Aya Sofia Langsung ke Jakarta - ScraperOne

24 Aspirasi Banjarmasin Post
KAMIS 7 MARET 2013
Penerbit : PT Grafika Wangi Kalimantan
SIUPP : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/
SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985
Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971
Direktur Utama : Herman Darmo
Pemimpin Redaksi: Yusran Pare
Wakil: Harry Prihanto
Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan
Manajer Peliputan: Elpianur Achmad
Asisten Manajer Peliputan :
R Hari Tri Widodo
Manajer Produksi: M Taufik
Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani
(Banjarmasin Post), Mulyadi Danu Saputra (Metro
Banjar), Irhamsyah Safari (Serambi UmmaH),
Ribut Rahardjo (Online/Radio).
Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari
Wakil: Agus Rumpoko
Redaktur: Sigit Rahmawan A, Umi Sriwahyuni,
Syamsuddin, Alpri Widianjono, Kamardi, Mahmud
M Siregar, Aya Sugianto, Sofyar Redhani, M
Royan Naimi, Siti Hamsiah. Asisten:Eka
Dinayanti, Murhan, Anjar Wulandari, Ernawati,Idda
Royani, Mohammad Choiruman.
Staf Redaksi: Sudarti (Reporter Senior), Hanani,
Burhani Yunus, AM Ramadhani, Halmien Thaha,
Syaiful Anwar, Syaiful Akhyar, Khairil Rahim,
Ibrahim Ashabirin, Sutransyah, Faturahman, Irfani
Rahman, Jumadi, Edi Nugroho, Budi Arif RH, Doni
Usman, Mustain Khaitami (Kabiro), Hari Widodo,
Ratino, M Risman Noor, Salmah, George Edward
Pah, Rahmawandi, M Hasby Suhaily, Helriansyah,
Didik Triomarsidi (Kabiro), Nia Kurniawan, Mukhtar
Wahid, Rendy Nicko Ramandha, Restudia, Yayu
Fathilal, Aprianto, Frans, Nurholis Huda.
Fotografer: Donny Sophandi, Kaspul Anwar.
Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M
Syahyuni, Aminuddin Yunus, Syaiful Bahri, Edi
Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu
Zulkarnain, Achmad Sabirin, Rahmadhani, Ahmad
Radian, M Trino Rizkiannoor, M Denny Irwan
Saputra, Samsudi.
Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala),
Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro,
Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson
Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan,
Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto
TAJUK
Bibit Ketidakjujuran
MUSIM peras otak siswa kelas akhir, baik
tingkat SMP hingga SMA sederajat sudah dimulai.
Praujicoba atau lazim disebut tryout ujian nasional
(UN) pun sudah digelar, mulai tingkat provinsi
hingga kabupaten dan kota. Meski data keseluruhan
belum tercatat, namun secara umum
hasil ujicoba UN tingkat provinsi (Kalimantan Selatan)
masih jauh dari memuaskan.
Tidak sedikit sekolah di daerah ini semua
siswanya tidak lulus dalam praujicoba UN tingkat
provinsi. Bahkan, tidak sedikit pula sekolah unggulan
banyak siswanya yang gagal. Meski hasil
ujicoba bukanlah sebagai penentu, namun itu bisa
menjadi tolak ukur gambaran kemampuan siswa.
Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian
serius semua komponen yang terlibat di dalamnya.Tidak
hanya guru, tapi juga para orangtua
siswa harus benar-benar memperhatikan kesiapan
putra-putrinya menghadapi ujian nasional
yang dilaksanakan April mendatang.
Seperti biasa, program tahunan Ujian Nasional
selalu memunculkan persoalan. Anehnya , persoalan
itu tidak pernah mamu terselsaikan selesai
dengan baik. Tengok saja sistem penetapan nilai
kelulusan yang selalu memunculkan pro dan kontra
di masyarakat. Belum lagi, kurikulum pendidikan
yang saban tahun selalu berubah wujud. Dan, tahun
2013 ini Kementerian Pendidikan Nasional memformulasikan
kurikulum baru yang konon katanya
jauh lebih baik dari yang sebelumnya.
