Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca serta penjelasan atas Laporan Keuangan. Sistemdan prosedur pembukuan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Berau tersebutmenghasilkan Laporan Keuangan Daerah dalam bentuk Neraca, Laporan Aliran Kas,Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, namun neraca awal belum dinilai secara resmioleh Appraisal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan PerhitunganAPBD serta pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Beraumenunjukkan bahwa sistem dan pelaksanaan sistem pembukuan dan penyusunanPerhitungan APBD pada dasarnya tidak ada penyimpangan dari sistem tersebut, namundemikian masih terdapat beberapa kelemahan.Hasil pengujian atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan PerhitunganAPBD Pemerintah Kabupaten Berau TA 2004 dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Lingkungan PengendalianLingkungan Pengendalian menentukan corak entitas, mempengaruhi kepekaanatas pengendalian dan merupakan dasar bagi komponen pengendalian yang lain.Lingkungan pengendalian berpengaruh pada praktik-praktik manajemen apakah telahdilaksanakan secara memadai, antara lain:a. Integritas dan Nilai EtikaAspek ini untuk menilai sejauh mana para pegawai mengetahui tujuan yang telahditetapkan dengan cara mengamati apakah pegawai dapat memahami kebijakanyang diambil yang berhubungan dengan masyarakat luas serta hubungan antarpegawai dan perilaku pejabat pemerintah daerah yang menjadi contoh bagibawahannya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa belum seluruh pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau dapat memahami tujuan pemerintahdaerah, sehingga belum semua bagian dapat melaksanakan tugasnya denganoptimal demi mencapai kepuasan masyarakat. Hal ini terlihat dengan kurang adanyakoordinasi yang terpadu antar bagian, sub bagian atau satuan kerja terutama yangberhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah.

. Komitmen untuk KompetensiKomitmen untuk kompetensi dari para pegawai dan pejabat pemerintah daerah telahmemadai, yaitu pemahaman atas uraian tugas, pengetahuan dan keahlian, antara laindengan adanya bantuan SPP biaya pendidikan bagi pegawai dan pejabat daerahyang mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan meningkatkankeahliannya sehingga nantinya akan mampu melaksanakan tugasnya dengan lebihbaik.c. Filosofi dan Gaya Operasi ManajemenAspek ini terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang belum optimaldilaksanakan, karena masih ada kecenderungan kebijakan yang terpengaruh olehadanya intervensi pihak luar atau kondisi masyarakat yang masih belum secaradewasa memahami kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah. Hal ini tercerminpada penganggaran dan realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan.d. Struktur OrganisasiPembentukan Kabupaten Berau dicantumkan dalam Undang-Undang No. 27Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentangPembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang. StrukturOrganisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau ditetapkan dengan PeraturanDaerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Dilihat dari susunanorganisasi dan cakupan tugas serta wewenang bagian yang ada di dalamnya telahmenunjukkan adanya pembagian tugas yang memadai. Hal tersebut tidak terkecualiStruktur Organisasi dan Tata Kerja dalam pelaksanaan pembukuan dan pelaporankeuangan daerah yang dilaksanakan terutama oleh Bagian Keuangan. Namundemikian dalam implementasinya terlihat masih kurang memadai karena kurangnyakoordinasi antar unit kerja dan terlihat masih mementingkan unit kerja masingmasing.e. Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung jawabTitik berat pendelegasian wewenang dan tanggung jawab adalah sejauh mana tiaptiappegawai berusaha untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yangdidelegasikan oleh atasan langsung. Secara umum pegawai pada lingkungan

Pemerintah Kabuapten Berau telah melaksanakan tugas yang didelegasikankepadanya. Secara khusus pendelegasian tugas dan wewenang dalam kegiatan yangberhubungan dengan pengelolaan Keuangan Daerah terutama terdapat pada DinasPendapatan Daerah, Kantor Kas Daerah dan Bagian Keuangan serta para PemegangKas di Satuan Kerja. Pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerahdiantara pelaksana pengelola keuangan daerah di atas terlihat masih adanya kurangkoordinasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga masih terdapat perbedaanpersepsi dalam melaksanakan administrasi keuangan daerah. Hal ini tercermindengan masih adanya pencatatan beberapa jenis pendapatan masih secara netto,sehingga jumlah yang disajikan belum menggambarkan realisasi yangsesungguhnya. Belum adanya rekening khusus untuk penerimaan dan belanjadengan tujuan khusus, yaitu rekening khusus Health Work-force and Service(HWS) pada Kas Daerah, dan pengesahan atas Surat Pertanggungjawaban yangbelum lengkap.f. Manajemen Sumber Daya ManusiaDalam aspek ini, yang menjadi dasar pertimbangan adalah penempatan pegawaiyang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimilikinyayang berpengaruh pada kemampuan tiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya.Penempatan pegawai pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau perlu lebihditingkatkan lagi terutama yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerahdengan memperhatikan aspek latar belakang pendidikan serta pengalaman yangdimiliki pegawai.g. Fungsi PengawasanFungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik oleh Badan Pengawas DaerahKabupaten Berau sebagai intern pengawas yang secara rutin melakukanpengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dinas/satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.2. Penilaian RisikoPemerintah Kabupaten Berau dalam melaksanakan kegiatan pengelolaankeuangan daerah menggunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) yang dilaksanakan

mulai TA 2004. Pedoman pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati BerauNomor 107 Tahun 2004 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Anggaran Satuan Kerja.Namun demikian sampai saat pemeriksaan belum ada Peraturan Daerah yangmengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah.3. Aktivitas PengendalianAktivitas Pengendalian yang perlu mendapat perhatian untuk lebih ditingkatkanantara lain :a. Kebijakan dan Prosedur KerjaKebijakan dan Prosedur Kerja bagi tiap-tiap Dinas dan Satuan Kerja telah dibuatdengan Keputusan Bupati, namun demikian dalam pelaksanaannya masih belummaksimal. Hal ini terlihat belum adanya koordinasi yang memadai antar satuankerja terutama dalam hal administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dalammasih terdapat banyaknya perbedaan persepsi antar satuan kerja dalamadministrasi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin dalam beberapakebijakan dan prosedur pada pencatatan beberapa jenis pendapatan masih secaranetto, sehingga jumlah yang disajikan belum menggambarkan realisasi yangsesungguhnya dan belum adanya rekening khusus untuk penerimaan dan belanjadengan tujuan khusus, yaitu rekening khusus Health Work-force and Service(HWS) pada Kas Daerah.b. Pengendalian FisikBagian Perlengkapan bertanggung jawab dalam hal pengendalian fisik atas hasilpelaksanaan kegiatan belanja barang dan belanja pemeliharaan denganmencantumkan hasil pengadaan barang dalam neraca yang menjadi bagian dariLaporan Perhitungan APBD. Namun demikian sampai dengan pemeriksaanneraca awal belum dinilai secara resmi oleh Appraisal.c. Pengolahan InformasiInformasi terutama mengenai pengelolaan keuangan daerah terutama menjaditanggung jawab Bagian Keuangan dhi. Sub Bagian Pembukuan, Kantor KasDaerah dan Dinas Pendapatan Daerah. Dalam pelaksanaan pengolahan informasitersebut masih terdapat perbedaan laporan yang terjadi antara ketiga satuan kerja

tersebut dan belum adanya rekonsiliasi yang berkala diantaranya. Pada TA 2004Pemerintah Daerah Kabupaten Berau menggunakan sistem baru dalam LaporanPerhitungan APBD yaitu mengunakan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), namundalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan yang menyebabkan LaporanPerhitungan APBD yang terdiri dari Laporan Perhitungan APBD, Laporan ArusKas dan Neraca menjadi kurang informatif karena adanya perlakuan transaksikeuangan yang tidak konsisten di antara ketiga bentuk laporan tersebut. Selain ituterjadi penambahan akun (kode rekening) pendapatan pada Laporan Perhitunganyang tidak terdapat di APBD dan perubahannya. Pencatatan beberapa jenispendapatan masih secara netto, sehingga jumlah yang disajikan belummenggambarkan realisasi yang sesungguhnya dan belum adanya rekening khususuntuk penerimaan dan belanja dengan tujuan khusus, yaitu rekening khususHealth Work-force and Service (HWS) pada Kas Daerah mengakibatkan laporanmenjadi kurang informatif.4. Informasi dan KomunikasiInformasi dan Komunikasi terkait dengan sistem yang memungkinkan pegawaidan pejabat pemerintah daerah mendapatkan dan menggunakan informasi untukmelaksanakan dan mengendalikan kegiatan. Pada TA 2004 Pemerintah menggunakankonsultan yang membuat sistem dan mengaplikasikannya, namun belum bisadimanfaatkan dengan maksimal karena terlihat kurangnya keterlibatan pegawaipemerintah daerah sebagai pelaksana pembukuan administrasi pengelolaan keuangandaerah sehingga peran konsultan menjadi sangat dominan. Hal ini menjadikan sisteminformasi yang baru belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pegawai danpejabat pemerintah daerah.5. PemantauanPelaksanaan pemantauan atau pengawasan kegiatan pengelolaan keuangan daerahtelah dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung masing-masing dan BadanPengawas Daerah sebagai intern pengawas di lingkungan Pemerintah KabupatenBerau.

II.2. KOREKSI PEMBUKUAN DAN KECERMATAN PENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN DAERAHDalam Lampiran C.I Rancangan Perhitungan APBD TA 2004 memuat jumlahanggaran, jumlah realisasi dan jumlah selisih realisasi dengan anggaran. Jumlah anggaranadalah sesuai dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.165.A Tahun 2004 tanggal 17 Juli 2004 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah No.16 Tahun 2004 tanggal 30 Oktober 2004 tentang Perubahan APBD PemerintahKabupaten Berau Tahun Anggaran 2004. Jumlah realisasi merupakan hasil pembukuananggaran berdasarkan bahan-bahan pembukuan anggaran, sedangkan selisih realisasi dananggaran merupakan selisih realisasi dikurangi anggaran.Dari Hasil Pemeriksaan atas Rancangan Laporan Perhitungan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (sebelum disampaikan ke DPRD) Tahun Anggaran 2004yang telah disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, BPK-RI telah mengajukankepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau bahwa dalam RancanganPerhitungan APBD TA 2004 terdapat 11 (sebelas) koreksi Pendapatan yaitu : PajakBumi dan Bangunan (PBB); Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21); Pajak KendaraanBermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB); Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor (PBBKB) dan koreksi terhadap Laporan Aliran Kas per 31Desember 2004 yaitu : Aliran Kas Masuk Aktivitas Operasi - Pendapatan Asli Daerah;Aliran Kas Masuk Aktivitas Investasi - Penjualan Aktiva Tetap; Aliran Kas MasukAktivitas Pembiayaan - Penjualan Asset Daerah Yang Dipisahkan; Penerimaan UUDPTahun Lalu; dan Aliran Kas Keluar - Pembiayaan Pokok Penjaman Dan Obligasi;Luncuran Kegiatan Tahun Lalu; Sisa UUDP Tahun Berkenaan.Penyajian koreksi merupakan koreksi tambah dan koreksi kurang dikarenakankesalahan membukukan (kesalahan posting) Surat Tanda Setor (STS) penerimaan yangtidak mempengaruhi jumlah pendapatan secara keseluruhan. Penyajian koreksi tersebutsebagai berikut :

