13.07.2015 Views

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

UraianTotalPendapatan(Rp)%Setor ke Kasda(Rp)%DigunakanLangsung(Rp)Pendapatan RSUD1. Alat Kesehatan 74.166.355,00 100% 74.166.355,002. Jasa Pelayanan 1.798.080.078,00 100% 1.798.080.078,003. Jasa RSU 1.069.506.655,15 75% & 65% 757.419.785,85 25% & 35% 312.086.869,304. PHB 358.718.500,00 75% & 65% 256.658.585,00 25% & 35% 102.059.915,005. Farmasi (Apotik) 4.425.602.782,00 15% dari15%xpdpt.99.576.171,00 4.326.026.611,007.726.074.370,15 1.113.654.541,85 6.612.419.828,30Pendapatan PuskesmasJasa Puskesmas 275.172.500,00 50% 137.586.250,00 50% 137.586.250,00Jumlah Pendapatan 8.001.246.870,15 1.251.240.791,85 6.750.006.078,30Uraian dari tabel di atas menyebutkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan yangdisetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.251.240.791,85 dan yang digunakan langsung100% maupun dipotong langsung 25% dan 35%, 15% dan 50% oleh rumah sakit danpuskesmas sebesar Rp6.750.006.078,30Sebagaimana yang dinyatakan dalam Perda pada pasal 28 bahwa sebagianpenerimaan rumah sakit disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah danPenerimaan Rumah Sakit yang bersifat medical service (jasa pelayanan) dapat digunakansecara langsung oleh rumah sakit untuk keperluan penunjang biaya operasional,pembinaan pegawai dan pengembangan rumah sakit dan selain itu rumah sakit menerima35% dari pendapatan jasa sarana (hospital service) untuk biaya intensifikasi pengelolaanrumah sakit.Dengan adanya ketentuan memperbolehkan pemotongan dan penggunaanlangsung tersebut, jumlah penerimaan yang dilaporkan ke Dinas Pendapatan danditeruskan ke Bagian <strong>Keuangan</strong> dhi. Sub Bagian Pembukuan hanya sebesar yangdisetorkan ke Kas Daerah, dan penerimaan yang digunakan langsung tidak dilaporkan.Hal tersebut tidak sesuai dengan :a. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.900-099 Tahun 1980 tentang ManualAdministrasi <strong>Keuangan</strong> Daerah pada prinsipnya mengatur bahwa Penerimaan danPengeluaran Dana Langsung hendaknya tercatat dalam APBD dengan dibukukanpada penerimaan dan pengeluaran berkenaan oleh Bagian <strong>Keuangan</strong> berdasarkanSPMU-Nihil atau pengesahan dan Daftar Pembukuan Administratif (DPA);

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!