Selama ini ukuran baik itu hanya ada dalam
pengertian dan pemahaman para pengampu kebijakan
di bidang pendidikan. Sebab, faktanya
jujur harus kita katakan, dunia pendidikan di negeri
kita ini serba membingungkan. Program kurikulum
tidak pernah pasti seolah-olah menjadikan guru
dan murid sebagai kelinci percobaan. Perubahan
wujud kurikulum setiap tahunnya ujung-ujungnya
tidak pernah memberikan peningkatan kualitas
pendidikan di negeri ini.
Kita bisa tengok hasil survei Trends in International
Math and Science oleh Global Institute
tahun 2007, hanya 5 persen siswa Indonesia
yang mampu mengerjakan soal berkategori
tinggi yang memerlukan penalaran. Bandingkan
dengan siswa Korea yang sanggup mengerjakan
soal berkategori tinggi mencapai 71 persen. Siswa
Indonesia ternyata lebih jago dalam mengerjakan
SUARA REKAN
Samama Pohon ‘Surga’
DESA Bubode, Gorontalo, di sekelilingnya
terdapat bukit-bukit ilalang dan beberapa pepohonan.
Tapi sekitar akhir tahun 2012, tempat
ini, di bagian tertentu ada yang disulap jadi Hutan
Tanam Industri, berupa pohon Samama, Sengon,
Akasia, yang kesemuanya untuk pasokan
kayu.
Menuju ke tempat ini, memang butuh perjuangan
ekstra, jalan yang tersedia tidak seperti
pada umumnya, beraspal mulus dengan dihiasi
marka jalan.
Masuk ke desa ini, bila berjalan kaki harus
bersabar dan bermodal memendam
tenaga besar, jaraknya
jauh, butuh waktu
satu jam setengah. Tetapi bila
menggunakan kendaraan
bermotor, hanya dapat ditempuh
30 menit. Jalannya
masih bertanah liat bergelombang dan berlubang,
bila hujan jalan berkondisi buruk, becek,
berlumpur dan bercadas.
Belum lagi ada rintangan jembatan penghubung
yang terbuat dari batang-batang pohon
kelapa. Walau berasal dari batang kelapa, dijamin
kuat untuk dilewati. Buktinya saat dilewati sebuah
mobil x-trail bak terbuka bermuatan penumpang
lebih dari lima, batang kelapa masih
kuat menahan, setia menghubungkan jalan
jurang, berjasa memperlancar perjalanan menuju
Desa Bubode.
Setiba di lokasi tujuan, di punggung bukit desa
bertemulah petani buruh, Harianto (40), sedang
menata bibit pohon jabon. Secara bahasa ilmiah
jenis pohon ini disebut Samama, kalau jabon
itu bahasa lokal dari daerah Maluku.
“Ya saya bekerja di sini, tugasnya tanam
pohon. Tiap harinya saya diberi upah sama per-
Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id
Banjarmasin Post Group
Penasihat Hukum: DR Masdari Tasmin SH MH
soal berkategori rendah yang hanya memerlukan
hafalan yang menurut survei mencapai 78
persen. Sementara siswa Korea bisa mengerjakan
soal semacam itu hanya 10 persen.
Lebih parah lagi indikator yang dipapar Programme
for International Student Assessment
(PISA) tahun 2009 menempatkan Indonesia di
peringkat 10 besar paling buncit dari 65 negara.
Kriteria penilaian mencakup kemampuan kognitif
dan keahlian siswa membaca, matematika, dan
sains. Ternyata hampir semua siswa Indonesia
cuma menguasai pelajaran sampai level 3. Sedangkan
banyak siswa negara maju maupun
berkembang lainnya, menguasai pelajaran
sampai level 4, 5, bahkan 6. Kesimpulannya,
prestasi siswa Indonesia terkebelakang.
Mutu kualitas pendidikan secara nasional,
tentunya juga menggambarkan kondisi riil di
daerah. Ini bisa dilihat dari hasil sementara nilai
kelulusan pada ujicoba UN tingkat provinsi yang
sangat-sangat jauh dari harapan. Sekali lagi,
meski hasil itu bukan menjadi patokan, namun
tetap saja menjadi tanda tanya besar kita semua
terhadap kualitas pendidikan dan proses belajar
mengajar di daerah ini.
