Hal 46-55 - Badan Pemeriksa Keuangan

PROFESI
EksIstEnsI profesi penilai
sepertinya bakal makin jelas
tahun ini. Pasalnya, jika tidak
ada aral melintang, Rancangan
Undang-undang Penilai akan
diajukan ke DPR oleh pihak kementerian
keuangan sebagai usulan dari
Pemerintah.
Ada tiga institusi yang terlibat
dalam penyusunan draf RUU Penilai.
Yakni Pusat Pembinaan Akuntan
dan Jasa Penilai, Direktorat Jenderal
Pajak, dan Direktorat Jenderal kekayaan
negara.
Menurut kepala Pusat Pembinaan
Akuntan dan Jasa Penilai kemenkeu
Langgeng subur, untuk mengatur
profesi penilai sebagai sebuah sistem
yang baik dibutuhkan landasan hukum
yang kuat. Dia membandingkan
di beberapa negara, seperti Amerika
serikat, Australia, dan Malaysia.
Profesi jasa penilai diatur dengan
peraturan setingkat UU. Dengan begitu,
sangat penting untuk mengembangkan
profesi jasa penilai. Apalagi,
profesi ini mengambil peranan penting
dalam kegiatan perekonomian
negara.
Langgeng mengharapkan regulasi
setingkat UU ini dapat menempatkan
profesi ini dengan sebenarnya. Para
pengguna jasa dan masyarakat secara
umum dapat memperoleh perlindungan
dan kepastian hukum.
Hal ini diperlukan karena profesi
jasa penilai memiliki banyak
persinggungan dengan kepentingan
masyarakat. Misalnya, kepentingan
pemegang saham atas nilai kekayaan
suatu badan usaha, kepentingan
masyarakat terhadap nilai ganti rugi
atas tanah dan bangunan yang diambil
alih untuk kepentingan umum,
kepentingan individu akan nilai pajak
properti, dan kepentingan investor
atas nilai properti yang dijadikan underlying
assets bagi pengajuan pinjaman
ke bank.
Untuk itu lanjutnya, penyusunan
RUU Penilai harus memperhatikan
segala kepentingan yang berkaitan
dengan praktek penilaian. Dengan
demikian ruang lingkup kegiatan
Menanti Payung Hukum
Profesi Penilai
Untuk mengatur profesi penilai dibutuhkan landasan hukum yang kuat.
Kementerian Keuangan sudah mengajukan RUU Penilai ke DPR. Kepastian
hukum dan eksistensi penilai menjadi harapan.
Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kemenkeu Langgeng Subur
yang diatur dalam RUU itu tidak hanya
terbatas pada penilaian atas
obyek tanah atau bangunan (properti),
akan tetapi juga obyek-obyek lain.
selain itu, dengan adanya RUU
Penilai diharapkan dapat menjadi payung
hukum yang mencakup semua
jenis kepentingan dan profesi penilai
di Indonesia serta tidak ada lagi
mengkotak-kotakkan profesi ini.
saat ini, RUU Penilai sedang dirumuskan
oleh Direktorat Jenderal
kekayaan negara (DJkn), dan diharapkan
dapat dimasukkan ke DPR
pada awal tahun depan.
ketua Umum Masyarakat Penilai
Indonesia Yusuf Hamid menjelaskan
profesi jasa penilai membutuhkan payung
hukum berupa UU. tujuannya,
agar ada standardisasi dan penyatuan
kelompok profesi penilai sehingga
memudahkan tugas penilaian.
Pasalnya, tambahnya, profesi penilai
tidak mungkin berjalan dengan
baik tanpa payung hukum. Oleh karena
itu, dia meminta agar peme rintah
dan DPR segera melahirkan UU Penilai.
Dia menjelaskan ketika perekonomian
Indonesia melaju dengan pertumbuhan
6,40% hingga Maret 2011,
keberadaan payung hukum Penilai
Publik dalam bentuk UU sangat vital.
Jika tidak diatur, bagaimana hasil penilaian
itu dipertangungjawabkan di
depan publik.
Yusuf menambahkan keberadaan
UU itu menjadi lebih penting karena
46 MEI 2011
Warta BPK
istimewa

tahun depan, dunia akuntansi Indonesia
telah menggunakan sistem fair
value, dengan diterapkannya IFRs (International
Financial Reportir Standar)
yang dalam laporan keuangannya
wajib dilakukan penilaian.
selama ini sektor-sektor yang sangat
erat dengan penilaian adalah
perbankan dan pasar modal. Dalam
dunia perbankan, pentingnya peranan
penilai publik berkaitan dengan
nilai agunan debitur. Demikian pula
di pasar modal tak bisa lepas dari kegiatan
penilaian.
selama ini, lanjutnya, terdapat
dua kategori penilai berpraktek sehari-hari.
Penilai pemerintahan yang
menaksir kekayaan negara dan penilai
swasta yang menaksir nilai aset
nonpemerintah. Penilai sektor privat,
yang tergabung dalam organisasi
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
(Mappi) jumlahnya sekitar 2.000
orang. namun, dari jumlah itu baru
316 yang sudah mengantongi izin
dari kementerian keuangan.
