Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

d. Belanja Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pelaksanaanprogram dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan,dianggarkan dalam Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan pada JenisBelanja Perjalanan Dinas.2. PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinandan Anggota DPRD Pasal 16:a. Ayat (1): Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikantunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan;b. Ayat (3): Tunjangan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepadaLembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Daerah.Hal tersebut mengakibatkan:a. Realisasi belanja DPRD dalam Rancangan Perhitungan APBD disajikan lebih tinggisebesar Rp4.714.396.000,00 karena seharusnya dianggarkan dan direalisasikanmelalui Pos Sekretariat DPRD;b. Realisasi biaya tunjangan pemeliharaan kesehatan yang diberikan secara tunai sebesarRp127.500.000,00 (setelah dipotong pajak) tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.Hal tersebut terjadi karena Panitia Anggaran dalam penganggaran pos DPRD danpengguna anggaran dalam merealisasikan biaya tunjangan pemeliharaan kesehatan belumsepenuhnya mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah Kabupaten Berau menyatakanbahwa biaya berobat bagi Anggota DPRD periode 1999-2004 sebesar Rp. 500.000,00(Lima Ratus Ribu Rupiah), dasarnya adalah merupakan hasil kesepakatan antara pihakEksekutif dan Legislatif, untuk dituangkan dalam APBD 2004, yaitu memberikan biayaPemeliharaan Kesehatan kepada setiap Anggota DPRD untuk 1 tahun anggaran 2004,masing-masing mendapatkan Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya.Sedangkan Dana Asuransi Kesehatan atau ASKES, sebesar Rp. 150.000,00 (SeratusLima Puluh Ribu Rupiah) perbulannya itu, disetorkan langsung kepada PT. ASKESCabang Berau.
BPK RI menyarankan kepada Bupati Berau agar :1. Menegur secara tertulis Panitia Anggaran supaya dalam penyusunan anggaran selalumempedomani ketentuan yang berlaku.2. Memerintahkan Sekretariat DPRD meminta pertanggungjawaban Pimpinan danAnggota DPRD atas uang yang telah diterima senilai Rp127.500.000,00.6. Realisasi Belanja Biaya Bahan Habis Pakai Pada Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah (2.01.0500.2.02.01.08.2) Sebesar Rp270.435.000,00 Tidak SesuaiKetentuan.Rancangan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 Kabupaten Berau, untukSekretariat DPRD Kabupaten Berau dianggarkan Biaya Bahan Habis Pakai sebesarRp.270.600.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.270.435.000,00 atau sebesar 99,93%dari anggaran. Anggaran sejumlah tersebut disediakan untuk biaya bahan habis pakaipada Sekretariat DPRD Kabupaten Berau. Anggaran Biaya Bahan Habis PakaiSekretariat DPRD menurut APBD TA 2004 adalah dipergunakan dalam ProgramPenyiapan Bahan-bahan Prasarana dan Sarana Pendukung Rapat Anggota DPRD,Penyiapan Kelengkapan Kunjungan Kerja Anggota Dewan yaitu untuk KegiatanPeningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRDKabupaten Berau, yang terdiri dari:No Uraian Unit Harga Jumlah1. Handphone Nokia 6600 36 Rp.4.600.000,00 Rp.165.600.000,002. Cincin berlambang Batiwakal 30 Rp.3.500.000,00 Rp.105.000.000,00JUMLAHRp.270.600.000,00Dari hasil pemeriksaan diketahui anggaran Biaya Bahan Habis Pakai tersebutdirealisasikan sebesar Rp.270.435.000,00 dengan rincian sebagai berikut:No No.SPMU Tanggal Uraian Jumlah1. 904/BT/PUBLIK/2004 22-11-2004 Handphone Nokia 6600 Rp.165.528.000,002. 884/BT/PUBLIK/2004 12- 11-2004 Pembelian/pengadaan Cincin Rp.104.907.000,00berlambang BatiwakalJUMLAHRp.270.435.000,00
Page 7 and 8: APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca
Page 9 and 10: Pemerintah Kabuapten Berau telah me
Page 11 and 12: tersebut dan belum adanya rekonsili
Page 13 and 14: 1. KOREKSI PENDAPATAN1 PENDAPATANRe
Page 15 and 16: Koreksi Tambah/(Kurang) Rp 2.160.86
Page 17 and 18: Koreksi kurang Pembiayaan Pokok Pin
Page 19 and 20: a. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Page 21 and 22: UraianTotalPendapatan(Rp)%Setor ke
Page 23 and 24: 3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi
Page 25 and 26: c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pa
Page 27 and 28: “Semua transaksi Keuangan Daerah
Page 29 and 30: Kode Rekening Uraian Belanja Anggar
Page 31: - Huruf (A) mengenai Penghasilan Pi
Page 35 and 36: diutamakan untuk membiayai program
Page 37 and 38: 2. Memerintahkan Sekretariat DPRD s
Page 39 and 40: Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Page 41 and 42: UraianAnggaran SetelahPerubahan(Rp)
Page 43 and 44: a. Pasal 2- Ayat (3): Belanja Daera
Page 45 and 46: RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PEND
Page 47 and 48: PEMERINTAH KABUPATEN BERAULAPORAN A
Page 49 and 50: NOMOR U R A I A N ANGGARAN REALISAS
Page 51 and 52: I.2. LAPORAN KEUANGAN YANG DIPERIKS

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?