Celakanya, kondisi ini semakin dirusak oleh
fenomena bocoran jawaban soal UN. Saban
tahun, persoalan kebocoran jawaban soal menjadi
warna lain dari setiap pelaksanaan kegiatan
ujian nasional. Mengapa terjadi fenomena seperti
ini, dan selalu terjadi setiap tahun? Inilah fakta
bahwa memang ada yang salah dalam dunia
pendidikan kita. Munculnya fenomena model
kecurangan seperti ini tidak bisa dilepaskan dari
sistem pendidikan kita yang memang tidak
pernah pasti.
Ketidakpastian sistem telah menumbuhkan
ketidakpercayaan diri pada murid yang ujungnya
memicu ketidakjujuran. Ini tentu sangat berbahaya
karena mulai di bangku sekolah murid sudah
terperangkap dalam situasi ketidakjujuran,
curang, dan koruptif.
Bibit-bibit sifat ketidakbaikan ini tentu akan
berkembang sampai dewasa, dan memasuki
dunia kerja. Kalau bibit ketidakjujuran seperti
sudah menjadi bagian dari cara pandangnya,
bagaimana nasib negara ini yang sudah begitu
sesak dengan orang yang tidak jujur? (*)
usahaan PT Gema Nusantara Jaya, dibayar sebesar
Rp 40 ribu per hari,” ujar Harianto yang
sudah tekuni hal ini selama lima bulan.
Tiap harinya, Harianto bersahabat dengan
bibit-bibit pohon dan tanah. Jika tidak, maka dirinya
tidak peroleh upah kerja. Maklumlah, pria berkulit
sawo matang ini bukan pemilik lahan, hanya
sebagai buruh penggarap. “Paling kalau hujan
saja tidak kerja. Hanya absen masuk kerja,”
tuturnya.
Ia berbagi cerita soal pekerjaannya di perusahaan
agrobisnis itu. Katanya, menanam pohon
Samama itu tidak asal-asalan.
Harus pakai sistematika,
ada aturan prosedural
bila ingin menghasilkan
panen yang maksimal.
Lalu bagaimana
untuk proses penumbuhan
pohon Sasama dari kecambah menjadi bibit?
Secara ilmiah, butuh waktu puluhan tahun
untuk mendapatkan pohon yang siap dimanfaatkan.
Perawatannya pun katanya butuh perlakuan
khusus, jika tidak maka pohon tidak akan bisa
hidup tinggi besar.
Soal ini, ada seorang bernama Siswo Gimin
(39), didatangkan langsung dari Solo, dipekerjakan
di hutan tanam industri desa ini. Pria beranak
dua ini diberi amanah untuk mengelola proses
pertumbuhan pohon dari mulai kecambah sampai
jadi bibit pohon.
Melihat aktivitas agrobisnis seperti itu,
tentunya diharapkan mampu membawa kesejahteraan
masyarakat. Hal inilah yang ditegaskan
secara langsung oleh Menteri Kehutanan Zulkifli
Hasan di lokasi hutan tanam industri Gorontalo
Utara kepada petani-petani dan pemilik modal
hutan industri. (*)
Pemimpin Umum : HG (P) Rusdi Effendi AR
Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994)
Drs H Yustan Aziddin (1933-1995)
HG (P) Rusdi Effendi AR
Pemimpin Perusahaan:
A Wahyu Indriyanta
General Manager Percetakan: A Wahyu Indriyanta
Asisten General Manager Percetakan : Suharyanto
Wakil PP (Bidang Humas dan Promosi): M Fachmy Noor
Asisten Manajer Iklan : Helda Annatasia (08115803012)
Manajer Sirkulasi : Riadi (08115003012)
Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya, Jl AS Musyaffa No 16
Banjarmasin 70111, Telepon (0511) 3354370
Fax 4366123, 3353266, 3366303
Bagian Redaksi: Ext 402-405 ; Bagian Iklan: Ext. 113, 114
Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117
Pengaduan Langganan: 08115000117 (0511) 3352050
Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No
12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888
dan 5490666 Fax (021) 5495358
Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp
(031) 8471096/ 843428, Fax (031) 8471163
Biro Banjarbaru: Jl Mister Cokrokusumo Kav 15-17
Widya Chandra Utama, Cempaka, Kota Banjarbaru Telp
(0511) 4780355 Fax (0511) 4780356, Biro Palangka Raya:
Jl Tjilik Riwut Km.2,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242361
Tarif Iklan:
Display Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk
Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk
Display Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk
Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk
Iklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW):
Rp 15.000/mmk Berwarna (FC): Rp 30.000/mmk
Iklan Kuping: (FC) Rp 100.000/mmk
Iklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris:
(BW): Rp 15.000/baris
Iklan Satu Kolom : (FC)Rp 30.000/mmk, (BW):
Rp15.000/mmk
Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%.
