HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

HASIL PEMERIKSAAN 

ATAS 

PERHITUNGAN APBD 

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG 

TAHUN ANGGARAN 2004 

DI 

CURUP 

PERWAKILAN II BPK-RI 

DI PALEMBANG 

Nomor : /S/XIV.2/05/2005 

Tanggal : Mei 2005



Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137, Telp. (0711) 410549, Fax. (0711) 358948 

No : 142 /S/XIV.2/05/2005 

Sifat : Rahasia 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun Anggaran 2004 

Kepada Yth : 

1. Bupati Rejang Lebong 

2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong 

Di 

Curup 

Palembang, 31 Mei 2005 

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 E Perubahan Ketiga UUD 1945 jo Pasal 2 Ayat (4) UU 

No.5 Th. 1973 tentang BPK jo Pasal 32 Ayat (1) UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara 

dengan hormat kami sampaikan Hasil Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004. 

Atas perhatian dan tindak lanjutnya, diucapkan terima kasih. 

Tembusan : 

1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta; 

2. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara IV BPK-RI, di Jakarta; 

3. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri, di Jakarta; 

4. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Rejang Lebong, di Curup. 


KEPALA PERWAKILAN II 

DI PALEMBANG 

DRS. SYAFRUDDIN TASMAN 

NIP. 240000747

BAB II 

LAPORAN PEMERIKSAAN 

II.1 Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan Penyusunan 

Perhitungan APBD 

Pembukuan dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong 

(terdiri dari Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Pembukuan 

dan Sub Bagian Verifikasi), Pemegang Kas Daerah (PKD), Dinas Pendapatan Daerah 

(Dipenda) serta Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang 

Lebong. 

Pembukuan dan Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 

Anggaran 2004 yang meliputi unsur Pendapatan, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan 

termasuk Penerimaan dan Pengeluaran UKP pada Tahun Anggaran 2004, masih 

diselenggarakan berdasarkan sistem pembukuan tunggal (Single Entry) sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 

April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah sebagaimana telah ditambah 

dan diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 

tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 

telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Ta hun 2005 tanggal 15 Maret 2005 

tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004. 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menerapkan sistem komputer piranti 

penunjang pembukuan keuangan dengan bahasa program D-Base dan Lotus (SIMKUDA) 

dalam melakukan pencatatan pembukuan realisasi APBD. Setiap penerimaan dan 

pengeluaran dibuat laporannya setiap hari dalam B.IX, setiap bulan dalam B.IV dan B.V 

serta setiap tiga bulan atau triwulanan dalam B.XV dan B.XVI. Hasil pemeriksaan 

terhadap alur pembukuan diketahui bahwa pemindahan angka (data posting) dari B.IX ke

10 

B.IV dan B.V yang dilanjutkan ke B.XV dan B.XVI kemudian ke dalam Perhitungan 

APBD pada umumnya telah dilaksanakan dengan benar. Walaupun masih terdapat 

beberapa kesalahan input data sehingga dilakukan koreksi atas ayat, pasal dan proyek. 

Dalam kebijakan di bidang keuangan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah 

menyusun Draft Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 14 

Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan 

keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan 

yang berlaku, meliputi kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD; 

kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD; prinsip-prinsip pengelolaan kas; 

prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkan; tata cara 

pengadaan barang dan jasa; prosedur melakukan pinjaman daerah; prosedur 

pertanggungjawaban keuangan; dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan 

daerah. Peraturan Daerah tersebut telah diajukan kepada DPRD Kabupaten Rejang 

Lebong untuk pembahasan tanggal 19 Juli 2003, akan tetapi sampai dengan saat 

pemeriksaan berakhir Perda tersebut belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Rejang 

Lebong. 