Oleh karena itu, Yusuf menegaskan
pentingnya pengesahan segera
RUU Penilaian. Menurut dia, UU harus
memuat klausul pembentukan
Dewan standar Penilai. Dewan ini
merupakan gabungan profesi penilai
pemerintah dan swasta. kewenangan
Dewan adalah membuat kriteria penilaian
dan sertifikasi penilai.
Hasil sertifikasi penilai ini direkomendasi
kepada Menteri keuangan
untuk disahkan. Untuk itu, Mappi
meminta RUU mengatur persyaratan
minimum seorang dapat menjadi penilai
secara profesional
Yusuf juga menyoroti masalah
akses penilai kepada pemilik aset.
Pasalnya, saat ini tidak ada aturan
hukum yang dapat membuat penilai
memaksakan tindakan penilaian. Jika
pemilik aset menolak diperiksa atau
memberi data, proses penilaian pun
batal dilakukan.
“ternyata banyak pihak yang asetnya
tidak ada apa-apa alias bodong.
Itu yang menyebabkan kerugian bank
selama ini,” jelasnya.
Jadi, dia berharap RUU Penilai
Warta BPK
nantinya bisa mengatur sanksi bagi
pemilik aset yang menolak diperiksa.
Validitas Penilaian
Pendapat serupa jug dilontarkan
anggota komisi keuangan DPR Ahsanul
Qosasi. Dia meminta Pemerintah
memperhatikan dengan cermat setiap
aspek profesi penilai dalam RUU
Ketua Umum Masyarakat Penilai Indonesia Yusuf Hamid
itu.
Mantan praktisi perbankan ini
juga mengingatkan pentingnya validitas
hasil penilaian. sebab, hasil
penilaian mempengaruhi banyak hal
berkaitan erat dengan kepentingan
rakyat. Misalnya, keinginan pemilik
modal untuk menambah saham
di bank, juga melihat hasil penilaian
tersebut.
Ahsanul meminta tim penyusun
RUU memikirkan mekanisme sanksi
bagi penilai jika hasil penilaiannya
tidak benar. “termasuk kemungkinan
sanksi pidana meski ini akan menjadi
perdebatan panjang,” katanya.
Dekan Fakultas Universitas Indonesia
Firmanzah juga memandang
betapa pentingnya Penilai dipayungi
dengan UU. Apalagi, setelah peristiwa
IPO (Initial Public Offering) krakatau
steel beberapa waktu lalu, yang
kabarnya terjadi dugaan adanya penghilangan
aset negara. namun, persoalan
tersebut hingga kini belum diketahui
berapa nilainya dan bagaimana
mekanisme penghilangannya, termasuk
apakah benar
terjadi penghilangan
aset. kalau pun itu
memang benar terjadi,
berdasarkan apa
penilaiannya.
seperti diketahui,
profesi penilai
pertama kali diatur
dengan keputusan
Menteri keungan
nomor 1.677/1976
tentang Penilaian
kembali Aktiva tetap
Perusahaan Perseroan
terbatas dalam
Rangka Penjualan
saham-sahamnya di
Pasar Modal.
s e l a n j u t n y a
pada 1977, terbit
keputusan Menteri
Perdagangan nomor
161/1977 tentang
ketentuan Perizinan
Usaha Penilai. Bleid
ini menjadi awal payung
hukum beroperasinya perusahaan
penilai di Indonesia.
selanjutnya pada 1996, terbit
keputusan Menteri keuangan no. 57/
1996 tentang Jasa Penilai. keputusan
Menkeu ini mengatur mengenai izin
penilai yang melekat pada pribadi
dan penilai harus bersertifikat.
Pada 2002 kembali terbit keputusan
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan no. 594/2002 tentang
ketentuan Perizinan Usaha Jasa Penilai.
namun, kini para penilai patut
bersyukur. sebab, berbagai lembaga
negara tengah menyusun draf RUU
Penilai. Diharapkan, tahun ini sudah
masuk program legislasi nasional
DPR. bw
istimewa
MEI 2011
47

ROAD TO WTP
DEngan bekal sejumlah
prestasi yang telah dicapai
di antaranya sebagai kabupaten
dengan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) tertinggi
dan PDRB yang terus meningkat,
Sleman bertekad menjadi kabupaten
yang terbaik. Kini Pemkab Sleman
terus berupaya mengembangkan
pembangunan di berbagai sektor
demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Bila dilihat dari data keuangan secara
keseluruhan, hingga 2009 masih
terjadi defisit. Namun, jika dicermati
lagi, dari tahun ke tahun menunjukkan
tren yang membaik. Sangat wajar
bila akhirnya BPK, sejak 2008,
memberikan Opini WDP (Wajar Dengan
Pengecualian) terhadap laporan
keuangan Kabupaten Sleman.
Berdasarkan data BPK, pendapatan
Kabupaten Sleman pada 2009
mencapai Rp946,48 miliar, atau meningkat
14,72% dibandingkan dengan
tahun sebelumnya Rp825,00
miliar. Sumbangan peningkatan
tertinggi berasal dari pendapatan
asli daerah (PaD) yang meningkat
31,73%, yaitu dari Rp120,66 miliar
menjadi Rp140,63 miliar.
