Kab. Banyuwangi - Badan Pemeriksa Keuangan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

HASIL PEMERIKSAAN 

ATAS 

LAPORAN KEUANGAN 

KABUPATEN BANYUWANGI 

TAHUN ANGGARAN 2004 

DI 

BANYUWANGI 

PERWAKILAN IV BPK-RI 

DI YOGYAKARTA 

Nomor : 

Tanggal : Juni 2005

DAFTAR ISI 

BAGIAN PERTAMA 

I. Laporan Auditor Independen……………………………...…………………… 1 

II. Laporan Keuangan Yang Diberi Opini Oleh BPK……….……………….. 4 

A. Neraca………………………………………………………………………….. 4 

B. Laporan Realisasi APBD………………………………………………………. 6 

C. Laporan Aliran Kas…………………………………………………………….. 9 

D. Kebijakan Akuntansi…………………..………………………………………. 11 

E. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah……………………………………… 14 

BAGIAN KEDUA 

BAB. I GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 

A. Gambaran Umum…………………………………………………………..... 20 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan…………………………………………………… 20 

2. Tujuan Pemeriksaan………………………………………………………….. 20 

3. Lingkup Pemeriksaan………………………………………………………… 20 

4. Standar Pemeriksaan…………………………………………………………. 21 

5. Batasan dan Kendala Pemeriksaan……………………………….…………... 21 

B. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diperiksa 

BPK…………………………………………………………………………….. 

22 

1. Neraca……………………………………………………………………….… 22 

2. Laporan Realisasi APBD……………………………………………………… 24 

3. Laporan Aliran Kas………………………….………………………………… 27 

BAB. II LAPORAN PEMERIKSAAN 

A. Penelaahan Atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Kabupaten Banyuwangi ……..….……………….................... 29 

B. Koreksi Pembukuan dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Anggaran 2004…..……………………………………… 32

C. CATATAN PEMERIKSAAN 

1. Catatan Pemeriksaan Yang Mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan Daerah. 

a. Pencatatan Dana Bantuan Luar Negeri Melalui Pemerintah Pusat Sebesar 

Rp2.655.521.143,00 Sebagai Bagian Dari Penerimaan Dan Pengeluaran APBD 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 Tidak Sesuai Ketentuan………. 

b. Penganggaran Biaya Telepon (2.01.0103.1.02.02.02.1) Sebesar Rp823.000.000.00 

Pada Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan……….. 

c. Pengalokasian Biaya Bahan Bangunan Aspal Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan 

Belum Dikapitalisasi Sebagai Belanja Modal Di Laporan Neraca Senilai 

Rp231.610.000,00……………..…………………………………...... 

2. Catatan Pemeriksaan Yang Tidak Mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan 

a. Pemakaian Bahan Bakar Minyak Premium Dan Solar Melampaui Standar Bupati 

Banyuwangi Sebesar Rp882.804.160,00……………………………… 

b. Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan Sebesar Rp162.634.000,00 Tidak Sesuai 

Ketentuan……………………………………………………………… 

c. Proyek Pembangunan Tiga Unit Gedung Sekolah Senilai Rp1.600.000.000,00 Tidak 

Melalui Pelelangan……………………………… 

d. Pelaksanaan Penyertaan Modal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Tidak Didukung dengan Peraturan Daerah……………………. 

e. Biaya Perjalanan Dinas Tetap dan Subsidi Telepon bagi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar 

Rp1.481.074.000,00…………………………………..………………………. 

f. Pemberian Tunjangan/Fasilitas Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar 

Rp208.450.000,00……………………………………….…………………… 

g. Penganggaran dan Realisasi Bagian Hasil Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Banyuwangi Tidak Sesuai Ketentuan…………………………….. 

h. Proyek Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Banyuwangi Tidak Didukung 

Dengan Pendanaan Yang Jelas………………………………...….. 

D. Laporan Keuangan setelah diperiksa BPK-RI…………………………….……... 92 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

62 

65 

68 

71 

76 

78 

80 

82 

85 

88 

90



PERWAKILAN IV DI YOGYAKARTA 

Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Telp.0274-563635, 566152, Fax.588736 Yogyakarta 55244 

Kepada Para Pengguna Laporan Keuangan 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Anggaran 2004 

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, dan Pasal 31 

Undang-Undang No. 17 Tahun 2004, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) 

telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 yang telah 

disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung 

jawab Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan 

pendapat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004 berdasarkan Pemeriksaan BPK-RI. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman 

pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut 

mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan 

melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan 

Keuangan bebas dari salah saji yang material sebagai dasar untuk memberikan pendapat. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 

2004 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004 

telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 

meliputi pengujian atas Neraca Daerah per tanggal 31 Desember 2004, Laporan Realisasi APBD 

dan Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2004. 

Dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat tiga permasalahan 

yang cukup material yaitu: 

a. Pemeriksaan terhadap dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), buku harian, buktibukti 

pengadaan bahan bangunan untuk membangun tiga unit Gedung Baru yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa pengadaan bahan bangunan 

tersebut dilakukan tanpa melalui lelang (sesuai dengan catatan pemeriksaan nomor ). 

Menurut pendapat kami, hal tersebut mengakibatkan tidak diperolehnya harga-harga 

pembelian maupun jasa yang kompetitif. 

b. Pemeriksaan terhadap dokumen Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti 

pendukungnya pada Sekretariat DPRD diketahui bahwa terdapat pengeluaran berupa 

Biaya Perjalanan Dinas Tetap dan Biaya Subsidi Telepon diberikan tunai secara rutin 

setiap bulan untuk menambah penghasilan kepada seluruh Anggota dan Pimpinan DPRD 

termasuk Sekretariat DPRD senilai Rp1.481.074.000,00 tidak sesuai ketentuan (sesuai 

dengan catatan pemeriksaan nomor ). Menurut pendapat kami, hal tersebut 

mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp1.481.074.000,00. 

c. Pemeriksaan terhadap dokumen Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti pendukungnya 

pada Sekretariat DPRD Menunjukkan bahwa, beberapa tambahan penghasilan berupa 

tunjangan/fasilitas yang diterimakan tunai setiap bulan sebesar Rp833.800.000,00 tidak 

sesuai ketentuan (sesuai dengan catatan pemeriksaan nomor ). Menurut pendapat kami, 

Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar 

Rp833.800.000,00. 

Berdasarkan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun 

Anggaran 2004, BPK-RI berpendapat bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Anggaran 2004 kecuali atas akibat paragraph atas hal-hal yang dimuat dalam 

paragraph sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk semua hal yang material sesuai 

dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam berbagai peraturan perundangan yang 

berlaku. 

Di dalam semua hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Anggaran 2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian 

Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam upaya penyempurnaan Laporan 

Keuangan Daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

Yogyakarta, …….. 2005 



Perwakilan IV di Yogyakarta 

Ketua Tim 

Sugeng Dwi Heriyanto, SE.Ak 

No. Regneg : D -12.929

II. LAPORAN KEUANGAN YANG DIBERI OPINI OLEH BPK 

A. Neraca 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NERACA 

31 DESEMBER 2004 

(SETELAH KOREKSI) 

URAIAN NILAI (Rp) 

AKTIVA 

AKTIVA LANCAR 

Kas 24.888.891.927,97 

Kas di Pemegang Kas 332.085.749,81 

Surat Berharga 0,00 

Deposito Berjangka 0,00 

Piutang Pajak 1.151.542.429,50 

Piutang Retribusi 15.444.500,00 

Piutang Dana Perimbangan 2.755.861.727,66 

Piutang Fasos/Fasum 0,00 

Piutang Lain-Lain 651.570.721,00 

Persediaan Bahan Habis Pakai 1.042.251.612,00 

Persediaan Lain-lain 519.255.890,00 

Jumlah Aktiva Lancar 31.356.904.557,94 

INVESTASI JANGKA PANJANG 

Investasi Dalam Saham 29.610.528.047,74 

Investasi Dalam Obligasi 0,00 

Pernyertaan Modal pada Koperasi 4.180.050.000,00 

Penyertaan Modal pada PDAM 2.930.290.607,25 

Pernyertaan Modal pada PDAU Blambangan 841.720.490,63 

Investasi Dana Bergulir 6.414.789.500,00 

Jumlah Investasi Jangka Panjang 43.977.378.645,62 

AKTIVA TETAP 

Tanah 670.326.311.071,00 

Jalan Jembatan 215.846.245.050,03 

Bangunan Air 293.143.286.761,00 

Instalasi & Jaringan 10.841.965.250,00 

Gedung 840.744.754.742,00 

Mesin dan Peralatan 10.968.567.890,00 

Kendaraan 38.039.148.633,00 

Meubelair dan Perlengkapan 27.877.055.440,53 

Buku Perpustakaan 4.089.198.249,00 

Aktiva Tetap Lain 2.018.088.022,00 

Hewan Ternak dan Tanaman 2.353.560.000,00 

Peralatan Lain-lain 3.652.111.628,00 

Jumlah Aktiva Tetap 2.119.900.292.736,56

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 1.145.607.000,00 

AKTIVA LAIN-LAIN 

Piutang Angsuran 0,00 

Built, Transfer, Operate 8.748.972.200,00 

Bangunan Dalam Pengerjaan 3.749.110.345,00 

Kerjasama Operasi 0,00 

Aktiva Lainnya 5.934.445.400,00 

Jumlah Aktiva Lain-Lain 18.432.527.945,00 

AKTIVA BERGULIR 

Dana Bergulir 0,00 

Gabah Bergulir 0,00 

Jumlah Aktiva Bergulir 0,00 

TOTAL AKTIVA 2.214.812.710.885,12 

HUTANG 

HUTANG JANGKA PENDEK 

Bagian Lancar Hutang Jk. Panjang 190.545.336,86 

Hutang Belanja 337.274.846,98 

Hutang Lain - lain 0,00 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga 309.940.483,00 

Jumlah Hutang Jangka Pendek 837.760.666,84 

HUTANG JANGKA PANJANG 

Hutang Dalam Negeri 1.075.311.123,41 

Hutang Luar Negeri 0,00 

Jumlah Hutang Jangka Panjang 1.075.311.123,41 

EKUITAS 

Ekuitas Dana Umum 2.210.922.363.821,87 

Ekuitas Dana Dicadangkan 1.145.607.000,00 

Ekuitas Dana Donasi 831.668.273,00 

Jumlah Ekuitas 2.212.899.639.094,87 

TOTAL HUTANG DAN EKUITAS 2.214.812.710.885,12

B. Laporan Realisasi APBD 


LAPORAN REALISASI APBD 



KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI 

I PENDAPATAN 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.582.522.006,00 36.537.638.148,97 

1.1.1 Pajak Daerah 13.184.890.604,00 13.182.514.988,68 

1.1.2 Retribusi Daerah 17.769.786.206,00 17.257.583.066,43 

1.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah 4.196.561.500,00 2.330.414.572,35 

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah 3.431.283.696,00 3.767.125.521,51 

1.2 DANA PERIMBANGAN 429.217.355.390,00 429.437.012.227,00 

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak 29.983.567.190,00 33.709.365.242,00 

1.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 28.871.552.400,00 32.384.471.325,00 

1.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak 1.112.014.790,00 1.324.893.917,00 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 372.023.000.000,00 372.023.000.000,00 

1.2.2.01 Dana Alokasi Umum 372.023.000.000,00 372.023.000.000,00 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 6.100.000.000,00 0,00 

1.2.4 Dana Perimbangan Dari Propinsi 21.110.788.200,00 23.704.646.985,00 

1.2.4.01 Dana Perimbangan Dari Propinsi 21.110.788.200,00 23.704.646.985,00 

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 28.512.613.181,00 28.785.067.145,00 

1.3.1.01 Dana Kontigensi 25.876.416.000,00 26.096.416.000,00 

1.3.1.02 Dana Darurat 

1.3.1.03 Bantuan Hibah 2.636.197.181,00 2.688.651.145,00 

1.3.1.04 Lain-lain Pendapatan 

Jumlah Pendapatan 496.312.490.577,00 494.759.717.520,97

II BELANJA 

2.1 APARATUR DAERAH 78.619.383.213,00 74.680.293.226,15 

2.1.1 Belanja Administrasi Umum 56.449.304.097,00 53.115.765.118,94 

2.1.1.1 Belanja Pegawai 36.648.148.472,00 33.989.383.096,00 

2.1.1.2 Belanja Barang Dan Jasa 12.655.511.625,00 11.994.948.637,94 

2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 980.014.000,00 979.740.000,00 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 6.165.630.000,00 6.151.693.385,00 

2.1.2 Belanja Operasi Dan Pemeliharaan 19.672.429.116,00 19.241.208.207,21 




2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 28.160.000,00 28.160.000,00 

2.1.3 Belanja Modal 2.497.650.000,00 2.323.319.900,00 

2.2 PELAYANAN PUBLIK 429.945.779.586,97 387.505.718.364,41 




2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 2.183.108.700,00 1.883.840.300,00 







2.2.3 Belanja Modal 54.692.408.965,00 51.721.477.436,00 

2.3 

BELANJA BAGI HASIL DAN 

BANTUAN KEUANGAN 19.303.739.314,00 18.373.189.534,00 

2.4 BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.164.619.000,00 1.028.601.557,00 

Jumlah Belanja 508.565.162.799,97 481.587.802.681,56 

Surplus/Defisit (12.252.672.222,97) 13.171.914.839,41

III PEMBIAYAAN 

3.1 Penerimaan Daerah 

3.1.1 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu 22.552.742.362,97 22.552.742.362,97 

3.1.2 Transfer Dari Dana Cadangan 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 

3.1.3 Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi 

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang 

0,00 0,00 

3.1.4 Dipisahkan 0,00 0,00 

3.1.5 Penerimaan Keuangan Pihak Ketiga 30.000.000,00 352.857.000,00 

3.1.6 Penerimaan Piutang Pemda 

Penerimaan Penyetoran Penyertaan 

238.271.860,00 238.271.860,00 

3.1.7 Modal 879.262.500,00 555.312.500,00 

Total Penerimaan Daerah 26.300.276.722,97 26.299.183.722,97 

3.2 Pengeluaran Daerah 

3.2.1 Transfer Ke Dana Cadangan 1.145.607.000,00 1.145.607.000,00 

3.2.2 Penyertaan Modal 

Pembayaran Hutang Pokok Jatuh 

12.619.162.500,00 12.552.135.547,74 

3.2.3 Tempo 

Sisa Lebih Anggaran Tahun 

252.835.000,00 190.545.336,86 

3.2.4 Pelaporan 0,00 25.220.977.677,78 

3.2.5 Pembayaran Uang Pihak Ketiga 30.000.000,00 361.833.000,00 

Total Pengeluaran Daerah 14.047.604.500,00 39.471.098.562,38 

Jumlah Pembiayaan (12.252.672.222,97) (13.171.914.839,41)

C. Laporan Aliran Kas 


LAPORAN ALIRAN KAS 



URAIAN NILAI (RP) 

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI 

Aliran Kas Masuk : 

Pendapatan Asli Daerah 35.401.783.048,97 

Pendapatan Dari Dana Perimbangan 429.437.012.227,00 

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 28.785.067.145,00 

Jumlah 493.623.862.420,97 

Aliran Kas Keluar : 

Belanja Administrasi Umum 351.627.799.705,94 

Belanja Pegawai / Personalia 309.365.388.881,00 

Belanja Barang dan Jasa 30.594.875.095,94 

Belanja Perjalanan Dinas 2.863.580.300,00 

Belanja Pemeliharaan 8.803.955.429,00 

Belanja Operasi dan Pemeliharaan 56.513.414.548,62 





Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 18.373.189.534,00 

Belanja Tidak Tersangka 1.028.601.557,00 

Jumlah 427.543.005.345,56 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 66.080.857.075,41 

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI 


Penjualan Investasi Jangka Panjang 

Penjualan Aktiva Tetap 1.135.855.100,00 

Jumlah 1.135.855.100,00 


Belanja Modal / Pembangunan 54.044.797.336,00 

Pembelian Investasi Jangka Panjang 12.552.135.547,74 

Jumlah 66.596.932.883,74 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (65.461.077.783,74)

ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN 


Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 

Transfer dari Dana Cadangan 2.600.000.000,00 

Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 0,00 

Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu 0,00 

Penerimaan Keuangan Pihak Ketiga 352.857.000,00 

Penerimaan Piutang Pemda 238.271.860,00 

Penerimaan Penyetoran Penyertaan Modal 555.312.500,00 

Jumlah 3.746.441.360,00 


Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 190.545.336,86 

Transfer ke Dana Cadangan 1.145.607.000,00 

Penyertaan Modal 0,00 

Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu 0,00 

Pembayaran Uang Pihak Ketiga 361.833.000,00 

Jumlah 1.697.985.336,86 

Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan 2.048.456.023,14 

Kenaikan Kas Bersih Selama Periode 2.668.235.314,81 

Saldo Awal Kas 22.552.742.362,97 

Saldo Akhir Kas 25.220.977.677,78

D. Kebijakan Akuntansi 

Laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data dari berbagai 

elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas 

ekonomi suatu organisasi Pemerintah Daerah pada suatu saat dan atau periode waktu tertentu. 

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi Per 31 Desember 2004, berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 

2002 tanggal 10 Juni 2002 dan kebijakan akuntasi berterima umum untuk hal-hal yang 

bersifat spesifik. 

1. Kas dan Bank 

Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas diakui pada 

saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Apabila terdapat kas dan 

bank dalam valuta asing, maka harus dikonversi berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. 

Untuk kepentingan penyusunan neraca, kas/bank dalam valuta asing dinilai 

berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal neraca. 

2. Piutang 

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan 

kas dalam satu periode akuntansi. 

Piutang disajikan sebesar jumlah tagihan yang harus diterima berdasarkan Surat 

Ketetapan Pajak. Piutang terdiri dari piutang pajak dan piutang. Sedangkan untuk 

piutang lain - lain berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. 

3. Persediaan 

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. 

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan. Persediaan terdiri dari : persediaan alat 

kebersihan, cetakan dan obat – obatan. 

4. Investasi Jangka Panjang 

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. 

Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan , 

yakni jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh kepemilikan yang sah 

atas investasi tersebut.