Oleh karena itu Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 14 Ayat (3) juga 

belum disusun, sehingga Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kabupaten Rejang Lebong 

masih berpedoman antara lain pada Manual Administrasi Keuangan Daerah dan Surat 

Edaran Mendagri Nomor 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002 serta Kepmendagri Nomor 3 

Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD. 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong meskipun belum memiliki Perda tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang 

Sistem dan Prosedur Akuntansi, dalam Tahun Anggaran 2004 Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Murfa Surya 

Mahardhika untuk melakukan pengembangan komputerisasi sistem, program dan 

implementasi manajemen anggaran dan akuntansi keuangan daerah (SIMAKDA) dalam

11 

rangka penyusunan laporan APBD berbasis kinerja dengan mengacu kepada Kepmenda gri 

Nomor 29 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja 

No.25/SPK/TPKD/2004 tanggal 25 Agustus 2004 senilai Rp190.000.000,00 sebagai 

bagian dari Proyek Tata Pembukuan Keuangan Daerah. Dalam melaksanakan 

pekerjaannya, pihak konsultan merancang program berdasarkan dokumen yang ada di Sub 

Bagian Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Pembukuan, sehingga menghasilkan 

output seperti yang dikehendaki dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan 

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan 

perusahaan daerah. Hasil (output) dari pelaksanaan kegiatan SIMAKDA selama tahun 

2004 antara lain APBD Tahun Anggaran 2005 berbasis kinerja dan Laporan 

Pertanggungjawaban Bupati Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 berupa Laporan 

Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Aliran Kas dan Neraca Daerah. Laporan 

Aliran Kas dan Neraca Daerah hanya merupakan informasi tambahan saja. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen dan keuangan daerah 

(SIMAKDA) berbasis komputer yang dibuat oleh pihak konsultan, dirancang tanpa 

adanya suatu sistem dan prosedur akuntansi yang akan digunakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong dalam sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga 

mempunyai kemungkinan tidak sejalan dengan sistem dan prosedur akuntansi dimaksud. 

Hasil penelaahan atas sistem pembukuan dan penyusunan Perhitungan APBD serta 

pelaksanaannya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang 

telah diuji ternyata belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, 

sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut: 

1. Tidak ada review dan persetujuan yang memadai untuk transaksi pencatatan akuntansi 

atau Output dari suatu sistem; 

a. Sistem pembukuan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Perhitungan 

APBD khususnya belanja belum sepenuhnya didasarkan atas Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) Bendaharawan, karena nilai realisasi belanja yang 

dicantumkan dalam Perhitungan APBD adalah realisasi pencairan SPMU

12 

dikurangi sisa UUDP hasil konfirmasi dari Bendaharawan, tanpa melalui proses 

verifikasi, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat uji banding kebenaran dan 

kewajaran angka dalam perhitungan. 

Atas keterlambatan penyampaian SPJ oleh para Bendaharawan, Kepala Sub 

Bagian Verifikasi telah mengirimkan surat teguran, akan tetapi tidak 

ditindaklanjuti oleh Bendaharawan, sehingga masih terjadi keterlambatan. 

b. Pemeriksaan atas SPJ Bendaharawan diketahui bahwa terhadap koreksi-koreksi 

yang dilakukan oleh Sub Bagian Verifikasi atas SPJ-SPJ tersebut tidak 

ditindaklanjuti oleh para Bendaharawan sehingga terjadi kesalahan dalam 

pencatatan. 

c. Terdapat pengeluaran pada beberapa pos belanja rutin daerah yang tidak didukung 

dengan bukti yang lengkap sehingga pengeluaran-pengeluaran tersebut secara 

formal tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian daerah. 

d. Terdapat pencairan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang melewati Tahun 

Anggaran 2004 dicatat sebagai pengeluaran Tahun Anggaran 2004, sehingga 

realisasi belanja dalam Perhitungan APBD tidak menggambarkan realisasi yang 

senyatanya. 

2. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva; 

a. Daftar Pengadaan Barang yang dibuat oleh Bagian Umum dan Perlengkapan 

Sekretariat Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai unit kerja yang 

mengelola barang milik daerah belum lengkap, karena sebagian unit -unit kerja di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum menyampaikan 

laporannya, sehingga belum menggambarkan realisasi pengadaan barang 

senyatanya. 

b. Dana yang diberikan kepada PD. Rena Skalawi melalui Proyek Pembangunan 

Pabrik dan Bantuan Modal Kerja pada Tahun Anggaran 2004 sebesar 

Rp814.489.000,00 tidak diakui sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong.

13 

3. Kelemahan yang signifikan dalam desain atau pelaksanaan pengendalian intern yang 

dapat mengakibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berdampak 

langsung dan material atas Laporan Keuangan. 

Hal ini terjadi atas Dana Cadangan yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong tidak ditetapkan dalam suatu Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. 

Selain itu dana cadangan tersebut tidak dikelola dalam satu rekening khusus dan posisi 

dana cadangan tidak dilaporkan dalam Perhitungan APBD. 

Atas kelemahan Pengendalian Intern tersebut, BPK-RI menyarankan agar 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melakukan review atas sistem pengendalian intern 

atas proses pembukuan dan penyusunan Perhitungan APBD-nya.

I.1 Gambaran Umum 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 

BAB I 

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 

a. Pasal 23 E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2001; 

b. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; 

c. Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 

d. Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

e. Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

f. Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

g. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

2. Tujuan Pemeriksaan 

Untuk memberikan keyakinan apakah Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong sebagai laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD Tahun 

Anggaran 2004 telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 

3. Lingkup Pemeriksaan 

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan tersebut, maka pemeriksaan atas Perhitungan 

APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 dilakukan atas 

Laporan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya.

4. Cakupan Pemeriksaan 

6 

Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 

Anggaran 2004 meliputi pengujian substantif atas transaksi yang dibukukan dan 

disajikan dalam Perhitungan APBD. 

Cakupan pemeriksaan atau Audit Coverage Ratio (ACR) yang merupakan perbandingan 

antara jumlah realisasi anggaran/saldo akun yang diaudit dan jumlah realisasi anggaran 

saldo akun (sebelum koreksi) Tahun Anggaran 2004 dapat dilihat dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel Cakupan Pemeriksaan 

atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA. 2004 

No Uraian Anggaran 

Realisasi % Nilai yang diaudit ACR 

(Rp) 

(Rp) 

(Rp) 

% 

1. Pendapatan 281.210.813.725,17 268.350.318.633,40 95,43 268.350.318.633,40 100 

2. Belanja 

- Rutin 217.023.216.643,17 205.362.409.162,00 94,63 81.122.545.240,00 39,50 

- Pembangunan 64.187.597.082,00 53.415.470.469,40 83,22 19.608.030.386,40 36,71 

3. Sisa Perhitungan 9.572.439.002,00 - 9.572.439.002,00 100 

Jumlah 562.421.627.450,34 536.700.637.266,80 536.700.637.266,80 

4. Urusan Kas dan Perhitungan 17.701.866.688,00 16.449.478.386,00 92,93 16.449.478.386,00 100 

5. Standar Pemeriksaan 

Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 

Anggaran 2004 dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) 

yang diterbitkan oleh BPK-RI Tahun 1995, Panduan Manajemen Pemeriksaan, dan 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh IAI. 

6. Batasan dan Kendala Pemeriksaan 

Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu pemeriksaan atas 

Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004, 

BPK-RI masih menghadapi kendala mengenai peraturan perundang-undangan. Kendala 

dimaksud yaitu belum adanya sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang 

mengatur tentang kewajiban bagi setiap Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk 

menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan kepada pihak 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diperiksa oleh Aparat Pemeriksa 

Eksternal Pemerintah, dalam hal ini adalah BPK-RI.

