Pedoman Pelaksanaan Program
Pedoman Pelaksanaan Program
Pedoman Pelaksanaan Program
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan<br />
<strong>Pedoman</strong> <strong>Pelaksanaan</strong> <strong>Program</strong><br />
Evaluasi dapat dilakukan pada saat awal kegiatan (ex-ante), sedang pelaksanaan<br />
kegiatan (on-going) dan evaluasi akhir (ex-post). Evaluasi awal dan evaluasi saat<br />
pelaksanaan kegiatan sedang berjalan dapat dilakukan bersamaan dengan monitoring<br />
pelaksanaan kegiatan. Materi evaluasi mencakup aspek administrasi, aspek teknis dan<br />
anggaran. Evaluasi dilakukan di masing-masing Satker Provinsi, dan Kabupaten/Kota,<br />
sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Masing-masing penanggung<br />
jawab kegiatan juga harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang menjadi tanggung<br />
jawabnya. Evaluasi program, kegiatan dan anggaran secara menyeluruh dilakukan oleh<br />
Tim.<br />
5.4. Pelaporan<br />
Berdasarkan pasal 33 ayat 1 (a) dan pasal 60 ayat 1 (c) Peraturan Pemerintah RI<br />
Nomor 7 Tahun 2008, tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur<br />
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan pembangunan<br />
pertanian kepada Menteri Pertanian. Selanjutnya Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun<br />
2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 menyebutkan laporan kinerja<br />
dievaluasi dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran<br />
(Menteri Pertanian/Direktur Jenderal Tanaman Pangan) dan menjadi masukan serta bahan<br />
pertimbangan untuk analisis dan evaluasi alokasi anggaran tahun 2013. Peraturan Menteri<br />
Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010, tentang <strong>Pedoman</strong> Pengelolaan Dana Dekonsentrasi<br />
dan Dana Tugas Pembantuan, menyebutkan SKPD wajib menyusun laporan<br />
pertanggungjawaban serta menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun<br />
anggaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Menteri<br />
Pertanian/Direktur Jenderal Tanaman Pangan).<br />
Pelaporan hasil pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ini, merupakan<br />
penyampaian informasi serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan kegiatan<br />
sampai akhir pelaksanaan. Melalui laporan ini juga akan dapat dilihat sejauh mana tingkat<br />
keberhasilannya.<br />
Sesuai dengan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, aparat pelaksana<br />
kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota wajib membuat laporan ke pusat. Mekanisme<br />
pelaporan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan propinsi dilakukan<br />
secara berjenjang dari Dinas pertanian provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur<br />
dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, yang selanjutnya Direktorat Jenderal Tanaman<br />
Pangan menyampaikan laporan kepada Menteri Pertanian melalui Sekretariat Jenderal<br />
Kementerian Pertanian.<br />
Mekanisme pelaporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan kabupaten/kota<br />
dilakukan secara berjenjang yaitu dari Dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan<br />
laporan kepada Bupati/Walikota dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Tanaman<br />
67 | P a g e
Change language