Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

Hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban dan laporan hasilVerifikasi dari Sub Bagian Verifikasi diketahui bahwa belanja bantuan gugus kerjapelayanan kesehatan tersebut telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp434.110.100,00.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 11 :“Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun PengeluaranDaerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.”Hal tersebut mengakibatkan penerbitan dan pencairan SPMU sebesarRp232.737.800,00 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Hal tersebut disebabkan adanya penerimaan dana HWS yang tidak dimasukan keKas Daerah sebesar Rp232.737.800,00 dan kurangnya koordinasi antara BagianKeuangan dan Unit Kerja yang berkaitan langsung dengan Kegiatan yang bersangkutan.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa memang terjadi kesalahan prosedur. Namun SPMU HWS berikutnya sesuaidengan prosedur yang ada yaitu pencairan lewat Kas Daerah. Kesalahannya padapencairan SPMU awalnya saja dan hal ini tidak mempengaruhi nilai akhir dari KasPemda, karena Dana HWS ini sifatnya keluar masuk saja.BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar menginstruksikan Kepala BagianKeuangan supaya selanjutnya pengelolaan dana HWS dilakukan melalui Kas Daerahsesuai dengan ketentuan yang berlaku.9. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Berau TA 2004 SebesarRp417.133.980.963,00 Tidak Termasuk Di Dalamnya Belanja Luncuran Kegiatan TA2003 Sebesar Rp18.384.104.514,00Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran (TA)2004 yang tercantum dalam Rancangan Perhitungan APBD TA 2004 sebesarRp439.816.709.896,92 dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp387.673.399.000,00.Sedangkan realisasi Belanja Daerah pada Rancangan Perhitungan APBD PemerintahKabupaten Berau TA 2004 seperti pada tabel berikut:
UraianAnggaran SetelahPerubahan(Rp)(dalam rupiah)Realisasi(Rp) %Aparatur DaerahBelanja Administrasi Umum 93.536.234.393,20 96.672.619.431,00 103,35Belanja Operasi dan95.566.432.095,00 71.888.123.930,00 75,22PemeliharaanBelanja Modal 2.583.175.000,00 2.485.809.800,00 96,23Jumlah Belanja Aparatur 191.685.841.488,00 171.046.553.161,00 89,23Pelayanan PublikBelanja Administrasi Umum 11.650.502.132,00 10.495.690.147,00 90,09Belanja Operasi dan78.302.282.955,67 57.256.636.261,00 73,12PemeliharaanBelanja Modal 139.126.974.585,57 138.081.255.337,00 99,25Jumlah Belanja Pelayanan274.493.934.263,82 246.087.427.802,00 89,65PublikBelanja Bagi Hasil dan Bantuan 43.364.909.590,58 39.603.251.057,00 91,33KeuanganBelanja Tidak Tersangka 2.049.265.000,00 650.595.000,00 31,75Jumlah Belanja Daerah 466.179.775.752,02 417.133.980.963,00 89,48Selain itu, pada kelompok Pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah TA 2004 dapatdigambarkan dalam tabel di bawah ini:(dalam rupiah)UraianAnggaran SetelahPerubahan(Rp)Realisasi(Rp) %Transfer Ke Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00Penyertaan Modal 5.700.000.000,00 3.000.000.000,00 52,63Pembayaran Utang Pokok Yang0,00 0,00 0,00Jatuh TempoLuncuran Kegiatan Tahun Lalu 20.961.622.499,00 18.384.104.514,00 87,70Sisa Lebih Perhitungan TahunAnggaran Berjalan0,00 116.468.623.670,94 -Rincian Belanja Luncuran Kegiatan Tahun Lalu tercermin dalam tabel di bawah ini:UraianAnggaran SetelahPerubahan(Rp)(dalam rupiah)Realisasi(Rp) %Sekreatriat Daerah 1.014.349.800,00 945.105.200,00 93,17Dinas Pertanian 394.620.000,00 394.313.000,00 99,92Dinas Kehutanan 15.969.746.699,00 13.545.164.514,00 84,82Dinas Pekerjaan Umum 3.341.766.000,00 3.258.381.800,00 97,50Dinas Pariwisata dan241.140.000,00 241.140.000,00 100KebudayaanJumlah 20.961.622.499,00 18.384.104.514,00 87,70Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui luncuran Kegiatan Tahun laludianggarkan dan direalisasikan pada kelompok Pembiayaan jenis Pengeluaran Daerah.
Page 7 and 8: APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca
Page 9 and 10: Pemerintah Kabuapten Berau telah me
Page 11 and 12: tersebut dan belum adanya rekonsili
Page 13 and 14: 1. KOREKSI PENDAPATAN1 PENDAPATANRe
Page 15 and 16: Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 2.160.86
Page 17 and 18: Koreksi kurang Pembiayaan Pokok Pin
Page 19 and 20: a. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Page 21 and 22: UraianTotalPendapatan(Rp)%Setor ke
Page 23 and 24: 3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi
Page 25 and 26: c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pa
Page 27 and 28: “Semua transaksi Keuangan Daerah
Page 29 and 30: Kode Rekening Uraian Belanja Anggar
Page 31 and 32: - Huruf (A) mengenai Penghasilan Pi
Page 33 and 34: BPK RI menyarankan kepada Bupati Be
Page 35 and 36: diutamakan untuk membiayai program
Page 37 and 38: 2. Memerintahkan Sekretariat DPRD s
Page 39: Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Page 43 and 44: a. Pasal 2- Ayat (3): Belanja Daera
Page 45 and 46: RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PEND
Page 47 and 48: PEMERINTAH KABUPATEN BERAULAPORAN A
Page 49 and 50: NOMOR U R A I A N ANGGARAN REALISAS
Page 51 and 52: I.2. LAPORAN KEUANGAN YANG DIPERIKS

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?