Meskipun secara proposional
dana perimbangan tetap menjadi
sumber pendapatan daerah terbesar,
akan tetapi dari tahun ke tahun terjadi
kecenderungan semakin menurun,
dari 79,33% pada 2004 menjadi
72,79% untuk 2009. Sebaliknya, pada
periode yang sama porsi PaD terhadap
pendapatan daerah semakin meningkat
yaitu dari 12,25% menjadi
14,86%.
Sementara itu, realisasi belanja
pada 2009 mencapai Rp906,61
miliar. Terdiri dari belanja operasi
sebesar Rp770,76 miliar, dan belanja
modal Rp98,39 miliar, dan belanja
transfer Rp37,15 miliar . Realisasi
belanja ini naik 20,54% dari tahun
sebelumnya Rp752,11 miliar.
Di aPBD 2010, pendapatan Kabupaten
Sleman mencapai Rp1,096
triliun dengan total belanja sebesar
Rp1,244 triliun sehingga terjadi de­
Sleman Terus Kerja
Keras Capai WTP
Meski tahun lalu sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman terkena
dampak erupsi Gunung Merapi, akan tetapi Bupati Sleman Sri
Purnomo tetap optimistis mampu menjadi salah satu kabupaten
termaju di seluruh Indonesia.
Bupati Sleman, Sri Purnomo
fisit sebesar Rp147,387 miliar.
Sehubungan dengan adanya nota
kesepahaman antara Pemprov,
Pemkab/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan BPK, Sri Purnomo
mendukung sepenuhnya. Menurut
dia, kerja sama itu akan semakin
memperjelas hubungan Pemkab Sleman
dengan BPK.
Bahkan, tambahnya, jauh­jauh
hari Pemkab Sleman sebenarnya memang
telah berusaha mempersiapkan
semua sarana, termasuk sumber daya
manusia (SDM), yang intinya sejalan
dengan isi MoU dengan BPK itu.
Dia mencontohkan beberapa tahun
ini pihaknya secara tepat waktu
selalu menyiapkan dengan sebaik­
baiknya dan sesempurna mungkin
laporan keuangan. Bahkan, selain
menyangkut masalah pelaporan
keuangan, juga selalu melaporkan
masalah kelembagaan serta perubahan
mindset birokrasi.
“Seperti juga yang telah dilakukan
oleh Pemprov DIY, yang pertamatama
kami persiapkan adalah SDM,”
jelas Sri Purnomo yang didampingi
wakilnya Yuni Setia Rahayu belum
lama ini.
Hal ini penting karena SDM merupakan
salah satu kunci keberhasilan.
Oleh karena itu, tambahnya, dari waktu
ke waktu pihaknya selalu mempersiapkan
SDM agar mumpuni sehingga
tidak tertinggal dari perkembangan
48 MEI 2011
Warta BPK
warta bpk-rianto

pemerintah pusat maupun dari daerah
lain.
Dalam hal e­audit, Pemkab Sleman
juga terus menerus menggenjot
tenaga TI serta menyiapkan perang
katnya. Bahkan, belakangan ini
Pemkab Sleman mengirimkan beberapa
tenaga TI mempelajari masalah
jaringan, termasuk mendorong sejumlah
karyawan agar mengambil
jenjang pendidikan S2, karena Pemkab
Sleman meyakini untuk ke depannya
masalah TI akan menjadi tulang
punggung pemerintahan.
“Dalam hal peningkatan SDM
kami juga telah merekrut para sarjana
akuntansi, terutama yang penguasaan
komputernya mumpuni agar
si ner gi dengan BPK atau dengan instansi
lain semakin lancar,” katanya.
Kendala SDM dan Aset
namun, Sri Purnomo mengakui
pengembang semua itu membutuhkan
dana yang tidak sedikit. Selain
mempersiapkan SDM yang mumpuni,
pihaknya juga harus menyiapkan anggaran
yang tidak sedikit untuk mengup
grade peralatan yang ada serta
memberikan proteksi yang memadai,
mengingat data ini sangat penting tapi
rentan.
Menyinggung kewenangan BPK
di bidang pengawasan, Sri Purnomo
menegaskan belakangan ini Pemkab
Sleman selalu mendapat bimbingan
dari BPK, termasuk BPK pusat.
“Di lingkungan kantor, penekanan
disiplin ada tiga yaitu waktu, pekerjaan,
dan anggaran. Dengan demikian
anggaran yang kita keluarkan itu
benar­benar anggaran yang berbasis
kinerja. Pelaporan yang kita susun juga
harus sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan sehingga pada saat hasil
kinerja kita itu dilaporkan ke publik
dan media, kita sudah siap dan dapat
melakukan semua itu dengan baik,”
ujarnya.
Dia yakin dengan kerja keras yang
sudah dilakukan selama ini Sleman
pasti mendapatkan opini WTP.