1. KOREKSI PENDAPATAN1 PENDAPATANRealisasi menurut Lampiran C.I Rp 439.816.709.896,92Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 0,00Jumlah setelah koreksi Rp 439.816.709.896,92Selisih Realisasi dan Anggaranmenurut Lampiran C-I Rp 52.143.310.896,92Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 0,00Jumlah setelah koreksi Rp 52.143.310.896,921.01.0700.2 DANA PERIMBANGANRealisasi menurut Lampiran C.I Rp 416.767.997.084,20Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 0,00Jumlah setelah koreksi Rp 416.767.997.084,20Selisih Realisasi dan Anggaranmenurut Lampiran C-I Rp 48.780.997.084,20Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 0,00Jumlah setelah koreksi Rp 48.780.997.084,201.01.0700.2.01.01 Bagi Hasil PajakRealisasi menurut Lampiran C.I Rp 26.864.010.171,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 0,00Jumlah setelah koreksi Rp 26.864.010.171,00Selisih Realisasi dan Anggaranmenurut Lampiran C-I Rp 8.038.704.347,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 0,00Jumlah setelah koreksi Rp 8.038.704.347,001.01.0700.2.01.01.01 Pajak Bumi dan BangunanRealisasi menurut Lampiran C.I Rp 21.255.704.347,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 314.455.120,00Jumlah setelah koreksi Rp 21.570.159.467,00Selisih Realisasi dan Anggaranmenurut Lampiran C-I Rp 8.038.704.347,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 314.455.120,00Jumlah setelah koreksi Rp 8.353.159.467,00Koreksi tambah PBB sebesar Rp314.455.120,00 karena pendapatan PBB dibukukanpada pendapatan PPH 21

1.01.0700.2.01.01.03 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21)Realisasi menurut Lampiran C.I Rp 3.426.026.122,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (314.455.120,00)Jumlah setelah koreksi Rp 3.111.571.002,00Selisih Realisasi dan Anggaranmenurut Lampiran C-I Rp (2.323.973.878,00)Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (314.455.120,00)Jumlah setelah koreksi Rp (2.638.428.998,00)Koreksi kurang PPh 21 sebesar Rp314.455.120,00 karena pendapatan PPh 21 dibukukansbg pendapatan PBB.1.01.0700.2.04.01 Bagi Hasil Pajak PropinsiRealisasi menurut Lampiran C.I Rp 33.650.362.844,70Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 0,00Jumlah setelah koreksi Rp 33.650.362.844,70Selisih Realisasi dan Anggaranmenurut Lampiran C-I Rp 850.362.844,70Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 0,00Jumlah setelah koreksi Rp 850.362.844,701.01.0700.2.04.01.01 PKB dan BBNKBRealisasi menurut Lampiran C.I Rp 9.000.475.375,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (2.160.864.375,00)Jumlah setelah koreksi Rp 6.839.611.000,00Selisih Realisasi dan Anggaranmenurut Lampiran C-I Rp 3.250.475.375,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (2.160.864.375,00)Jumlah setelah koreksi Rp 1.089.611.000,00Koreksi kurang PKB dan BBNKB sebesar Rp2.160.864.375,00 karena pendapatanPBBKB dibukukan sebagai pendapatan PKB1.01.0700.2.04.01.02 Pajak Bahan Bakar Kendaraan BermotorRealisasi menurut Lampiran C.I Rp 0,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 2.160.864.375,00Jumlah setelah koreksi Rp 2.160.864.375,00Selisih Realisasi dan Anggaranmenurut Lampiran C-I Rp (4.000.000.000,00)

Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 2.160.864.375,00Jumlah setelah koreksi Rp (1.839.135.625,00)Koreksi tambah PBBKB sebesar Rp2.160.864.375,00 karena pendapatan PBBKB dicatatsebagai pendapatan PKB.2. KOREKSI LAPORAN ALIRAN KASI. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASIRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 155.877.942.831,92Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 7.021.852.398,00Jumlah setelah koreksi Rp 162.899.795.229,92A. Aliran Kas MasukRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 432.444.858.657,92Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 7.021.852.398,00Jumlah setelah koreksi Rp 439.466.711.055,921. Pendapatan Asli DaerahRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 15.242.751.473,72Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 7.021.852.398,00Jumlah setelah koreksi Rp 22.264.603.871,72Koreksi tambah Pendapatan Asli Daerah (yang didalam perhitungan APBDdicatat pada Pendapatan Lain-lain) sebesar Rp7.021.852.398,00 karena adanyapengembalian dana yang tidak diakui dari Konsorsium PLTU yang dicatat dalampenjualan asset daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.602.043.399,00 dan penjualanaktiva tetap lebih catat sebesar Rp419.808.999,00 yang semula masing-masing diakuisebagai aliran kas masuk aktivitaspembiayaan dan aliran kas masuk aktivitas investasi.II.ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp (139.797.257.297,00)Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (419.808.999,00)Jumlah setelah koreksi Rp (140.217.066.296,00)A. Aliran Kas MasukRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 769.807.840,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (419.808.999,00)Jumlah setelah koreksi Rp 349.998.841,002. Penjualan Aktiva TetapRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 769.807.840,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (419.808.999,00)Jumlah setelah koreksi Rp 349.998.841,00

Koreksi kurang Penjualan Aktiva Tetap sebesar Rp419.808.999,00 karena lebihcatat aktiva tetap yang seharusnya sesuai dengan Perhitungan APBD hanya sebesarRp349.998.841,00 =(penjualan barang milik pemda Rp248.500.000,00, penjualan rumahjabatan/rumah dinas Rp58.554.951,00 dan penjualan kendaraan dinas roda 2Rp42.943.890,00)III. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp (14.782.061.115,00)Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (6.602.043.399,00)Jumlah setelah koreksi Rp (22.382.055.998,00)A. Aliran Kas MasukRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 6.602.043.399,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (6.602.043.399,00)Jumlah setelah koreksi Rp 0,003. Penjualan Asset Daerah yang DipisahkanRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 6.602.043.399,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (6.602.043.399,00)Jumlah setelah koreksi Rp 0,00Koreksi kurang penjualan asset daerah yang dipisahkan sebesarRp6.602.043.399,00 karena adanya pengembalian dana yang tidak diakui dariKonsorsium PLTU yang dianggap sebagai hasil penjualan asset.4. Penerimaan UUDP Tahun LaluRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 0,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 655.357.996,00Jumlah setelah koreksi Rp 655.357.996,00Koreksi tambah UUDP tahun lalu sebesar Rp655.357.996,00 karena penerimaanUUDP tersebut dimasukkan sebagai bagian dari sisa kas awal tahun.B. Aliran Kas KeluarRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 23.037.413.994,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (1.653.309.480,00)Jumlah setelah koreksi Rp 21.384.104.514,001. Pembiayaan Pokok Pinjaman dan ObligasiRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 18.384.104.514,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (18.384.104.514,00)Jumlah setelah koreksi Rp 0,00

Koreksi kurang Pembiayaan Pokok Pinjaman dan Obligasi sebesarRp18.384.104.514,00 karena luncuran kegiatan tahun lalu dibukukan sebagaipembiayaan pokok pinjaman obligasi.4. Luncuran Kegiatan Tahun LaluRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 0,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 18.384.104.514,00Jumlah setelah koreksi Rp 18.384.104.514,00Koreksi tambah luncuran kegiatan tahun lalu sebesar Rp18.384.104.514,00kerena kesalahan membukukan luncuran kegiatan tahun lalu kedalam pembiayaan pokokpinjaman obligasi.5. Sisa UUDP Tahun BerkenaanRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 0,00Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 1.653.309.480,00Jumlah setelah koreksi Rp 1.653.309.480,00Koreksi tambah UUDP tahun berkenaan sebesar Rp1.653.309.480,00 karenapenerimaan UUDP tersebut dimasukkan sebagai bagian dari sisa kas akhir tahun.Dengan adanya koreksi pada Aliran Kas Aktivitas Operasi, Investasi danPembiayaan berpengaruh koreksi pada Kenaikan Bersih Kas Periode Tahun 2004, SaldoAwal Kas dan Saldo Akhir Kas, menjadi sebagai berikut:IV. KENAIKAN BERSIH KAS PERIODE TAHUN 2004Realisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 300.672.935,92Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 997.951.484,00Jumlah setelah koreksi Rp 1.298.624.419,92V. SALDO AWAL KASRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 115.169.999.251,02Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (655.357.996,00)Jumlah setelah koreksi Rp 114.514.641.255,02VI. SALDO AKHIR KASRealisasi menurut Laporan Aliran Kas Rp 116.468.623.670,94Koreksi Tambah/(Kurang) Rp (1.653.309.480,00)Jumlah setelah koreksi Rp 114.815.314.190,94

II.3. CATATAN PEMERIKSAAN1. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2004 Sebesar Rp1.138.042.565,00Tidak Termasuk Biaya Operasional Sebesar Rp47.418.440,21 Yang DipotongLangsung Oleh PT PLNPemungutan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Berau ditetapkandengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalandan perubahan terakhir dengan Perda Nomor 8 Tahun 2002 yang menyatakanpemungutan Pajak Penerangan Jalan bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara(PLN) Cabang Berau.Bedasarkan dokumen APBD TA 2004 pendapatan Pajak Penerangan Jalandianggarkan Rp600.000.000,00 dan Realisasi selama TA 2004 sesuai dengan RancanganPerhitungan APBD TA 2004 sebesar Rp1.138.042.565,00.Hasil konfirmasi dari pihak PT PLN Cabang Berau diketahui penerimaan PajakPanerangan Jalan yang dipungut PT PLN Cabang Berau adalah sebagai berikut:Jumlah Dipungut Jumlah Disetor SelisihBulan Pemungutan Bulan Penyetoran (100%) (96%) (4%)(Rp) (Rp) (Rp)Desember 2003 Januari 2004 69,470,390.63 66,691,575.00 2,778,815.63Januari 2004 Juni 2004 88,274,625.00 84,743,640.00 3,530,985.00Februari 2004 Juni 2004 93,761,160.42 90,010,714.00 3,750,446.42Maret 2004 Juni 2004 99,608,769.79 95,624,419.00 3,984,350.79April 2004 September 2004 93,218,819.79 89,490,067.00 3,728,752.79Mei 2004 September 2004 105,729,489.58 101,500,310.00 4,229,179.58Juni 2004 September 2004 99,556,139.58 95,573,894.00 3,982,245.58Juli 2004 Desember 2004 98,550,825.00 94,608,792.00 3,942,033.00Agustus 2004 November 2004 106,934,200.00 102,656,832.00 4,277,368.00September 2004 November 2004 101,201,210.42 97,153,162.00 4,048,048.42Oktober 2004 Desember 2004 119,050,750.00 114,288,720.00 4,762,030.00November 2004 Desember 2004 110,104,625.00 105,700,440.00 4,404,185.00Jumlah 1,185,461,005.21 1,138,042,565.00 47,418,440.21Berdasarkan tabel di atas, jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan yangdipungut oleh PT PLN Cabang Berau dan disetorkan ke Kas Daerah melalui DinasPendapatan Daerah Kabupaten Berau adalah sebesar Rp1.138.042.565,00, sedangkanselisih penerimaan sebesar Rp47.418.440,21 merupakan biaya operasional pemungutanPajak Penerangan Jalan yang dipotong langsung oleh PT PLN Cabang Berau.Selain itu, penyetoran penerimaan pungutan pajak tersebut oleh PT PLN CabangBerau dalam tahun 2004 belum dilakukan secara berkala setiap bulan.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :

a. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah Pasal 11 yang menyatakan Semua transaksi KeuanganDaerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.b. Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata CaraPenyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD Pasal 4 yang menyatakan Semua pendapatan,belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.Hal tersebut mengakibatkan Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dalamRancangan Perhitungan APBD TA 2004 disajikan lebih rendah sebesar Rp47.418.440,21.Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pihak pengelola KeuanganDaerah terhadap peraturan perundangan dan kurangnya koordinasi antara pihak Pemdadhi Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Beraudengan PT PLN Cabang Berau dalam mengupayakan penerimaan Pajak Penerangan Jalandiadministrasikan secara bruto.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa hal tersebut karena belum ada koordinasi antara Pemda Berau dengan PT PLNCabang Berau. Oleh karena itu pihak pemda akan menyurati PT PLN Cabang Berau agarmenyetorkan biaya operasional tersebut dan menyetorkannya secara tepat waktu.BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar memerintahkan Kepala DinasPendapatan Daerah dan Kepala Bagian Keuangan untuk berkoordinasi dengan PT PLNCabang Berau supaya mekanisme pemberian biaya operasional pemungutan PajakPenerangan Jalan kepada PT PLN sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya penerimaanPPJ diadministrasikan secara bruto.2. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebesar Rp1.251.240.791,85Belum Termasuk Didalamnya Pendapatan Dari Pelayanan Kesehatan YangDipergunakan Langsung Sebesar Rp6.750.006.078,30.Berdasarkan Rancangan Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Berau TA.2004, Pendapatan Asli Daerah untuk kode rekening 1.10.0100 Dinas Kesehatan, realisasi

pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp1.251.240.791,85, yang terdiri daripenerimaan kode rekening 1.10.0100.1.02.01 Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan dariPuskesmas sebesar Rp137.586.250,00 dan kode rekening 1.10.0200.1.02.01 RetribusiJasa RSUD Dr. Abdul Rivai Berau sebesar Rp1.113.654.541,85.Retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan berdasarkan Peraturan DaerahKabupaten Berau No. 05 Tahun 2000 tanggal 14 Nopember 2000 tentang RetribusiPelayanan Kesehatan dan kemudian ditetapkan kembali melalui Peraturan DaerahKabupaten Berau No. 6 Tahun 2004 tanggal 29 Mei 2004 tentang Pola Retribusi danPengelolaan RSUD Dr. Abdul Rivai Kabupaten Berau.Didalam ketentuan umum Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa retribusiadalah sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik,penunjang medik dan non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalanatas jasa sarana dan jasa pelayanan yang diterimanya. Komponen retribusi untuk setiapjenis pelayanan terdiri atas :a. Komponen biaya Jasa Sarana;b. Komponen biaya Jasa Pelayanan;c. Komponen biaya Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai.Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Penghasilan Badan Pengelola RSUD Dr.Abdul Rivai dan Laporan Penerimaan Retribusi melalui Jasa Puskesmas yangdisampaikan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Berau yang dipakai sebagai dasarpembayaran retribusi pelayanan kesehatan, diketahui bahwa retribusi pelayanankesehatan yang disetor ke Kas Daerah berasal dari jasa rumah sakit dan jasa puskesmas,terdiri dari :a. Jasa sarana rumah sakit dari bulan Januari s.d. Juni sebesar 75% dari realisasipenerimaan dan dari Juli s.d. Desember sebesar 65% dari realisasi penerimaan.b. PHB/Askes dari bulan Januari s.d. Juni sebesar 75% dari realisasi penerimaan dandari Juli s.d. Desember sebesar 65% dari realisasi penerimaan.c. Apotik (Revolving Fund System) sebesar 15% dari 15% dikali penerimaan apotik.d. Jasa Puskesmas sebesar 50% dari realisasi penerimaan.Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang diterima ditahun 2004 dapatdirinci dalam tabel berikut :

UraianTotalPendapatan(Rp)%Setor ke Kasda(Rp)%DigunakanLangsung(Rp)Pendapatan RSUD1. Alat Kesehatan 74.166.355,00 100% 74.166.355,002. Jasa Pelayanan 1.798.080.078,00 100% 1.798.080.078,003. Jasa RSU 1.069.506.655,15 75% & 65% 757.419.785,85 25% & 35% 312.086.869,304. PHB 358.718.500,00 75% & 65% 256.658.585,00 25% & 35% 102.059.915,005. Farmasi (Apotik) 4.425.602.782,00 15% dari15%xpdpt.99.576.171,00 4.326.026.611,007.726.074.370,15 1.113.654.541,85 6.612.419.828,30Pendapatan PuskesmasJasa Puskesmas 275.172.500,00 50% 137.586.250,00 50% 137.586.250,00Jumlah Pendapatan 8.001.246.870,15 1.251.240.791,85 6.750.006.078,30Uraian dari tabel di atas menyebutkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan yangdisetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.251.240.791,85 dan yang digunakan langsung100% maupun dipotong langsung 25% dan 35%, 15% dan 50% oleh rumah sakit danpuskesmas sebesar Rp6.750.006.078,30Sebagaimana yang dinyatakan dalam Perda pada pasal 28 bahwa sebagianpenerimaan rumah sakit disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah danPenerimaan Rumah Sakit yang bersifat medical service (jasa pelayanan) dapat digunakansecara langsung oleh rumah sakit untuk keperluan penunjang biaya operasional,pembinaan pegawai dan pengembangan rumah sakit dan selain itu rumah sakit menerima35% dari pendapatan jasa sarana (hospital service) untuk biaya intensifikasi pengelolaanrumah sakit.Dengan adanya ketentuan memperbolehkan pemotongan dan penggunaanlangsung tersebut, jumlah penerimaan yang dilaporkan ke Dinas Pendapatan danditeruskan ke Bagian Keuangan dhi. Sub Bagian Pembukuan hanya sebesar yangdisetorkan ke Kas Daerah, dan penerimaan yang digunakan langsung tidak dilaporkan.Hal tersebut tidak sesuai dengan :a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900-099 Tahun 1980 tentang ManualAdministrasi Keuangan Daerah pada prinsipnya mengatur bahwa Penerimaan danPengeluaran Dana Langsung hendaknya tercatat dalam APBD dengan dibukukanpada penerimaan dan pengeluaran berkenaan oleh Bagian Keuangan berdasarkanSPMU-Nihil atau pengesahan dan Daftar Pembukuan Administratif (DPA);

. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah:- Pasal 4 : “ Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat padaperaturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan danbertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan”- Pasal 11: “Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupunPengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah”;c. Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara PenyusunanAPBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan PerhitunganAPBD Pasal 4 yang menyatakan “Semua pendapatan, belanja dan pembiayaandianggarkan secara bruto dalam APBD”.Hal tersebut mengakibatkan realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatanyang tercantum dalam Rancangan Perhitungan APBD TA 2004 tidak menggambarkankeadaan yang sebenarnya dan kurang saji sebesar Rp6.750.006.078,30.Hal tersebut terjadi karena adanya peraturan daerah yang kurang sejalan denganperaturan perundang-undangan yang ada di atasnya mengenai penggunaan langsungsebagian pendapatan dari retribusi kesehatan dan tidak dilaporkannya total pendapatanyang diterima dari jasa Puskesmas dan RSUD Dr. Abdul Rifai kepada Kepala Daerah.Atas permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa memang sebenarnya semua pendapatan RSUD Dr. Abdul Rivai harus dilaporkansebagai pendapatan daerah, untuk selanjutnya dapat masuk dalam batang tubuh APBDKabupaten Berau walaupun dalam bentuk SPMU Nihil.BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar menginstruksikan:1. Kepala RSUD Dr. Abdul Rifai dan para Kepala Puskesmas supaya melakukanpenerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan secara Bruto pada Dinas PendapatanDaerah dan mengajukan SPMU Nihil pada Bagian Keuangan atas bagian prosentasepenerimaan yang digunakan langsung.2. Panitia Anggaran Eksekutif untuk menganggarkan Retribusi PelayananKesehatan secara Bruto dengan membuka rekening biaya operasional RSUD danPuskesmas atas penggunaan langsung penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pemerintah Kabupaten BerauTahun Anggaran 2004 Setelah Koreksi Sebesar Rp21.570.159.467,00 TidakTermasuk Di Dalamnya Biaya Pemungutan PBB Sebesar Rp586.129.857,00 YangBerada Di Luar Kas DaerahPemerintah Kabupaten Berau menganggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bumidan Bangunan (PBB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TahunAnggaran (TA) 2004 sebesar Rp13.217.000.000,00. Realisasi pendapatan Bagi HasilPajak PBB dalam Rancangan Perhitungan APBD setelah koreksi sebesarRp21.570.158.467,00. Hal tersebut dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini:BulanBagi Hasil PBB(Rp)Bagi Hasil Rutin Bagian Pemerintah KabupatenJanuari ………………………………… 677,073,313.00Februari ………………………………. 155,408,747.00Maret …………………………………. 37,355,068.00April ………………………………….. 279,758,998.00Mei …………………………………… 36,335,233.00Juni …………………………………… 127,622,753.00Juli ……………………………………. 200,753,494.00Agustus ……………………………….. 487,488,660.00September …………………………….. 2,861,198,215.00Oktober ……………………………….. 291,622,448.00November …………………………….. 278,207,364.00Desember ……………………………… 9,095,256,961.00Jumlah 14,528,081,254.00Bagi Hasil Tidak Rutin Bagian Pemerintah Pusat yang Di DaerahkanMei …………………………………….. 314,455,120.00Agustus ………………………………….. 628,910,240.00September ……………………………….. 4,255,186,500.00Desember ……………………………….. 1,843,525,353.00Jumlah 7,042,077,213.00Jumlah Seluruhnya 21,570,158,467.00Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penerimaan Bagi Hasil PBB diterimaPemerintah Kabupaten Berau terdiri dari peneriman rutin setiap minggu dan penerimaanyang tidak rutin (bagi hasil langsung dari pemerintah pusat) yang masing masing sebesarRp14.528.081.254,00 dan Rp7.042.077.213,00.

Lebih lanjut sesuai dengan dokumen Bagi Hasil PBB dari Kantor Pelayanan PajakBumi dan Bangunan yang diterima pihak pemda diketahui, selain penerimaan Bagi HasilPBB tersebut di atas, masih terdapat penerimaan berupa Biaya Pemungutan PBB yangmerupakan hak pemda yang diterima bersamaan dengan penerimaan Bagi Hasil PBBsecara rutin setiap minggu. Selama TA 2004 diterima Biaya Pemungutan PBB sebesarRp586.129.857,00, dengan rincian sebagai berikut:BulanBea Pungut PBB(Rp)Januari ………………………………… 21,451,667.00Februari ………………………………. 6,596,350.00Maret …………………………………. 1,928,947.00April ………………………………….. 12,152,873.00Mei …………………………………… 1,819,257.00Juni …………………………………… 6,470,631.00Juli ……………………………………. 13,761,826.00Agustus ……………………………….. 19,403,380.00September …………………………….. 102,959,257.00Oktober ……………………………….. 18,015,490.00November …………………………….. 12,486,597.00Desember ……………………………… 369,083,582.00Jumlah 586,129,857.00Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan pada Kantor Kas Daerah dan DinasPendapatan Daerah Kabupaten Berau diketahui bahwa seluruh peneriman Bagi HasilPBB TA. 2004 baik yang rutin maupun tidak rutin telah masuk ke Rekening Kas Daerahsecara tepat waktu. Namun, untuk penerimaan Bea Pemungutan PBB TA. 2004 masuk kerekening Dinas Pendapatan Daerah dan pengelolaannya berada di luar mekanismepegelolaan Kas Daerah.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan :a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana PerimbanganBagian Pertama Bagian Daerah Dari Penerimaan PBB Pasal 2 ayat (2) huruf c yangmenyatakan 9% (sembilan persen) untuk Biaya Pemungutan dan disalurkan kerekening Kas Negara dan Kas Daerah.b. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban KeuanganDaerah Pasal 11 yang menyatakan Semua transaksi Keuangan Daerah baikPenerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 4 yang menyatakan Semua pendapatan,belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.Hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan PBB dalam Perhitungan APBDKabupaten Berau Tahun Anggaran 2004 disajikan lebih rendah sebesarRp586.129.857,00 dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pihak pengelola KeuanganDaerah terhadap peraturan perundangan yang tidak memasukkan penerimaan BiayaPemungutan PBB ke rekening Kas Daerah.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa mengenai penerimaan Bea Pungut PBB tahun 2005 nanti akan dimasukkan keRekening Kas Daerah sesuai dengan PP Nomor 105 Tahun 2000.BPK RI menyarankan Bupati Berau agar menginstruksikan kepada:1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah supaya pengelolaan Biaya Pemungutan PBBdilaksanakan melalui Kas Daerah.2. Panitia Anggaran supaya penerimaan bagi hasil PBB dianggarkan secara bruto danmembuka rekening pengeluaran biaya pemungutan PBB dalam APBD.4. Rekening Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sebesar Rp434.110.100,00 TermasukDidalamnya Pendapatan Dari Dana Hibah (Gugus Kerja Pelayanan Kesehatan)Sebesar Rp232.737.800,00 Yang Tidak Tercatat Di Kas Daerah Dan TidakTermasuk Didalamnya Sisa Dana Hibah TA. 2004 Sebesar Rp33.089.500,00.Berdasarkan Rancangan Perhitungan APBD TA. 2004, rekening Lain-lainPendapatan Yang Sah dianggarkan sebesar Rp1.557.332.000,00 dan realisasinya sebesarRp434.110.100,00. Pendapatan tersebut merupakan Dana Hibah (Gugus Kerja PelayananKesehatan) dengan kode rekening 1.10.0100.3.01.01.02.Dana Hibah tersebut adalah dana yang berasal dari Pinjaman Bank Dunia olehPemerintah Pusat yang dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk program GugusKerja Pelayanan Kesehatan-HWS (Health Workforce and Services Project) KabupatenBerau Tahun 2004-2008, sesuai Naskah Perjanjian Hibah (NPH) proyek tersebutbertujuan untuk mendukung desentralisasi pembangunan kesehatan melalui pembiayaanyang berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,