5. Aktiva Tetap 

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan 

pelayanan publik. Aktiva tetap yang dibeli atau dibangun sendiri pada akhir periode 

akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan, 

sedangkan aktiva tetap yang berasal dari donasi dinilai berdasarkan taksiran nilai wajar 

pada saat perolehan. Pada waktu penyusunan neraca per 31 Desember 2002, dilakukan 

penilaian kembali untuk aktiva tetap yang diperoleh Tahun 1999 ke bawah, dengan 

berdasarkan kebijakan penilaian yang ditetapkan oleh Bupati dengan surat Keputusan 

Nomor 188/7/439.012/2003 tanggal 14 Januari 2003 tentang Kebijakan Penilaian Asset 

Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

6. Dana Cadangan 

Dana cadangan adalah dana yang disediakan untuk menampung kebutuhan yang 

memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode 

akuntansi. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah 

pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah 

pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan. 

7. Aktiva Lain – lain 

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, 

investasi jangka panjang, aktiva tetap dan dana cadangan. Aktiva lain-lain meliputi 

piutang angsuran, Built Operate and Transfer ( BOT ) dan bangunan dalam pengerjaan. 

BOT adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau aktiva tetap lainnya yang 

dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. Diakui 

berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut selesai 

dibangun. 

8. Aktiva Bergulir 

Aktiva bergulir adalah aset Pemda yang dipergunakan untuk masyarakat secara bergulir. 

Pengakuannya sebesar pengeluaran kas yang dilakukan atau sebesar harga perolehan. 

Aktiva bergulir terdiri dari dana bergulir. 

9. Hutang Jangka Pendek 

Hutang jangka pendek (lancar) merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh 

tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang jangka pendek antara lain terdiri dari bagian 

lancar hutang jangka panjang, hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga. Bagian 

lancar hutang jangka panjang adalah bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo 

dalam satu periode akuntansi. 

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar hutang jangka 

panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. Diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan 

jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang 

telah diakui dalam periode berjalan.

10. Hutang Jangka Panjang. 

Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih 

dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan 

pinjaman luar negeri. Hutang dalam negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak 

ketiga di dalam negeri. Diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah 

pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode 

berjalan. Baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang diukur dengan nilai 

nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. 

11. Ekuitas Dana Umum 

Ekuitas Dana Umum adalah jumlah kekayaan bersih, tidak termasuk aktiva yang berasal 

dari donasi dan dana cadangan. Diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah 

pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan asset daerah yang 

dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit. 

12. Ekuitas Dana Dicadangkan 

Ekuitas Dana Dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang 

dicadangkan. Diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang 

ditranfer dalam periode berjalan. 

13. Ekuitas Dana Donasi 

Ekuitas dana donasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi. 

Diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan 

hibah, bantuan, atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan. 

E. Catatan Atas Laporan Keuangan / Penjelasan Pos Neraca 

1. Kas dan Bank Rp 24.888.891.927,97 

Jumlah tersebut merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 

Desember 2004, di simpan di: 

a. Bank Jatim Cabang Banyuwangi Rp 22.622.404.561,97 

b. Bank BNI Cabang Banyuwangi Rp 42.945.040,00 

c. BPR Jatim Cabang Banyuwangi Rp 2.000.000.000,00 

Jumlah Rp 24.665.349.601,97 

Sisa kas rekening RSUD Blambangan Rp 223.542.326,00 

Total Rp 24.888.891.927,97 

2. Kas di Pemegang Kas Rp 332.085.749,81 

Saldo kas di Pemegang Kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2004 

Rp 2.795.568,00

Sisa kas di pemegang kas RSUD Blambangan Rp 34.949.181,81 

Sisa kas di para pemegang kas yang telah 

Disetorkan setelah tahun Anggaran berakhir Rp 294.341.000,00 

Rp 332.085.749,81 

3. Piutang Pajak Rp 1.151.542.429,50 

1. Saldo piutang Pajak Galian C per 

31 Desember 2004, sebesar Rp 68.597.591,50 

2. Piutang Pajak Hotel per 


3. Piutang Pajak Reklame per 


4. Piutang Pajak Penerangan Jalan Bagian 

Bulan Desember Rp 1.056.889.338,00 

Rp 1.151.542.429,50 

4. Piutang Retribusi Rp 15.444.500,00 

Merupakan Piutang Retribusi Perizinan pada 

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 

berupa 71 Izin mendirikan bangunan Rp 15.444.500,00 

5. Piutang Dana Perimbangan Rp 2.734.957.837,66 

Merupakan saldo piutang Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor per 31 Desember 2004, sebesar Rp 4.220.613.947,00 yang terdiri dari : 

Piutang PBB Pedesaan Rp 1.884.377.502,00 

Piutang PBB Perkotaan RP 2.150.381.100,00 

Piutang PBB Perkebunan Rp 129.741.375,00 

Piutang PBBKB Rp 56.113.970,00 

Rp 4.220.613.947,00 

Yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas SPPT PBB dan PBBKB yang 

belum tertagih adalah sebesar : 

Rp4.220.613.947,00 x 64,8 % = Rp2.734.957.837,66 

Ditambah Penerimaan Bagi Hasil Tahun 2004 dari Sumber Daya Alam berupa : 

1. Minyak Rp 12.114.545,00 

2. Gas Alam Rp 3.238.001,00 

3. Pertambangan Umum Rp 12.114.545,00

Jumlah Rp 2.755.861.727,66 

6. Piutang Lain –Lain Rp 651.570.721,00 

a. Piutang Rumah Tahanan 

Merupakan Piutang Pemda kepada Rumah 

Tahanan Kabupaten Banyuwangi per 

31 Desember 2004 sebesar Rp 206.136.771,00 

b. Piutang atas Klaim Maestro 

Adalah piutang atas klaim ASKRIDA 

terhadap kendaraan dinas roda 

empat (MAESTRO) sebesar Rp 100.000.000,00. 

c. Piutang RSUD Blambangan yang merupakan 

piutang pasien Askes sebesar Rp 98.110.500,00 

d. Piutang TP/TGR yang merupakan nilai 

Penggantian para pegawai berupa enam unit 

kendaraan roda dan dua unit kendaraan roda 

empat sebesar Rp 23.373.450,00 

e. Piutang Pengembalian Penyertaan Modal 

pada Lumbung Pangan berupa Nilai Pinjaman 

yang diberikan pada lumbung padi para petani 

yang dikelola Dinas Kantor Urusan Ketahanan 

Pangan sebesar Rp 223.950.000,00 

Jumlah Rp 651.570.721,00 

7. Persediaan Bahan Habis Pakai Rp 1.042.251.612,00 

Persediaan terdiri dari: 

Persediaan Alat Pembersih Rp 328.350,00 

Persediaan Obat - obatan Rp 999.923.262,00 

Persediaan Obat Hewan Rp 42.000.000,00 

Jumlah Rp 1.042.251.612,00 

8. Persediaan Lain-lain Rp 519.255.890,00 

Terdapat nilai persediaan di RSUD Genteng dan RSUD Blambangan sebagai 

berikut :

RSUD Blambangan 

1. Obat dan Alat Medis Rawat Inap Rp 98.826.065,00 

2. Laborat Rp 8.433.777,00 

3. Radiologi Rp 295.160,00 

4. Alat Askes Rp 12.104.170,00 

SubTotal Rp 119.659.172,00 

RSUD Genteng 

1. Persediaan Obat Rp 399.596.718,00 

Total Rp 519.255.890,00 

9. Investasi Dalam Saham Rp29.610.528.047,74 

Jumlah penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2004 

terinci sebagai berikut: 

TAHUN (+) JUMLAH (Rp) 

URAIAN 

31 DESEMBER 

2003 (Rp) 2004 (Rp) 

2004 

BPR Jatim 346.655.000,00 360.900.000,00 707.555.000,00 

Bank Jatim 

PT.Putra 

Banyuwangi 

2.845.000.000,00 557.973.047,74 3.402.973.047,74 

Sejati 15.300.000.000,00 10.200.000.000,00 25.500.000.000,00 

Jumlah 18.491.655.000,00 11.118.873.047,74 29.610.528.047,74 

10. Penyertaan Modal pada Koperasi Rp4.180.050.000,00 

11. Penyertaan Modal pada PDAM Rp2.930.290.607,25 

12. Penyertaan Modal pada PDAM Blambangan Rp 841.720.490,63 

13. Investasi Dana Bergulir Rp6.414.789.500,00 

Merupakan alokasi dana bergulir pada masyarakat sebagai berikut : 

1. Penyertaan Modal Penggilingan padi 

yang merupakan modal pembelian gabah 

pada Lembaga Penggilingan Padi Rp1.701.000.000,00 

2. Aktiva pemda yang dikelola Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Rp 330.000.000,00 

3. Aktiva pemda yang dikelola Dinas 

Peternakan 

1 Sapi Kereman Rakyat Rp1.527.989.500,00 

2 Sapi Bibit Rp2.440.600.000,00 

3 Kambing Rp 415.200.000,00 

Jumlah Rp 4.383.789.500,00

Total Rp6.414.789.500,00 

14. Tanah Rp670.326.311.071,00 

15. Jalan Jembatan Rp215.846.245.050,03 

16. Bangunan Air Rp293.143.286.761,00 

17. Instalasi & Jaringan Rp 10.841.965.250,00 

18. Gedung Rp 840.744.754.742,00 

19. Mesin dan Peralatan Rp 10.968.567.890,00 

20. Kendaraan Rp 38.039.148.633,00 

21. Meubelair dan Perlengkapan Rp 27.877.055.440,53 

22. Buku Perpustakaan Rp 4.089.198.249,00 

23. Aktiva Tetap Lain Rp 2.018.088.022,00 

24. Hewan Ternak dan Tanaman Rp 2.353.560.000,00 

25. Peralatan Lain-lain Rp 3.652.111.628,00 

26. Dana Cadangan Rp 1.145.607 000,00 

Merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan 

dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. 

27. BOT Bangunan Pasar Rp 8.748.972.200,00 

Built Operate and Transfer (BOT) Bangunan Pasar dengan nilai sebesar 

Rp8.748.972.200,00 merupakan nilai bangunan pasar Genteng dan Rogojampi yang di 

bangun pihak ketiga. Nilai tersebut adalah hasil penilaian kembali. Adapun kerjasama 

untuk pasar Rogojampi berdasarkan Addendum ke I Nomor 573/44/439.012/1991 dan 

Addendum Ke II Nomor 573/313/439.012/1991. Sedangkan untuk perjanjian BOT 

pasar Genteng Kantor Pengelolaan Pasar sampai dengan penyusunan neraca ini belum 

dapat menunjukan Surat Perjanjian BOT dimaksud, dengan demikian tidak dapat 

diketahui hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

28. Bangunan dalam pengerjaan Rp 3.749.110.345,00 

Bangunan dalam pengerjaan berupa Mall yang sampai dengan akhir periode akuntansi 

belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan. 

29. Aktiva Lainnya Rp 5.934.445.400,00 

Merupakan Inventaris Dinas Pengairan yang belum jelas statusnya dan berada di bawah 

penguasaan pegawai Dinas Pengairan dengan rincian sebagai berikut : 

a. Tanah bekas Stren seluas 88.618 m2 tersebar di sembilan cabang dinas, dengan 

nilai Rp 4.186.838.000,00.

Penguasaan tanah tersebut didasarkan Kepmendagri Nomor 593.35-555 tanggal 31 

Mei 1999 tentang Pengesahan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 

Timur Nomor 27 Tahun 1988 dan Nomor 111 Tahun 1988 tentang Pelepasan Hak 

atas tanah-tanah bekas stren / bekas waduk Penguasaan Pemerintah Propinsi 

Daerah Tingkat I Jawa Timur. 

Sedangkan dalam kenyataan di lapangan, tanah yang diusulkan dan telah mendapat 

persetujuan pelepasan hak tersebut bukan tanah bekas stren / waduk. Dengan 

demikian sampai dengan Penyusunan Neraca belum ada kepastian hukum atas 

tanah tersebut. 

b. Rumah Dinas yang dikuasai oleh 47 pegawai dengan nilai bangunan sebesar Rp 

1.747.607.400,00. Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Banyuwangi 

(sebelum Otonomi Daerah) Pernah mengajukan permohonan untuk membeli 

Rumah tersebut kepada Kepala Dinas PU Pengairan Daerah Propinsi Dati I Jawa 

Timur dengan surat Nomor 503.593/524/439.114 /1999 tanggal 24 Juli 1999. 

Namun sampai saat penyusunan neraca belum mendapatkan persetujuan. 

30. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Rp190.545.336,86 

Merupakan kewajiban angsuran pokok dan bunga, yang akan dilunasi Tahun 2005. 

31. Hutang Belanja Rp 337.274.846,98 

32 Hutang Lain-lain Rp 309.940.483,00 

Merupakan hutang RSUD Blambangan berupa : 

1 Hutang Jasa Pelayanan Rp 206.009.350,00 

2 Hutang Insentif Rp 103.931.133,00 

Total Rp 309.940.483,00 

33. Hutang Dalam Negeri Rp 1.075.311.123,41 

Merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu 

periode akuntansi. Jumlah tersebut merupakan sisa hutang yang belum jatuh tempo 

per 31 Desember 2004 setelah dikurangi untuk pembebanan ke hutang jangka 

pendek yang akan di lunasi Tahun 2005 dengan rincian sebagai berikut :

NO URAIAN 

1 P3KT3 Lokasi 

No.SLA–112A/DP3/1999 

Tgl 17-09-1999 

2 Pembangunan Terminal Induk 

No. S-250/MK-017/1994 

Tgl 18-09-1994 

Pemberi 

Pinjaman 

Jangka 

Waktu 

Pinjaman Awal 

(Rp) 

Saldo 

(Rp) 

Dep Keu 15 Th 900.000.000,00 716.180.895,48 

Bank Dunia 12 Th 1.000.000.000,00 359.130.227,93 

Jumlah Hutang Jangka Panjang 1.900.000.000,00 1.075.311.123,41 

Data ini berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Departemen Keuangan dengan Pemkab 

Banyuwangi pada tahun 2004. 

34. Ekuitas Dana Umum Rp 2.210.922.363.821,87 

35. Ekuitas Dana Dicadangkan Rp 1.145.607.000,00 

36. Ekuitas Dana Donasi Rp 831.668.273,00

BAB I 

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 

A. Gambaran Umum 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 

a. Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang Undang Dasar Tahun 1945; 

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 

c. Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 

d. Pasal 56 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

e. Pasal 25 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pusat dan Daerah; 

f. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

2. Tujuan Pemeriksaan 

Untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD Tahun Anggaran 

2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam 

berbagai peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah. 

3. Lingkup Pemeriksaan 

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas Laporan 

Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2004, meliputi: 

a. Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 

b. Neraca Per Tanggal 31 Desember Tahun 2004 (tidak termasuk Neraca Awal Tahun 

Anggaran 2003) 

c. Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2004 

d. Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 

4. Standar Pemeriksaan 

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 

2004 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang 

diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995, Panduan Manajemen Pemeriksaan, dan Standar 

Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAI. 

5. Batasan dan Kendala Pemeriksaan 

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan 

atas Laporan Keuangan, BPK-RI masih menghadapi kendala bahwa Pemerintah daerah

elum memahami sepenuhnya sistem pembukuan berganda (double entry) dan dasar 

pencatatan akrual, sehingga masih menerapkan pembukuan tunggal (single entry) dan 

dasar pencatatan kas pada Laporan Perhitungan APBD dan Laporan Aliran Kas, 

sedangkan Neraca menggunakan dasar pencatatan akrual yang disusun dari Inventarisasi 

Barang Daerah Tahun 2004 dan data/informasi yang dihimpun dari unit-unit kerja 

terkait, bukan melalui proses akuntansi yang lazim atau melalui proses penjurnalan dan 

pemindahbukuan ke Buku Besarnya masing-masing.

B. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang diperiksa oleh BPK 

1. Neraca 


NERACA 


(SEBELUM KOREKSI) 

URAIAN TAHUN INI (Rp) 

AKTIVA 

AKTIVA LANCAR 

Kas 24.665.349.601,97 




Piutang Pajak 68.597.591,50 

Piutang Retribusi 0,00 




Persediaan Bahan Habis Pakai 870.057.812,00 


INVESTASI JANGKA PANJANG 0,00 




AKTIVA TETAP 

Tanah 668.853.393.071,00 


Bangunan Air 293.143.286.761,00 


Gedung 839.684.240.167,00 


Kendaraan 37.851.748.633,00 





Jumlah Aktiva Tetap 2.117.809.721.833,56 

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 1.145.607.000,00 



Built, Transfer, Operate 8.748.972.200,00






Dana Bergulir 330.000.000,00 


Jumlah Aktiva Bergulir 330.000.000,00 

TOTAL AKTIVA 2.206.369.481.131,31 

HUTANG 




Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 



Hutang Dalam Negeri 827.904.484,37 


Jumlah Hutang Jangka Panjang 827.904.484,37 

EKUITAS 





Total Hutang dan Ekuitas 2.206.369.481.131,31

2. Laporan Realisasi APBD 






I PENDAPATAN 


1.1.1 Pajak Daerah 13.184.890.604,00 13.182.514.988,68 



1.1.4 

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 3.431.283.696,00 3.767.125.521,51 













1.3.1.03 Bantuan Hibah 2.636.197.181,00 2.688.651.145,00 


Jumlah Pendapatan 496.312.490.577,00 494.501.226.013,16 

II BELANJA 


2.1.1 Belanja Administrasi Umum 56.449.304.097,00 53.115.765.118,94










2.1.3 Belanja Modal 2.497.650.000,00 2.323.319.900,00 












2.2.3 Belanja Modal 54.692.408.965,00 51.721.477.436,00 

2.3 

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN 

KEUANGAN 19.303.739.314,00 18.373.189.534,00 



Surplus/Defisit (12.252.672.222,97) 12.619.082.331,60


3.1 Penerimaan Daerah 26.300.276.722,97 26.299.183.722,97 



3.1.3 Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi 0,00 0,00 

3.1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 


3.1.6 Penerimaan Piutang Pemda 238.271.860,00 238.271.860,00 

3.1.7 Penerimaan Penyetoran Penyertaan Modal 879.262.500,00 555.312.500,00 


3.2 Pengeluaran Daerah 14.047.604.500,00 38.918.266.054,57 


3.2.2 Penyertaan Modal 12.619.162.500,00 12.552.135.547,74 

3.2.3 Pembayaran Hutang Pokok Jatuh Tempo 252.835.000,00 190.545.336,86 

3.2.4 Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan 0,00 24.668.145.169,97 



Jumlah Pembiayaan 12.252.672.222,97 (12.619.082.331,60)

3. Laporan Aliran Kas 





URAIAN JML DLM RUPIAH 







Jumlah 493.365.370.913,16 

Belanja Administrasi Umum 351.922.140.705,94 





Belanja Operasi dan Pemeliharaan 56.513.414.548,62 







Jumlah 427.837.346.345,56 







Jumlah 1.135.855.100,00 



Jumlah 66.596.932.883,74

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (65.461.077.783,74) 





Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 

Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu 





Jumlah 3.746.441.360,00 



Penyertaan Modal 

Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu 


Jumlah 1.697.985.336,86 



Saldo Awal Kas 22.552.742.362,97 

Saldo Akhir Kas 24.668.145.169,97

BAB II 

LAPORAN PEMERIKSAAN 

A. Penelaahan Atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 

Pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi dilakukan 

oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten. Pembukuan dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 diselenggarakan 

dengan menggunakan sistem pembukuan ganda dengan dasar Kas Modifikasian 

sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 

2002 tentang Pedoman Pengelolaan. Pengurusan. dan Pertanggungjawaban Pengelolaan 

APBD. Pada Tahun 2003. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyusun Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkewajiban menyusun Laporan Keuangan yang terdiri 

dari Neraca. Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Aliran Kas. dan Catatan atas Laporan 

Keuangan daerah. 

Hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan serta 

pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang kami 

uji ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. sehingga masih 

terdapat kelemahan -kelemahan minimal sebanyak tiga Kelemahan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

a. Anggaran sebagai alat pengendalian belum sepenuhnya dapat dijadikan pedoman 

pelaksanaan anggaran 

Pemeriksaan atas Dokumen Anggaran Satuan Kerja dan Rancangan Perhitungan 

APBD Tahun 2004 menunjukkan bahwa penganggaran yang disusun Pemerintah Daerah 

Kabupaten Banyuwangi belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut dapat ditemukan 

adanya penganggaran atas kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan 

cenderung membebani serta merugikan keuangan daerah. Penganggaran tersebut antara 

lain terkait dengan belanja bantuan keuangan bagi institusi yang telah memiliki anggaran

sendiri dan pengeluaran-pengeluaran yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD. 

b. Pengamanan atas aktiva pemerintah daerah yang belum cukup memadai 

Asset yang dimiliki pemerintah daerah dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok 

Aktiva Lancar, Aktiva Tetap, maupun Aktiva Daerah yang diinvestasikan. Pengelolaan 

atas aktiva tersebut dilakukan oleh tiap-tiap satuan kerja dan secara keseluruhan 

dikoordinasikan oleh Bagian Perlengkapan dan Bagian Keuangan. Hasil Pemeriksaan 

atas Dokumen-dokumen pengelolaan asset menunjukkan bahwa pengamanan atas asset 

daerah belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya 

persediaan barang-barang inventaris dan pakai habis yang tidak pernah dilaporkan dan 

penyertaan modal atau investasi daerah yang cukup besar tetapi dilaksanakan tanpa 

melalui Peraturan Daerah. Hal tersebut mengakibatkan pengamanan atas hak-hak pemda 

termasuk kontribusi bagi hasilnya sangat lemah dan cenderung merugikan. Selain hal 

tersebut terdapat asset kendaraan dinas yang hilang tetapi tidak dilaporkan sehingga 

mengalami kadaluarsa dan tidak dapat diadakan tuntutan kerugian. 

c. Bukti bahwa suatu sistem belum sepenuhnya dapat menghasilkan output yang lengkap dan 

cermat sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh pihak yang diaudit 

karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian 

Output yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 

Anggaran 2004 berupa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang terdiri dari: 

Laporan Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Secara umum 

media pembukuan untuk menghasilkan output tersebut berupa Register-register (Register 

SKO dan SPMU), Laporan Triwulanan, dan Buku_buku Jurnal telah dikerjakan. Hasil 

pemeriksaan lebih lanjut atas Laporan Keuangan daerah dan bukti-bukti pendukung 

penerimaan dan pengeluaran menunjukkan bahwa Laporan Keuangan daerah belum 

sepenuhnya sesuai ketentuan. Hal tersebut dapat diketahui adanya piutang daerah, 

persediaan barang habis pakai, serta aktiva perusahaan yang belum seluruhnya dicatat 

dalam aktiva daerah. Hal ini disebabkan belum adanya koordinasi antara bagian 

Keuangan dan satuan-satuan kerja yang menghasilkan asset daerah untuk melaporkan 

asset yang dikelolanya secara lengkap ke bagian Keuangan melalui Bagian Perlengkapan 

dan Bagian Perekonomian untuk Perusahaan daerah.

Selain hal tersebut di atas, Dalam memperhitungkan Nilai aktiva yang diperoleh 

dari kegiatan Belanja Modal, Bagian Keuangan tidak mengkapitalisasi pengeluaranpengeluaran 

dalam rangka belanja modal sebagai aktiva melainkan dicatat dalam 

kelompok Belanja Operasional dan Pemeliharaan. 

Atas kelemahan pengendalian intern tersebut. BPK-RI menyarankan agar Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi melakukan review atas sistem pembukuan dan penyusunan Laporan 

Keuangannya. 

B. Koreksi Pembukuan Dan Kecermatan Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten 

Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 

Dari hasil pemerikasaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2004 yang telah 

disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, BPK RI telah mengajukan 57 koreksi kepada 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanpa melakukan koreksi atas neraca awal (Neraca per 31 

Desember 2004). Koreksi BPK-RI didasarkan atas kebenaran formal dari bukti akuntansi. 

Koreksi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Koreksi karena belum dicatat 

a. Pemeriksaan pada akun Kas menunjukkan bahwa terdapat sejumlah kas pada RSUD 

Blambangan senilai Rp258.491.507,81 yang belum dicatat dalam neraca meliputi : 

No Uraian Nilai (Rp) 

1 Kas Kecil Swadana 34.949.181,81 

2 Kas di Bank Jatim 223.542.326,00 

Total 

Sehingga perlu dikoreksi sebagai berikut : 

(Koreksi No.1a) 

258.491.507,81 

Akun Dr Cr 

Kas (RSUD Blambangan) 223.542.326,00 


Pendapatan RSUD Blambangan 258.491.507,81

Selanjutnya, untuk melakukan koreksi pada perkiraan Sisa Lebih Anggaran Tahun 

Pelaporan dan Ekuitas Dana Umum perlu dilakukan koreksi sebagai berikut : 

(Koreksi No.1b) 

Akun Dr Cr 

Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan 258.491.507,81 

Ekuitas Dana Umum 258.491.507,81 

Dengan pencatatan tersebut maka terjadi perubahan saldo pada akun-akun dalam Neraca 

per 31 Desember 2004, yaitu : 

1) Kas 

2) Kas di Pemegang Kas 

Saldo Sebelum Koreksi = 2.795.568,00 

Koreksi tambah = 34.949.181,81 

Saldo Setelah Koreksi = 37.744.749,81 

3) Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan 

4) Ekuitas Dana Umum 

Saldo Sebelum Koreksi = 24.665.349.601,97 


Saldo Setelah Koreksi = 24.888.891.927,97 




Saldo Sebelum Koreksi = 2.203.257.480.040,10 


Saldo Setelah Koreksi = 2.203.515.971.547,91 

Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersedia melakukan 

koreksi pada Laporan Keuangannya. 

b. Pemeriksaan akun Piutang Pajak dalam neraca menunjukkan bahwa terdapat dua jenis 

piutang yang belum tercatat sejumlah Rp1.082.944.838,00 meliputi :

No Piutang Pajak Nilai (Rp) 

1 Piutang Pajak Hotel atas pelayanan hotel di 

Kabupaten Banyuwangi 21.650.750,00 

2 Piutang Pajak Reklame atas penyelenggaraan 

Reklame di Kabupaten Banyuwangi 4.404.750,00 

3 Piutang Pajak Penerangan Jalan Bagian Bulan 

Desember 1.056.889.338,00 

Total Piutang Pajak 1.082.944.838,00 


(Koreksi No.2) 



1) Piutang Pajak 


Akun Dr Cr 

Piutang Pajak 1.082.944.838,00 

Ekuitas Dana Umum 1.082.944.838,00 


Koreksi tambah = 1.082.944.838,00 







c. Pemeriksaan terhadap Retribusi Perizinan pada Dinas Pemukiman dan Prasarana 

Wilayah menunjukkan bahwa pada data Izin Mendirikan Bangunan terdapat 686 izin 

sebesar Rp408.746.748,88 yang baru terealisir sebesar 615 izin sebanyak

Rp393.302.248,88 sehingga sebanyak 71 izin masih berupa tunggakan sebesar 

Rp15.444.500,00 sehingga perlu dilakukan koreksi sebagai berikut : 




1) Piutang Retribusi 


Akun Dr Cr 



Saldo Sebelum Koreksi = 0,00 








d. Pemeriksaan atas akun Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak yang merupakan Sumber Daya 

Alam menunjukkan bahwa melalui Surat Konfirmasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber 

Daya Alam Tahun Anggaran 2004 dari Departemen Keuangan, pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi mempunyai bagian sebesar Rp1.167.398.700,00. Namun melalui pemeriksaan 

Nota Kredit Kantor Kas Daerah menunjukkan bahwa jumlah penerimaan selama tahun 

2004 adalah sebesar Rp1.146.494.810,00. Dana Bagi Hasil Tahun 2004 dapat dilihat 

sebagai berikut :

No Jenis SDA Nilai Bagi Hasil(Rp) Penerimaan(Rp) Sisa(Rp) 

1 Minyak 84.163.208,00 72.048.663,00 12.114.545,00 

2 Gas Alam 45.519.627,00 42.281.626,00 3.238.001,00 

3 Pertambangan 

Umum 

25.604.562,00 20.053.218,00 5.551.344,00 

4 Kehutanan 589.755.588,00 589.755.588,00 0,00 

5 Perikanan 422.355.715,00 422.355.715,00 0,00 

Total 1.167.398.700,00 1.146.494.810,00 20.903.890,00 

Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih memiliki 

Piutang sebesar Rp20.903.890,00 sehingga perlu dikoreksi sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 

Piutang Dana Perimbangan 20.903.890,00 




1) Piutang Dana Perimbangan 



Saldo Setelah Koreksi 


= 2.755.861.727,66 




Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersedia melakukan koreksi 

pada Laporan Keuangannya. 

e. Dari pemeriksaan atas Piutang RSUD Blambangan menunjukkan bahwa terdapat piutang 

pasien Askes sebesar Rp98.110.500,00 belum dicatat di Neraca Sehingga perlu dikoreksi 

sebagai berikut :


Akun Dr Cr 

Piutang Lain-lain 98.110.500,00 




1) Piutang Lain-lain 





= 869.434.771,00 






e. Pemeriksaan pada akun Persediaan Barang Habis Pakai menunjukkan bahwa terdapat nilai 

persediaan obat hewan yang terdapat pada Dinas Peternakan yang belum dicatat dalam 

neraca sebesar Rp.42.000.000,00 meliputi :

No Jenis Barang Jml Satuan Harga Harga total 

Satuan (Rp) 

A Sapi Kereman 

1 Verm "O" 350 Bolus 10.000,00 3.500.000,00 

2 Vetoxy 60 Botol 40.000,00 2.400.000,00 

3 Vitamin B comp 100 Botol 15.000,00 1.500.000,00 

4 Salep 320 Pot 7.500,00 2.400.000,00 

5 Papaverine 65 Botol 10.000,00 650.000,00 

6 Deladryl 65 Botol 10.000,00 650.000,00 

7 Cylomidone 65 Botol 10.000,00 650.000,00 

8 Colibact 325 Bolus 10.000,00 3.250.000,00 

Sub Total 15.000.000,00 

B Sapi Bibit 

1 Verm "O" 600 Bolus 10.000,00 6.000.000,00 

2 Vetoxy 100 Botol 40.000,00 4.000.000,00 

3 Vitamin B comp 100 Botol 15.000,00 1.500.000,00 

4 Salep 400 Pot 7.500,00 3.000.000,00 

5 Papaverine 110 Botol 10.000,00 1.100.000,00 

6 Deladryl 120 Botol 10.000,00 1.200.000,00 

7 Cylomidone 120 Botol 10.000,00 1.200.000,00 

8 Colibact 100 Bolus 10.000,00 1.000.000,00 

9 Hormon Rep. 200 Dosis 40.000,00 8.000.000,00 

Sub Total 27.000.000,00 

Total 42.000.000,00 



Akun Dr Cr 





1) Persediaan Bahan Habis Pakai 



Saldo Setelah Koreksi = 912.057.812,00







g. Dari pemeriksaan atas akun 2.10.1001.3.14.02.01.2 Belanja Modal Alat-alat Kesehatan 

pada Dinas Kesehatan diketahui bahwa terdapat pembelian biaya bahan Obat-obatan 

sebesar Rp130.193.800,00 yang merupakan sejumlah nilai persediaan obat akhir tahun 

yang belum tercatat namun dikapitalisasi dalam Aktiva Tetap sehingga perlu dikoreksi 

sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 


Mesin dan Peralatan 130.193.800,00 







2) Aktiva Tetap 

= 1.000.251.612,00 


Koreksi kurang = (130.193.800,00) 



koreksi pada Laporan Keuangannya.

h. Pemeriksaan pada akun Persediaan RSUD Blambangan dan RSUD Genteng menunjukkan 

bahwa terdapat nilai persediaan yang belum dicatat dalam neraca sebesar 

Rp519.255.890,00 meliputi : 

Sehingga perlu dilakukan koreksi sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 

Persediaan Lain-Lain 519.255.890,00 




1) Persediaan Lain-lain 


No Jenis Barang Nilai (Rp) 

A RSUD Blambangan 

1 Obat dan Alat Medis Rawat Inap 98.826.065,00 

2 Laborat 8.433.777,00 

3 Radiologi 295.160,00 

4 Alat Askes 12.104.170,00 

SubTotal 119.659.172,00 

B RSUD Genteng 

1 Persediaan Obat 399.596.718,00 

SubTotal 399.596.718,00 

Total 519.255.890,00 









i. Dari hasil pemeriksaan atas Dokumen Anggaran dan Realisasi atas Pengadaan Tanah pada 

Sekretariat Daerah Diketahui terdapat pengeluaran untuk Belanja Umum dan 

Persertifikatan yang belum dikapitalisasi sebagai Belanja Modal sebesar Rp447.318.000,00 

dengan perincian sebagai berikut : 


1 

Persertifikatan tanah Kas Desa sebanyak 40 bidang 103.000.000,00 

Atas hasil tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus melakukan koreksi sebagai 

berikut : 




1) Tanah 

2 BOP Pengadaan tanah untuk lapangan terbang 99.558.000,00 

3 BOP Jalan lintas selatan Rogo Jampi 73.148.500,00 

4 Persertifikatan tanah Mapolres 21.611.500,00 

5 Persertifikatan tanah Pemda 150.000.000,00 

Total 447.318.000,00 


Akun Dr Cr 

Tanah 447.318.000,00 








Atas koreksi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersedia melakukan koreksi 

pada Laporan Keuangannya.

j. Hasil pemeriksaan atas akun 2.15.1504.2.02.01.01.2 Belanja Bahan Baku Bangunan 

menunjukkan bahwa terdapat pengadaan aspal yang sudah digunakan untuk peningkatan 

dan pelebaran jalan belum dikapitalisasi sejumlah Rp231.610.000,00 dalam aset yang 

bersangkutan meliputi : 

No. Uraian Nilai (Rp) 

1. Peningkatan dan Pelebaran Jalan Lumbalumba 

Kel.Karangrejo Kec. Banyuwangi 

2. Pelebaran Jalan Kaligung Kedunen-Bomo 

Kec. Rogojampi 

3 Peningkatan Jalan Ikan Hiu,Jalan Masjid 

dan jalan Ikan Arwana Kel. Kertosari 

4 Peningkatan Jalan Sumberbaru- 

Parangharjo Kec. Singojuruh 

5 Peningkatan Jalan Rupi-Grogol Lingkungan 

Karangente Kec. Kalipuro 

6 Peningkatan jalan Kligesing-Karangmulyo 

Kec. Gambiran 

13.250.000,00 

73.140.000,00 

39.750.000,00 

59.360.000,00 

9.010.000,00 

37.100.000,00 

Total 231.610.000,00 



Akun Dr Cr 

Jalan Jembatan 231.610.000,00 




1) Jalan Jembatan 



Saldo Setelah Koreksi = 215.846.245.050,03







k. Pemeriksaan atas akun Aktiva Tetap RSUD Blambangan menunjukkan bahwa Rumah Sakit 

tersebut memiliki aset sebagai berikut : 

Aktiva Tetap Nilai (Rp) 

Tanah 1.025.600.000,00 

Gedung dan Bangunan 1.060.514.575,00 

Peralatan Medis dan Non Medis 3.652.111.628,00 

Kendaraan 187.400.000,00 

Jumlah 5.925.626.203,00 

Pemeriksaan selanjutnya menunjukkan bahwa nilai diatas belum dicatat di neraca 

pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga perlu dilakukan koreksi sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 

Tanah 1.025.600.000,00 

Gedung 1.060.514.575,00 


Kendaraan 187.400.000,00 

Ekuitas Dana Umum 5.925.626.203,00 



1) Tanah 




2) Gedung 

3) Peralatan Lain-lain 

4) Kendaraan 
















l. Pemeriksaan atas Akun Biaya Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Suku Cadang 

Kendaraan Dinas di Bagian Umum menunjukkan bahwa terdapat nilai utang belanja 

sebesar Rp220.998.850,00 merupakan belanja pemeliharaan kendaraan dinas Bagian 

Umum meliputi :



Akun Dr Cr 

Ekuitas Dana Umum Rp220.998.850,00 

Hutang Belanja Rp220.998.850,00 




2) Hutang Belanja 

No Bulan Jumlah Jumlah 

Perbaikan Kendaraan (Rp) 