Kendala lain yang selama ini sering
menjadi catatan BPK, secara terus te­
Warta BPK
rang Sri Purnomo menunjuk masalah
aset. Sekalipun sejak 5 tahun yang lalu
pembenahan perhitungan aset negara
di mulai, tapi hal ini masih sering menjadi
kendala .
Sri Purnomo mengaku setiap tahun
memperbaiki laporan tentang aset
dengan mencari dan mengumpulkan
dokumen pendukung sehingga asetaset
yang ditemukan itu benar­benar
murni menjadi milik Sleman. Hasilnya,
setiap tahun pasti ada temuan sehingga
pelaporan keuangannya terus
membaik.
Dia juga mengakui kendala lain
yang sering terjadi adalah adanya perbedaan
penafsiran. namun, hal itu selalu
bisa diatasi dengan cara mendiskusikan
dengan BPK dan mengurai
persoalan itu sampai sejelas­jelasnya.
Sebagai pelaku lapangan yang
mengerjakan dari a sampai Z, terkadang
pihaknya merasa apa yang
dilakukan sudah sesuai dengan aturan.
namun, BPK menganggap belum sepe
nuhnya benar. Bila terjadi seperti ini
pemecahannya dapat dibawa ke dinas
yang muaranya ke inspektorat, BPKP,
dan juga dikonsultasikan ke BPK .
“Jadi salah satu kuncinya adalah
diskusi. Dengan adanya MOU ini kami
akan selalu selalu berkonsultasi dan
Usai penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dengan
Pemda se-provinsi DIY.
bekerjasama dengan BPK untuk mencari
pemecahan agar cara menghitungnya
sama dan sesuai dengan peraturan.”
apakah bencana yang sering menimpa
Sleman tidak menjadi kendala
tersendiri? “Bencana alam ini bukan
kita yang meminta dan kita juga tidak
dapat menolaknya. antisipasi memang
selalu dilakukan. namun, tetap saja
ada kerugian yang semuanya harus
kita pertanggungjawabkan dengan
baik,” katanya.
Cara mengatasinya adalah setiap
ada bencana pihaknya segera turun
ke lapangan untuk menginventarisir
kerusakan dan kerugian. Selajutnya
dilaporkan ke Pemerintah Pusat, dinas/departemen
terkait, termasuk
ke BPK.
“Seperti pada 2006, terjadi gempa
besar di Yogyakarta Selatan. Wilayah
kita yang benar­benar mengalami
kerusakan ada di dua kecamatan. Di
Kalasan, setengah wilayah kita luluh
lantak. Di Depok, seperempat wilayah
hancur. Karena sejak awal kita sudah
berkoordinasi dengan BPK, sehingga
bisa ikut langsung mengawasi dan
semua laporan keuangan bisa kami
pertanggungjawabkan secara benar
dan tepat,” jelasnya. bD
MEI 2011
49
warta bpk-rianto

BPK DAERAH
BPK Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakan perwakilan
pertama dan tertua
di Indonesia. Oleh karena itu, seiring
sejarah perjalanan BPK, perwakilan
ini mengalami perubahan peranan,
nama, serta jumlah entitas yang menjadi
wilayah pemeriksaannya.
Pada akhir periode 1978-1983,
berdasarkan Surat Keputusan BPK
No 20/SK/K/1979 telah ditetapkan
satu Perwakilan Kantor BPK di Jogjakarta
dengan lingkungan pemeriksaan
meliputi Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur, serta BUMD yang ada di
Provinsi-provinsi tersebut.
Namun, setelah terakhir terjadi beberapa
kali penyempurnaan dalam
tubuh organisasi, ditetapkan dengan
Keputusan saat ini Perwakilan BPK di
DI Yogyakarta hanya memiliki enam
entitas yaitu Provinsi DI Yogyakarta,
Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon
Progo, dan Kabupaten Gunung Kidul.
“Kami melihat hasil laporan pengelolaan
keuangan negara yang dilakukan
pemprov pemkab/kota di
provinsi DI Yogayakarta terus membaik.
Selain laporan itu sistematis, juga
selalu tepat waktu, sehingga sangat
wajar bila mereka berharap tahun ini
opini bisa naik kelas dari WDP ke
WTP,” ujar Kepala Perwakilan BPK
Provinsi DI Yogyakarta Sunarto, belum
lama ini.
Dia menuturkan sejak dia menjabat
sebagai Kepala Perwakilan tahun
lalu, tidak mengalami kesulitan berarti.
Selain hubungan antarinstansi
pemprov, pemkab/kota cukup sinergi,
setiap entitas juga memiliki SDM yang
mumpuni. Alhasil, semua laporan
sudah tertata dengan baik dan tepat
waktu.
“Terus terang, DI Yogyakarta ini
wilayahnya tidak terlalu luas. Sementara
anggarannya juga tidak terlalu
besar. Jadi untuk mempertanggungjawabkannya
tidak terlalu pelik. Harus
diakui terkadang masih ada saja perbedaan
persepsi antara kita sebagai
pemeriksa dan pemda sebagai auditee.
