Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun2000 tentang Pengelolan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:a. Pasal 4: Pengelolan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturanperundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawabdengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.b. Pasal 27 ayat (1): Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-buktiyang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Penjelasan Pasal 27 ayat (1): bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, suratpenerimaan barang serta perjanjian pengadaan barang dan jasa.Hal tersebut mengakibatkan realisasi rekening belanja pada Pos DPRD dan PosSekretariat DPRD sebesar Rp1.431.560.368,00 menjadi sulit diuji kebenarannya.Hal tersebut disebabkan Sub Bagian Verifikasi telah mengesahkan SuratPertanggungjawaban (SPj) walau ada beberapa SPj yang masih kurang lengkap buktibuktipendukungnya dan para pemegang kas akan melaksanakan tugasnya tidakmemperhatikan ketentuan yang berlaku.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa pada waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran 2004 berada dalam masaperalihan dari anggota DPRD hasil pemilu periode 2004-2009, sehingga SPJ Belanjapada pos DPRD dan Sekretariat DPRD kurang lengkap. Namun demikian, pihakPemerintah Kabupaten Berau akan berupaya segera mungkin memperbaiki danmenindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar menegur secara tertulis kepada:1. Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Verifikasi supaya dalammemverifikasi SPJ dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.2. Pemegang Kas Sekretariat DPRD untuk segera melengkapi dan menyampaikanbukti-bukti pertanggungjawaban kepada Bagian Keuangan.8. Realisasi Belanja Modal Publik Bantuan Gugus Kerja Pelayanan Kesehatan (HWS-2004) sebesar Rp434.110.100,00 Termasuk Didalamnya Sebesar Rp232.737.800,00Yang Tidak Melalui Kas Daerah.
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau yang dimuat dalam RancanganPerhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2004 dianggarkansebesar Rp466.179.775.752,02 dan direalisasikan sebesar Rp417.133.980.963,00.Hasil pemeriksaan terhadap belanja didalam Rancangan Perhitungan APBDdibandingkan dengan Buku Kas Pengeluaran (B IX) di Kas Daerah, diketahui adanyaselisih pengeluaran yang tidak melalui Kas Daerah sebesar Rp232.737.800,00. Selisihtersebut sesuai dengan hasil pengujian terhadap Daftar Penguji SPMU, Register SPMUyang diterbitkan Sub Bagian Perbendaharaan dengan Daftar Realisasi Pencairan SPMUyang dibuat oleh Kas Daerah, yaitu adanya selisih antara SPMU yang diterbitkan denganyang dicairkan melalui Kas Daerah sebesar Rp232.737.800,00.Selisih SPMU yang diterbitkan tersebut adalah SPMU atas Belanja Modal PublikBantuan Gugus Kerja Pelayanan Kesehatan (HWS-2004) kode rekening2.10.0100.4.03.01.02 yang merupakan implementasi pelaksanaan kegiatan dari programGugus Kerja Pelayanan Kesehatan-HWS (Health Workforce and Services Poject)Kabupaten Berau Tahun 2004-2008 yang kegiatannya dilaksanakan oleh DinasKesehatan Kabupaten Berau. Dalam Rancangan Perhitungan APBD Kabupaten Beraubelanja ini dianggarkan sebesar Rp1.557.332.000,00 dan direlisasikan sebesarRp434.110.100,00 melalui tiga kali penerbitan SPMU yaitu:1. SPMU No. 1077/PK/Publik/2004 tanggal 6 Desember 2004 sebesarRp232.737.800,00;2. SPMU No. 1683/BT/Publik/2004 tanggal 31 Desember 2004 sebesarRp59.150.000,00;3. SPMU No. 1682/PK/Publik/2004 tanggal 31 Desember 2004 sebesarRp142.222.300,00.Pengujian lebih lanjut terhadap SPMU-SPMU yang diterbitkan tersebut, ternyataSPMU No. 1077/PK/Publik/2004 tanggal 6 Desember 2004 sebesar Rp232.737.800,00pencarian dananya tidak dilakukan melalui Kas Daerah, melainkan melalui rekeningkhusus HWS 016.141.3871 Program Gugus Kerja Pelayanan Kesehatan HWS tahun 2004atas nama Dinas Kesehatan.
Page 7 and 8: APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca
Page 9 and 10: Pemerintah Kabuapten Berau telah me
Page 11 and 12: tersebut dan belum adanya rekonsili
Page 13 and 14: 1. KOREKSI PENDAPATAN1 PENDAPATANRe
Page 15 and 16: Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 2.160.86
Page 17 and 18: Koreksi kurang Pembiayaan Pokok Pin
Page 19 and 20: a. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Page 21 and 22: UraianTotalPendapatan(Rp)%Setor ke
Page 23 and 24: 3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi
Page 25 and 26: c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pa
Page 27 and 28: “Semua transaksi Keuangan Daerah
Page 29 and 30: Kode Rekening Uraian Belanja Anggar
Page 31 and 32: - Huruf (A) mengenai Penghasilan Pi
Page 33 and 34: BPK RI menyarankan kepada Bupati Be
Page 35 and 36: diutamakan untuk membiayai program
Page 37: 2. Memerintahkan Sekretariat DPRD s
Page 41 and 42: UraianAnggaran SetelahPerubahan(Rp)
Page 43 and 44: a. Pasal 2- Ayat (3): Belanja Daera
Page 45 and 46: RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PEND
Page 47 and 48: PEMERINTAH KABUPATEN BERAULAPORAN A
Page 49 and 50: NOMOR U R A I A N ANGGARAN REALISAS
Page 51 and 52: I.2. LAPORAN KEUANGAN YANG DIPERIKS

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?