1 SPK Juli 2004 10 36.378.000,00 

2 SPK Agustus 2004 14 76.712.000,00 

3 SPK September 2004 11 55.520.900,00 

4 SPU WIT (Wina Indah Tirta) 29 14.536.500,00 

5 SPU WIT (Wina Indah Tirta) 33 15.241.000,00 

6 SPU IDEALL 3 22.610.450,00 

Total 100 220.998.850,00 









m. Pada pemeriksaan atas akun Hutang di RSUD Blambangan terdapat Hutang Jangka Pendek 

yang belum dicatat sebesar Rp309.940.483,00 meliputi :


1 Hutang Jasa Pelayanan 206.009.350,00 

2 Hutang Insentif 103.931.133,00 

Total 309.940.483,00 



Akun Dr Cr 


Hutang Lain-lain 309.940.483,00 




2) Hutang Lain-lain 









2. Kesalahan Pembebanan 

a. Pada pemeriksaan Aktiva Lain-lain menunjukkan bahwa terdapat nilai sebesar 

Rp51.002.525,00 berupa kendaraan roda dua dan roda empat yang hilang. Jumlah tersebut 

telah dibuatkan Surat Permintaan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan untuk TP-TGR 

Nomor 961/1352/429.031/2004 melalui Majelis TP-TGR. Jumlah nilai penggantian adalah 

sebesar Rp23.373.450,00 dengan rincian sebagai berikut :

No 

No.Polisi Dinas 

Nilai 

Jenis Kendaraan 

TP-TGR (Rp) 

1 Roda dua P 9937 Z Setda 200.000,00 

2 Roda dua P 9819 ZB Kecamatan 776.400,00 

3 Roda dua P 9911 ZB Bappeda 1.251.900,00 

4 Roda dua P 9771 ZC Bangwil LH 1.296.750,00 

5 Roda Empat L 9967 CK Perkebunan 200.000,00 

6 Roda Empat L 9493 CO P & K 8.593.750,00 

7 Roda dua P 9890 U Bawas 8.121.400,00 

8 Roda dua P 9748 ZD Pengairan 2.933.250,00 

Total 23.373.450,00 

Dengan demikian nilai Aktiva Lain-lain tersebut dikoreksi sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 



Aktiva Lainnya 51.002.525,00 








= 2.203.229.850.965,10 

3) Aktiva Lainnya 









. Pada pemeriksaan pada akun Piutang Lain-lain menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 

piutang sebesar Rp436.000.000,00 yang merupakan piutang pengembalian penyertaan 

modal pada Lembaga Penggilingan Padi merupakan bagian dari Investasi Dana Bergulir. 

sehingga perlu dikoreksi sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 


Piutang Lain-lain Rp436.000.000,00 













c. Pada pemeriksaan akun Investasi Dalam Saham menunjukkan bahwa terdapat nilai sebesar 

Rp223.950.000,00 merupakan sisa kewajiban pengembalian pinjaman penyertaan modal 

yang belum diterima dari lumbung pangan dan tercatat di neraca sebagai Piutang Lain-lain 

yang merupakan piutang pengembalian penyertaan modal pada lumbung pangan sebesar 

Rp29.187.500,00. Jumlah Nilai yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada lumbung 

padi para petani yang dikelola Dinas Kantor Urusan Ketahanan Pangan tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut :

Uraian Th 2002 (Rp) Th 2003 (Rp) Th 2004 (Rp) Nilai Pinjaman 

(Rp) 

Nilai 81.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 241.000.000,00 

Penambahan - - 18.262.500,00 18.262.500,00 

Pengurangan - - 35.312.500,00 35.312.500,00 

Total 81.000.000,00 80.000.000,00 62.950.000,00 223.950.000,00 

Sehingga perlu dilakukan koreksi sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 



Investasi Dalam Saham 223.950.000,00 





3) Investasi Dalam Saham 












d. Berdasarkan pemeriksaan akun Investasi Dalam Saham diketahui bahwa terdapat 

Penyertaan Modal Penggilingan Padi yang merupakan alokasi dana bergulir sebagai modal

pembelian gabah kepada Lembaga Penggilingan Padi di Kabupaten Banyuwangi. Sehingga 

perlu dikoreksi sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 





1) Investasi Dana Bergulir 






Koreksi kurang = (1.701.000.000,00) 




e. Pada pemeriksaan atas akun Investasi Dalam Saham menunjukkan bahwa terdapat 

Penyertaan modal sebesar Rp7.952.061.097,88 meliputi : 

No 

Uraian 

1 PD Aneka Usaha Blambangan 

Nilai per 31/12/04 (Rp) 

841.720.490,63 

2 Koperasi Bangkit Bersama 4.180.050.000,00 

3 PDAM Banyuwangi 2.930.290.607,25 

Total 7.952.061.097,88 

Sehingga perlu dikoreksi sebagai berikut :


Akun 

Penyertaan Modal pada PDAU 

Dr Cr 

Blambangan 841.720.490,63 

Penyertaan Modal pada Koperasi 4.180.050.000,00 





1) Penyertaan Modal pada PDAU Blambangan 

2) Penyertaan Modal pada Koperasi 

3) Penyertaan Modal pada PDAM 
















f. Pemeriksaan pada akun Aktiva Bergulir – Dana Bergulir menunjukkan bahwa nilai sebesar 

Rp330.000.000,00 tersebut merupakan aktiva pemda yang dikelola oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi Penanaman Modal yang diperuntukkan bagi 

masyarakat dan penggunaannya secara bergulir mulai Tahun 2002. sehingga perlu 

dilakukan koreksi sebagai berikut :


Akun Dr Cr 

Investasi Dana Bergulir 330.000.000,00 

Dana Bergulir (Aktiva) 330.000.000,00 




2) Dana Bergulir (Aktiva) 



Saldo Setelah Koreksi = 0,00 



g. Pada pemeriksaan akun Aktiva Tetap di neraca terdapat sejumlah Rp4.383.789.500,00 

merupakan aset yang digulirkan pada masyarakat. Aktiva tetap berupa hewan tersebut per 

tanggal neraca dikelola seluruhnya oleh masyarakat berupa : 


1 Sapi Kereman Rakyat 1.527.989.500,00 

2 Sapi Bibit 2.440.600.000,00 

3 Kambing 415.200.000,00 

Total 4.383.789.500,00 






Akun Dr Cr 


Hewan Ternak dan Tanaman 4.383.789.500,00







2) Hewan Ternak dan Tanaman 






3. Kesalahan Aritmatika 

a. Pada pemeriksaan akun Hutang Jangka Panjang menunjukkan bahwa dalam neraca tercatat 

saldo sebesar Rp827.904.484,00. Sedangkan pada berita acara rekonsiliasi hutang pihak 

Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan BPD 

Jawa Timur terdapat nilai jatuh tempo hutang sebagai berikut : 

Tanggal Jatuh Tempo Nilai (Rp) Total Nilai (Rp) 

PP No.RDA- 

189/DP3/1994 

30-Mar-06 58.447.417,27 

30-Sep-06 56.280.943,07 

30-Mar-07 53.635.983,76 

30-Sep-07 51.389.762,04 

30-Mar-08 48.864.424,02 

30-Sep-08 46.498.581,02 

30-Mar-09 44.013.116,75 

Sub total 359.130.227,93 

Tanggal Jatuh Tempo 

PPP No.SLA- 

1121A/DP3/1999 

Nilai (Rp) Total Nilai (Rp) 

30-Mar-06 86.043.313,72 

30-Sep-06 83.288.496,61 

30-Mar-07 79.567.704,67

30-Sep-07 76.705.557,02 

30-Mar-08 73.199.426,14 

30-Sep-08 70.122.617,22 

30-Mar-09 66.616.486,55 

30-Sep-09 63.539.677,83 

30-Mar-10 60.140.877,49 

30-Sep-10 56.956.738,23 

Sub total 716.180.895,48 

Total 1.075.311.123,41 

Sehingga perlu dikoreksi dengan menambah saldo Hutang Dalam Negeri dalam Neraca 

sebesar Rp247.406.639,04 (Rp1.075.311.123,41 - Rp827.904.484,00) sebagai berikut : 


Akun Dr Cr 


Hutang Dalam Negeri 247.406.639,04 




2) Hutang Dalam Negeri 









4. Koreksi atas pengembalian sisa UUDP (sisa SPM Pengisian Kas) oleh Pengguna 

Anggaran 

Pemeriksaan atas Laporan Perhitungan Anggaran Tahun 2004, Buku Kas Penerimaan dan 

Pengeluaran serta bukti pendukung berupa Surat Tanda

Setoran (STS) pada Bagian Keuangan yang disetorkan oleh masing-masing pemegang kas 

yang mengelola pengeluaran masing-masing unit kerja/dinas diketahui bahwa terdapat sisa 

pengeluaran yang tidak terserap yang disetorkan setelah tahun anggaran berakhir (setelah 

tanggal 31 Desember 2004). Sisa pengeluaran tersebut oleh bagian pembukuan dibukukan 

sebagai penerimaan lain-lain pada tahun anggaran berikutnya dan tidak mengurangi masingmasing 

belanja tahun anggaran yang bersangkutan. Sisa pengeluaran tersebut berupa 

pengembalian kas yang meliputi ; 

Hal tersebut perlu dilakukan koreksi karena masing-masing realisasi pengeluaran menjadi 

tidak riil yaitu dengan cara mengurangi realisasi masing-masing pengeluaran dengan nilai 

seluruhnya sebesar Rp294.341.000,00. Sehingga perlu dilakukan koreksi sebagai berikut 

(menurut dinas): 


SATKER KODE REKENING 

URAIAN 

PENGEMBALIAN KAS 

SISA PK 

DPRD 2.01.0101.1.03.01.03.2 Perjalanan Dinas Tetap 267.116.000,00 

DINKES 

2.01.0101.1.01.05.05.2 Uang Saku Workshop 2.500.000,00 

2.01.0101.1.01.04.05.2 Tunjangan Kesehatan 22.000.000,00 

2.10.1001.1.03.01.01.2 Perjalanan Dinas Dalam 

Daerah Akper 2.725.000,00 

TOTAL 294.341.000,00 

DPRD 

Kode Rekening Uraian Dr Cr 


2.01.0101.1.03.01.03.2 Perjalanan Dinas Tetap 267.116.000,00 

2.01.0101.1.01.05.05.2 Uang Saku Workshop 2.500.000,00 

2.01.0101.1.01.04.05.2 Tunjangan Kesehatan 22.000.000,00 

DINKES 

Kode Rekening Uraian Dr Cr 

Kas di Pemegang Kas 2.725.000 

2.10.1001.1.03.01.01.2 Perjalanan Dinas Dalam Daerah 

Akper 2.725.000 

Berdasarkan uraian koreksi perdinas tersebut dapat diklasifikasikan koreksi menurut Jenis 

Belanja pada Laporan Realisasi APBD sebagai berikut :

(Koreksi No.22a) 

Kode 

Rekening 

Uraian 

Dr 

Cr 


2.2.1.3 Perjalanan Dinas Tetap 267.116.000,00 

2.2.1.3 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Akper 2.725.000,00 

2.2.1.1 Uang Saku Workshop 2.500.000,00 

2.2.1.1 Tunjangan Kesehatan 22.000.000,00 

Selanjutnya, untuk melakukan koreksi pada perkiraan Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan dan 

Ekuitas Dana Umum perlu dilakukan koreksi sebagai berikut : 

(Koreksi No.22b) 

Akun Dr Cr 

Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan 294.341.000,00 








2) Perjalanan Dinas Tetap 




3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Akper 




4) Uang Saku Workshop 




5) Tunjangan Kesehatan 

6) Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan 







Dengan demikian perubahan saldo Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas 

karena adanya jurnal koreksi dapat dilihat sebagai berikut : 

A. Neraca 

1) Kas 






3) Piutang Pajak 













4) Piutang Retribusi 




5) Piutang Dana Perimbangan 













8) Persediaan Lain-lain 













10) Penyertaan Modal pada Koperasi 




11) Penyertaan Modal pada PDAM 

12) Pernyertaan Modal pada PDAU Blambangan 







14) Tanah 

15) Jalan Jembatan 

16) Gedung 

















17) Mesin dan Peralatan 




18) Kendaraan 

19) Hewan Ternak dan Tanaman 




20) Peralatan Lain-lain 

21) Aktiva Lainnya 

22) Dana Bergulir 

23) Hutang Belanja 












Saldo Setelah Koreksi = 0,00 




24) Hutang Lain-lain 



Saldo Setelah Koreksi = 309.940.483,00

25) Hutang Dalam Negeri 
























B. Laporan Realisasi APBD 

1) 1.1.2 Retribusi Daerah 




2) 2.2.1.1 Belanja Pegawai 





3) 2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 





4) 3.2.4 Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan 





Atas koreksi-koreksi yang diajukan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersedia 

menindaklanjuti dengan menyajikan Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan koreksi tersebut.

C. CATATAN PEMERIKSAAN 

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2004 yang disajikan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, dapat diungkapkan minimal sebanyak 11 

(sebelas) Catatan Pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dan DPRD 

untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangannya. Catatan Pemeriksaan tersebut sebagai 

berikut: 

1. Catatan Pemeriksaan yang Mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan Daerah 

a. Pencatatan Dana Bantuan Luar Negeri Melalui Pemerintah Pusat Sebesar 

Rp2.655.521.143,00 Sebagai Bagian Dari Penerimaan Dan Pengeluaran APBD 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 Tidak Sesuai Ketentuan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja 

keuangan yang disatu sisi memuat perkiraan pendapatan dan disisi lain memuat pengeluaran 

yang akan dilakukan pada suatu tahun anggaran. Untuk pendapatan daerah, jumlah yang 

tercantum dalam APBD merupakan kemampuan daerah sebenarnya yang dapat 

dihasilkan/diperoleh pada tahun anggaran yang bersangkutan dan pendapatan daerah diakui 

dan dicatat pada sisi pendapatan daerah tersebut masuk ke Kas Daerah. 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 menganggarkan Bantuan 

Luar Negeri pada Sekretariat Daerah sebesar Rp2.636.197.181,00 dan terealisasi sebesar 

Rp2.655.521.143,00 atau 100,73%. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Luar 

Negeri tersebut oleh Bagian Keuangan dicatat melalui Daftar Pembukuan Administrasi 

(DPA) berdasarkan rekapitulasi Surat Perintah Membayar (SPM) yang dicairkan ke KPKN. 

Penerimaan dana dari Bantuan Luar Negeri tersebut seharusnya tidak dicatat atau 

dibukukan dalam APBD karena bukan merupakan hak daerah. Pencatatan penerimaan dan 

pengeluaran bantuan luar negeri ke dalam APBD merupakan kebijakan Bupati Banyuwangi 

agar seluruh pembiayaan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di daerah yang tidak melalui kas 

daerah namun dianggarkan dalam APBD Tahun 2004. 

Pemeriksaan atas penerimaan dana-dana yang berasal dari Bantuan Luar Negeri 

diketahui bahwa dana tersebut dialokasikan untuk Proyek Pendukung Pemberdayaan 

Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD) yang dilaksanakan oleh Dinas Pemukiman dan 

Prasarana Wilayah.

Pengeluaran-pengeluaran senilai Rp2.655.521.143,00 tersebut digunakan untuk 

membiayai 15 proyek dengan rincian sebagai berikut: 

No Uraian Kegiatan Realisasi (Rp) 

1 Biaya Jasa pihak ketiga (termasuk sisa Tahun 2003 sebesar 

Rp320.300.000,00) 

502.050.099,00 

2 Rehabilitasi MTS Kebon rejo Genteng Kulon 98.874.091,00 

3 Peningkatan Jalan dusun karang anyar-gunungn gemuk 117.618.636,00 

4 Peningkatan Jalan Watukebo-Patoman 73.867.272,00 

5 Peningkatan Jalan Dusun Guo Pesucen Desa grogol 74.145.000,00 

6 Peningkatan Jalan Jambean-Kenjo 48.981.364,00 

7 Peningkatan Jalan lalangan –Rejosari 48.981.818,00 

8 Peningkatan Jalan Wringin pitu- Patok 11 73.571.818,00 

9 Peningkatan Jalan Laosan desa Grogol 85.240.454,00 

10 Peningkatan Jalan menuju terminal Pesanggaran 49.203.500,00 

11 Peningkatan Jalan Iskak Sudjono Banyuanyar 73.867.500,00 

12 Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Jarum- Karangenten 39.190.909,00 

13 Pembangunan Jembatan Taman Agung Kec. Cluring 147.000.000,00 

14 Pemeliharaan Irigasi 149.480.000,00 

15 Bantuan Keuangan untuk desa dan kelurahan (termasuk sisa 

Tahun 2003 sebesar Rp107.448.682,00) 

1.073.448.682,00 

J U M L A H 2.655.521.143,00 

Hal tersebut tidak sesuai dengan : 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam Pasal 1 yang antara lain menyatakan : 

a) Pendapatan daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun 

anggaran tertentu yang menjadi hak daerah; 

b) Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran 

tertentu yang menjadi beban daerah; 

2) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan, Pasal 3 ayat (3) yang mengatur bahwa pencatatan dan pengelolaan 

keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari 

APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang bukan hak dan kewajiban daerah 

mengakibatkan realisasi pendapatan dan pengeluaran di perhitungan APBD Tahun Anggaran 

2004 dicatat lebih tinggi sebesar Rp2.655.521.143,00. 

Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Bupati Banyuwangi untuk mencantumkan 

semua bantuan keuangan dan penyalurannya dalam APBD walaupun tidak masuk Kas 

Daerah. 

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa telah 

memahami temuan tersebut, namun beranggapan bahwa Program P2MPD tidak termasuk 

Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi, sehingga dicatat 

dalam APBD. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar meninjau kembali kebijakan 

dalam pelaksanaan APBD yang tidak sesuai ketentuan. 

b. Penganggaran Biaya Telepon (2.01.0103.1.02.02.02.1) Sebesar Rp823.000.000.00 Pada 

Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2004 menganggarkan 

biaya telepon sebesar Rp823.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp579.840.539,00 atau 

70,45%. Penganggaran dan realisasi biaya telepon pada Pos Sekretariat Daerah tersebut 

merupakan kebijakan Kepala Daerah untuk membiayai rekening telpon seluruh satuan kerja 

di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi. 