Namun, pada umumnya semua
itu bisa kita diskusikan dan diselesaikan
dengan baik,” ungkapnya.
Tahun ini, lanjutnya, semua laporan
keuangan bisa dikategorikan
sudah bagus. Namun, yang paling belakang
menyerahkan laporan adalah
Kabupaten Sleman. Alasannya, mereka
menginginkan masalah aset yang
selama ini selalau menjadi kendala
benar-benar bisa selesai.
“Ini wajar karena Sleman memiliki
obsesi mengejar WTP. Yang
jelas, laporan itu diserahkan kepada
BPK tidak melewati batas waktu yang
ditetapkan.”
Lantas apa rencana tahun ini,
Sunarto menjelaskan pihaknya akan
melaksanakan rencana strategi (Renstra)
yang telah ditetapkan BPK Pu-
50 MEI 2011
Warta BPK

sat. Inti dari Renstra itu salah satunya
meningkatkan kualitias sumber daya
manusia dan kualitas hasil audit.
Untuk itu, pihaknya telah menyelenggarakan
berbagai pendidikan dan
latihan (Diklat) yang menyangkut
hal-hal teknis. Misalnya, meningkatkan
kemampuan TI guna penanganan
masalah administrasi, masalah pelaporan,
protokuler, pendokumentasian,
termasuk mempersiapkan pelaksanaan
e-audit.
“Saat ini, kita akan mempersiapkan
para ahli. Belakangan ini kita banyak
diminta oleh instansi lain guna
menjadi ahli, baik dalam persida ngan
atau pada peristiwa lainnya. Oleh
karena itu, selain melakukan pembinaan
secara intensif kepada para ahli
yang ada di BPK, kita juga akan menyiapkan
ahli-ahli dari disiplin ilmu lain
yang berada di luar BPK guna membackup
tugas dan kewenangan BPK,”
tegasnya.
Menurut dia, keberadaan para ahli
dari luar BPK sangat penting. Pasalnya,
pekerjaan yang dilakukan BPK
tak hanya sekadar melakukan audit
keuangan, akan tetapi terkadang
berkaitan dengan hal-hal teknis pada
disiplin ilmu lain. Misalnya, ahli teknik
yang mampu menghitung konstruksi
jembatan, pembuatan dan pengaspalan
jalan, serta konstruksi bangunan.
Bentuk latihan lain dilakukan
melalui simulasi persidangan dalam
menghadapi satu kasus. Dia menjelaskan
dari hasil evaluasi diketahui kendala
yang dihadapi adalah minimnya
pengalaman sidang.
“Kalau dibandingkan dengan para
penegak hukum lain, ahli dari BPK ini
memang sangat jarang tampil di muka
persidangan. Akibatnya, pengetahuannya
tidak bisa disampaikan dipersidangan
secara maksimal.”
Sunarto menjelaskan guna menambah
pengalaman itu ada beberapa
solusi yang tengah ditempuh. Pertama,
pihaknya harus sering-sering
melakukan simulasi. Kedua, setiap
BPK Pusat mengadakan pelatihan peradilan
semu, secara bergilir mereka
akan disertakan dalam kegiatan itu.
Warta BPK
Ketiga, mengundang instansi penegak
hukum lainnya untuk memberikan
semacam pembekalan menyangkut
apa dan bagaimana tugas, wewenang
serta kedudukan Ahli dalam suatu
perkara.
“Saya menekankan saksi ahli, karena
kehadiran BPK itu biasanya diminta
sebagai Ahli terkait dengan pengetahuannya.
Jadi memang harus jelas sebatas
apa saja yang boleh disampaikan
dan menjadi kewenangan BPK untuk
disampaikan ke pengadilan,” tegasnya.
Sebagai contoh, ada instansi yang
memiliki kewenangan dalam penyidikan
meminta BPK untuk menetapkan
jumlah korupsi dari hasil penyidikan
yang mereka lakukan. Hal ini ditolak
karena di luar wewenangnya.
“Kalau penyidikan itu merupakan
tindak lanjut dari hasil temuan kami,
pasti permintaan itu kami penuhi. Namun,
kalau kami hanya diminta jadi
stempel tentu akan ditolak,” katanya.
Menanggapi usulan seharusnya setiap
pemeriksaan ahli BPK menyangkut
kinerja pihak luar seperti pemeriksaan
sampel dan pemeriksaan laboratorium,
disertai dengan berita acara,
Sunarto mengatakan bahwa hal itu
memang prosedur audit yang bagus.
Namun, tak bisa dipungkiri
kadang-kadang ada pemeriksa BPK
yang lupa bila semua pemeriksaan itu
harus disertai berita acara yang tidak
hanya ditandatangani dari BPK sebagai
pemeriksa, tetapi juga harus diikuti
tanda tangan orang yang melakukan
pekerjaan tersebut, termasuk petugas
lapangan, dan auditee.
Lemah e-audit
Menyangkut e-audit, Sunarto mengakui
pihaknya masih lemah karena
e-audit merupakan hal baru dan
membutuhkan keahlian khusus. Namun,
secara umum semua entitas yang
berada di bawah lingkungan pemeriksaannya
sudah mulai mencoba untuk
membangun akses data dengan BPK.