memperkuat kebijakan, manajemen, peningkatan SDM kesehatan, serta memperkuatkapasitas institusi kesehatan.Pagu DIPP tahun 2004 No. 241/DIPP/0/2004 tanggal 05/01/2004 Dana Hibahsebesar Rp1.557.332.000,00, dari dana tersebut telah ditarik Pemerintah KabupatenBerau melalui pengajuan SPP ke KPKN sebesar Rp467.199.600,00 dalam dua tahapmasing-masing dengan jumlah yang sama sebesar Rp.233.599.800,00. Dana hibahtersebut seluruhnya tidak langsung dimasukkan ke Kas Daerah melainkan ditampungterlebih dahulu di rekening khusus Pemerintah Kabupaten Berau. Penarikan dana tahappertama dipindahbukukan ke rekening khusus HWS No.006.141.3871 Program : GugusKerja Pelayanan Kesehatan HWS (Health Workforce and Service) tahun 2004 atas namaDinas Kesehatan hanya sebesar Rp232.737.800,00, dan dana yang ditarik tahap keduasebesar Rp201.372.300,00. Selanjutnya dana tersebut dipindahbukukan ke rekening KasDaerah di Bank Pembangunan Daerah sebesar Rp. 201.372.300,00 pada tanggal 30-12-2004, sedangkan dana yang diterima dari tahap pertama telah digunakan untuk belanjamodal.Kas Daerah membukukan penerimaan dana sebesar Rp201.372.300,00 didalam BIX penerimaan kode rekening 1.01.0700.1.04.01.12 lain-lain penerimaan, karena di KasDaerah belum dibuatkan kode rekening khusus untuk menampung penerimaan danatersebut.Didalam Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Berau TA. 2004 realisasipendapatan kode rekening 1.10.0100.3.01.01.02 Dana Hibah – Lain-lain Pendapatanyang Sah dibukukan hanya sebesar Rp434.110.100,00 = (Rp232.737.800,00 +Rp201.372.300,00) termasuk dana yang direalisasikan melalui rekening HWS sebesarRp232.737.800,00 (diluar Kasda).Sedangkan sisa dana yang masih berada direkening khusus Pemerintah DaerahKabupeten Berau sebesar Rp33.089.500,00 = (Rp467.199.600,00 – Rp434.110.100,00)tidak dibukukan didalam Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Berau TA. 2004.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:1. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang PengelolaanPertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 11 menyebutkan bahwa

“Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun PengeluaranDaerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.”2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RepublikIndonesia No. SE-139/A/2004 tanggal 16 September 2004 tentangPetunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Loan Bank DuniaNo.4702-IND/IDA Credit 3784-IND (Proyek Health Workforce andServices Project) khusus kategori 7 (District Funding Allokations UnderPart A of the Poject) dalam prosedur penyaluran dana DFA menyatakan :Point 7: Jumlah alokasi dana DFA yang tertuang dalam DIPP atau dokumenlain yang dipersamakan tersebut, selanjutnya harus masuk APBDPemerintah Kabupaten/Kota dan dicatat sebagai penerimaan hibah dariPemerintah RI, yang operasionalnya dituangkan dalam DokumenAnggaran Satuan Kerja atau dokumen lain yang dipersamakan denganDokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).Point 9: Untuk menampung dana DFA tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kotaharus membuka rekening tersendiri atau rekening khusus yang diberinama “Rekening Khusus Kabupaten/Kota-HWS” atau (RKK-HWS) diBank Pemerintah. Bank Pemerintah tersebut harus bersediamenerbitkan laporan rekening koran dengan format yang disetujuiDepartemen Kesehatan setiap saat dibutuhkan.Hal tersebut mengakibatkan terjadinya selisih realisasi pendapatan sebesarRp232.737.800,00 antara rekening koran dan B IX penerimaan Kas Daerah denganRealisasi Penerimaan pada Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Berau Tahun2004. Dan realisasi pendapatan dana hibah yang tercatat dalam Rancangan PerhitunganAPBD Kabupaten Berau Tahun 2004 tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.Hal tersebut disebabkan adanya penerimaan sebesar Rp,265.827.300,00(Rp232.737.800,00 + Rp33.089.500,00) yang berada diluar Kas Daerah dan penerimaandana HWS yang masuk di Kas Daerah belum dibukakan rekening khusus yang beradadalam pengelolaan Kas Daerah.Atas permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa hal tersebut terjadi karena Bagian Keuangan terfokus pada SE DJA Nomor

139/A/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan dana proyek HWSpoint 18 menyatakan untuk pembiayaan swakelola, Kepala Bagian KeuanganKabupaten/kota akan menerbitkan SPMU yang dibebankan pada rekening RKK HWSdan selanjutnya ditransfer ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sedangkanuntuk kegiatan yang dikontrakkan, akan diterbitkan SPMU yang langsung ditransfer kerekening pihak ketiga (rekanan). Selain itu Proyek HWS yang diterima PemerintahKabupaten Berau tahun 2004 banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannyaterutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan yang disebabkankarena proyek HWS merupakan proyek baru bagi Pemerintah Kabupaten Berau yangproses pengelolaan administrasi keuangannya berbeda dengan proyek-proyek yang lain.BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar memerintahkan Kepala BagianKeuangan untuk membuat surat yang ditujukan kepada Pemegang Kas Daerah mengenaiperintah untuk mengelola rekening dana HWS kedalam rekening khusus sebagai bagiandari Kas Daerah dhi. Rekening Kasda Pemerintah Kabupaten Berau dan menyetorkansisa dana HWS TA 2004 ke dalam rekening khusus tersebut.5. Realisasi Belanja Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah SebesarRp8.499.096.008,00, Termasuk Di Dalamnya Realisasi Belanja Yang Tidak SesuaiKetentuan Sebesar Rp4.714.396.000,00Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2004 diketahuianggaran dan realisasi belanja Pos Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) masing-masingadalah Rp9.601.881.632,00 dan Rp8.499.096.008,00, dengan rincian tiap kode rekeningsebagai berikut:

Kode Rekening Uraian Belanja Anggaran Realisasi(Rp)(Rp)Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD2.01.0100.1.01.01.01.2 Uang Representasi 516,600,000.00 514,794,000.002.01.0100.1.01.01.02.2 Uang Paket 51,660,000.00 47,187,000.002.01.0100.1.01.01.03.2 Tunjangan Jabatan 657,594,000.00 623,284,200.002.01.0100.1.01.01.04.2 Tunjangan Koimisi 35,241,300.00 25,153,570.002.01.0100.1.01.01.05.2 Tunjangan PPh 272,522,352.00 271,779,103.002.01.0100.1.01.01.06.2 Tunjangan Panitia 114,883,980.00 80,241,855.002.01.0100.1.01.01.07.2 Tunjangan Kesejahteraan 100,380,000.00 94,630,280.002.01.0100.1.01.01.08.2 Uang Duka 22,680,000.00 -2.01.0100.1.01.01.09.2 Tunjangan Kesehatan 295,000,000.00 295,000,000.002.01.0100.1.01.01.10.2 Tunjangan Kegiatan DPRD 2,185,000,000.00 2,127,630,000.00Jumlah 4,251,561,632.00 4,079,700,008.00Biaya Pakaian Dinas2.01.0100.1.02.06.01.2 Biaya Pakaian Sipil Harian 25,000,000.00 25,000,000.002.01.0100.1.02.06.02.2 Biaya Pakaian Sipil Lengkap 30,000,000.00 30,000,000.002.01.0100.1.02.06.03.2 Biaya Pakaian Olah Raga 6,500,000.00 6,250,000.002.01.0100.1.02.06.05.2 Biaya Pakaian Sipil Resmi 40,000,000.00 40,000,000.002.01.0100.1.02.06.06.2 Biaya Pakaian Adat 50,000,000.00 49,995,000.00Jumlah 151,500,000.00 151,245,000.00Biaya Perjalanan Dinas2.01.0100.1.03.01.01.2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,932,000,000.00 1,678,380,000.002.01.0100.1.03.01.02.2 Perjalanan Dinas Luar Daerah 687,000,000.00 672,000,000.002.01.0100.1.03.01.03.2 Perjalanan Dinas Luar Negeri 765,000,000.00 690,000,000.002.01.0100.1.03.01.04.2 Biaya Pendukung Perjalanan Dinas 1,814,820,000.00 1,227,771,000.00Jumlah 5,198,820,000.00 4,268,151,000.00Jumlah Seluruhnya 9,601,881,632.00 8,499,096,008.00Hasil pengujian terhadap SPj Belanja Pos DPRD dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:a. Terdapat beberapa rekening belanja yang seharusnya tidak dianggarkan dandirealisasikan di Pos DPRD masing-masing sebesar Rp5.668.000.00,00 danRp4.714.396.000,00, dengan rincian sebagai berikut:Uraian Anggaran Realisasi(Rp)(Rp)Uang Duka 22.680.000,00 0,00Tunjangan Kesehatan 295.000.000,00 295.000.000,00Biaya pakaian Dinas 151.500.000,00 151.245.000,00Biaya Perjalanan Dinas 5.198.820.000,00 4.268.151.000,00Jumlah 5.668.000.000,00 4.714.396.000,00Tunjangan tersebut seharusnya dianggarkan dan direlisasikan melalui Pos SekretariatDPRD.

. Tunjangan Kesehatan Bagi Anggota DPRD dianggarkan sebesarRp295.000.000,00 dan pada TA 2004 direalisasikan sebesar Rp295.000.000,00.Lebih lanjut diketahui bahwa diantara realisasi tersebut dipergunakan untuk biayapengobatan dan Askes dibayarkan kepada anggota dewan sebesar Rp167.625.000,00(setelah dipotong pajak sebesar Rp27.375.000,00), dengan rincian sebagai berikut:Bulan Pengobatan Askes PPh Terima(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)Januari 8,750,000.00 3,750,000.00 1,875,000.00 10,625,000.00Februari 8,750,000.00 3,750,000.00 - 12,500,000.00Maret 8,750,000.00 3,750,000.00 1,875,000.00 10,625,000.00April 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00*) 11,250,000.00 - 1,687,500.00 9,562,500.00Mei 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00Juni 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00Juli 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00Agustus 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00September 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00Oktober 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00November 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00Desember 12,500,000.00 3,750,000.00 2,437,500.00 13,812,500.00Jumlah 150,000,000.00 45,000,000.00 27,375,000.00 167,625,000.00Catatan :*) Merupakan tambahan kekurangan biaya pengobatan Januari-MaretBerdasarkan konfirmasi kepada pihak Sekretariat DPRD diketahui bahwa dari jumlahtersebut untuk tunjangan Asuransi Kesehatan dibayarkan kepada pihak PT Askessetiap bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp45.000.000,00 (25 orang anggotadewan X Rp150.000,00 X 12 bulan), dan jumlah tersebut termasuk PPh sebesarRp5.750.000 (Rp45.000.000,00 X 15%).Berdasarkan uraian di atas, jumlah uang yang diterimakan kepada Pimpinan danAnggota DPRD adalah Tunjangan Pengobatan sebesar Rp127.500.000,00(Rp150.000.000 – Rp22.500.000,00 PPh)Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Pedoman tentang Kedudukan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimuat dalam:1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tentang Pedoman KedudukanKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003.