7 

Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan Pemeriksaan atas Perhitungan APBD 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 dilakukan bersamaan 

dengan proses pembahasan Perhitungan APBD antara Pemerintah Kabupaten dan 

DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Pembahasan tersebut telah menghasilkan 

pengesahan Perhitungan APBD berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 15 

Maret 2005 yang telah dilaksanakan sebelum Pemeriksaan atas Perhitungan APBD 

berakhir tanggal 30 Maret 2005. Hal ini dijadikan alasan bagi Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong untuk tidak bersedia menerima koreksi audit atas Perhitungan APBD 

dari BPK-RI.



Jl. Demang Lebar Daun No. 2 Palembang 30137, Telp. (0711) 410549, Fax. (0711) 358948 

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

Kepada Para Pengguna Perhitungan APBD 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun Anggaran 2004 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1973, dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Perhitungan APBD 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 beserta lampirannya 

yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. 

Perhitungan APBD tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong. Tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Perhitungan 

APBD Tahun Anggaran 2004 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI. 

Pemeriksaan atas Perhitungan APBD tersebut dilakukan dengan berpedoman 

pada Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar 

tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang 

cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai 

sebagai dasar untuk memberikan pendapat.

2 

Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun Anggaran 2004 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Perhitungan 

APBD tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang 

ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. 

Pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 

Tahun Anggaran 2004 meliputi pengujian atas Perhitungan APBD Tahun Anggaran 

2004 beserta lampirannya. Hasil pemeriksaan tersebut menemukan hal yang material 

yaitu: 

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Ber jalan disajikan lebih rendah sebesar 

Rp238.177.654,00 dari yang seharusnya , sehingga angka yang disajikan dalam 

Perhitungan APBD yang telah mendapatkan pengesahan DPRD berdasarkan Perda 

Nomor 1 Tahun 2005 tidak menggambarkan informasi keuangan yang sebenarnya. 

2. Pengeluaran pada beberapa pos belanja rutin tidak didukung bukti yang lengkap 

sebesar Rp3.442.875.585,00, sehingga pengeluaran sebesar tersebut secara formal 

tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian daerah. 

3. Dana yang diberikan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong kepada PD. Rena 

Skalawi sebesar Rp814.489.000,00 tidak diakui sebagai penyertaan modal dalam 

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004, sehingga penyertaan modal Pemerintah 

Kabupaten Rejang Lebong kurang dicatat sebesar tersebut di atas. 

4. Proyek Pengembangan Lanjutan Diklat dan Pena taan Danau Mas Harun Bastari 

(2P.0.8.1.02.001) sebesar Rp3.976.076.352,40 dan Proyek Pembelian Tanah dan 

Bangunan Gedung PIC (2P.0.18.1.04.005) sebesar Rp8.600.000.000,00 masih 

dalam proses hukum. 

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004, BPK-RI berpendapat bahwa Perhitungan 

APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004, kecuali atas 

akibat yang dimuat dalam paragraf sebelumnya telah disajikan secara wajar untuk 

semua hal material sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam 

berbagai peraturan perundangan yang berlaku.

3 

Di dalam hasil pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004, BPK-RI menyampaikan beberapa hal yang 

perlu mendapat perhatian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam 

upaya penyempurnaan Perhitungan APBD sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 

Palembang, 30 Maret 2005 



Perwakilan II di Palembang 

Ketua Tim, 

Yenny, SE, MAcc., Ak 

Akuntan REG-NEG D-16799

DAFTAR ISI 

Laporan Auditor Independen..………………………………………………………... 1 

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 yang Diberi Opini oleh Auditor………… 4 

Bab I. Gambaran Umum Pemeriksaan…………………………………………… 5 

I.1. Gambaran Umum….………………………………….…………… 5 

1. Dasar Hukum Pemeriksaan…….……………….…………… 5 

2. Tujuan Pemeriksaan……..…………………………………... 5 

3. Lingkup Pemeriksaaan………………………..……………... 5 

4. Cakupan Pemeriksaan………..……………………………… 6 

5. Standar Pemeriksaan…..…………………………………….. 6 

6. Batasan dan Kendala Pemeriksaan………..…………………. 6 

I.2. Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 yang Diperiksa BPK.… 8 

Bab II. Laporan Pemeriksaan……………………………………………………… 9 

II.1. Penelaahan atas Sistem dan Pelaksanaan Sistem Pembukuan dan 

Penyusunan Perhitungan APBD……………………………………. 