Pemeriksaan atas Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Biaya Umum dan buktibukti 

pengeluaran menunjukkan bahwa dari realisasi biaya telepon sebesar Rp579.840.539,00 

diantaranya sebesar Rp248.290.000,00 merupakan subsidi biaya telepon dari Sekretariat 

Daerah yang diperuntukkan bagi satuan kerja-satuan kerja lain yang tidak menganggarkan 

biaya telpon. Adapun realisasi bulanan subsidi biaya telepon kepada satuan kerja-satuan kerja 

tersebut adalah sebagai berikut : 

No. Bulan Jumlah (Rp) 

1. Januari 21.330.000,00 

2 Februari 21.330.000,00

3 Maret 21.330.000,00 

4 April 21.330.000,00 

5 Mei 21.080.000,00 

6 Juni 21.080.000,00 

7 Juli 21.080.000,00 

8 Agustus 21.080.000,00 

9 September 21.080.000,00 

10 Oktober 19.190.000,00 

11 Nopember 19.190.000,00 

12 Desember 19.190.000,00 

Jumlah : 248.290.000,00 

Pemeriksaan secara uji petik terhadap lima satuan kerja di lingkungan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa realisasi biaya telepon lebih besar jika 

dibandingkan dengan subsidi biaya telpon yang diterima dari Sekretariat Daerah, dengan 

rincian seperti tabel berikut ini: 

No Satuan Kerja 

Subsidi Telepon 

(12xRp150.000,00) 

Realisasi Biaya 

Telpon yang 

dibayarkan (Rp) 

Selisih kurang 

(Rp) 

1 Dinas Peternakan 1,800,000.00 4,129,742.00 2,329,742.00 

2 Dinas Pendidikan 1,800,000.00 12,984,488.00 11,184,488.00 

3 Dinas Pengairan 1,800,000.00 4,546,877.00 2,746,877.00 

4 Dinas Kimpraswil 1,800,000.00 5,647,610.00 3,847,610.00 

5 RSUD 

Blambangan 

1,800,000.00 8,464,484.00 6,664,484.00 

Atas kekurangan subsidi telepon yang diterima dari Sekretariat Daerah ditanggung 

sendiri oleh masing-masing satuan kerja bersangkutan walaupun untuk pengeluaran tersebut 

tidak tersedia anggarannya. 

Penganggaran biaya telpon pada Pos Sekretariat Daerah tersebut tidak sesuai dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, pada Lampiran IX yang menyatakan 

bahwa Rencana Anggaran Satuan Kerja merupakan rencana kegiatan setiap unit kerja 

berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta tupoksinya masing-masing. Dengan

demikian penganggaran biaya telepon untuk kegiatan satuan kerja yang dikelola Sekretariat 

Daerah tidak tepat. 

Penganggaran tersebut mengakibatkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) 

yang disusun tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya terutama pada penganggaran 

biaya telpon, yaitu biaya telpon pada DASK Sekretariat Daerah dianggarkan terlalu tinggi 

dan sebaliknya DASK pada satuan kerja yang lain tidak dianggarkan. 

Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Bupati Banyuwangi yang dalam pelaksanaan 

anggaran tidak memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 

2002. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Keuangan menjelaskan bahwa ada hal 

yang perlu mendapatkan kebijaksanaan, yaitu pemberian subsidi telepon setiap bulan 

didukung dengan SK Bupati. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar meninjau kembali kebijakan 

dalam pemberian biaya subsidi telepon yang tidak sesuai dengan ketentuan. 

c. Pengalokasian Biaya Bahan Bangunan Aspal Untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Belum 

Dikapitalisasi Sebagai Belanja Modal Di Laporan Neraca Senilai Rp231.610.000,00 

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 

2004 telah mengadakan kegiatan Belanja Modal Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar 

Rp6.897.833.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.766.771.791,00 atau 98,09%. Dari realisasi 

tersebut diantaranya sebesar Rp 1.019.500.000,00 digunakan untuk kegiatan peningkatan 

jalan dan jembatan dengan rincian sebagai berikut : 

No. Uraian 

Pengeluaran 

1. Peningkatan dan 

Pelebaran Jalan 

Lumba-lumba 

Kel.Karangrejo 

Kec. Banyuwangi 

Pelaksana Nomor dan 

Tanggal 

CV. ARUM RAFANI 

SPMK 

602.1/40.3/429.110 

/PK.11/04 

14 Juni 2004 

Harga Borongan 

(RP) 

214.000.000,00

2. Pelebaran Jalan 

Kaligung 

Kedunen-Bomo 

Kec. Rogojampi 

3 Peningkatan 

Jalan Ikan 

Hiu,Jalan Masjid 

dan jalan Ikan 

Arwana Kel. 

Kertosari 

4 Peningkatan 

Jalan 

Sumberbaru- 

Parangharjo Kec. 

Singojuruh 

5 Peningkatan 

Jalan Rupi- 

Grogol 

Lingkungan 

Karangente Kec. 

Kalipuro 

6 Peningkatan jalan 

Kligesing- 

Karangmulyo 

Kec. Gambiran 

CV. SURYA ATIKA 602.1/40.3/429.110 

/PK.13/04 

14 Juni 2004 

CV. SUKARTONO 602.1/40.3/429.110 

/PK.11/04 

14 Juni 2004 

CV. WIRA KARYA 602.1/40.3/429.110 

/PK.9/04 

14 Juni 2004 

CV. KARYA 

TUNGGAL 

CV. EKA JAYA 

SENTOSA 

602.1/40.3/429.110 

/PK.8/04 

14 Juni 2004 

602.1/40.3/429.110 

/PK.6/04 

14 Juni 2004 

294.100.000,00 

69.250.000,00 

245.100.000,00 

49.950.000,00 

147.100.000,00 

To t a l 1.019.500.000,00 

Dari Pemeriksaan atas dokumen-dokumen kontrak, Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

dan bukti-bukti pengeluaran tersebut diketahui bahwa nilai kontrak tersebut tidak termasuk 

biaya material berupa Aspal. Kebutuhan Aspal untuk kegiatan peningkatan jalan dan 

jembatan tersebut diadakan tersendiri melalui Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengadaan 

Barang Nomor 602.1/05/429.110.PK/2004 antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan 

PT Internusa Graha Prasetya Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp1.982.200.000,00. dan 

dianggarkan dalam rekening 2.15.1504.2.02.01.01.2 Biaya Bahan Baku Bangunan pada 

Dinas Kimpraswil. 

Adapun alokasi pemakaian aspal pada kegiatan peningkatan jalan dan jembatan 

adalah sebagai berikut : 

No. Uraian Pengeluaran Pelaksana 

Nomor dan 

Tanggal 

SPMK 

Harga Aspal 

yang 

dibutuhkan 

(RP) 

1 2 3 4 5 

1. Peningkatan dan CV. ARUM RAFANI 602.1/40.3/429.1 13.250.000,00 

Pelebaran Jalan 

10/PK.11/04 

Lumba-lumba 

Kel.Karangrejo Kec. 

14 Juni 2004


2. Pelebaran Jalan 

Kaligung Kedunen- 

Bomo Kec. 

Rogojampi 

3 Peningkatan Jalan 

Ikan Hiu,Jalan 

Masjid dan jalan Ikan 

Arwana Kel. 

Kertosari 


Sumberbaru- 

Parangharjo Kec. 

Singojuruh 


Rupi-Grogol 

Lingkungan 

Karangente Kec. 

Kalipuro 

6 Peningkatan jalan 

Kligesing- 

Karangmulyo Kec. 

Gambiran 

CV. SURYA ATIKA 602.1/40.3/429.1 

10/PK.13/04 

14 Juni 2004 

CV. SUKARTONO 602.1/40.3/429.1 

10/PK.11/04 

14 Juni 2004 

CV. WIRA KARYA 602.1/40.3/429.1 

10/PK.9/04 

14 Juni 2004 

CV. KARYA 

TUNGGAL 

CV. EKA JAYA 

SENTOSA 

602.1/40.3/429.1 

10/PK.8/04 

14 Juni 2004 

602.1/40.3/429.1 

10/PK.6/04 

14 Juni 2004 

To t a l 

73.140.000,00 

39.750.000,00 

59.360.000,00 

9.010.000,00 

37.100.000,00 

231.610.000,00 

Pemeriksaan atas Neraca Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 

menunjukkan bahwa pemakaian biaya aspal untuk kegiatan peningkatan jalan dan jembatan 

sebesar Rp231.610.000,00 tersebut belum dikapitalisasi ke dalam asset jalan dan jembatan. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 

Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan 

Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

APBD, Pasal 65 pada: 

- ayat (1), yang menyebutkan bahwa seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, 

wajib dibukukan ke dalam rekening Aset Daerah yang berkenaan, dan dicatat dalam 

Daftar Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

- ayat (2), yang menyebutkan bahwa Pembukuan Aset Daerah, termasuk perhitungan nilai 

buku, depresiasi dan kapitalisasi, dilakukan oleh satuan kerja yang melaksanakan fungsi 

akuntansi pemerintah daerah.

Hal tersebut mengakibatkan penyajian nilai Aset pada pos Aktiva Tetap (jalan) 

terlalu kecil (understated) minimal sebesar Rp231.610.000,00 sehingga nilai asset di Neraca 

tidak menggambarkan yang senyatanya. 

Permasalahan ini disebabkan kelalaian Dinas Kimpraswil yang tidak melakukan 

koordinasi dengan Bagian Keuangan dalam pelaporan Aset Daerah. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kimpraswil menjelaskan bahwa temuan 

pemeriksa akan menjadi perhatian dan sebagai pedoman perbaikan pelaksanaan kegiatan 

pada Tahun 2005. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar memerintahkan Kepala Dinas 

Pemukiman dan Prasarana wilayah dan kepala Bagian Keuangan untuk berkoordinasi dalam 

pelaporan aset supaya sesuai dengan ketentuan mengenai kapitalisasi aktiva. 

2. Catatan Pemeriksaan Yang Tidak Mempengaruhi Kewajaran Laporan Keuangan Daerah 

i. Pemakaian Bahan Bakar Minyak Premium Dan Solar Melampaui Standar Bupati 

Banyuwangi Sebesar Rp882.804.160,00 

Dalam rangka meningkatkan kegiatan pelayanan pemerintahan, Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 

Anggaran 2004 menganggarkan biaya pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa 

premium dan solar. Premium dianggarkan sebesar Rp1.653.200.000,00 dengan realisasi 

sebesar Rp1.511.241.400,00 atau 91,41% dan solar dianggarkan sebesar Rp594.000.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp740.594.250,00 atau 124,67%. Realisasi pemakaian BBM tersebut 

diatur dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/001/429.023/2004 Tahun 2004 tanggal 8 

Januari 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD untuk semua Instansi dan Lembaga yang 

mengelola APBD. 

Pengadaan bahan bakar tersebut dilaksanakan oleh Bagian Umum yang kemudian 

didistribusikan kepada 53 Dinas/Bagian Wilayah Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan 

prosedur yang telah ditetapkan. Prosedurnya adalah pemohon BBM mengisi formulir 

pengajuan biaya pembelian BBM dengan diketahui oleh atasan langsung. Kemudian formulir 

tersebut diserahkan ke Bagian Umum untuk mendapatkan biaya pembelian tersebut.

Pemeriksaan terhadap dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) serta Laporan 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang dibuat oleh Bagian Umum, diketahui bahwa 

realisasi biaya pembelian premium sebesar Rp648.950.000,00 dan solar sebesar 

Rp424.974.000,00. Menurut standar pembelian BBM yang telah ditetapkan oleh Bupati, 

anggaran pembelian BBM berupa Premium sebesar Rp101.360.000,00 dan solar sebesar 

Rp89.760.000,00. Sehingga terjadi pelampauan anggaran, untuk premium sebesar Rp 

Rp547.590.000 (Rp648.950.000,00 –Rp101.360.000,00) dan untuk solar sebesar 

Rp335.214.000,00 (Rp424.974.000,00 – Rp89.760.000,00). 

Pelampauan anggaran tersebut terjadi pada tiga dinas untuk premium dan tiga dinas 

untuk solar dengan rincian pada tabel berikut ini: 

Premium 

No. Satuan Kerja 

Realisasi 

(Lt) 

Standar 

(Lt) 

Harga 

Satuan(R 

p) 

Jumlah Harga 

Realisasi (Rp) 

Jumlah 

Harga 

Standar (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)x(5) (7)=(4)x(5) 

Januari 

1 DPRD Kab. Banyuwangi 2.810 1.600 1.810,00 5.086.100,00 2.896.000,00 

2 Bagian Umum & 

Perlengk. 

19.705 1.600 1.810,00 35.666.050,00 2.896.000,00 

3 Puskesmas Kabupaten 

Pebruari 

3.770 1.600 1.810,00 6.823.700,00 2.896.000,00 



Perlengk. 

20.270 1.600 1.810,00 36.688.700,00 2.896.000,00 


Maret 

3.870 1.600 1.810,00 7.004.700,00 2.896.000,00 

1 DPRD Kab Banyuwangi 2.540 1.600 1.810,00 4.597.400,00 2.896.000,00 


Perlengk. 

April 

20.270 1.600 1.810,00 36.688.700,00 2.896.000,00 



Perlengk. 

19.836 1.600 1.810,00 35.903.160,00 2.896.000,00 


Mei 

3.870 1.600 1.810,00 7.004.700,00 2.896.000,00 



Perlengk. 

20.895 1.600 1.810,00 37.819.950,00 2.896.000,00 


Juni 

3.880 1.600 1.810,00 7.022.800,00 2.896.000,00 



Perlengk. 

21.080 1.600 1.810,00 38.154.800,00 2.896.000,00 

3 Puskesmas Kabupaten 3.910 1.600 1.810,00 7.077.100,00 2.896.000,00

1 

Juli 

DPRD Kab. Banyuwangi 2.000 1.600 1.810,00 3.620.000,00 2.896.000,00 


Perlengk. 

20.945 1.600 1.810,00 37.910.450,00 2.896.000,00 


Agustus 

3.910 1.600 1.810,00 7.077.100,00 2.896.000,00 



Perlengk. 

34.165 1.600 1.810,00 61.838.650,00 2.896.000,00 


September 

3.860 1.600 1.810,00 6.986.600,00 2.896.000,00 



Perlengk. 

21.815 1.600 1.810,00 39.485.150,00 2.896.000,00 


Oktober 

3.910 1.600 1.810,00 7.077.100,00 2.896.000,00 

1 DPRD Kab. Bnyuwangi 2.080 1.600 1.810,00 3.764.800,00 2.896.000,00 


Perlengk. 

34.340 1.600 1.810,00 62.155.400,00 2.896.000,00 


Nopember 

3.840 1.600 1.810,00 6.950.400,00 2.896.000,00 



Perlengk. 

34.765 1.600 1.810,00 62.924.650,00 2.896.000,00 


Desember 

3.850 1.600 1.810,00 6.968.500,00 2.896.000,00 



Perlengk. 

22.140 1.600 1.810,00 40.073.400,00 2.896.000,00 

3 Puskesmas Kabupaten 3.850 1.600 1.810,00 6.968.500,00 2.896.000,00 

Jumlah 648.950.160,00 101.360.000,00 

Solar 

No. Satuan Kerja 

Realisasi 

(Lt) 

Standar 

(Lt) 

Harga Jumlah Harga 

Satuan(Rp) Realisasi (Rp) 

Jumlah 

Harga 

Standar (Rp) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)x(5) (7)=(4)x(5) 

Januari 


Perlengk. 

2 DinasPemukiman & 

Prasarana 

3 Dinas Kebersihan & 

Pertamanan 

Pebruari 


Perlengk. 


Prasarana 


Pertamanan 

10.150 1.600 1.650,00 16.747.500,00 2.640.000,00 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 

4.000 1.600 1.650,00 6.600.000,00 2.640.000,00 

9.705 1.600 1.650,00 16.013.250,00 2.640.000,00 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 

5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00

1 

Maret 

Bagian Umum & 

Perlengk. 

9.705 1.600 1.650,00 16.013.250,00 2.640.000,00 


Prasarana 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 


Pertamanan 

5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00 

April . 


Perlengk. 

9.715 1.600 1.650,00 16.029.750,00 2.640.000,00 


Prasarana 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 

3 Dinas Kebersihan & 5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00 

Pertamanan 

Mei 


Perlengk. 


Prasarana 


Pertamanan 

9.355 1.600 1.650,00 15.435.750,00 2.640.000,00 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 

5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00 

1 

Juni 

Bagian Umum & 

Perlengk. 

8.905 1.600 1.650,00 14.693.250,00 2.640.000 


Prasarana 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 


Pertamanan 

5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00 

Juli . 


Perlengk. 

9.175 1.600 1.650,00 15.138.750,00 2.640.000,00 


Prasarana 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 

3 Dinas Kebersihan & 5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00 

Pertamanan 

Agustus 


Perlengk. 


Prasarana 


Pertamanan 

September 


Perlengk. 

19.605 1.600 1.650,00 32.348.250,00 2.640.000,00 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 

5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00 

29.520 1.600 1.650,00 48.708.000,00 2.640.000,00

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)x(5) (7)=(4)x(5) 


Prasarana 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 


Pertamanan 

Oktober 

23.240 1.600 1.650,00 38.346.000,00 2.640.000,00 


Perlengk. 

18.810 1.600 1.650,00 31.036.500,00 2.640.000,00 


Prasarana 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 


Pertamanan 

Nopember 

5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00 


Perlengk. 

Desember 

18.650 1.600 1.650,00 30.772.500,00 2.640.000,00 


Perlengk. 

8.925 1.600 1.650,00 14.726.250,00 2.640.000,00 


Prasarana 

2.100 1.600 1.650,00 3.465.000,00 2.640.000,00 


Pertamanan 

5.000 1.600 1.650,00 8.250.000,00 2.640.000,00 

Jumlah 424.974.000,00 89.760.000,00 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : 

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta 

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 

usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 64 dalam rangka 

melaksanakan Anggaran Belanja daerah adalah sebagai berikut : 

- Hemat tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang 

disyaratkan/ditetapkan, 

- Terarah dan terkendali sesuai sengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi perangkat daerah. 

b. Pedoman Pelaksanaan APBD untuk semua Instansi dan Lembaga yang mengelola APBD 

yang ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi No.050/001/429.023/2004 Tahun 2004 

tanggal 8 Januari 2004 Bab VII huruf N poin 5 di antaranya untuk pengadaan BBM 

sebagaimana tercantum pada Kode Rekening Sekretariat Daerah. 

