Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman
Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman
Bab V Tugas Umum Pemerintahan - Pemerintah Kabupaten Sleman
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Laporan Penyelenggaraan <strong><strong>Pemerintah</strong>an</strong> Daerah<br />
Tahun Anggaran 2009<br />
2) Penetapan dan sosialisasi perda tentang PPSIP belum dapat<br />
dilaksanakan karena Perda masih dalam pengkajian di Bagian<br />
Hukum Setda<br />
3) Kelembagaan Pengelolaan irigasi (KPI) belum bias dilaksanakan<br />
karena pada saat itu dalam status menunggu penetapan SOTK baru<br />
yang didalamnya antara lain mengatur tentang tugas pokok dan<br />
fungsi lembaga.<br />
k. Hal-hal lain<br />
1) Diharapkan dengan adanya dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis<br />
Kelembagaan (PSETK) dapat menjadi bahan kebijakan pengelolaan<br />
irigasi.<br />
2) Tercapainya Peningkatan Kinerja Pengembangan Sumber daya Air<br />
dan sistem irigasi Partisipatif dapat mewujudkan optimalisasi<br />
kelembagaan Sumber Daya Air.<br />
3. Kerjasama Lainnya<br />
Kerjasama Pembangunan dilakukan melalui perencanaan dan<br />
pengembangan kerjasama. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka<br />
mengoptimalkan potensi yang dimiliki <strong>Kabupaten</strong> <strong>Sleman</strong>, penyediaan<br />
infrastruktur, peningkatkan pelayanan kesehatan dan perbaikan lingkungan,<br />
pemanfaatan peluang/tawaran kerjasama dari pihak lain untuk mengatasi<br />
masalah-masalah kemiskinan ataupun pengangguran, membantu<br />
menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat maupun untuk<br />
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan kerjasama<br />
dilakukan antara lain dengan identifikasi dan pemetaan potensi dan jenis<br />
serta mitra yang akan diajak dan atau dikerjasamakan dilanjutkan dengan<br />
kegiatan fasilitasi kerjasama dalam rangka match making.<br />
Kegiatan kerjasama dimulai dari identifikasi potensi kerjasamaantar daerah<br />
dan swasta. Hasil identifikasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan<br />
487