II.2. Catatan Pemeriksaan……………………………………………….. 14 

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Disajikan 

Lebih Rendah Sebesar Rp238.177.654,00………..…………. 

2. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Purna Bhakti Anggota 

DPRD Sebesar Rp217.590.000,00……..…………................. 

3. Kesalahan Pembebanan Pada Realisasi Belanja Rutin 

Sebesar Rp1.245.838.974,00………..………………………. 

4. Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Rejang Lebong 

Menyalahi Ketentuan Sebesar Rp590.000.000,00…………... 

5. Realisasi Belanja Rutin Pos Sekretariat Daerah, Pos Bagi 

Hasil dan Bantuan Keuangan, dan Pos Tidak Termasuk 

Bagian Lain Tidak Sesuai Peruntukan Sebesar 

Rp2.095.693.924,00………..………………………............... 

Halaman 

9 

14 

17 

20 

24 

26

6. Penganggaran dan Penggunaan Biaya Pendidikan, Biaya 

Uang Perangsang, Biaya Operasional, Biaya Kesejahteraan 

Pegawai, Biaya Pembinaan Aparatur Pemerintah dan Biaya 

Team yang Dibentuk oleh Bupati Menyalahi Ketentuan 

Sebesar Rp9.856.823.143,00………………………………… 

7. Pengeluaran pada Beberapa Pos Belanja Rutin Daerah Tidak 

Didukung Bukti yang Lengkap Sebesar Rp3.442.875.585,00 

8. Realisasi Belanja Rutin Melebihi Pagu Anggaran yang 

Disediakan Sebesar Rp338.899.410,00……….……………... 

9. Surat Pertanggungjawaban Rutin (SPJR) Belum 

Disampaikan Oleh Bendaharawan Sebesar Rp15.654.167,00 

10. Dana yang Diberikan kepada PD. Rena Skalawi melalui 

Proyek Pembangunan Pabrik dan Bantuan Modal Kerja pada 

Tahun Anggaran 2004 Sebesar Rp814.489.000,00 Tidak 

Diakui sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupa ten 

Rejang Lebong…………………………………………..….. 

11. Proyek Pengembangan Lanjutan Diklat dan Penataan Danau 

Mas Harun Bastari (2P.0.8.1.02.001) Senilai 

Rp3.976.076.352,40 dan Proyek Pembelian Tanah dan 

Bangunan Gedung PIC (2P.0.18.1.04.005) Senilai 

Rp8.600.000.000,00 Masih Dalam Proses Hukum …………. 

II.3. Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 Setelah Diperiksa BPK 48 

II.4. Lampiran-lampiran 

31 

35 

38 

40 

43 

46

II.2. Catatan Pemeriksaan 

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Disajikan Lebih Rendah 

Sebesar Rp238.177.654,00 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 

2004 dalam Perhitungan APBD masing-masing adalah sebesar Rp268.350.318.633,40 

dan Rp258.777.879.631,40 dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebesar 

Rp9.572.439.002,00 (Rp268.350.318.633,40 - Rp258.777.879.631,40). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti penerimaan diketahui bahwa 

terdapat penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.370.317.345,00, 

yang terdiri dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masing-masing sebesar 

Rp927.627.345,00 dan Rp442.690.000,00, yang dibukukan sebagai penerimaan APBD 

melalui Daftar Pembukuan Administratif (DPA) pada Ayat Bantuan Pembangunan 

Relokasi RSUD Curup (1.3.4.008) dan Bantuan Pembangunan Pasar Desa (1.3.4.009), 

sehingga realisasi pendapatan seharusnya adalah sebesar Rp266.980.001.288,40 

(Rp268.350.318.633,40 - Rp1.370.317.345,00). 