- Huruf (A) mengenai Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari UangRepresentasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, TunjanganAlat Kelengkapan Dewan, dan Tunjangan Khusus.- Huruf (E) mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban KeuanganAngka (2) Berhubung nilai, hasil, dan manfaat Belanja DPRD danSekretariat DPRD cenderung tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat(publik), maka Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dikelompokkan ke dalamBelanja Aparatur Daerah.Angka (3) Susunan Kode Rekening Obyek dan Rincian Obyek BelanjaPenghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD,dengan urutan sebagai berikut:a. Uang Representasib. Uang Paketc. Tunjangan Jabatand. Tunjangan Panitiae. Tunjangan Komisif. Tunjangan Badan Kehormatan; dang. Tunjangan KhususAngka (4) Susunan Kode Rekening Obyek dan Rincian Obyek BelanjaPenghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dianggarkan dalam PosSekretatiat DPRD adalah sebagai berikut:a. Uang Duka, Belanja Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan serta BelanjaPenunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam KelompokBelanja Administrasi Umum pada Jenis Belanja Pegawai/Personalia.b. Belanja Pakaian Dinas, Tunjangan Perumahan Pimpinan dan atau AnggotaDPRD, dianggarkan dalam Kelompok Belanja Administrasi Umum padaJenis Belanja Barang dan Jasa.c. Belanja Pemeliharaan rumah dinas jabatan Pimpinan dan rumah dinasAnggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas PimpinanDPRD dianggarkan dalam Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan padaJenis Belanja Pemeliharaan.

d. Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pelaksanaanprogram dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan,dianggarkan dalam Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada JenisBelanja Perjalanan Dinas.2. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota DPRD Pasal 16:a. Ayat (1): Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikantunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;b. Ayat (3): Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepadaLembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Daerah.Hal tersebut mengakibatkan:a. Realisasi belanja DPRD dalam Rancangan Perhitungan APBD disajikan lebih tinggisebesar Rp4.714.396.000,00 karena seharusnya dianggarkan dan direalisasikanmelalui Pos Sekretariat DPRD;b. Realisasi biaya tunjangan pemeliharaan kesehatan yang diberikan secara tunai sebesarRp127.500.000,00 (setelah dipotong pajak) tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.Hal tersebut terjadi karena Panitia Anggaran dalam penganggaran pos DPRD danpengguna anggaran dalam merealisasikan biaya tunjangan pemeliharaan kesehatan belumsepenuhnya mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa biaya berobat bagi Anggota DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp. 500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah), dasarnya adalah merupakan hasil kesepakatan antara pihakEksekutif dan Legislatif, untuk dituangkan dalam APBD 2004, yaitu memberikan biayaPemeliharaan Kesehatan kepada setiap Anggota DPRD untuk 1 tahun anggaran 2004,masing-masing mendapatkan Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.Sedangkan Dana Asuransi Kesehatan atau ASKES, sebesar Rp. 150.000,00 (SeratusLima Puluh Ribu Rupiah) perbulannya itu, disetorkan langsung kepada PT. ASKESCabang Berau.

BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar :1. Menegur secara tertulis Panitia Anggaran supaya dalam penyusunan anggaran selalumempedomani ketentuan yang berlaku.2. Memerintahkan Sekretariat DPRD meminta pertanggungjawaban Pimpinan danAnggota DPRD atas uang yang telah diterima senilai Rp127.500.000,00.6. Realisasi Belanja Biaya Bahan Habis Pakai Pada Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah (2.01.0500.2.02.01.08.2) Sebesar Rp270.435.000,00 Tidak SesuaiKetentuan.Rancangan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Berau, untukSekretariat DPRD Kabupaten Berau dianggarkan Biaya Bahan Habis Pakai sebesarRp.270.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.270.435.000,00 atau sebesar 99,93%dari anggaran. Anggaran sejumlah tersebut disediakan untuk biaya bahan habis pakaipada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Anggaran Biaya Bahan Habis PakaiSekretariat DPRD menurut APBD TA 2004 adalah dipergunakan dalam ProgramPenyiapan Bahan-bahan Prasarana dan Sarana Pendukung Rapat Anggota DPRD,Penyiapan Kelengkapan Kunjungan Kerja Anggota Dewan yaitu untuk KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRDKabupaten Berau, yang terdiri dari:No Uraian Unit Harga Jumlah1. Handphone Nokia 6600 36 Rp.4.600.000,00 Rp.165.600.000,002. Cincin berlambang Batiwakal 30 Rp.3.500.000,00 Rp.105.000.000,00JUMLAHRp.270.600.000,00Dari hasil pemeriksaan diketahui anggaran Biaya Bahan Habis Pakai tersebutdirealisasikan sebesar Rp.270.435.000,00 dengan rincian sebagai berikut:No No.SPMU Tanggal Uraian Jumlah1. 904/BT/PUBLIK/2004 22-11-2004 Handphone Nokia 6600 Rp.165.528.000,002. 884/BT/PUBLIK/2004 12- 11-2004 Pembelian/pengadaan Cincin Rp.104.907.000,00berlambang BatiwakalJUMLAHRp.270.435.000,00

Adapun hasil konfirmasi, pengadaan Handphone tersebut dipergunakan untukkeperluan anggota DPRD periode 1999-2004 yaitu untuk lancarnya komunikasi antaranggota DPRD maupun dengan instansi terkait lainnya. Sedangkan pembelian cincinberlambang Batiwakal adalah dalam rangka pemberian cenderamata atau tanda kenangkenangankhusus kepada anggota DPRD periode 1999-2004 yang habis masa jabatannyamaupun untuk anggota DPRD yang di PAW-kan.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam:1. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah- Pasal (4) dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib,taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 161/3211/SJ tentang Pedoman KedudukanKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003.a. Huruf (A) mengenai Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari UangRepresentasi, Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, TunjanganAlat Kelengkapan Dewan, dan Tunjangan Khusus.b. Huruf (E) mengenai Pengelolaan dan Pertanggungjawaban KeuanganAngka (2) Berhubung nilai, hasil, dan manfaat Belanja DPRD dan SekretariatDPRD cenderung tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat (publik), makaBelanja DPRD dan Sekretariat DPRD dikelompokkan ke dalam Belanja AparaturDaerah.3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.163.1/711/OTDA tanggal 24 Mei 2004tentang Tunjangan Purna Bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD.Angka (1) Agar pemberian Tunjangan Purna Bhakti bagi Anggota DPRD Provinsi,Kabupaten/Kota memiliki landasan hukum, maka keinginan Anggota DPRD tersebuttelah ditampung dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kotayang saat ini sedang dalam proses penyelesaian.Angka (2) Sementara itu dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yangmenghendaki agar penggunaan dana yang dianggarkan dalam APBD lebih

diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan yang langsung dapat dinikmatimasyarakat, maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah dimaksudpada angka (1), penyediaan Belanja DPRD dalam APBD supaya berpedoman padaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri No.161/3211/SJ tentang Pedoman KedudukanKeuangan Pimpinan dan Anggota DPRD tanggal 29 Desember 2003.4. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler keuanganpimpinan dan anggota DPRD.a. Pasal 24 ayat (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukungkelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.b. Pasal 24 ayat (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.c. Pasal 25 ayat (3)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17,Pasal 18, Pasal 20, Pasal 2 1, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja PenunjangKegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkandalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagaiberikut :a. Belanja Pegawai;b. Belanja Barang dan Jasa;c. Belanja Perjalanan Dinas;d. Belanja Pemeliharaan;e. Belanja Modal.Penjelasan:Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut:a Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan TunjanganPegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.b Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasahabis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan AnggotaDPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransikesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, danongkos kantor lainnya.

c Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan AnggotaDPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilanrakyat daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnyadisesuaikan dengan Standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat Ayangditetapkan oleh Kepala Daerah.d Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasaranagedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan danrumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.e Belanja modal antara lain untuk kebutuhanpembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan /RumahDinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan pimpinan DPRDdan/atau rumah dinas anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor,pengadaan kendaraan dinas pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilaikekayaan daerah.d. Pasal 25 ayat (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRDdengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.Hal tersebut diatas mengakibatkan realisasi belanja sebesar Rp.270.435.000,00untuk pengadaan/pembelian barang (cincin dan handphone) pada satuan kerja SekretariatDPRD tidak sesuai dengan ketentuan dan pemborosan keuangan daerah.Hal ini disebabkan karena satuan kerja Sekretariat DPRD dalam pengelolaankeuangan belum berpedoman pada ketentuan yang berlaku.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa pengadaan Handphone justru dipandang perlu untuk dianggarkan dalam APBD2004, dasarnya adalah kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif yang anggarannyatertuang dalam DASK 2004 belanja langsung kode rekening 2.01.0500.2.02.01.08.2.Sedangkan pengadaan cincin berlambang Batiwakkal dalam rangka pemberian tandakenang-kenangan karena pada waktu itu pemberian Tali Asih anggarannya belumtersedia di APBD 2004, dasarnya juga merupakan kesepakatan Eksekutif dan Legislatif .BPK RI menyarankan Bupati Berau agar:1. Menegur panitia Anggaran supaya dalam penyusunan anggaran selalu mempedomaniketentuan yang berlaku.

2. Memerintahkan Sekretariat DPRD supaya meminta pertanggungjawaban Pimpinandan Anggota DPRD atas realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan senilaiRp270.435.000,00.7. Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Belanja Pada Pos DPRD Dan SekretariatDPRD Sebesar Rp16.320.033.455 Termasuk Di Dalamnya SuratPertanggungjawaban Yang Kurang Lengkap Sebesar Rp 1.431.560.386,00Anggaran Belanja pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten BerauTahun Anggaran 2004 masing-masing sebesar Rp9.601.631.632,00 danRp8.854.824.562,00. Realisasi belanja berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPj)masing-masing sebesar Rp8.499.096.008,00 dan Rp7.820.937.447,00.Selanjutnya berdasarkan dokumen SPj yang ada di Bagian Keuangan dhi SubBagian Verifikasi, diketahui terdapat beberapa SPj yang kurang lengkap bukti-buktipendukungnya. Jumlah SPj kurang lengkap tesebut sebesar Rp1.431.560.368,00, yaitupada Pos DPRD sebesar Rp483.802.286,00 dan pada Pos Sekretariat DPRD sebesarRp947.758.100,00, dengan rincian sebagai berikut:A. Pos DPRD ---- Kode Rekening 2. 01.0100− Kurang bukti pendukung sebesar : Rp 39.682.000,00− Kurang surat bukti sebesar : Rp 69.110.000,00− Kurang surat perjalanan dinas & surat bukti : Rp 281.000.000,00− Kurang tanda tangan : Rp 94.010.286,00Jumlah A : Rp 483.802.286,00B. Pos Sekretariat DPRD ---- Kode Rekening 2.01.0500− Kurang bukti pendukung sebesar : Rp 741.257.700,00− Kurang tanda tangan sebesar : Rp 206.500.400,00Jumlah B : Rp 947.758.100,00Jumlah A dan B Rp 1.431.560.368,00Rincian lebih lanjut terdapat pada Lampiran III

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun2000 tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:a. Pasal 4: Pengelolan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawabdengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.b. Pasal 27 ayat (1): Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-buktiyang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Penjelasan Pasal 27 ayat (1): bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, suratpenerimaan barang serta perjanjian pengadaan barang dan jasa.Hal tersebut mengakibatkan realisasi rekening belanja pada Pos DPRD dan PosSekretariat DPRD sebesar Rp1.431.560.368,00 menjadi sulit diuji kebenarannya.Hal tersebut disebabkan Sub Bagian Verifikasi telah mengesahkan SuratPertanggungjawaban (SPj) walau ada beberapa SPj yang masih kurang lengkap buktibuktipendukungnya dan para pemegang kas akan melaksanakan tugasnya tidakmemperhatikan ketentuan yang berlaku.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa pada waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 2004 berada dalam masaperalihan dari anggota DPRD hasil pemilu periode 2004-2009, sehingga SPJ Belanjapada pos DPRD dan Sekretariat DPRD kurang lengkap. Namun demikian, pihakPemerintah Kabupaten Berau akan berupaya segera mungkin memperbaiki danmenindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar menegur secara tertulis kepada:1. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Verifikasi supaya dalammemverifikasi SPJ dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.2. Pemegang Kas Sekretariat DPRD untuk segera melengkapi dan menyampaikanbukti-bukti pertanggungjawaban kepada Bagian Keuangan.8. Realisasi Belanja Modal Publik Bantuan Gugus Kerja Pelayanan Kesehatan (HWS-2004) sebesar Rp434.110.100,00 Termasuk Didalamnya Sebesar Rp232.737.800,00Yang Tidak Melalui Kas Daerah.