Sejak beberapa bulan lalu, tuturnya,
kami sudah keliling ke
provinsi, kabupaten/kota DI Yogyakarta
untuk meyakinkan dan melaku-
kan koordinasi tentang implementasi
e-audit.
“Kita mulai dari provinsi dan kota
DI Yogyakarta dengan membawa tim
ahli dan biro hukum. Setelah melakukan
paparan, ternyata mereka sangat
mendukung. Akhirnya, kita lanjutkan
ke Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon
Progo dan Gunung Kidul,” paparnya.
Jadi, sekalipun waktu itu draf dari
BPK Pusat belum ada, dirinya minta
dikirimkan tenaga TI dan Biro hukum,
dengan draf MoU dari Provinsi Banten
sebagai acuan.
Setelah beberapa kali pertemuan,
akhirnya semua kepala daerah menyetujui.
Sekarang ini, Kabupaten Sleman
dan Gunung Kidul menyatakan sudah
siap. Sementara itu, Bantul dan Kulon
Progo yang semula masih sedikit ada
gangguan, sekarang juga sudah siap.
Untuk kesiapan SDM, secara mentalitas
dan moralitas sangat bagus dan
anggaran juga tidak terlalu besar. Oleh
karena itu, laporan keuangan juga cukup
bagus. Bahkan saat ini, hasil laporan
keuangan Kota Yogyakarta sudah
mendapatkan opini WTP. Sementara
semua kabupaten mendapatkan WDP.
“Hampir semua kabupaten memiliki
catatan yang sama yaitu soal aset.
Namun, pada tahun ini mereka sudah
mulai memperbaiki,” tegasnya.
Sunarto berharap dengan SDM
yang memadai semoga tiap tahun
laporan keuangan di wilayah Provinsi
DI Yogyakarta semakin baik. Apalagi,
Gubernur Yogyakarta Sri Sultan
Hamengkubuwono X sudah memberikan
contoh bahwa pengelolaan
keuangan yang baik tujuan akhirnya
adalah mensejahterakan masyarakat.
“Jadi tata kelola keuangan yang
tertib, dan taat pada peraturan perundang-undang
merupakan modal bagi
pemerintah setempat untuk memberikan
pertanggungjawaban keuangan
kepada masyarakat. Sehingga
opini BPK bisa dikatakan merupakan
cermin kinerja pemprov, pemkab/
kota yang memiliki nilai strategis.
Oleh karena itu, mereka selalu berlomba
dan berusaha untuk memperbaiki
laporan,” tegasnya. Bd
MEI 2011
51

AKSENTUASI
DI negara manapun,
tidak ada jabatan publik
yang diraih dengan
gratis. Di negara maju
maupun negara berkembang,
sami mawon. Yang membedakan
adalah bagaimana biaya politik itu
didapat. Presiden Amarika Serikat
Barack H. Obama mengumpulkan
dana kampanye melalui konvensi
penggalangan dana yang melibatkan
konstituen. Para pendukungnya juga
berkesempatan menyumbang meski
US$5.
di Indonesia lain lagi. Konstituen
justru mengharapkan kucuran dana
atau saweran dari calon pejabat. Itu
sebabnya, begitu terpilih menjadi
penjabat public yang terpikir
pertama kali adalah bagaimana
mengembalikan modal yang telah
dikucurkan. Ini terjadi baik di
legislatife maupun di eksekutif.
APBN atau APBD menjadi
sasaran utama dan pertama. Pejabat
public yang terkena kasus pidana
hampir sebagian besar urusannya
terkait dengan anggaran. Ini sudah
menjadi pengetahuan public.
Rupanya bukan hanya anggaran
yang menjadi ajang bancakan. Aset
Negara atau daerah juga tidak luput
dari penjarahan baik secara halus
atau terang-terangan. Di sejumlah
daerah penjarahan asset dilakukan
melalui mekanisme tukar guling.
Dasar hukum
Proses penjarahan asset melalui
tukar guling atau ruislag memang
tidak mudah dideteksi karena secara
formalitas telah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Namun bila ditelisik
lebih dalam akan tampak jejak
permainan yang mereka lakukan.
Ketentuan mengenai pengelolaan
barang negara atau daerah diatur
dalam Peraturan Pemerintah No.
6/2006 yang terakhir diubah dengan
PP Np. 38/2008. Pada dasarnya,
barang milik negara/daerah harus
dikelola berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan
Merampok aset daerah
Melalui ruislag
keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas,
dan kepastian nilai.
Pengelolaan asset tersebut
meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan
penganggaran;
b. pengadaan;
c. penggunaan;
d. pemanfaatan;
e. pengamanan dan pemeliharaan;
f. penilaian;
g. penghapusan;
h. pemindahtanganan;
i. penatausahaan;
j. pembinaan, pengawasan dan
pengendalian.
Dalam PP tersebut jelas
semangat dalam pengelolaan
barang Negara atau daerah adalah
bagaimana memaksimalkan manfaat
bagi Negara. Namun yang sering
terjadi justru sebaliknya. Banyak
daerah yang berusaha mengambil
keuntungan untuk kepentingan
dirinya atau orang lain melalui
rekayasa nilai.