Harga Langganan: Rp 75.000/bln
Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan
Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan
Banjarbaru
Telepon (0511) 4705900-01
Isi di luar tanggung jawab percetakan
Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di
harian “Banjarmasin Post” dapat diumumkan/dialihwujudkan
kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap
merupakan bagian dari harian “Banjarmasin Post”.
WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK
DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.
perkoran @ ScraperOne & Kaskus
Mitos ‘Tahun Politik’
Telah Lahir
E
ntah siapa yang memulai,
hingga seorang
presiden ikut
mengukuhkan tahun
2013-2014 sebagai
tahun politik. Tahun
yang secara interpretasi bisa
sangat luas cakupan dan pengertiannya.
Boleh jadi, tahun politik
hanyalah istilah politik yang
beradaptasi dengan prilaku
politik kita yang selalu menunggu
momentum.
Sejatinya, tahun politik hanyalah
manifestasi sebuah
proses suksesi, tahun peralihan
kekuasaan dan pertanggungjawaban
kebijakan. Tahun
yang mensyaratkan adanya
pergantian kepemimpinan
nasional secara konstitusional
melalui penyelenggaraan
pemilihan umum.
Sesuatu yang lazim dan
rutinitas biasa dalam iklim
demokrasi multipartai yang
kita usung. Sebagai bagian dari
potongan puzzle dialektika
politik dalam upaya berjitihad
membangun peradaban yang
lebih baik dalam ranah berbangsa
dan bernegara.
Apa yang terjadi pada hari
ini adalah persoalan penegakan
hukum dan tranformasi
politik di Indonesia coba diseret
pada pendulum waktu
yang dinamakan tahun politik.
Semua sistem dikooptasi
menjadi sebuah periode waktu
tertentu. Seolah ada pembenaran,
tahun politik adalah
tahun dimana kita bisa saling
sandera, saling serang dan
bekerja maksimal demi mendapatkan
simpati publik. Tahun
politik yang kita lihat sebagai
gerakan perubahan tidak
lebih hanya fatamorgana
politik dan permufakatan
semu.
Kambing punya susu, sapi
punya nama. Tahun politik
hanya menjadi kambing hitam
atas buruknya penegakan
hukum dan bobroknya
moralitas para elit saja. Proses
hukum bukan terjadi karena
hukum harus ditegakkan biarpun
langit akan runtuh. Tetapi,
hukum tegak karena ada
intervensi kekuasaan dan proses
bergaining akibat pecah
kongsi.
Beginilah mitos dan kecelakaan
sejarah bernama ‘tahun
politik’ yang terus berulang
Oleh:
Syaipul Adhar SE ME
Deklarator Forum
Peduli Banua
pada setiap perjalanan periode
transisi kekuasaan.
Amatlah tidak elok, amanah
dan kepercayaan rakyat
justru efektif ketika hanya
memasuki tahun politik. Fakta
integritas dan tobat nasional
justru dilakukan ketika pimpinan
parpol terjerat kasus
hukum.
Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 5.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon,
nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih.
Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu.
Bupati dan Wali Kota Tuntut Naik Gaji
SIAPA yang tidak
mau naik gaji?
Semua orang pasti
ingin jika gaji dan
semua tunjangan
hidup dinaikan.
Sangat memprihatinkan
jika
kenaikan gaji itu
diminta oleh pejabat
setingkat bupati dan
wali kota yang
notabenenya mempunyai
pendapatan
yang sudah sangat
layak.