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau yang dimuat dalam RancanganPerhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2004 dianggarkansebesar Rp466.179.775.752,02 dan direalisasikan sebesar Rp417.133.980.963,00.Hasil pemeriksaan terhadap belanja didalam Rancangan Perhitungan APBDdibandingkan dengan Buku Kas Pengeluaran (B IX) di Kas Daerah, diketahui adanyaselisih pengeluaran yang tidak melalui Kas Daerah sebesar Rp232.737.800,00. Selisihtersebut sesuai dengan hasil pengujian terhadap Daftar Penguji SPMU, Register SPMUyang diterbitkan Sub Bagian Perbendaharaan dengan Daftar Realisasi Pencairan SPMUyang dibuat oleh Kas Daerah, yaitu adanya selisih antara SPMU yang diterbitkan denganyang dicairkan melalui Kas Daerah sebesar Rp232.737.800,00.Selisih SPMU yang diterbitkan tersebut adalah SPMU atas Belanja Modal PublikBantuan Gugus Kerja Pelayanan Kesehatan (HWS-2004) kode rekening2.10.0100.4.03.01.02 yang merupakan implementasi pelaksanaan kegiatan dari programGugus Kerja Pelayanan Kesehatan-HWS (Health Workforce and Services Poject)Kabupaten Berau Tahun 2004-2008 yang kegiatannya dilaksanakan oleh DinasKesehatan Kabupaten Berau. Dalam Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Beraubelanja ini dianggarkan sebesar Rp1.557.332.000,00 dan direlisasikan sebesarRp434.110.100,00 melalui tiga kali penerbitan SPMU yaitu:1. SPMU No. 1077/PK/Publik/2004 tanggal 6 Desember 2004 sebesarRp232.737.800,00;2. SPMU No. 1683/BT/Publik/2004 tanggal 31 Desember 2004 sebesarRp59.150.000,00;3. SPMU No. 1682/PK/Publik/2004 tanggal 31 Desember 2004 sebesarRp142.222.300,00.Pengujian lebih lanjut terhadap SPMU-SPMU yang diterbitkan tersebut, ternyataSPMU No. 1077/PK/Publik/2004 tanggal 6 Desember 2004 sebesar Rp232.737.800,00pencarian dananya tidak dilakukan melalui Kas Daerah, melainkan melalui rekeningkhusus HWS 016.141.3871 Program Gugus Kerja Pelayanan Kesehatan HWS tahun 2004atas nama Dinas Kesehatan.

Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban dan laporan hasilVerifikasi dari Sub Bagian Verifikasi diketahui bahwa belanja bantuan gugus kerjapelayanan kesehatan tersebut telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp434.110.100,00.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 11 :“Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun PengeluaranDaerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.”Hal tersebut mengakibatkan penerbitan dan pencairan SPMU sebesarRp232.737.800,00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Hal tersebut disebabkan adanya penerimaan dana HWS yang tidak dimasukan keKas Daerah sebesar Rp232.737.800,00 dan kurangnya koordinasi antara BagianKeuangan dan Unit Kerja yang berkaitan langsung dengan Kegiatan yang bersangkutan.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa memang terjadi kesalahan prosedur. Namun SPMU HWS berikutnya sesuaidengan prosedur yang ada yaitu pencairan lewat Kas Daerah. Kesalahannya padapencairan SPMU awalnya saja dan hal ini tidak mempengaruhi nilai akhir dari KasPemda, karena Dana HWS ini sifatnya keluar masuk saja.BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar menginstruksikan Kepala BagianKeuangan supaya selanjutnya pengelolaan dana HWS dilakukan melalui Kas Daerahsesuai dengan ketentuan yang berlaku.9. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau TA 2004 SebesarRp417.133.980.963,00 Tidak Termasuk Di Dalamnya Belanja Luncuran Kegiatan TA2003 Sebesar Rp18.384.104.514,00Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA)2004 yang tercantum dalam Rancangan Perhitungan APBD TA 2004 sebesarRp439.816.709.896,92 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp387.673.399.000,00.Sedangkan realisasi Belanja Daerah pada Rancangan Perhitungan APBD PemerintahKabupaten Berau TA 2004 seperti pada tabel berikut:

UraianAnggaran SetelahPerubahan(Rp)(dalam rupiah)Realisasi(Rp) %Aparatur DaerahBelanja Administrasi Umum 93.536.234.393,20 96.672.619.431,00 103,35Belanja Operasi dan95.566.432.095,00 71.888.123.930,00 75,22PemeliharaanBelanja Modal 2.583.175.000,00 2.485.809.800,00 96,23Jumlah Belanja Aparatur 191.685.841.488,00 171.046.553.161,00 89,23Pelayanan PublikBelanja Administrasi Umum 11.650.502.132,00 10.495.690.147,00 90,09Belanja Operasi dan78.302.282.955,67 57.256.636.261,00 73,12PemeliharaanBelanja Modal 139.126.974.585,57 138.081.255.337,00 99,25Jumlah Belanja Pelayanan274.493.934.263,82 246.087.427.802,00 89,65PublikBelanja Bagi Hasil dan Bantuan 43.364.909.590,58 39.603.251.057,00 91,33KeuanganBelanja Tidak Tersangka 2.049.265.000,00 650.595.000,00 31,75Jumlah Belanja Daerah 466.179.775.752,02 417.133.980.963,00 89,48Selain itu, pada kelompok Pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah TA 2004 dapatdigambarkan dalam tabel di bawah ini:(dalam rupiah)UraianAnggaran SetelahPerubahan(Rp)Realisasi(Rp) %Transfer Ke Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00Penyertaan Modal 5.700.000.000,00 3.000.000.000,00 52,63Pembayaran Utang Pokok Yang0,00 0,00 0,00Jatuh TempoLuncuran Kegiatan Tahun Lalu 20.961.622.499,00 18.384.104.514,00 87,70Sisa Lebih Perhitungan TahunAnggaran Berjalan0,00 116.468.623.670,94 -Rincian Belanja Luncuran Kegiatan Tahun Lalu tercermin dalam tabel di bawah ini:UraianAnggaran SetelahPerubahan(Rp)(dalam rupiah)Realisasi(Rp) %Sekreatriat Daerah 1.014.349.800,00 945.105.200,00 93,17Dinas Pertanian 394.620.000,00 394.313.000,00 99,92Dinas Kehutanan 15.969.746.699,00 13.545.164.514,00 84,82Dinas Pekerjaan Umum 3.341.766.000,00 3.258.381.800,00 97,50Dinas Pariwisata dan241.140.000,00 241.140.000,00 100KebudayaanJumlah 20.961.622.499,00 18.384.104.514,00 87,70Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui luncuran Kegiatan Tahun laludianggarkan dan direalisasikan pada kelompok Pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah.

Perbandingan antara realisasi belanja luncuran kegiatan tahun lalu denganrealisasi jumlah belanja pada tiap satuan kerja Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:UraianRealisasi Luncuran Realisasi Belanja(Rp)(Rp)%Sekretariat Daerah 945.105.200,00 51.053.180.022,00 1,85Dinas Pertanian 394.313.000,00 10.021.658.359,00 3,93Dinas Kehutanan 13.545.164.514,00 3.114.928.642,00 434,85Dinas Pekerjaan Umum 3.258.381.800,00 94.577.314.692,00 3,45Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 241.140.000,00 2.934.132.349,00 8,22Jumlah 18.384.104.514,00 161.701.214.064,00Lebih lanjut, surplus/(defisit) perbandingan antara pendapatan dan belanja daerahPemerintah Kabupaten Berau TA. 2004 berdasarkan data-data di atas adalah surplusRp22.682.728.933,92 yaitu Pendapatan Daerah Rp439.816.709.896,92 dikurangi BelanjaDaerah Rp417.133.980.963,00. Namun, apabila Belanja Luncuran Kegiatan Tahun Lalu(TA. 2003) yang terdapat pada Kelompok Pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah masukdalam Jumlah Belanja Daerah sehingga jumlah Belanja Daerah TA. 2004 menjadiRp435.518.085.477,00 maka surplus Realisasi Perhitungan APBD Pemerintah KabupatenBerau menjadi Rp4.298.624.419,92Hal tersebut menunjukkan penyajian Realisasi Belanja Luncuran Kegiatan TahunLalu pada Kelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah menambah surplus dalamLaporan Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Berau TA. 2004.Selain itu, berdasarkan dokumen SPMU Luncuran diketahui bahwa Kode RekeningSPMU Belanja Luncuran tetap menggunakan kode rekening yang berawalan denganangka 2 yang menunjukkan belanja bukan berawalan dengan angka 3 yang menunjukkanpengeluaran pembiayaan. Untuk membedakan pengeluaran tersebut apakah termasukkegiatan belanja atau kegiatan pembiayaan dibedakan dengan memberi tambahan kata“luncuran” pada uraian tujuan pengeluaran SPM tersebut. Hal ini menggambarkan belumada konsistensi perlakuan belanja luncuran tersebut antara pencatatan dalam laporanperhitungan APBD dengan pencantuman kode rekening dalam lembar SPMU-nya.Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentangPedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata CaraPengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD:

a. Pasal 2- Ayat (3): Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Struktur APBD meliputisemua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu TahunAnggaran yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah;- Ayat (4): Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam struktur APBD meliputitransaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.b. Pasal 6- Ayat (1): Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiridari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik.- Ayat (2): Masing–masing bagian belanja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)dirinci menurut Kelompok Belanja yang meliputi Belanja Administrasi Umum,Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal.Hal tersebut mengakibatkan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah KabupatenBerau Tahun Anggaran 2004 yang dicantumkan dalam Laporan Perhitungan APBD tidakmenggambarkan keadaan yang sesungguhnya.Hal tersebut terjadi karena dalam Laporan Perhitungan APBD PemerintahKabupaten Berau, Belanja Luncuran Kegiatan Tahun Lalu (TA 2003) disajikan dalamKelompok Pembiayaan Jenis Pengeluaran Daerah.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa pada Kepmendagri no. 29 tahun 2002 tidak dijelaskan secara detail untuk kegiatanyang diluncurkan di tahun berikutnya ditempatkan pada kelompok belanja ataupembiayaan. Berdasarkan Otonomi Daerah, Pemkab Berau menempatkan posisi luncurankegiatan tahun lalu pada kelompok pembiayaan supaya bisa menggambarkan secara realjumlah belanja ditahun anggaran berjalan dengan kegiatan yang diluncurkan dari tahunanggaran sebelumnya. Selain itu juga untuk memanfaatkan nilai surplus guna membayarluncuran kegiatan tahun lalu.BPK RI menyarankan Bupati Berau agar memerintahkan Kepala BagianKeuangan dan Panitia Anggaran untuk masa mendatang dalam penyusunan APBDmempedomani ketentuan yang berlaku.