Di bagian belanja, dana Pemerintah Pusat tersebut dibukukan sebagai pengeluaran 

APBD melalui DPA masing-masing pada Proyek Pengembangan Relokasi RSUD Curup 

(2P.0.13.2.02.004) dan Proyek Pembangunan Pasar Desa (2P.0.5.1.02.001). Selain itu, 

terdapat Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Tahun Anggaran 2004 yang dicairkan 

pada Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp238.177.654,00, sehingga realisasi belanja 

seharusnya adalah sebesar Rp257.169.384.632,40 {Rp258.777.879.631,40 – 

(Rp1.370.317.345,00 + Rp238.177.654,00)}. Sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

seharusnya adalah sebesar Rp9.810.616.656,00 (Rp266.980.001.288,40 - 

Rp257.169.384.632,40). Dengan demikian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran disajikan 

lebih rendah sebesar Rp238.177.654,00 (Rp9.810.616.656,00 - Rp9.572.439.002,00). 

Hal ini tidak sesuai dengan: 

a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

15 

1) Pasal 88 yang menyatakan dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran 

kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan 

anggaran kementerian negara/lembaga. 

2) Pasal 90 Ayat (1) yang menyatakan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan 

dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam 

pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. 

3) Pasal 97 Ayat (1) yang menyatakan penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan 

tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam 

pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi 

dan tugas pembantuan: 

1) Pasal 2 Ayat (4) yang menyatakan pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam 

penyelenggaraan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari APBD. 

2) Pasal 3 Ayat (3) yang menyatakan pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam 

penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Pasal 18 Ayat (7) yang 

menyatakan bahwa Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) berlaku sampai akhir 

tahun anggaran yang bersangkutan. 

d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan 

Perhitungan APBD Pasal 1 dan 4 yang menyatakan bahwa Perhitungan APBD adalah 

realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran tertentu. Dasar 

Perhitungan APBD adalah penerimaan dan pengeluaran yang telah 

dipertanggungjawabkan secara sah menurut ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah 

yang berlaku dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan. 

Hal tersebut mengakibatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disajikan 

dalam Perhitungan APBD lebih rendah sebesar Rp238.177.654,00 sehingga tidak 

menggambarkan informasi keuangan yang sebenarnya.

16 

Keadaan ini terjadi karena Sub Bagian Pembukuan mencatat dana pemerintah 

pusat sebagai penerimaan dan pengeluaran APBD serta pencairan SPMU yang melebihi 

Tahun Anggaran 2004 sebagai pengeluaran Tahun Anggaran 2004. 

Kepala Sub Bagian Pembukuan menyatakan bahwa hal tersebut diakui. Akan 

tetapi karena Sisa Lebih Perhitungan APBD TA. 2004 sudah disahkan, hal tersebut akan 

menjadi perhatian pada tahun anggaran berikutnya. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Rejang Lebong agar: 

a. Memerintahkan secara tertulis Plt. Kepala Bagian Keuangan dan jajarannya 

memperbaiki/mengoreksi kembali sisa lebih tersebut. 

b. Menegur secara tertulis kepada Kepala Bagian Keuangan atas kelalaiannya 

mentolerir pencairan SPMU melewati tahun anggaran berjalan. Jika terjadi kesalahan 

berulang dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 

1980.

17 

2. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD Sebesar 

Rp217.590.000,00 

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di 

daerah, maka kegiatan DPRD dimaksud perlu didukung dengan pembiayaan yang 

memadai sesuai dengan ketentuan pengaturan hak-hak keuangan dan administratif 

Anggota DPRD. 

Untuk itu dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong telah dianggarkan Biaya 

Penunjang Kegiatan (Pasal 2.2.1.1093) sebesar Rp3.527.400.000,00 dengan realisasi 

sebesar Rp3.527.400.000,00 atau 100%. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) Bendaharawan DPRD diketahui bahwa salah satu 

pengeluaran yang telah direalisasikan dari Biaya Penunjang Kegiatan pada bulan Juni 

2004 adalah pembayaran tunjangan purna bakti untuk Anggota DPRD sebesar 

Rp600.000.000,00 untuk 40 orang atau masing-masing sebesar Rp15.000.000,00. 