Masing-masing Dinas/Satuan Kerja BBM setiap bulan 150 liter sampai dengan 1600 liter 

untuk kegiatan dalam daerah dengan cara mengajukan permohan setiap 3 (tiga) hari 

sekali pada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten

Banyuwang, untuk kegiatan dinas keluar daerah mengajukan permohonan BBM secara 

khusus kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

Hal tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar 

Rp882.804.160,00 (Rp547.590.160,00 + Rp335.214.000,00). 

Kondisi tersebut disebabkan oleh lima Dinas/Unit Kerja dalam memakai BBM 

kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan. 

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bagian Umum menjelaskan bahwa hal itu terjadi 

karena adanya kegiatan-kegiatan yang tidak tertampung dalam perencanaan. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar menegur Kepala Satuan 

Kerja yang terkait dengan pemborosan pemakaian bahan bakar minyak premium dan solar. 

j. Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan Sebesar Rp162.634.000,00 Tidak Sesuai 

Ketentuan 

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Anggaran 2004, Pemerintah Daerah mengganggarkan Belanja Bantuan Lain-lain 

dengan nomor rekening 2.01.0103.4.07.9.1.2 sebesar Rp853.000.000,00 sampai akhir tahun 

anggaran direalisasikan sebesar Rp835.328.000,00 atau 97,92%. 

Dari pemeriksaan terhadap SPM dan bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan 

diketahui bahwa realisasi sebesar Rp835.328.000,00 tersebut terdapat pengeluaran bantuan 

keuangan yang seharusnya diperuntukkan sebagai bantuan kepada Organisasi Profesi dan 

Yayasan Sosial tetapi diberikan kepada Institusi Pemerintahan di luar Pemerintah daerah 

yakni sebesar Rp162.634.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

No Jenis Bantuan Nilai (Rp) 

1 Pembangunan perumahan Den Pom 100.000.000,00 

2 Pengadaan 4 unit AC untuk Polres 45.000.000,00 

3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kodim 0285 17.634.000,00 

Total 162.634.000,00

Bantuan tersebut tidak tepat sasaran karena Institusi-institusi tersebut telah memiliki 

anggaran sendiri dalam APBN. Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dhi. Bagian Umum 

Sekretariat Daerah merealisasikan bantuan atas dasar kebijakan dari Bupati berdasarkan 

pengajuan dari institusi yang bersangkutan. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 

2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD pada Pasal 55 

ayat (2) menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran 

atas Belanja Daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan. 

Pengeluaran belanja keuangan yang tidak tepat sasaran tersebut mengakibatkan 

pemborosan keuangan daerah sebesar Rp162.634.000,00. 

Hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Bupati dalam memberikan bantuan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan 

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah menjelaskan dapat memahami temuan 

BPK dan dikemudian hari diharapkan tidak ada lagi keadaan yang dapat mengganggu kinerja 

Instansi-instansi di Kabupaten Banyuwangi sehingga keuangan daerah dapat benar-benar 

dilaksanakan sesuai ketentuan. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar menghentikan pemberian 

bantuan keuangan kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan

k. Proyek Pembangunan Tiga Unit Gedung Sekolah Senilai Rp1.600.000.000,00 Tidak 

Melalui Pelelangan 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banyuwangi dhi. Dinas Pendidikan Nasional, dalam APBD Tahun Anggaran 2004 di 

Rekening No. 211.1101.3.06.01.01 telah menganggarkan biaya untuk membangun tiga unit 

gedung baru senilai Rp1.600.000.000,00 dengan realisasi 100%. Tiga unit gedung baru 

tersebut adalah SMUN Srono Kecamatan Srono senilai Rp700.000.000,00, SMUN 

Singojuroh senilai Rp300.000.000,00 dan gedung tempat kerja Sekolah TK/SD Model senilai 

Rp 600.000.000,00. 

Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Banyuwangi secara Swakelola dengan menunjuk Kepala Sekolah sebagai Ketua Komite dan 

Penanggungjawab pekerjaan. Adapun susunan Komite terdiri dari: 

- Ketua, 

- Wakil Ketua, 

- Sekretaris, 

- Wakil Sekretaris, 

- Bendahara, 

- Wakil Bendahara, 

- Tehnisi Pembanguan, 

- Anggota. 

Pekerjaan tersebut telah selesai seluruhnya dan telah diserahterimakan serta dibayar 

lunas dengan SPMU terakhir No. 425/1988/429.102/2004 tanggal 27 Oktober 2004. 

Pemeriksaan terhadap Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), buku harian, 

bukti-bukti pengadaan bahan bangunan dan tenaga ahli diketahui bahwa pekerjaan dan 

pengadaan bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan gedung sekolah senilai 

Rp1.600.000.000,00 tersebut diadakan tanpa melalui pelelangan. 

Kondisi demikian tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan APBD untuk semua 

Instansi dan lembaga yang mengelola APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2004 

No.050/001/429.023/2004 tanggal 8 Januari 2004.halaman 90 Poin 2.a. Dalam pelaksanaan 

swakelola perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut :

Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan /suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan oleh 

panitia yang ditetapkan oleh Bupati dan menggunakan metode pengadaan sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan di dalam Keputusan Presiden ini, yaitu lelang/seleksi umum, 

lelang seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung atau penunjukan langsung. 

Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 Bab I Ketentuan 

Umum Pasal 1 ayat (9) 

Pejabat pengadaan adalah personil yang di angkat oleh pengguna barang/jasa untuk 

melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai lebih besar dari Rp50.000.000,00 

harus dengan pelelangan . 

Hal tersebut mengakibatkan tidak diperolehnya harga-harga pembelian barang 

maupun jasa yang kompetitif. 

Proses pengadaan barang maupun pelaksanaan pekerjaan yang tidak melalui 

pelelangan tersebut disebabkan Pemimpin Kegiatan, Ketua dan Anggota komite kurang 

memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas P&K menerangkan bahwa pengadaan 

bahan, jasa lainnya yang berkaitan dengan pembangunan gedung TK/SD Model, SMA Negeri 

Srono dan SMA Singojuroh dilakukan secara bertahap. Dan untuk tahun berikutnya hal 

pengadaan barang / jasa lainnya akan mengacu pada Kepres dan Perda. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar memerintahkan Kepala Dinas 

Pendidikan untuk menegur Pemimpin Kegiatan yang dalam pelaksanaan pembangunan 

gedung tidak sesuai dengan ketentuan. 

l. Pelaksanaan Penyertaan Modal Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 

Tidak Didukung dengan Peraturan Daerah 

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, 

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2003 melakukan kerja sama 

dengan PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard untuk membangun Galangan Kapal dengan 

Nomor : 188/3/429.012/2003 

Perjanjian tanggal 3 Februari 2003. Dalam perjanjian 

Nomor : 01/DIR/DTPS/II/2003 

tersebut, pihak Pemda menyertakan modal sebesar Rp15.300.000.000,00 dan pihak PT.

Dumas Tanjung Perak Shipyard sebesar Rp14.700.000.000,00, sehingga total modal sebesar 

Rp30.000.000.000,00. 

Pada Tahun 2004, terdapat addendum perjanjian kerja sama diantara kedua pihak, 

yaitu Addendum Perjanjian Nomor : 188/3/429.012/2003 tanggal 18 Maret 2004. 

Nomor : 01/DIR/DTPS/II/2003 

Dalam addendum perjanjian tersebut disepakati tentang penetapan nama perusahaan yaitu PT. 

Putra Banyuwangi Sejati. Disamping itu juga disepakati penambahan modal menjadi 

Rp50.000.000.000,00. Modal tersebut terdiri dari penyertaan modal Pemda sebesar 

Rp25.500.000.000,00 dan PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard sebesar Rp24.500.000.000,00. 

Sehingga pemda menambah penyertaan modal sebesar Rp10.200.000.000,00 dan pihak PT. 

Dumas Tanjung Perak Shipyard menambah sebesar Rp9.800.000.000,00. 

Hasil pemeriksaan atas kerjasama tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut : 

1) Dari mulai beroperasinya sampai saat pemeriksaan tanggal 13 Mei 2005, perusahaan 

tersebut belum memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

2) Dalam Surat Perjanjian tersebut tidak diatur tentang hak dan kewajiban yang terkait 

dengan pembagian keuntungan atau Laba sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

tidak memiliki jaminan atas pengendalian dan pengamanan asset. 

3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan tersebut belum didukung dengan 

peraturan daerah, sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 

2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. dan investasi 

pemda diatur dengan peraturan daerah. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 

2000 tanggal 10 Nopember 2000, tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 

daerah, pada pasal 19, ayat (4), antara lain menyebutkan bahwa sumber-sumber pembiayaan 

lain dan investasi Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. 

Atas kondisi tersebut mengakibatkan pengamanan aset yang disertakan, berupa 

modal, sangat lemah dan membuka peluang terjadinya penyimpangan kepemilikan dan 

penggunaan aset-aset bersangkutan yang dapat merugikan daerah. 

Hal tersebut disebabkan Kebijakan Bupati yang tidak memperhatikan peraturan 

pemerintah dengan tidak segera menyusun peraturan daerah yang mendasari/mendukung 

penyertaan modal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian menjelaskan bahwa 

telah menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut tetapi belum 

ada pembahasan rancangan tersebut. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar : 

1) Segera menyusun Perda dan mengajukannya kepada DPRD untuk mendapat persetujuan; 

2) Meminta bagi hasil untuk laba yang diperoleh perusahaan dan menyetorkan ke Kas 

Daerah . 

3) Surat perjanjian ditinjau kembali dengan mengatur hak dan kewajiban yang terkait 

dengan pembagian keuntungan atau laba. 

m. Biaya Perjalanan Dinas Tetap dan Subsidi Telepon bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Sebesar Rp1.481.074.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Tahun Anggaran 

2004 menganggarkan Biaya Perjalan Dinas Tetap dengan Kode Rekening Nomor 

2.01.0101.1.03.01.03.2 sebesar Rp1.073.825.700,00 realisasi Rp1.065.074.000,00 atau 

99,18% dan Biaya Subsidi Telepon dengan Kode Rekening Nomor 2.01.0101.2.02.02.02.2 

sebesar Rp417.000.000,00 realisasi sebesar Rp416.000.000,00 atau 99,76%. 

Dari pemeriksaan terhadap dokumen Surat pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti 

pendukungnya pada Sekretariat DPRD diketahui bahwa, pengeluaran tersebut di atas 

diberikan tunai secara rutin setiap bulan untuk menambah penghasilan kepada seluruh 

Anggota dan Pimpinan DPRD termasuk Sekretariat DPRD senilai Rp1.481.074.000,00 yaitu : 

A. Biaya Perjalanan Dinas Tetap 

No Bulan Nilai (Rp) 

1 Pebruari 178.970.950,00 

2 Maret 89.485.475,00 

3 April 89.485.475,00 

4 Mei 89.485.475,00 

5 Juni 89.485.475,00 

6 Juli 89.485.475,00 

7 Agustus 89.485.475,00 

8 Oktober 174.595.100,00

9 Nopember 87.297.550,00 

10 Desember 87.297.550,00 

SubTotal 1.065.074.000,00 

B. Subsidi Telepon 

No Bulan Nilai (Rp) 

1 Januari 34.750.000,00 

2 Pebruari 34.750.000,00 

3 Maret 34.750.000,00 

4 April 34.750.000,00 

5 Mei 34.750.000,00 

6 Juni 34.750.000,00 

7 Juli 34.750.000,00 

8 Agustus 34.750.000,00 

10 Oktober 69.000.000,00 

11 Nopember 34.500.000,00 

12 Desember 34.500.000,00 

SubTotal 416.000.000,00 

Total 1.481.074.000,00 

Pemberian biaya subsidi telepon tersebut didasarkan atas kebijakan Bupati 

Banyuwangi dalam rangka mendukung kegiatan Anggota dan Pimpinan DPRD. 

Kondisi demikian tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

161./321/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan 

dan Anggota DPRD yang menyebutkan bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD 

terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia 

Musyawarah, dan Tunjangan Alat kelengkapan DPRD yang berkenaan; 

Pengeluaran bagi Pimpinan dan Anggota Dewan tersebut mengakibatkan kerugian 

daerah sebesar Rp1.065.074.000,00 dan memboroskan keuangan daerah sebesar 

Rp416.000.000,00 

Hal tersebut terjadi karena : 

a. Kebijakan Bupati Banyuwangi yang dalam pelaksanaan APBD tidak memperhatikan 

ketentuan yang berlaku;

. Kesengajaan Panitia Anggaran yang dalam menyusun anggaran tidak mempedomani 

ketentuan yang berlaku. 

Atas permasalahan tersebut, Sekretaris DPRD menjelaskan bahwa biaya subsidi 

telepon direalisasikan karena telah didasari oleh SK Bupati. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar : 

1) Dalam mengambil Kebijakan dalam pelaksanaan APBD senantiasa memperhatian 

ketentuan yang berlaku. 

2) Menegur dan meminta untuk tidak mengulangi lagi kepada Panitia dan Tim Anggaran 

yang dalam penyusunan anggaran tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

3) Memerintahkan Sekretaris Dewan untuk menarik pengeluaran yang tidak sesuai 

ketentuan sebesar Rp1.065.074.000,00 yang telah diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD dan menyetorkannya ke Kas Daerah. 

n. Pemberian Tunjangan/Fasilitas Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Sebesar Rp208.450.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan 

N 

o 

1. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Banyuwangi diberikan beberapa tambahan penghasilan berupa 

tunjangan/subsidi yang diterimakan tunai setiap bulan. 

Dari pemeriksaan terhadap dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan bukti 

pendukungnya pada Sekretariat DPRD diketahui bahwa beberapa tambahan penghasilan 

berupa tunjangan/fasilitas direalisasikan bulan September sampai dengan Desember Tahun 

2004 sebesar Rp208.450.000,00. dengan rincian sebagai berikut: 

Uraian Pengeluaran 

(Kode Rekening) 

Biaya Pemeliharaan Kesehatan 

dan Pengobatan untuk Pimpinan 

dan Anggota DPRD Kab. 


(2.01.0101.1.01.04.05.2) 

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Keterangan 

540.000.000,00 135.000.000,00 45 orang x3 bl 

xRp1.000.000,00

2. Biaya Subsidi Membahas APBD 

dibebankan pada belanja 

penunjang kegiatan DPRD Kab. 


(2.01.0101.1.01.05.05.2) 

3. Biaya Subsidi Membahas Raperda 

dibebankan pada belanja 

penunjang kegiatan DPRD Kab. 


(2.01.0101.10.1.06.01.2) 

4. Biaya Subsidi Ketua Komisi 

DPRD Kab. Banyuwangi 

(2.01.0101.1.01.06.01.2) 

118.800.000,00 29.700.000,00 45 orang x 3 bl 

xRp220.000,00 

135.000.000,00 33.750.000,00 45 orang x 3 bl 

xRp250.000,00 

40.000.000,00 10.000.000,00 5 orang x 1 

Tribulan 

xRp2.000.000,00 

T o t a l 833.800.000,00 208.450.000,00 

Pengeluaran serupa di atas dilakukan sejak Tahun 2003 sampai dengan Agustus 2004 dan 

telah diungkap oleh Tim BPK sebelumnya sebesar Rp 1.977.340.000,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 

No 

Uraian Pengeluaran 

(Kode Rekening) 

1. Biaya Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan untuk 

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Banyuwangi 

2. Biaya Subsidi Membahas APBD dibebankan pada belanja 

penunjang kegiatan DPRD Kab. Banyuwangi 

3. Biaya Subsidi Membahas Raperda dibebankan pada 

belanja penunjang kegiatan DPRD Kab. Banyuwangi 

Realisasi (Rp) 

855.000.000,00 

207.090.000,00 

236.250.000,00 

4. Biaya Subsidi Komisi DPRD Kab. Banyuwangi 70.000.000,00 

5. Biaya Subsidi Fraksi 40.000.000,00 

6. Biaya perjalanan dinas ke luar kota 569.000.000,00 

T o t a l 1.977.340.000,00

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : 

a. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161./321/SJ tanggal 29 Desember 2003 tentang 

Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang menyebutkan bahwa : 

- Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, 

Tunjangan Jabatan, Tunjangan Panitia Musyawarah, dan Tunjangan Alat kelengkapan 

DPRD yang berkenaan; 

- Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan kesejahteraan 

berupa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang berupa pembayaran premi asuransi 

kesehatan; 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tanggal 28 Agustus 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler, Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada pasal 26 yang menyatakan bahwa 

penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran beban belanja DPRD untuk tujuan 

lain diluar ketentuan yang ditetapkan, dinyatakan melanggar hukum. 

Permasalahan 

Rp208.450.000,00. 

tersebut mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar 

Hal ini disebabkan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Banyuwangi masih mengajukan pengeluaran untuk Pimpinan dan Anggota Dewan yang 

tidak sesuai ketentuan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekretaris DPRD dapat memahami temuan tersebut 

dan menjelaskan bahwa Sekretaris telah membuat Daftar Rekapitulasi Tanggung Jawab yang 

harus dikembalikan sampai dengan bulan Desember 2004 serta menindaklanjuti dengan akan 

menyetor kembali ke Kas Daerah. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar menegur Sekretaris dewan 

yang mengajukan pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan dan menarik kembali pengeluaran 

yang tidak sesuai ketentuan yang telah dibayarkan kepada pimpinan dan anggota dewan 

senilai Rp208.450.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

o. Penganggaran dan Realisasi Bagian Hasil Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Banyuwangi Tidak Sesuai Ketentuan 

Hasil pemeriksaan atas Konsep Laporan Perhitungan Kabupaten Banyuwangi Tahun 

Anggaran 2004 dan Surat Tanda Setoran (STS) diketahui terdapat realisasi Setoran Bagian 

Laba Perusahaan Milik Daerah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Banyuwangi sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi tersebut sesuai dengan target yang 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Anggaran 2004. 

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 29 Januari 1988, penggunaan laba 

bersih, diantaranya sebesar 30% untuk dana pembangunan daerah dan 25% untuk APBD. 

Sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Banyuwangi disebutkan bahwa 

perusahaan dalam Tahun 2004 memperoleh Laba Bersih sebesar Rp1.128.214.941,65. 

Dengan perolehan Laba Bersih tersebut jika diperhitungkan dengan ketentuan dalam Perda, 

maka hak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah sebesar Rp620.518.217,91, 

yang terdiri dari dana pembangunan daerah (30% dari laba bersih) sebesar Rp338.464.482,50 

dan dana APBD (25% dari laba bersih) sebesar Rp282.053.735,41. Namun demikian dalam 

kenyataannya sesuai dengan kebijakan Bupati, realisasi setoran laba PDAM ditarget dalam 

APBD tanpa memperhatikan Laba/Rugi perushaan. 

Dengan kondisi tersebut maka PDAM Kabupaten Banyuwangi masih mempunyai 

kewajiban kepada Pemerintah Daerah sebesar : Rp620.518.217,91 – Rp300.000.000,00 = 

Rp320.518.217,91. Namun karena target pendapatan dalam APBD telah tercapai maka 

PDAM tidak lagi diharuskan menyetor kekurangan tersebut kepada pemerintah daerah. 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 

29 Januari 1988, Bab XI Penetapan dan penggunaan laba, pasal 54 ayat (2), pada: 

- poin a., untuk dana pembangunan daerah 30%, 

- poin b., untuk APBD 25%. 

Kekurangan setor tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Banyuwangi kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan daerah sebesar 

Rp320.518.217,91 dari laba bersih PDAM yang tidak dapat direalisasikan.

Hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Bagian Perekonomian sebagai koordinator 

penyertaan modal daerah dan pihak PDAM Kabupaten Banyuwangi dalam merealisasikan 

Bagian Hasil Perusahaan Milik Daerah tidak memperhatikan Perda bersangkutan. 

Atas permasalahan diatas, Kepala Bagian Perekonomian dapat memahami temuan 

tersebut dan untuk selanjutnya akan lebih memantau perkembangan Laporan PDAM berkait 

dengan pencapaian laba bersih, sehingga Pemerintah Daerah tidak lagi kehilangan 

pendapatan. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar 

1) Menegur Kepala Bagian Perekonomian supaya lebih intensif dalam memantau 

perkembangan keuangan PDAM dan melaporkannya kepada Bupati 

2) Dalam mengambil kebijakan dalam masalah setoran laba PDAM mematuhi ketantuan 

sesuai dengan Peraturan daerah. 

p. Proyek Pembangunan Bandar Udara Kabupaten Banyuwangi Tidak Didukung Dengan 

Pendanaan Yang Jelas 

Dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana daerah serta untuk meningkatkan 

perekonomian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bermaksud untuk membangun bandar 

udara (bandara). Pelaksanaan pembangunan bandar udara tersebut telah dimulai sejak Tahun 

1996 dengan melakukan tahap-tahap awal berupa identifikasi dan pembebasan tanah, survey 

pemilihan lokasi dan studi kelayakan, dan penyusunan Rencana Induk Bandar Udara. 

Penetapan lokasi pembangunan bandara telah disetujui oleh Menteri Perhubungan 

yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor KM 49 Tahun 2003 tanggal 30 Oktober 

2003. Untuk selanjutnya adalah permohonan persetujuan kepada Menteri Perhubungan 

mengenai Rencana Induk Bandar Udara Kabupaten Banyuwangi yang telah disusun oleh 

BAPPEDA dan PT. WIRATMAN & Assosiates. 

Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan tersebut, pada Tahun 2004 telah 

dianggarkan dana sebesar Rp15.152.500.000,00 untuk kegiatan pengadaan tanah. Dari 

anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp15.100.308.000,00 atau 98,65%. 

Hasil pemeriksaan atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Bandara menunjukkan 

bahwa sejak dilaksanakan Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2004, dana pembangunan

andara telah dikeluarkan sebesar Rp26.850.000.000,00. Dari pengeluaran tersebut sebesar 

Rp15.100.308.000,00 digunakan untuk pembebasan tanah seluas 30 HA yang dibebankan 

pada APBD Tahun Anggaran 2004. Adapun jumlah tanah yang telah dibebaskan sampai 

dengan Tahun 2004 seluas 71 HA dari 127 HA yang dibutuhkan (atau 55,90%). 

Menurut Rencana Induk Bandar Udara Banyuwangi, pada Tahun 2004 – 2006 akan 

dilaksanakan dua tahap pembangunan, yaitu tahap pembangunan fasilitas sisi udara, dan 

tahap pembangunan fasilitas sisi darat dan pengadaan peralatan. Tahap pembangunan fasilitas 

sisi udara direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2004 – 2005 dengan membutuhkan dana 

sebesar Rp18.700.000.000,00, sedangkan tahap pembangunan fasilitas sisi darat dan 

pengadaan peralatan direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2005 – 2006 dengan dana 

sebesar Rp14.800.000.000,00. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan pada tanggal 3 Mei 2005 diketahui 

bahwa pelaksanaan pembangunan bandara masih pada tahapan pembebasan tanah yang 

belum selesai. Sehingga pelaksanaan tahap-tahap dalam rencana induk tersebut (terutama 

tahap Pembangunan Sisi Udara) belum dapat dilaksanakan. Tersendatnya pelaksanaan 

rencana induk pembangunan bandar udara tersebut juga terkait dengan dana APBD yang 

terbatas. 

Dalam rangka menunjang pendanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Bandar 

Udara, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengajukan permohonan anggaran kepada 

Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan melalui Surat No. 050/310/429.202/2003 

tanggal 28 Mei 2003 agar dapat dibiayai melalui APBD dan Surat No. 

050/310/429.302/2003 tanggal 27 April 2004 yang ditujukan kepada Wakil Presiden. Namun 

demikian sampai dengan saat pemeriksaan, permintaan anggaran tersebut belum dipenuhi. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan : 

1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang 

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta 

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 

usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, Pasal 64 menyebutkan 

bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran Belanja Daerah, antara lain dengan syarat 

terarah serta terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi perangkat daerah;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 pada asas umum pengelolaan, Pasal 4 

yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif; 

3) Final Report Rencana Induk Bandar Udara di Kabupaten Banyuwangi, poin 6.5. 

Tahapan (phase) Pembangunan Bandar Udara, pada poin 6.5.1. Phase satu antara lain 

menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan fasilitas sisi udara pada Tahun 2004- 

2005 dan pembangunan fasilitas sisi darat dan pengadaan peralatan pada Tahun 2005- 

2006. 

Pembangunan Bandar Udara yang tidak didukung pendanaan yang jelas 

mengakibatkan target waktu yang telah ditetapkan dalam Final Report Rencana Induk 

Bandar Udara tidak tercapai dan tidak ada kepastian waktu penyelesaian proyek, serta 

dengan tersendat-sendatnya proyek tersebut akan menambah beban anggaran. 

Hal tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kurang intensif dalam 

melakukan penggalangan dana. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan menjelaskan bahwa akan 

segera berkoordinasi dengan satuan kerja lain untuk mengusahakan pendanaan proyek 

pembangunan Bandar Udara Kabupaten Banyuwangi. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Banyuwangi agar memerintahkan Kepala 

Bagian Pemerintahan, Kepala Bappeda dan pihak-pihak terkait dengan pembangunan 

Lapangan terbang untuk lebih intensif dalam penggalangan dana dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan Bandara udara.

D. Laporan Keuangan setelah Diperiksa BPK-RI 

1. Neraca 


NERACA 


( SETELAH KOREKSI ) 


AKTIVA 

AKTIVA LANCAR 

Kas 24.888.891.927,97 




Piutang Pajak 1.151.542.429,50 
















AKTIVA TETAP 

Tanah 670.326.311.071,00 


Bangunan Air 293.143.286.761,00 


Gedung 840.744.754.742,00 


Kendaraan 38.039.148.633,00 







DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 1.145.607.000,00 












TOTAL AKTIVA 2.214.812.710.885,12 

HUTANG 




Hutang Lain - lain 0,00 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga 309.940.483,00 





Jumlah Hutang Jangka Panjang 1.075.311.123,41 

EKUITAS 






2. Laporan Realisasi APBD 






I PENDAPATAN 


1.1.1 Pajak Daerah 13.184.890.604,00 13.182.514.988,68 



1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 

Yang Sah 3.431.283.696,00 3.767.125.521,51 












1.3.1.02 Dana Darurat 0,00 

1.3.1.03 Bantuan Hibah 2.636.197.181,00 2.688.651.145,00 

1.3.1.04 Lain-lain Pendapatan 0,00 

Jumlah Pendapatan 496.312.490.577,00 494.759.717.520,97

II BELANJA 












2.1.3 Belanja Modal 2.497.650.000,00 2.323.319.900,00 












2.2.3 Belanja Modal 54.692.408.965,00 51.721.477.436,00 

2.3 

BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN 

KEUANGAN 19.303.739.314,00 18.373.189.534,00 



Surplus/Defisit (12.252.672.222,97) 13.171.914.839,41





3.1.3 Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi 

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang 

0,00 0,00 

3.1.4 Dipisahkan 0,00 0,00 


3.1.6 Penerimaan Piutang Pemda 

Penerimaan Penyetoran Penyertaan 

238.271.860,00 238.271.860,00 

3.1.7 Modal 879.262.500,00 555.312.500,00 




3.2.2 Penyertaan Modal 

Pembayaran Hutang Pokok Jatuh 

12.619.162.500,00 12.552.135.547,74 

3.2.3 Tempo 252.835.000,00 190.545.336,86 

3.2.4 Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan 0,00 25.220.977.677,78 



Jumlah Pembiayaan (12.252.672.222,97) (13.171.914.839,41)

3. Laporan Aliran Kas 











Jumlah 493.365.370.913,16 


Belanja Administrasi Umum 





Belanja Operasi dan Pemeliharaan 







Jumlah 427.837.346.345,56 






Jumlah 1.135.855.100,00 




Jumlah 66.596.932.883,74

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (65.461.077.783,74) 





Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan 

Penerimaan Piutang Pajak Tahun Lalu 




Jumlah 3.746.441.360,00 




Penyertaan Modal 

Pembayaran Hutang Pajak Tahun Lalu 


Jumlah 1.697.985.336,86 



Saldo Awal Kas 22.552.742.362,97 

Saldo Akhir Kas 25.220.977.677,78




KERTAS KERJA PEMERIKSAAN 

URAIAN JML DLM RUPIAH KOREKSI 

LAK 

TAMBAH KURANG AUDITED 



Pendapatan Asli Daerah 35.143.291.541,16 35.143.291.541,16 

Pendapatan Dari Dana Perimbangan 429.437.012.227,00 429.437.012.227,00 

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 28.785.067.145,00 28.785.067.145,00 

Jumlah 493.365.370.913,16 493.365.370.913,16 


Belanja Administrasi Umum 351.922.140.705,94 351.922.140.705,94 

Belanja Pegawai / Personalia 309.389.888.881,00 309.389.888.881,00 

Belanja Barang dan Jasa 30.594.875.095,94 30.594.875.095,94 

Belanja Perjalanan Dinas 3.133.421.300,00 3.133.421.300,00 

Belanja Pemeliharaan 8.803.955.429,00 8.803.955.429,00 

Belanja Operasi dan Pemeliharaan 56.513.414.548,62 56.513.414.548,62 





Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 18.373.189.534,00 18.373.189.534,00 

Belanja Tidak Tersangka 1.028.601.557,00 1.028.601.557,00 

Jumlah 427.837.346.345,56 427.837.346.345,56 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 65.528.024.567,60 65.528.024.567,60



Penjualan Investasi Jangka Panjang 0,00 

Penjualan Aktiva Tetap 1.135.855.100,00 1.135.855.100,00 

Jumlah 1.135.855.100,00 1.135.855.100,00 


Belanja Modal / Pembangunan 54.044.797.336,00 54.044.797.336,00 

Pembelian Investasi Jangka Panjang 12.552.135.547,74 12.552.135.547,74 

Jumlah 66.596.932.883,74 66.596.932.883,74 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (65.461.077.783,74) (65.461.077.783,74) 



Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 

Transfer dari Dana Cadangan 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 



Penerimaan Keuangan Pihak Ketiga 352.857.000,00 352.857.000,00 

Penerimaan Piutang Pemda 238.271.860,00 238.271.860,00 

Penerimaan Penyetoran Penyertaan Modal 555.312.500,00 555.312.500,00 

Jumlah 3.746.441.360,00 3.746.441.360,00 


Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 190.545.336,86 190.545.336,86 

Transfer ke Dana Cadangan 1.145.607.000,00 1.145.607.000,00 



Pembayaran Uang Pihak Ketiga 361.833.000,00 361.833.000,00 

Jumlah 1.697.985.336,86 1.697.985.336,86 

Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan 2.048.456.023,14 2.048.456.023,14 

Kenaikan Kas Bersih Selama Periode 2.115.402.807,00 2.115.402.807,00 

Saldo Awal Kas 22.552.742.362,97 22.552.742.362,97 

Saldo Akhir Kas 24.668.145.169,97 24.668.145.169,97





KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI KOREKSI 

REALISASI 


I PENDAPATAN 

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.582.522.006,00 36.279.146.641,16 36.279.146.641,1 

1.1.1 Pajak Daerah 13.184.890.604,00 13.182.514.988,68 13.182.514.988,6 

1.1.2 Retribusi Daerah 17.769.786.206,00 16.999.091.558,62 16.999.091.558,6 

1.1.3 Bagian Laba Usaha Daerah 4.196.561.500,00 2.330.414.572,35 2.330.414.572,3 

1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 3.431.283.696,00 3.767.125.521,51 3.767.125.521,5 

1.2 DANA PERIMBANGAN 429.217.355.390,00 429.437.012.227,00 429.437.012.227,0 

1.2.1 Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak 29.983.567.190,00 33.709.365.242,00 33.709.365.242,0 

1.2.1.01 Bagi Hasil Pajak 28.871.552.400,00 32.384.471.325,00 32.384.471.325,0 

1.2.1.02 Bagi Hasil Bukan Pajak 1.112.014.790,00 1.324.893.917,00 1.324.893.917,0 

1.2.2 Dana Alokasi Umum 372.023.000.000,00 372.023.000.000,00 372.023.000.000,0 

1.2.2.01 Dana Alokasi Umum 372.023.000.000,00 372.023.000.000,00 372.023.000.000,0 

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 6.100.000.000,00 0,00 0,0 

1.2.4 Dana Perimbangan Dari Propinsi 21.110.788.200,00 23.704.646.985,00 23.704.646.985,0 

1.2.4.01 Dana Perimbangan Dari Propinsi 21.110.788.200,00 23.704.646.985,00 23.704.646.985,0 

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 28.512.613.181,00 28.785.067.145,00 28.785.067.145,0 

1.3.1.01 Dana Kontigensi 25.876.416.000,00 26.096.416.000,00 26.096.416.000,0 


1.3.1.03 Bantuan Hibah 2.636.197.181,00 2.688.651.145,00 2.688.651.145,0 


Jumlah Pendapatan 496.312.490.577,00 494.501.226.013,16 494.501.226.013,1

II BELANJA 

2.1 APARATUR DAERAH 78.619.383.213,00 74.680.293.226,15 74.680.293.226,1 

2.1.1 Belanja Administrasi Umum 56.449.304.097,00 53.115.765.118,94 53.115.765.118,9 

2.1.1.1 Belanja Pegawai 36.648.148.472,00 33.989.383.096,00 33.989.383.096,0 

2.1.1.2 Belanja Barang Dan Jasa 12.655.511.625,00 11.994.948.637,94 11.994.948.637,9 

2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 980.014.000,00 979.740.000,00 979.740.000,0 

2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan 6.165.630.000,00 6.151.693.385,00 6.151.693.385,0 

2.1.2 Belanja Operasi Dan Pemeliharaan 19.672.429.116,00 19.241.208.207,21 19.241.208.207,2 




2.1.2.4 Belanja Pemeliharaan 28.160.000,00 28.160.000,00 28.160.000,0 

2.1.3 Belanja Modal 2.497.650.000,00 2.323.319.900,00 2.323.319.900,0 

2.2 PELAYANAN PUBLIK 429.945.779.586,97 407.201.850.455,41 387.800.059.364,4 


2.2.1.1 Belanja Pegawai 291.934.767.075,97 275.400.505.785,00 24.500.000,00 275.376.005.785,0 

2.500.000,00 

22.000.000,00 


2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas 2.183.108.700,00 2.153.681.300,00 269.841.000,00 1.883.840.300,0 

267.116.000,00 

2.725.000,00 






2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan 11.321.080.800,00 10.067.840.916,00 10.067.840.916,0

2.2.3 Belanja Modal 54.692.408.965,00 51.721.477.436,00 51.721.477.436,0 

2.3 BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN 19.303.739.314,00 18.373.189.534,00 18.373.189.534,0 

2.4 BELANJA TIDAK TERSANGKA 1.164.619.000,00 1.028.601.557,00 1.028.601.557,0 

Jumlah Belanja 508.565.162.799,97 481.882.143.681,56 481.882.143.681,5 

Surplus/Defisit (12.252.672.222,97) 12.619.082.331,60 12.619.082.331,6 



3.1.1 Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu 22.552.742.362,97 22.552.742.362,97 22.552.742.362,9 

3.1.2 Transfer Dari Dana Cadangan 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 2.600.000.000,0 

3.1.3 Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi 0,00 0,00 0,0 

3.1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,0 

3.1.5 Penerimaan Keuangan Pihak Ketiga 30.000.000,00 352.857.000,00 352.857.000,0 

3.1.6 Penerimaan Piutang Pemda 238.271.860,00 238.271.860,00 238.271.860,0 

3.1.7 Penerimaan Penyetoran Penyertaan Modal 879.262.500,00 555.312.500,00 555.312.500,0 

Total Penerimaan Daerah 26.300.276.722,97 26.299.183.722,97 26.299.183.722,9 


3.2.1 Transfer Ke Dana Cadangan 1.145.607.000,00 1.145.607.000,00 1.145.607.000,0 

3.2.2 Penyertaan Modal 12.619.162.500,00 12.552.135.547,74 12.552.135.547,7 

3.2.3 Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo 252.835.000,00 190.545.336,86 190.545.336,8 