URAIANJUMLAHI ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASIA. Aliran Kas Masuk :1. Pendapatan Asli Daerah Rp 22.264.603.871,722. Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp 416.767.997.084,203. Lain-lain Penerimaan yang Sah Rp 434.110.100,00Jumlah Rp 439.466.711.055,92B. Aliran Kas Keluar :1. Belanja Administrasi Umuma. Belanja Pegawai/Personalia Rp 74.004.231.052,00b. Belanja Barang dan Jasa Rp 14.690.771.282,00c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 15.887.678.154,00d. Belanja Pemeliharaan Rp 2.585.629.090,00Rp 107.168.309.578,002. Belanja Operasional dan Pemeliharaana. Belanja Pegawai/Personalia Rp 64.041.073.556,00b. Belanja Barang dan Jasa Rp 26.660.371.774,00c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 16.755.768.900,00d. Belanja Pemeliharaan Rp 21.687.545.961,00Rp 129.144.760.191,003. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp 39.603.251.057,004. Belanja Tidak Tersangka Rp 650.595.000,00Jumlah Rp 276.566.915.826,00Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 162.899.795.229,92II. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIA. Aliran Kas Masuk :1. Penjualan Investasi Jangka Panjang Rp -2. Penjualan Aktiva Tetap Rp 349.998.841,00Jumlah Rp 349.998.841,00B. Aliran Kas Keluar :1. Belanja Modal/Pembangunan Rp 140.567.065.137,002. Belanja Investasi Jangka Panjang Rp -Jumlah Rp 140.567.065.137,00Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp (140.217.066.296,00)III.ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANA. Aliran Kas Masuk :1. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Rp -2. Transfer dari Dana Cadangan Rp -3. Penjualan Asset Daerah yang Dipisahkan Rp -4. Penerimaan UUDP tahun lalu Rp 655.357.996,00Jumlah Rp 655.357.996,00B. Aliran Kas Keluar1. Pembiayaan Pokok Pinjaman dan Obligasi Rp -2. Transfer dari Dana Cadangan Rp -3. Penyertaan Modal Rp 3.000.000.000,004. Luncuran Kegiatan Tahun Lalu Rp 18.384.104.514,005. Sisa UUDP tahun berkenaan Rp 1.653.309.480,00Jumlah Rp 23.037.413.994,00Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp (22.382.055.998,00)IV.KENAIKAN BERSIH KAS PERIODE TAHUN 2004 Rp 300.672.935,92(I + II + III)V. SALDO AWAL KAS Rp 114.514.641.255,02VI.SALDO AKHIR KAS Rp 114.815.314.190,94* Yang dijadikan dasar pemberian opini auditorPEMERINTAH KABUPATEN BERAULAPORAN ALIRAN KASPER 31 DESEMBER 2004 *)'5

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN BERAUTAHUN ANGGARAN 2004*NOMOR U R A I A N ANGGARAN REALISASI %1 2 3 45I PENDAPATAN1.1 Pendapatan Asli Daerah Rp 18.129.067.000,00 Rp 22.614.602.712,72 124,741.1.1 Pajak Daerah Rp 1.955.000.000,00 Rp 2.346.462.312,00 120,021.1.2 Retribusi Daerah Rp 2.439.067.000,00 Rp 2.766.203.214,70 113,411.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah Rp 4.150.000.000,00 Rp 0,00 0,001.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 9.585.000.000,00 Rp 17.501.937.186,02 182,601.2 Dana Perimbangan Rp 367.987.000.000,00 Rp 416.767.997.084,20 113,261.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp 196.617.000.000,00 Rp 253.243.303.625,50 128,801.2.2 Dana Alokasi Umum Rp 128.570.000.000,00 Rp 129.874.330.614,00 101,011.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp 10.000.000.000,00 Rp 0,00 0,001.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keu. Dari Provinsi Rp 32.800.000.000,00 Rp 33.650.362.844,70 102,591.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 1.557.332.000,00 Rp 434.110.100,00 0,00Jumlah Pendapatan Rp 387.673.399.000,00 Rp 439.816.709.896,92 113,45II BELANJA2.1 APARATUR DAERAH Rp 191.685.841.488,20 Rp 171.046.553.161,00 89,232.1.1 Belanja Administrasi Umum Rp 93.536.234.393,20 Rp 96.672.619.431,00 103,352.1.1.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 61.338.591.051,20 Rp 67.989.476.905,00 110,842.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 17.157.327.142,00 Rp 14.512.536.282,00 84,592.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 12.185.684.000,00 Rp 11.584.977.154,00 95,072.1.1.4 Belanja Pemeliharaan Rp 2.854.632.200,00 Rp 2.585.629.090,00 90,582.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 95.566.432.095,00 Rp 71.888.123.930,00 75,222.1.2.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 75.464.360.000,00 Rp 58.056.971.556,00 76,932.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 4.367.620.295,00 Rp 3.572.120.245,00 81,792.1.2.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 11.411.408.000,00 Rp 6.656.971.000,00 58,342.1.2.4 Belanja Pemeliharaan Rp 4.323.043.800,00 Rp 3.602.061.129,00 83,322.1.3 Belanja Modal Rp 2.583.175.000,00 Rp 2.485.809.800,00 96,232.2 PELAYANAN PUBLIK Rp 274.493.934.263,82 Rp 246.087.427.802,00 89,652.2.1 Belanja Administrasi Umum Rp 11.650.502.132,00 Rp 10.495.690.147,00 90,092.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 6.215.092.132,00 Rp 6.014.754.147,00 96,782.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 187.290.000,00 Rp 178.235.000,00 95,172.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 5.248.120.000,00 Rp 4.302.701.000,00 81,992.2.1.4 Belanja Pemeliharaan Rp 0,00 Rp 0,00 0,002.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 78.302.282.955,67 Rp 57.256.636.261,00 73,122.2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 6.385.503.500,00 Rp 5.984.202.000,00 93,722.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 42.649.065.491,76 Rp 23.088.151.529,00 54,142.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 10.733.427.250,00 Rp 10.098.797.900,00 94,092.2.2.4 Belanja Pemeliharaan Rp 18.534.286.713,91 Rp 18.085.484.832,00 97,582.2.3 Belanja Modal Rp 139.126.974.585,57 Rp 138.081.255.337,00 99,252.3 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp 43.364.909.590,58 Rp 39.603.251.057,00 91,332.4 Belanja Tidak Tersangka Rp 2.049.265.000,00 Rp 650.595.000,00 31,75Jumlah Belanja Rp 466.179.775.752,02 Rp 417.133.980.963,00 89,48Surplus/(Defisit) Rp (78.506.376.752,02) Rp 22.682.728.933,92 (28,89)3

NOMOR U R A I A N ANGGARAN REALISASI %1 2 3 45III PEMBIAYAAN3.1 Penerimaan Daerah3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Rp 115.167.999.251,02 Rp 115.169.999.251,02 100,003.1.2 Transfer dari Dana Cadangan Rp Rp 0,003.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Rp Rp 0,003.1.5 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan Rp Rp 0,00Jumlah Penerimaan Daerah Rp. 115.167.999.251,02 Rp. 115.169.999.251,02 100,003.2 Pengeluaran Daerah3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan Rp 10.000.000.000,00 Rp 0,00 0,003.2.2 Penyertaan Modal Rp 5.700.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 52,633.2.3 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo Rp Rp 0,003.2.4 Luncuran Kegiatan Tahun Lalu Rp 20.961.622.499,00 Rp 18.384.104.514,00 87,703.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp Rp 116.468.623.670,94 0,00Jumlah Pengeluaran Daerah Rp. 36.661.622.499,00 Rp. 137.852.728.184,94 376,01Jumlah Pembiayaan Rp. 78.506.376.752,02 Rp. (22.682.728.933,92) (28,89)* Yang dijadikan dasar pemberian opini auditor4

PEMERINTAH KABUPATEN BERAULAPORAN ALIRAN KASPER 31 DESEMBER 2004(SETELAH DIPERIKSA BPK-RI)URAIANJUMLAHI ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASIA. Aliran Kas Masuk :1. Pendapatan Asli Daerah Rp 22.264.603.871,722. Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp 416.767.997.084,203. Lain-lain Penerimaan yang Sah Rp 434.110.100,00Jumlah Rp 439.466.711.055,92B. Aliran Kas Keluar :1. Belanja Administrasi Umuma. Belanja Pegawai/Personalia Rp 74.004.231.052,00b. Belanja Barang dan Jasa Rp 14.690.771.282,00c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 15.887.678.154,00d. Belanja Pemeliharaan Rp 2.585.629.090,00Rp 107.168.309.578,002. Belanja Operasional dan Pemeliharaana. Belanja Pegawai/Personalia Rp 64.041.073.556,00b. Belanja Barang dan Jasa Rp 26.660.371.774,00c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 16.755.768.900,00d. Belanja Pemeliharaan Rp 21.687.545.961,00Rp 129.144.760.191,003. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp 39.603.251.057,004. Belanja Tidak Tersangka Rp 650.595.000,00Jumlah Rp 276.566.915.826,00Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 162.899.795.229,92II. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIA. Aliran Kas Masuk :1. Penjualan Investasi Jangka Panjang Rp -2. Penjualan Aktiva Tetap Rp 349.998.841,00Jumlah Rp 349.998.841,00B. Aliran Kas Keluar :1. Belanja Modal/Pembangunan Rp 140.567.065.137,002. Belanja Investasi Jangka Panjang Rp -Jumlah Rp 140.567.065.137,00Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp (140.217.066.296,00)III.ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANA. Aliran Kas Masuk :1. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Rp -2. Transfer dari Dana Cadangan Rp -3. Penjualan Asset Daerah yang Dipisahkan Rp -4. Penerimaan UUDP tahun lalu Rp 655.357.996,00Jumlah Rp 655.357.996,00B. Aliran Kas Keluar1. Pembiayaan Pokok Pinjaman dan Obligasi Rp -2. Transfer dari Dana Cadangan Rp -3. Penyertaan Modal Rp 3.000.000.000,004. Luncuran Kegiatan Tahun Lalu Rp 18.384.104.514,005. Sisa UUDP tahun berkenaan Rp 1.653.309.480,00Jumlah Rp 23.037.413.994,00Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp (22.382.055.998,00)IV.KENAIKAN BERSIH KAS PERIODE TAHUN 2004 Rp 300.672.935,92(I + II + III)V. SALDO AWAL KAS Rp 114.514.641.255,02VI.SALDO AKHIR KAS Rp 114.815.314.190,94'51