Sungguh hal yang
jika dipikirkan sangat
kurang pas, meng-
Dalam membentuk
tata pemerintahan
yang baik dan
berkualitas, mitos
ini adalah bagian
ijtihad yang salah
kaprah. ‘Tahun
politik’ adalah
bagian dari bid’ah
demokrasi yang
tidak jelas dasar
hukumnya.
Sudah seharusnya, penegakan
hukum adalah penegakan
hukum bukan karena
dorongan politik atau diseret
pada kepentingan lain. Kasus
Hambalang, Lumpur Lapindo,
Century, BLBI, Blok Mahakam
dan Privatisasi Asset
adalah beberapa kasus yang
puncanya berada pada keputusan
politik dan kekuasaan
semata.
Bagi Banua
Mengacu pada pemilukada
gubernur, bupati/ wali kota,
maka berdasarkan asumsi di
atas, ‘tahun politik’ di banua
akan jatuh pada tahun 2014-
2015. Walaupun pada kenyataannya,
efek getaran dan virusnya
sudah masuk ke banua.
Tercatat, sudah dua petinggi
partai politik yang tersangkut
kasus hukum dan berproses,
bahkan memberikan nuansa
baru bagi iklim demokrasi
dan penegakan hukum di
Banua. Pengunduran diri pimpinan
parpol dan pejabat publik
jika terkait kasus hukum
perlu diapresiasi dengan baik.
Pemeriksaan pejabat walaupun
sedang menjabat adalah
langkah maju bagi demokrasi
Banua ini. Semoga prosesnya
bukan karena pengaruh
‘tahun politik’ atau desakan
masyarakat.
Jika politik dalam satu pendekatan
dikatakan sebagai
cara mencapai tujuan, maka
persoalan politik bukan saja
hanya terkait persoalan partai
politik tetapi semua persoalan
dialektika pengambilan kebijakan
yang terkait kepentingan
publik.
Di Banua, ‘tahun politik’ tidak
bisa dikerucutkan pada
persoalan partai politik saja.
Sebagai bagian dari percaturan
politik nasional, Banua kita
pasti akan menjadi bagian dari
siklus ‘tahun politik’, kecuali
Nangroe Aceh Darussalam
yang mempunyai partai lokal
dimana pimpinan pusat parpol
berada di daerah.
Selain persoalan byarpet
listrik dan BBM yang sudah
menjadi penyakit tahunan,
persoalan terakhir yang membutuhkan
energi berlebih
adalah persoalan macet dan fly
over. Apakah karena ‘tahun
politik’ di Banua baru dimulai
pada tahun depan, sehingga
semua persoalan penting di
atas tidak menjadi prioritas
dan diakselerasi untuk diselesaikan.
Sebagai daerah berkembang
dengan potensi ekonomi
yang terus membaik, independensi
kebijakan dalam hubungan
Pemerintah Pusat -
Daerah adalah wajib hukum-
Gaji Naik Rakyat Menjerit
ingat banyaknya
masyarakat yang
masih berpenghasilan
rendah.
Untuk makan seharihari
saja harus
bekerja keras
mengais rezeki,
bahkan upah yang
didapat terkadang di
bawah UMR yang
telah ditetapkan
Pemerintah.
Ingat wahai
kepala daerah,
jabatan kalian itu
adalah amanat
rakyat yang harus
dijalankan dengan
sebaik-baiknya.
Kalian adalah
pelayan bukan harus
dilayani dengan
berbagai fasilitas
mewah yang membuat
timbulnya
kecemburuan sosial.
Gaji bupati/ wali
kota boleh-boleh saja
naik, asal diiringi
dengan kualitas kerja
yang maksimal.
Ingat jabatan itu
amanah rakyat maka
bekerjalah dengan
baik.
Kami menunggu
kinerja Anda. Semoga. (*)
nya untuk terus ditingkatkan.
Alokasi BBM dengan kuota
yang terbatas, cadangan pembangkit
listrik yang tidak memadai
dan pembangunan fly
over yang dipangkas dari 1,2
kilometer dengan biaya Rp 450
miliar menjadi “lawang sekepeng”
sepanjang 400 meter
dengan biaya Rp 150 miliar,
adalah cermin betapa daya
tawar Banua bagi Pemerintah
Pusat adalah sangat kecil.
