Pedoman Pelaksanaan Program
Pedoman Pelaksanaan Program
Pedoman Pelaksanaan Program
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan<br />
<strong>Pedoman</strong> <strong>Pelaksanaan</strong> <strong>Program</strong><br />
<strong>Pelaksanaan</strong> program, kegiatan dan anggaran dilakukan oleh satuan kerja. Satuan<br />
kerja yang pimpinannya ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br />
dikelompokkan sebagai berikut :<br />
a) Satuan Kerja Pusat adalah satuan kerja yang kewenangan dan tanggung jawabnya<br />
melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok<br />
dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.<br />
b) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan kerja di provinsi yang<br />
melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satuan kerja di provinsi/kabupaten/kota yang<br />
melaksanakan tugas pembantuan.<br />
Penanggung jawab program dan kegiatan pembangunan tanaman pangan untuk<br />
masing-masing unit kerja dan jenis anggarannya adalah sebagai berikut :<br />
a. Tingkat Pusat<br />
1) Menteri Pertanian sebagai Penanggung Jawab <strong>Program</strong> Pembangunan Pertanian.<br />
Menteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden<br />
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<br />
2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina program, kegiatan dan<br />
anggaran pembangunan tanaman pangan serta sebagai Kuasa Pengguna<br />
Anggaran (KPA) dalam pengelolaan anggaran dan penanggung jawab program.<br />
3) Direktur Jenderal Tanaman Pangan bertindak sebagai koordinator pengembangan<br />
komoditas tanaman pangan dan tugas-tugas pokok serta tugas-tugas pelayanan<br />
lainnya yang terkait dengan unit kerjanya.<br />
4) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku pembina program, kegiatan dan<br />
anggaran, dalam operasional kegiatan dibantu oleh dua orang Bendahara<br />
(Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan), Pejabat Penguji dan<br />
Penerbit SPM, pejabat eselon II dan III (khusus UPT BPMPTPH) sebagai Pejabat<br />
Pembuat Komitmen (PPK).<br />
5) Untuk UPT Pusat BBPOPT dan BBPPMBTPH, Kepala Balai Besar selaku Kepala<br />
Satuan Kerja dan KPA. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Balai Besar dibantu<br />
oleh dua orang Bendahara (Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan),<br />
KTU/Kabag Umum sebagai Pejabat Penguji dan Penerbit SPM, dan Kabid/Pejabat<br />
eselon III sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).<br />
b. Tingkat Provinsi<br />
1) Gubernur sebagai penanggung jawab program, kegiatan dan anggaran<br />
dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk pembangunan pertanian di daerahnya.<br />
Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri Pertanian.<br />
53 | P a g e
Change language