LAPORAN KEUANGAN SETELAH DIPERIKSA BPK-RIRINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN BERAUTAHUN ANGGARAN 2004(SETELAH DIPERIKSA BPK-RI)NOMOR U R A I A N ANGGARAN REALISASI %1 2 3 45I PENDAPATAN1.1 Pendapatan Asli Daerah Rp 18.129.067.000,00 Rp 22.614.602.712,72 124,741.1.1 Pajak Daerah Rp 1.955.000.000,00 Rp 2.346.462.312,00 120,021.1.2 Retribusi Daerah Rp 2.439.067.000,00 Rp 2.766.203.214,70 113,411.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah Rp 4.150.000.000,00 Rp 0,00 0,001.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 9.585.000.000,00 Rp 17.501.937.186,02 182,601.2 Dana Perimbangan Rp 367.987.000.000,00 Rp 416.767.997.084,20 113,261.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp 196.617.000.000,00 Rp 253.243.303.625,50 128,801.2.2 Dana Alokasi Umum Rp 128.570.000.000,00 Rp 129.874.330.614,00 101,011.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp 10.000.000.000,00 Rp 0,00 0,001.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keu. Dari Provinsi Rp 32.800.000.000,00 Rp 33.650.362.844,70 102,591.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 1.557.332.000,00 Rp 434.110.100,00 0,00Jumlah Pendapatan Rp 387.673.399.000,00 Rp 439.816.709.896,92 113,45II BELANJA2.1 APARATUR DAERAH Rp 191.685.841.488,20 Rp 171.046.553.161,00 89,232.1.1 Belanja Administrasi Umum Rp 93.536.234.393,20 Rp 96.672.619.431,00 103,352.1.1.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 61.338.591.051,20 Rp 67.989.476.905,00 110,842.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 17.157.327.142,00 Rp 14.512.536.282,00 84,592.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 12.185.684.000,00 Rp 11.584.977.154,00 95,072.1.1.4 Belanja Pemeliharaan Rp 2.854.632.200,00 Rp 2.585.629.090,00 90,582.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 95.566.432.095,00 Rp 71.888.123.930,00 75,222.1.2.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 75.464.360.000,00 Rp 58.056.971.556,00 76,932.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 4.367.620.295,00 Rp 3.572.120.245,00 81,792.1.2.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 11.411.408.000,00 Rp 6.656.971.000,00 58,342.1.2.4 Belanja Pemeliharaan Rp 4.323.043.800,00 Rp 3.602.061.129,00 83,322.1.3 Belanja Modal Rp 2.583.175.000,00 Rp 2.485.809.800,00 96,232.2 PELAYANAN PUBLIK Rp 274.493.934.263,82 Rp 246.087.427.802,00 89,652.2.1 Belanja Administrasi Umum Rp 11.650.502.132,00 Rp 10.495.690.147,00 90,092.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 6.215.092.132,00 Rp 6.014.754.147,00 96,782.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 187.290.000,00 Rp 178.235.000,00 95,172.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 5.248.120.000,00 Rp 4.302.701.000,00 81,992.2.1.4 Belanja Pemeliharaan Rp 0,00 Rp 0,00 0,002.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 78.302.282.955,67 Rp 57.256.636.261,00 73,122.2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 6.385.503.500,00 Rp 5.984.202.000,00 93,722.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 42.649.065.491,76 Rp 23.088.151.529,00 54,142.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 10.733.427.250,00 Rp 10.098.797.900,00 94,092.2.2.4 Belanja Pemeliharaan Rp 18.534.286.713,91 Rp 18.085.484.832,00 97,582.2.3 Belanja Modal Rp 139.126.974.585,57 Rp 138.081.255.337,00 99,252.3 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp 43.364.909.590,58 Rp 39.603.251.057,00 91,332.4 Belanja Tidak Tersangka Rp 2.049.265.000,00 Rp 650.595.000,00 31,75Jumlah Belanja Rp 466.179.775.752,02 Rp 417.133.980.963,00 89,48Surplus/(Defisit) Rp (78.506.376.752,02) Rp 22.682.728.933,92 (28,89)49

NOMOR U R A I A N ANGGARAN REALISASI %1 2 3 45III PEMBIAYAAN3.1 Penerimaan Daerah3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Rp 115.167.999.251,02 Rp 115.169.999.251,02 100,003.1.2 Transfer dari Dana Cadangan Rp Rp 0,003.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Rp Rp 0,003.1.5 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan Rp Rp 0,00Jumlah Penerimaan Daerah Rp. 115.167.999.251,02 Rp. 115.169.999.251,02 100,003.2 Pengeluaran Daerah3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan Rp 10.000.000.000,00 Rp 0,00 0,003.2.2 Penyertaan Modal Rp 5.700.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 52,633.2.3 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo Rp Rp 0,003.2.4 Luncuran Kegiatan Tahun Lalu Rp 20.961.622.499,00 Rp 18.384.104.514,00 87,703.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp Rp 116.468.623.670,94 0,00Jumlah Pengeluaran Daerah Rp. 36.661.622.499,00 Rp. 137.852.728.184,94 376,01Jumlah Pembiayaan Rp. 78.506.376.752,02 Rp. (22.682.728.933,92) (28,89)50

PEMERINTAH KABUPATEN BERAULAPORAN ALIRAN KASPER 31 DESEMBER 2004URAIANJUMLAHI ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASIA. Aliran Kas Masuk :1. Pendapatan Asli Daerah Rp 15.242.751.473,722. Pendapatan dari Dana Perimbangan Rp 416.767.997.084,203. Lain-lain Penerimaan yang Sah Rp 434.110.100,00Jumlah Rp 432.444.858.657,92B. Aliran Kas Keluar :1. Belanja Administrasi Umuma. Belanja Pegawai/Personalia Rp 74.004.231.052,00b. Belanja Barang dan Jasa Rp 14.690.771.282,00c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 15.887.678.154,00d. Belanja Pemeliharaan Rp 2.585.629.090,00Rp 107.168.309.578,002. Belanja Operasional dan Pemeliharaana. Belanja Pegawai/Personalia Rp 64.041.073.556,00b. Belanja Barang dan Jasa Rp 26.660.371.774,00c. Belanja Perjalanan Dinas Rp 16.755.768.900,00d. Belanja Pemeliharaan Rp 21.687.545.961,00Rp 129.144.760.191,003. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp 39.603.251.057,004. Belanja Tidak Tersangka Rp 650.595.000,00Jumlah Rp 276.566.915.826,00Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 155.877.942.831,92II. ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIA. Aliran Kas Masuk :1. Penjualan Investasi Jangka Panjang Rp -2. Penjualan Aktiva Tetap Rp 769.807.840,00Jumlah Rp 769.807.840,00B. Aliran Kas Keluar :1. Belanja Modal/Pembangunan Rp 140.567.065.137,002. Belanja Investasi Jangka Panjang Rp -Jumlah Rp 140.567.065.137,00Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Rp (139.797.257.297,00)III ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAANA. Aliran Kas Masuk :1. Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Rp -2. Transfer dari Dana Cadangan Rp -3. Penjualan Asset Daerah yang Dipisahkan Rp 6.602.043.399,00Jumlah Rp 6.602.043.399,00B. Aliran Kas Keluar1. Pembiayaan Pokok Pinjaman dan Obligasi Rp 18.384.104.514,002. Transfer dari Dana Cadangan Rp -3. Penyertaan Modal Rp 3.000.000.000,00Jumlah Rp 21.384.104.514,00Aliran Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp (14.782.061.115,00)IV KENAIKAN BERSIH KAS PERIODE TAHUN 2004 Rp 1.298.624.419,92(I + II + III)V. SALDO AWAL KAS Rp 115.169.999.251,02VI SALDO AKHIR KAS Rp 116.468.623.670,9410

I.2. LAPORAN KEUANGAN YANG DIPERIKSA BPK-RIPemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2004 meliputi PerhitunganAPBD Tahun Anggaran 2004 dan Laporan Aliran Kas per 31 Desember 2004.RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN BERAUTAHUN ANGGARAN 2004NO.U R A I A N ANGGARAN REALISASI %1 2 3 45I PENDAPATAN1.1 Pendapatan Asli Daerah Rp 18.129.067.000,00 Rp 22.614.602.712,72 124,741.1.1 Pajak Daerah Rp 1.955.000.000,00 Rp 2.346.462.312,00 120,021.1.2 Retribusi Daerah Rp 2.439.067.000,00 Rp 2.766.203.214,70 113,411.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah Rp 4.150.000.000,00 Rp 0,00 0,001.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp 9.585.000.000,00 Rp 17.501.937.186,02 182,601.2 Dana Perimbangan Rp 367.987.000.000,00 Rp 416.767.997.084,20 113,261.2.1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp 196.617.000.000,00 Rp 253.243.303.625,50 128,801.2.2 Dana Alokasi Umum Rp 128.570.000.000,00 Rp 129.874.330.614,00 101,011.2.3 Dana Alokasi Khusus Rp 10.000.000.000,00 Rp 0,00 0,001.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keu. Dari Provinsi Rp 32.800.000.000,00 Rp 33.650.362.844,70 102,591.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 1.557.332.000,00 Rp 434.110.100,00 0,00Jumlah Pendapatan Rp 387.673.399.000,00 Rp 439.816.709.896,92 113,45II BELANJA2.1 APARATUR DAERAH Rp 191.685.841.488,20 Rp 171.046.553.161,00 89,232.1.1 Belanja Administrasi Umum Rp 93.536.234.393,20 Rp 96.672.619.431,00 103,352.1.1.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 61.338.591.051,20 Rp 67.989.476.905,00 110,842.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 17.157.327.142,00 Rp 14.512.536.282,00 84,592.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 12.185.684.000,00 Rp 11.584.977.154,00 95,072.1.1.4 Belanja Pemeliharaan Rp 2.854.632.200,00 Rp 2.585.629.090,00 90,582.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 95.566.432.095,00 Rp 71.888.123.930,00 75,222.1.2.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 75.464.360.000,00 Rp 58.056.971.556,00 76,932.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 4.367.620.295,00 Rp 3.572.120.245,00 81,792.1.2.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 11.411.408.000,00 Rp 6.656.971.000,00 58,342.1.2.4 Belanja Pemeliharaan Rp 4.323.043.800,00 Rp 3.602.061.129,00 83,322.1.3 Belanja Modal Rp 2.583.175.000,00 Rp 2.485.809.800,00 96,232.2 PELAYANAN PUBLIK Rp 274.493.934.263,82 Rp 246.087.427.802,00 89,652.2.1 Belanja Administrasi Umum Rp 11.650.502.132,00 Rp 10.495.690.147,00 90,092.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 6.215.092.132,00 Rp 6.014.754.147,00 96,782.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 187.290.000,00 Rp 178.235.000,00 95,172.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 5.248.120.000,00 Rp 4.302.701.000,00 81,992.2.1.4 Belanja Pemeliharaan Rp 0,00 Rp 0,00 0,002.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan Rp 78.302.282.955,67 Rp 57.256.636.261,00 73,122.2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia Rp 6.385.503.500,00 Rp 5.984.202.000,00 93,722.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa Rp 42.649.065.491,76 Rp 23.088.151.529,00 54,142.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas Rp 10.733.427.250,00 Rp 10.098.797.900,00 94,092.2.2.4 Belanja Pemeliharaan Rp 18.534.286.713,91 Rp 18.085.484.832,00 97,582.2.3 Belanja Modal Rp 139.126.974.585,57 Rp 138.081.255.337,00 99,252.3 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Rp 43.364.909.590,58 Rp 39.603.251.057,00 91,332.4 Belanja Tidak Tersangka Rp 2.049.265.000,00 Rp 650.595.000,00 31,75Jumlah Belanja Rp 466.179.775.752,02 Rp 417.133.980.963,00 89,48Surplus/(Defisit) Rp (78.506.376.752,02) Rp 22.682.728.933,92 (28,89)8

NO.U R A I A N ANGGARAN REALISASI %1 2 3 45III PEMBIAYAAN3.1 Penerimaan Daerah3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu Rp 115.167.999.251,02 Rp 115.169.999.251,02 100,003.1.2 Transfer dari Dana Cadangan Rp Rp 0,003.1.4 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi Rp Rp 0,003.1.5 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan Rp Rp 0,00Jumlah Penerimaan Daerah Rp 115.167.999.251,02 Rp 115.169.999.251,02 100,003.2 Pengeluaran Daerah3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan Rp 10.000.000.000,00 Rp 0,00 0,003.2.2 Penyertaan Modal Rp 5.700.000.000,00 Rp 3.000.000.000,00 52,633.2.3 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo Rp Rp 0,003.2.4 Luncuran Kegiatan Tahun Lalu Rp 20.961.622.499,00 Rp 18.384.104.514,00 87,703.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp Rp 116.468.623.670,94 0,00Jumlah Pengeluaran Daerah Rp 36.661.622.499,00 Rp 137.852.728.184,94 376,01Jumlah Pembiayaan Rp 78.506.376.752,02 Rp (22.682.728.933,92) (28,89)9