Modus yang paling banyak
dipakai adalah tukar menukar atau
biasa disebut tukar guling atau
ruislag. Modus ini lebih disenangi
karena mereka bisa menangguk dua
kali keuntungan yaitu mengecilkan
nilai asset pemerintah dan
meninggikan nilai asset swasta yang
akan ditukar.
Dalam PP No. 6/2006 qq PP No.
38/2008, nilai barang yang akan
ditukar harus dilakukan penilaian
untuk mendapat nilai wajar, dengan
estimasi terendag menggunakan
NJOP (nilai jual objek pajak).
Penilaian dapat dilaksanakan oleh
penilai independen, yang ditunjuk
oleh gubernur, bupati atau walikota
tergantung siapa pemilik asset
tersebut.
Namun penilaian asset oleh
penilai independen sekalipun sering
kali terasa aneh dan cenderung
menguntungkan swasta. Berikut
salah satu contoh nyata bagaimana
penilaian asset untuk keperluan
tukar guling dilakukan oleh
pemerintah kota dan swasta. Nama
kota dan nama swasta disamarkan.
52 MEI 2011
Warta BPK

I. Tanah A milik Pemkot.
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 103.000 18.100 Rp1.864.300.000
2. Penilai Independen 194.530 18.000 Rp3.521.000.000
Warta BPK
Harga Wajar naik 88,86%
II. Tanah B milik Pemkot
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 160.000 45.190 Rp7.230.400.000
2. Penilai Independen 164.992 45.190 Rp7.456.000.000
Harga wajar naik 3,12%
III. Tanah C milik Pemkot
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 243.000 60.675 Rp14.744.025.000
2. Penilai Independen 250.003 60.675 Rp15.169.00.000
Harga wajar naik 2,88%
IV. Tanah D milik Pemkot
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 243.000 43.260 Rp10.512.180.000
2. Penilai Independen 250.000 43.260 Rp10.815.000.000
Harga Wajar naik 2,88%
V. Tanah E milik Swasta
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 64.000 204.816 Rp13.108.224.000
2. Penilai Independen 110.509 204.816 Rp22.634.000.000
Harga wajar naik 72,67%
MEI 2011
53

AKSENTUASI
Berdasarkan kalkulasi tersebut maka:
1. Aset Pemkor dinilai Rp36.961.000.000
2. Aset Swasta Rp22.634.000.000
Kewajiban swasta setor ke APBD Rp14.327.000.000
I. Tanah A
Dengan Pola Penghitungan sederhana ini maka asset
yang dipertukarkan tersebut sbb:
1. Nilai asset Pemkot Rp59.285.910.460
2. Nilai aset Swasta Rp22.634.000.000
Sehingga yang harus
disetor ke APBD Rp36.661.910.460
Secara sederhana saja tampak bahwa pemkot mengalami
Pertanyannya, mengapa harga wajar yang dipakai
penilai independen untuk asset pemkot naiknya sangat
rendah? Masing-masing naik 88,86%, 3,12%, dan 2,88%.
Sementara harga wajar milik swasta naik sangat tinggi
yaitu semua naik 72,67%.
Jika nilai wajar asset milik Pemkot disamakan dengan
milik swasta maka nilainya menjadi:
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 103.000 18.100 Rp1.864.300.000
2. Nilai Wajar 177.850 18.000 Rp3.201.300.000
II. Tanah B
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 160.000 45.190 Rp7.230.400.000
2. Nilai Wajar 276.272 45.190 Rp12.484.731.680
III. Tanah C
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 243.000 60.675 Rp14.744.025.000
2. Nilai Wajar 419.588 60.675 Rp25.458.501.900
IV. Tanah D
No. Dasar Perhitungan Harga/m2 Luas (m2) Taksiran harga
1. NJOP 2007 243.000 43.260 Rp10.512.180.000
2. Nilai Wajar 419.588 43.260 Rp18.151.376.880
kerugian hingga Rp22 miliar. Belum lagi kalau melihat
kondisi fisik tanahnya. Tanah milik pemkot berada di
tengah kota dan berupa lahan kering, sementara tanah
milik swasta adanya di tepi laut berupa tambah. Dengan
demikian seharusnya nilai wajar tanah pemkot secara
presentase naik lebih tinggi dibanding tanah milik
swasta.
Jadi meski secara formal ruislag tersebut bisa
dipertanggungjawabkan, namun secara material perlu
diuji lebih lanjut. wiT
54 MEI 2011
Warta BPK

Warta BPK
INMEMORIAL
Selamat Jalan Pak Herman
Innalillahi wa inaillaihi roji’un....
Hari ini, Indonesia
berduka...seperti hati kita
yang diselimuti kesedihan
yang mendalam atas
kepergian Bapak Herman
Widyananda pagi tadi..
Belum terpikir oleh saya,
bagaimana BPK tanpa
kehadiran beliau, karena
peristiwa ini begitu
mendadak dan jauh di
luar rencana kita sebagai
manusia biasa yang hanya
berencana....