Realisasi pemberian tunjangan purna bhakti tersebut menyalahi ketentuan Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman 

tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang digunakan sebagai 

pedoman tidak menyebutkan adanya aturan mengenai uang jasa pengabdian atau 

tunjangan purna bakti. 

Selanjutnya, pada tanggal 28 Agustus 2004 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

yang mengatur tentang Uang Jasa Pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan masa 

bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun 

diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi. 

Sehingga besarnya uang jasa pengabdian (purna bhakti) maksimum yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut:

18 

Uang Representasi Uang Jasa Pengabdian Jumlah Orang Jumlah Seluruhnya 

Ketua 2.100.000,00 12.600.000,00 1 12.600.000,00 

Wk. Ketua 1.680.000,00 10.080.000,00 2 20.160.000,00 

Anggota 1.575.000,00 9.450.000,00 37 349.650.000,00 

Jumlah 382.410.000,00 

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran tunjangan purna bhakti sebesar 

Rp217.590.000,00 (Rp600.000.000,00 - Rp382.410.000,00). 

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan: 

a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 

perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang 

tidak mengatur mengenai uang jasa pengabdian atau tunjangan purna bakti. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan bahwa 

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa 

bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian dan Ayat (3) butir f yang menyatakan 

besarnya uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan 

Anggota DPRD, untuk masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang 

jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi. 

Hal tersebut di atas mengakibatkan tunjangan purna bhakti yang telah terlanjur 

dibayarkan ternyata melebihi ketentuan sebesar Rp217.590.000,00. 

Kenyataan ini terjadi karena adanya keinginan Anggota DPRD untuk memperoleh 

tunjangan purna bhakti sebesar-besarnya tanpa mempedomani ketentuan yang berlaku 

dan Sekretaris DPRD sebagai penanggung jawab anggaran lalai dalam melaksanakan 

tugas tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku. 

Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong menjelaskan bahwa pembayaran 

tunjangan purna bhakti untuk Anggota DPRD didasarkan atas informasi akan 

diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur mengenai 

hal tersebut.

19 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Rejang Lebong agar memerintahkan 

Sekretaris DPRD untuk menarik kelebihan pembayaran tunjangan purna bhakti sebesar 

Rp217.590.000,00 dari para penerima dan menyetorkannya ke Kas Daerah dan jika tidak 

dilaksanakan akan diselesaikan secara hukum di Pengadilan Negeri.

20 

3. Kesalahan Pembebanan Pada Realisasi Belanja Rutin Sebesar Rp1.245.838.974,00 

Dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 telah ditetapkan 

anggaran belanja rutin pada Pos Sekretariat Daerah sebesar Rp32.209.306.200,00 dengan 

realisasi sebesar Rp30.108.307.836,00 atau 93,48% , Pos Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan sebesar Rp11.665.973.522,17 dengan realisasi sebesar Rp9.574.090.895,00 

atau 82,07%, dan Pos Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain sebesar 

Rp4.627.060.426,00 dengan realisasi sebesar Rp3.994.214.250,00 atau 86,32%. 

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas bukti-bukti pertanggungjawaban 

bendaharawan pada Pos Sekretariat Daerah (Pos 2.2.3), Pos Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan (Pos 2.13.1), dan Pos Pengeluaran Yang Tidak Termasuk Bagian Lain (Pos 

2.14.1) diketahui bahwa terdapat kesalahan pembebanan pengeluaran sebesar 

Rp1.245.838.974,00, yaitu: 

a. Pos Sekretariat Daerah sebesar Rp319.780.200,00. 