3.2.4 Sisa Lebih Anggaran Tahun Pelaporan 0,00 24.668.145.169,97 294.341.000,00 24.962.486.169,9 

3.2.5 Pembayaran Uang Pihak Ketiga 30.000.000,00 361.833.000,00 361.833.000,0 

Total Pengeluaran Daerah 14.047.604.500,00 38.918.266.054,57 39.212.607.054,5 

Jumlah Pembiayaan 12.252.672.222,97 (12.619.082.331,60) (12.913.423.331,6 

Surplus Keseluruhan (24.505.344.445,94) 25.238.164.663,20 294.341.000,00 294.341.000,00 25.532.505.663,2


NERACA 



URAIAN NERACA 

AUDITED 

AKTIVA 

AKTIVA LANCAR 

Kas 24.700.298.783,78 




Piutang Pajak 1.151.542.429,50 







Jumlah Aktiva Lancar 31.062.563.557,94









AKTIVA TETAP 

Tanah 670.326.311.071,00 


Bangunan Air 293.143.286.761,00 


Gedung 840.744.754.742,00 


Kendaraan 38.039.148.633,00 







DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 1.145.607.000,00 












TOTAL AKTIVA 2.214.518.369.885,12 

HUTANG 




Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 

Hutang Lain-lain 309.940.483,00 





Jumlah Hutang Jangka Panjang 1.075.311.123,41

EKUITAS 










URAIAN JML DLM RUPIAH KOREKSI 

LAK 




Pendapatan Asli Daerah 35.143.291.541,16 258.491.507,81 35.401.783.048,97 

Pendapatan Dari Dana Perimbangan 429.437.012.227,00 429.437.012.227,00 

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah 28.785.067.145,00 28.785.067.145,00 

Jumlah 493.365.370.913,16 493.623.862.420,97 


Belanja Administrasi Umum 351.922.140.705,94 351.627.799.705,94 

Belanja Pegawai / Personalia 309.389.888.881,00 24.500.000,00 309.365.388.881,00 


Belanja Perjalanan Dinas 3.133.421.300,00 269.841.000,00 2.863.580.300,00 


Belanja Operasi dan Pemeliharaan 56.513.414.548,62 56.513.414.548,62 





Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 18.373.189.534,00 18.373.189.534,00 

Belanja Tidak Tersangka 1.028.601.557,00 1.028.601.557,00 

Jumlah 427.837.346.345,56 427.543.005.345,56 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 65.528.024.567,60 66.080.857.075,41



Penjualan Investasi Jangka Panjang 0,00 

Penjualan Aktiva Tetap 1.135.855.100,00 1.135.855.100,00 

Jumlah 1.135.855.100,00 1.135.855.100,00 


Belanja Modal / Pembangunan 54.044.797.336,00 54.044.797.336,00 

Pembelian Investasi Jangka Panjang 12.552.135.547,74 12.552.135.547,74 

Jumlah 66.596.932.883,74 66.596.932.883,74 

Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (65.461.077.783,74) (65.461.077.783,74) 



Penerimaan Pinjaman dan Obligasi 0,00 

Transfer dari Dana Cadangan 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 



Penerimaan Keuangan Pihak Ketiga 352.857.000,00 352.857.000,00 

Penerimaan Piutang Pemda 238.271.860,00 238.271.860,00 

Penerimaan Penyetoran Penyertaan Modal 555.312.500,00 555.312.500,00 

Jumlah 3.746.441.360,00 3.746.441.360,00 


Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 190.545.336,86 190.545.336,86 

Transfer ke Dana Cadangan 1.145.607.000,00 1.145.607.000,00 



Pembayaran Uang Pihak Ketiga 361.833.000,00 361.833.000,00 

Jumlah 1.697.985.336,86 1.697.985.336,86 

Aliran Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan 2.048.456.023,14 2.048.456.023,14 

Kenaikan Kas Bersih Selama Periode 2.115.402.807,00 2.668.235.314,81 

Saldo Awal Kas 22.552.742.362,97 22.552.742.362,97 

Saldo Akhir Kas 24.668.145.169,97 25.220.977.677,78






REALISASI 


I PENDAPATAN 


1.1.1 Pajak Daerah 13.184.890.604,00 13.182.514.988,68 13.182.514.988,68 

1.1.2 Retribusi Daerah 17.769.786.206,00 16.999.091.558,62 1a 

258.491.507,81 17.257.583.066,43 















1.3.1.03 Bantuan Hibah 2.636.197.181,00 2.688.651.145,00 2.688.651.145,00 



II BELANJA 












2.1.3 Belanja Modal 2.497.650.000,00 2.323.319.900,00 2.323.319.900,00 




22a 2.500.000,00 

22b 22a 22.000.000,00 



22b 22a 267.116.000,00 

22b 22a 

2.725.000,00 







2.2.3 Belanja Modal 54.692.408.965,00 51.721.477.436,00 51.721.477.436,00 



















1b 

258.491.507,81 

22b 294.341.000,00 



Jumlah Pembiayaan 12.252.672.222,97 (12.619.082.331,60) (13.171.914.839,41) 

Surplus Keseluruhan (24.505.344.445,94) 25.238.164.663,20 26.343.829.678,82


NERACA 



URAIAN TAHUN INI KOREKSI 

NERACA 

DEBET KREDIT AUDITED 

AKTIVA 

AKTIVA LANCAR 

Kas 24.665.349.601,97 1a 223.542.326,00 24.888.891.927,97 

Kas di Pemegang Kas 2.795.568,00 329.290.181,81 332.085.749,81 

1a 34.949.181,81 

22a 294.341.000,00 

Surat Berharga 0,00 0,00 

Deposito Berjangka 0,00 0,00 

Piutang Pajak 68.597.591,50 2 1.082.944.838,00 1.151.542.429,50 

Piutang Retribusi 0,00 3 15.444.500,00 15.444.500,00 

Piutang Dana Perimbangan 2.734.957.837,66 4 20.903.890,00 2.755.861.727,66 

Piutang Fasos/Fasum 0,00 0,00 

Piutang Lain-Lain 771.324.271,00 316.246.450,00 15 436.000.000,00 651.570.721,00 

5 98.110.500,00 

14 23.373.450,00 

16 194.762.500,00 

Persediaan Bahan Habis Pakai 870.057.812,00 172.193.800,00 1.042.251.612,00 

6 42.000.000,00 

7 130.193.800,00 

Persediaan Lain-lain 0,00 8 

519.255.890,00 519.255.890,00 

Jumlah Aktiva Lancar 29.113.082.682,13 31.356.904.557,94


Investasi Dalam Saham 39.487.539.145,62 9.877.011.097,88 29.610.528.047,74 

16 223.950.000,00 

17 1.701.000.000,00 

18 7.952.061.097,88 

Investasi Dalam Obligasi 0,00 0,00 

Pernyertaan Modal pada Koperasi 0,00 18 4.180.050.000,00 4.180.050.000,00 

Penyertaan Modal pada PDAM 0,00 18 2.930.290.607,25 2.930.290.607,25 

Pernyertaan Modal pada PDAU Blambangan 0,00 18 841.720.490,63 841.720.490,63 

Investasi Dana Bergulir 0,00 6.414.789.500,00 6.414.789.500,00 

17 1.701.000.000,00 

19 330.000.000,00 

20 4.383.789.500,00 

Jumlah Investasi Jangka Panjang 39.487.539.145,62 43.977.378.645,62 

AKTIVA TETAP 

Tanah 668.853.393.071,00 1.472.918.000,00 670.326.311.071,00 

9 447.318.000,00 

11 1.025.600.000,00 

Jalan Jembatan 215.614.635.050,03 10 231.610.000,00 215.846.245.050,03 

Bangunan Air 293.143.286.761,00 293.143.286.761,00 

Instalasi & Jaringan 10.841.965.250,00 10.841.965.250,00 

Gedung 839.684.240.167,00 11 1.060.514.575,00 840.744.754.742,00 

Mesin dan Peralatan 11.098.761.690,00 7 130.193.800,00 10.968.567.890,00 

Kendaraan 37.851.748.633,00 11 187.400.000,00 38.039.148.633,00 

Meubelair dan Perlengkapan 27.877.055.440,53 27.877.055.440,53 

Buku Perpustakaan 4.089.198.249,00 4.089.198.249,00 

Aktiva Tetap Lain 2.018.088.022,00 2.018.088.022,00 

Hewan Ternak dan Tanaman 6.737.349.500,00 20 

4.383.789.500,00 2.353.560.000,00 

Peralatan Lain-lain 0,00 11 3.652.111.628,00 3.652.111.628,00 

Jumlah Aktiva Tetap 2.117.809.721.833,56 2.119.900.292.736,56

DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 1.145.607.000,00 1.145.607.000,00 


Piutang Angsuran 0,00 0,00 

Built, Transfer, Operate 8.748.972.200,00 8.748.972.200,00 

Bangunan Dalam Pengerjaan 3.749.110.345,00 3.749.110.345,00 

Kerjasama Operasi 0,00 0,00 

Aktiva Lainnya 5.985.447.925,00 14 51.002.525,00 5.934.445.400,00 

Jumlah Aktiva Lain-Lain 18.483.530.470,00 18.432.527.945,00 


Dana Bergulir 330.000.000,00 19 330.000.000,00 0,00 

Gabah Bergulir 0,00 0,00 

Jumlah Aktiva Bergulir 330.000.000,00 0,00 

TOTAL AKTIVA 2.206.369.481.131,31 2.214.812.710.885,12 

HUTANG 


Bagian Lancar Hutang Jk. Panjang 190.545.336,86 190.545.336,86 

Hutang Belanja 116.275.996,98 12 220.998.850,00 337.274.846,98 

Utang Perhitungan Pihak Ketiga 0,00 0,00 

Hutang Lain-lain 0,00 13 309.940.483,00 309.940.483,00 

Jumlah Hutang Jangka Pendek 306.821.333,84 837.760.666,84 


Hutang Dalam Negeri 827.904.484,37 21 

247.406.639,04 1.075.311.123,41 

Hutang Luar Negeri 0,00 0,00 

Jumlah Hutang Jangka Panjang 827.904.484,37 1.075.311.123,41

EKUITAS 

Ekuitas Dana Umum 2.203.257.480.040,10 1.271.162.547,04 8.936.046.328,81 2.210.922.363.821,87 

12 220.998.850,00 1b 

258.491.507,81 

13 309.940.483,00 2 1.082.944.838,00 

14 27.629.075,00 3 15.444.500,00 

15 436.000.000,00 4 20.903.890,00 

16 29.187.500,00 5 98.110.500,00 

21 247.406.639,04 6 42.000.000,00 

8 519.255.890,00 

9 447.318.000,00 

10 231.610.000,00 

11 5.925.626.203,00 

23b 294.341.000,00 

Ekuitas Dana Dicadangkan 1.145.607.000,00 1.145.607.000,00 

Ekuitas Dana Donasi 831.668.273,00 831.668.273,00 

Jumlah Ekuitas 2.205.234.755.313,10 2.212.899.639.094,87 

TOTAL HUTANG DAN EKUITAS 2.206.369.481.131,31 2.214.812.710.885,12






REALISASI 


I PENDAPATAN 


1.1.1 Pajak Daerah 13.184.890.604,00 13.182.514.988,68 13.182.514.988,68 

1.1.2 Retribusi Daerah 17.769.786.206,00 16.999.091.558,62 16.999.091.558,62 















1.3.1.03 Bantuan Hibah 2.636.197.181,00 2.688.651.145,00 2.688.651.145,00 



II BELANJA 












2.1.3 Belanja Modal 2.497.650.000,00 2.323.319.900,00 2.323.319.900,00 




2.500.000,00 

22.000.000,00 



267.116.000,00 

2.725.000,00 







2.2.3 Belanja Modal 54.692.408.965,00 51.721.477.436,00 51.721.477.436,00 






















Jumlah Pembiayaan 12.252.672.222,97 (12.619.082.331,60) (12.913.423.331,60) 

Surplus Keseluruhan (24.505.344.445,94) 25.238.164.663,20 294.341.000,00 294.341.000,00 25.532.505.663,20


NERACA 




NERACA 


AKTIVA 

AKTIVA LANCAR 

Kas 24.665.349.601,97 34.949.181,81 24.700.298.783,78 

Kas di Pemegang Kas 2.795.568,00 223.542.326,00 226.337.894,00 



Piutang Pajak 68.597.591,50 1.082.944.838,00 1.151.542.429,50 

Piutang Retribusi 0,00 15.444.500,00 15.444.500,00 

Piutang Dana Perimbangan 2.734.957.837,66 20.903.890,00 2.755.861.727,66 


Piutang Lain-Lain 771.324.271,00 316.246.450,00 

98.110.500,00 

23.373.450,00 

194.762.500,00 

436.000.000,00 651.570.721,00 

Persediaan Bahan Habis Pakai 870.057.812,00 172.193.800,00 

42.000.000,00 

130.193.800,00 

1.042.251.612,00 

Persediaan Lain-lain 0,00 519.255.890,00 519.255.890,00 




223.950.000,00 

1.701.000.000,00 

7.952.061.097,88 


Pernyertaan Modal pada Koperasi 0,00 4.180.050.000,00 4.180.050.000,00 

Penyertaan Modal pada PDAM 0,00 2.930.290.607,25 2.930.290.607,25 

Pernyertaan Modal pada PDAU Blambangan 0,00 841.720.490,63 841.720.490,63 


1.701.000.000,00 

330.000.000,00 

4.383.789.500,00 


AKTIVA TETAP 

Tanah 668.853.393.071,00 1.472.918.000,00 670.326.311.071,00 

447.318.000,00 

1.025.600.000,00 

Jalan Jembatan 215.614.635.050,03 231.610.000,00 215.846.245.050,03 

Bangunan Air 293.143.286.761,00 293.143.286.761,00 


Gedung 839.684.240.167,00 1.060.514.575,00 840.744.754.742,00 

Mesin dan Peralatan 11.098.761.690,00 130.193.800,00 10.968.567.890,00 

Kendaraan 37.851.748.633,00 187.400.000,00 38.039.148.633,00 




Hewan Ternak dan Tanaman 6.737.349.500,00 4.383.789.500,00 2.353.560.000,00 

Peralatan Lain-lain 0,00 3.652.111.628,00 3.652.111.628,00 


DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 1.145.607.000,00 1.145.607.000,00 






Aktiva Lainnya 5.985.447.925,00 51.002.525,00 5.934.445.400,00 



Dana Bergulir 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 



TOTAL AKTIVA 2.206.369.481.131,31 2.214.518.369.885,12 

HUTANG 



Hutang Belanja 116.275.996,98 220.998.850,00 337.274.846,98 


Hutang Lain-lain 0,00 309.940.483,00 309.940.483,00 



Hutang Dalam Negeri 827.904.484,37 247.406.639,04 1.075.311.123,41 



EKUITAS 


220.998.850,00 258.491.507,81 

309.940.483,00 1.082.944.838,00 

27.629.075,00 15.444.500,00 

436.000.000,00 20.903.890,00 

29.187.500,00 98.110.500,00 

247.406.639,04 42.000.000,00 

519.255.890,00 

447.318.000,00 

231.610.000,00 

5.925.626.203,00 






NERACA 




NERACA 


AKTIVA 

AKTIVA LANCAR 

Kas 24.665.349.601,97 34.949.181,81 24.700.298.783,78 

Kas di Pemegang Kas 2.795.568,00 517.883.326,00 

223.542.326,00 

294.341.000,00 

520.678.894,00 



Piutang Pajak 68.597.591,50 1.082.944.838,00 1.151.542.429,50 

Piutang Retribusi 0,00 15.444.500,00 15.444.500,00 

Piutang Dana Perimbangan 2.734.957.837,66 20.903.890,00 2.755.861.727,66 


Piutang Lain-Lain 771.324.271,00 316.246.450,00 

98.110.500,00 

23.373.450,00 

194.762.500,00 

436.000.000,00 651.570.721,00 

Persediaan Bahan Habis Pakai 870.057.812,00 172.193.800,00 

42.000.000,00 

130.193.800,00 

1.042.251.612,00 

Persediaan Lain-lain 0,00 519.255.890,00 519.255.890,00 




223.950.000,00 

1.701.000.000,00 

7.952.061.097,88 


Pernyertaan Modal pada Koperasi 0,00 4.180.050.000,00 4.180.050.000,00 

Penyertaan Modal pada PDAM 0,00 2.930.290.607,25 2.930.290.607,25 

Pernyertaan Modal pada PDAU Blambangan 0,00 841.720.490,63 841.720.490,63 


1.701.000.000,00 

330.000.000,00 

4.383.789.500,00 


AKTIVA TETAP 

Tanah 668.853.393.071,00 1.472.918.000,00 670.326.311.071,00 

447.318.000,00 

1.025.600.000,00 

Jalan Jembatan 215.614.635.050,03 231.610.000,00 215.846.245.050,03 

Bangunan Air 293.143.286.761,00 293.143.286.761,00 


Gedung 839.684.240.167,00 1.060.514.575,00 840.744.754.742,00 

Mesin dan Peralatan 11.098.761.690,00 130.193.800,00 10.968.567.890,00 

Kendaraan 37.851.748.633,00 187.400.000,00 38.039.148.633,00 




Hewan Ternak dan Tanaman 6.737.349.500,00 4.383.789.500,00 2.353.560.000,00 

Peralatan Lain-lain 0,00 3.652.111.628,00 3.652.111.628,00 


DANA CADANGAN 

Dana Cadangan 1.145.607.000,00 1.145.607.000,00 






Aktiva Lainnya 5.985.447.925,00 51.002.525,00 5.934.445.400,00 



Dana Bergulir 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 



TOTAL AKTIVA 2.206.369.481.131,31 2.214.812.710.885,12 

HUTANG 



Hutang Belanja 116.275.996,98 220.998.850,00 337.274.846,98 


Hutang Lain-lain 0,00 309.940.483,00 309.940.483,00 



Hutang Dalam Negeri 827.904.484,37 247.406.639,04 1.075.311.123,41 



EKUITAS 


220.998.850,00 258.491.507,81 

309.940.483,00 1.082.944.838,00 

27.629.075,00 15.444.500,00 

436.000.000,00 20.903.890,00 

29.187.500,00 98.110.500,00 

247.406.639,04 42.000.000,00 

519.255.890,00 

447.318.000,00 

231.610.000,00 

5.925.626.203,00 

294.341.000,00

Kab. Banyuwangi - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?