
Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat. Dinas ini dibentuk
berdasarkan Perda Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Surat Keputusan Bupati
Sleman Nomor 32/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi,
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Polisi
Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Sleman. Dinas
Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat ini memiliki tugas pokok
melaksanakan kewenangan bidang administrasi publik dan politik dalam
negeri. Dinas Polisi Pamong Praja dan Ketertiban Masyarakat dalam
menyelengarakan tugas mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang administrasi publik dan politik
dalam negeri.
b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang
administrasi publik dan politik dalam negeri.
c. Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas.
520