Terkait fly over, jika kepentingannya
adalah mengurangi
macet, maka memotong
panjang jembatan dengan
alasan kurang dana adalah
klise dan dibuat-buat. Dengan
postur APBN lebih seribu
triliun rupiah, persoalan Banua
hanya dihadapkan kepada
komitmen dan rendahnya
daya tawar untuk Anggaran
Pendapatan Berbasis
Negosiasi (baca; APBN).
Sudah seharusnya sikap
kita adalah menolak opsi pengurangan
fly over, pilihannya
harus jelas tolak atau bangun
sesuai rencana awal. Akan
tetapi, ‘mitos tahun politik’
rupanya sudah menjadi bagian
kepercayaan dari pemimpin
kita di Banua.
‘Tahun politik’ sebagai tahun
pencitraan yang berlaku
efektif pada satu hingga dua
tahun terakhir masa jabatan,
adalah gaya kepemimpinan
yang sangat dihindari oleh
seorang Jokowi yang solutif
dan membumi.
Dalam membentuk tata
pemerintahan yang baik dan
berkualitas, mitos ini adalah
bagian ijtihad yang salah kaprah.
‘Tahun politik’ adalah bagian
dari bid’ah demokrasi yang
tidak jelas dasar hukumnya.
Jika dimaknai sebagai momen
perubahan dan bekerja
maksimal memenuhi kepentingan
publik, maka sudah
seharusnya semua tahun kalender
adalah ‘tahun politik’.
Ketika seseorang yang dipercaya
publik, diberikan
amanah dan dilantik bekerja
untuk rakyat. Maka pada kesempatan
pertama itulah dia
akan memaksimalkan semua
potensi diri, melakukan
percepatan dan bekerja untuk
rakyat sebagai problem
solver. (*)
hurriyahjannah@gmail.com
Meneladani Kepemimpinan Umar Bin Khattab
Eka Mardiyastuti
Mahasiswa Unlam
SEBAGAI wujud
penghargaan, gaji
memang tepat diberikan
kepada seseorang yang
melakukan kerja keras
dalam melaksanakan
kewajibannya namun
itupun juga harus
proposional antara gaji
dan kerja kerasnya.
Gaji yang diterima
para bupati/wali kota
berkisar antara Rp 6 juta
sampai Rp 7 juta/ bulan
belum lagi ditambah
tunjangan. Sekarang,
sudahkah kerja wakil
rakyat kita membuahkan
hasil yg
memuaskan dalam
mengayomi wilayah
yang dipimpinnya?
Kalau dikatakan
kenaikan gaji nanti
untuk menghindari
korupsi, ini bukan solusi
tepat. Karena walaupun
dinaikkan, masih ada
kemungkinan korupsi
menggrogoti, jika
pribadi-pribadinya tidak
ditopang akidah kuat.
Tidak diragukan lagi,
pemimpin kita sepantasnya
meneladani kepemimpinan
Khalifah
Umar bin Khattab yang
arif, bijaksana dan adil
dalam mengendalikan
roda pemerintahan.
Bahkan ia rela keluarganya
hidup dalam serba
Taufiqurrahman, SPd
Pemerhati Sosial Budaya Kota
Banjarmasin
kekurangan demi
menjaga kepercayaan
masyarakat tentang
pengelolaan kekayaan
negara. Bahkan Umar bin
Khattab sering terlambat
Salat Jumat hanya
menunggu bajunya
kering, karena dia hanya
mempunyai dua baju.
Kebijaksanaan dan
keadilan Umar bin
Khattab ini dilandasi oleh
kekuatirannya terhadap
tanggung jawabnya
kepada Allah SWT. Lalu,
bagaimana dg pemimpin
di wilayah kita saat ini?
Seimbang kah atara
permintaan naik Gaji dg
hasil kerja mereka? (*)
Tema minggu depan: Bencana Diprediksi Mengadang Nusantara
SAMPAIKAN komentar Anda maksimal 500 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri
dan foto (mohon jangan pasfoto). Komentar terbaik untuk tiap minggunya, mendapat kenang-kenangan manis dari BPost. Jadi, saatnya Anda
bicara demi kebaikan bersama.