(Ketua BPK Hadi Poernomo)
Pada hari Senin (20/6) lalu, sekitar pukul 06.30 WIB, Wakil
Ketua BPK Herman Widyananda menghembuskan nafas
terakhirnya di Rumah Sakit Metropolitan Medical Center,
Jakarta. Sudah beberapa lama, beliau menderita kanker hati.
Herman Widyananda wafat pada usia 51 tahun.
Meninggalkan keluarga terkasih, sang istri Susi Satriana, dan
tiga anak yakni Diani Nabila Widyaputri, Ahmad Alfinur Aldi
Widyaputra, dan ahmad antanur aldi Widyaputra.
Jenazah disemayamkan di kediamannya, Jalan denpasar
17 Blok C.3, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 09.00
WIB. Sekitar pukul 13.00 WIB dibawa ke Kantor Pusat BPK
untuk disalatkan di Masjid Baitul Hasib BPK. Lalu, pada pukul
14.00 disemayamkan di auditorium BPK untuk dilakukan
upacara pelepasan jenazah. Sekitar pukul 14.30 WIB, jenazah
almarhum dimakamkan di TPU Karet Bivak, Pejompongan,
Jakarta Pusat.
almarhum Herman Widyananda lahir di Kota Bangkalan,
Madura, Jawa Timur, pada 28 Mei 1960. Beliau menjabat
sebagai anggota BPK sejak 2007. anggota IV BPK Bidang
Sumberdaya alam, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur,
periode 2007-2009. Kemudian pada periode kepemimpinan
Ketua BPK Hadi Poernomo (2009-2014), beliau menjabat
sebagai Wakil Ketua.
Sebelum menjadi anggota BPK, Herman pernah menjadi
anggota dPR pada dua periode 1993-1999 dan 2003-2007.
Saat menjadi anggota Komisi XI dPR, mulai menggeluti
keuangan negara. Modal yang cukup penting untuk terjun
di kepemimpinan BPK. Pada periode pertamanya sebagai
anggota dPR, pada 1998, beliau salah satu inisiator hak angket
dan pimpinan panitia khusus kasus Bank Bali.
Pengalamannya lengkap. Bukan hanya sebagai politisi.
Namun, di bidang pendidikan, dia menjadi pengajar di
beberapa perguruan tinggi. Bahkan, pernah menjadi direktur
utama di dua perusahaan konsultan.
Tak hanya itu, selama di bangku kuliah, Herman aktif
dalam berorganisasi. Mulai dari aktivis kampus, hingga
organisasi mahasiswa nasional. Tampuk pimpinan organisasi
mahasiswa nasional pun pernah dia jabat
dengan sedemikian banyak kegiatan yang dilakukannya,
tak heran jika banyak tokoh yang mengenal beliau. Saat
jenazah beliau disemayamkan di rumah duka dan kantor
pusat BPK, tak kurang beberapa tokoh politik dan pejabat
pemerintahan melayat. Mulai dari Ketua Umum Partai Golkar
aburizal Bakrie, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, sejumlah anggota
dPR, dan kalangan lainnya.
Semoga apa yang telah dikerjakannya mendapat imbalan
yang setimpal. Semoga arwahnya diterima di sisi allah SWT.
Semua dari allah, dan semuanya kembali kepada allah...
Selamat Jalan Pak Herman. and/bw
Riwayat Pendidikan:
• Insinyur Teknik arsitektur ITS lulus 1986
• Sarjana Ekonomi Universitas Terbuka lulus 1995
• Magister Sains Perencanaan Lingkungan,
Universitas Indonesia, lulus 1995
• doktor IPB, Program Keteknikan dan Teknologi
Informasi, lulus 2006
Riwayat Organisasi:
Ketua Senat Mahasiswa Jurusan arsitektur ITS periode 1982-
1983
Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (FPSP) ITS, 1983-1984
Ketua Umum PB HMI, 1988-1990
Ketua dPP KNPI, 1990-1993
departemen Pemenangan Pemilu dPP Partai Golkar, 1998-
2004
Sekretaris Jenderal Majelis Nasional Korps alumni Himpunan
Mahasiswa Islam (KaHMI), 1999-2004
anggota dewan Kehormatan Nasional Ikatan Nasional
Konsultan Indonesia (Inkindo), 2006-2010
Riwayat Pekerjaan/Jabatan
dosen Jurusan arsitektur Universitas Tarumanegara, 1986-
1988
dosen Jurusan arsitektur ISTN, 1986-2011
direktur Utama PT. Meksa Matra Jasatama, 1988-1993
anggota dPR RI, 1993-1999
dosen Jurusan akuntansi Universitas Pancasila, 1995-2011
direktur Utama PT. Tridaya Cipta Pertama Konsultan, 1999-
2003
anggota dPR RI, 2003-2007
anggota BPK RI, Bidang Sumberdaya alam, Lingkungan
Hidup, dan Infrastruktur, 2007-2009
Wakil Ketua BPK RI, 2009-2011
MEI 2011
55