Pedoman Pelaksanaan Program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Pedoman Pelaksanaan Program
selektif. Pada dasarnya pemantauan dan evaluasi merupakan alat yang
diperlukan untuk pelaporan dan pengendalian.
44. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan
program/kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan
secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya.
45. Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh
pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial. Transfer uang/barang/jasa tersebut
memiliki ketentuan berikut ini: (a) dapat langsung diberikan kepada anggota
masyarakat dan/atas lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan
untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan; (b) bersifat
sementara atau berkelanjutan; (c) ditujukan untuk mendanai kegiatan
rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial. Pembedayaan sosial,
penanggulangan kemiskinan dan bencana; (d) untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial
dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari resiko sosial; dan
(e) diberikan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas,
dan/atau penguatan kelembagaan.
46. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam
rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang
member manfaar lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan
minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintan.
47. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan
jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan
maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
Belanja ini terdiri belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja
perjalanan.
48. Belanja Pegawai pada dasarnya mencakup seluruh imbalan yang diberikan
kepada pegawai pemerintah dan anggota DPRD, seperti gaji, tunjangan, dan
kompensasi sosial.
49. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga
yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa,
yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga
jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
13 | P a g e