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai pembebanannya, terdiri dari: 

1) Pasal Barang Cetakan Dipakai Habis (2.2.3.1011.20) sebesar Rp7.500.000,00 

digunakan untuk bantuan biaya pada Dinas Parsenibud Kabupaten Rejang 

Lebong. 

2) Pasal Langganan Listrik, Telepon Dan Air (2.2.3.1011.60) sebesar Rp168.700,00 

digunakan untuk membayar tagihan dari kantor Pos dan Giro. 

3) Pasal Lain-lain Ongkos Kantor (2.2.3.1011.90) sebesar Rp48.414.500,00 

digunakan antara lain untuk bantuan biaya dalam rangka kunjungan tamu 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, bantuan biaya perjalanan dinas, bantuan 

biaya berobat, bantuan biaya THR petugas kebersihan. 

4) Pasal Lain-lain Inventaris Kantor (2.2.3.1012.90) sebesar Rp3.345.000,00 

digunakan untuk membayar telepon flexi Dinas Pertanian Kabupaten Rejang 

Lebong. 

5) Pasal Lain-lain Biaya Pendidikan (2.2.2.1013.90) sebesar Rp22.250.000,00 

digunakan untuk bantuan biaya transportasi dan akomodasi pelaksanaan 

pengawasan di Kabupaten Rejang Lebong, bantuan biaya pengurusan formasi

21 

PNS Rejang Lebong tahun 2004 dan bantuan biaya mengikuti pendidikan S2 

sebanyak 19 orang. 

6) Pasal Biaya Operasional (2.2.3.1084) sebesar Rp86.600.000,00 antara lain 

digunakan untuk bantuan biaya operasional Bupati Kepahiang & Lebong masing- 

masing sebesar Rp5.000.000,00 untuk bulan Januari 2004, bantuan biaya berobat, 

bantuan biaya dalam rangka sosialisasi UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan 

UU No. 5. 

7) Pasal Biaya Kesejahteraan Pegawai (2.2.3.1091) sebesar Rp41.065.800,00 

digunakan untuk bantuan biaya minum Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong, bantuan biaya pada ikatan penderita cacat Indonesia Dharma Karya 

Surakarta, bantuan biaya korban musibah angin ribut di kelurahan Jalan Baru, 

dan lain-lain. 

8) Pasal Biaya Tamu Pemerintah (2.2.3.1100) sebesar Rp110.436.200,00 digunakan 

untuk bantuan biaya operasional Danrem 041 Gamas, pembayaran biaya minum 

pegawai Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, bantuan biaya pemeliharaan 

barang inventaris di rumah dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 

dan lain-lain. 

b. Pos Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp108.484.800,00. 

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai pembebanannya terdapat pada Pasal 

Subsidi kepada Daerah Bawahan (2.13.1.1123) sebesar Rp108.484.800,00 yang 

digunakan untuk bantuan biaya belanja rutin bupati, bantuan biaya kodim, bantuan 

biaya brimob, dan bantuan untuk penyusunan pertanggungjawaban Bupati. 

c. Pos Pengeluaran yang Tidak Termasuk Bagian Lain sebesar Rp817.573.974,00. 

Pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai pembebanannya, terdiri dari: 

1) Pasal Bantuan untuk Organisasi Vertikal Lainnya (2.14.1.1132) sebesar 

Rp213.400.000,00 digunakan untuk bantuan biaya pada Yayasan Taman Siswa 

Curup, bantuan biaya LBA Columbia, bantuan biaya pada paguyuban masyarakat 

Jawa Bengkulu Kabupaten Rejang Lebong, bantuan biaya yayasan Pat Petulai, 

dan lain sebagainya.

22 

2) Pasal Bantuan untuk Organisasi Profesi (2.14.1.1134) sebesar Rp604.173.974,00 

digunakan untuk bantuan pada sanggar Bumei Pat Petulai Kabupaten Rejang 

Lebong, bantuan biaya pada pengurus Aliansi Masyarakat Bengkulu, bantuan 

biaya pada PKD Gerakan Pemuda Ansor Rejang Lebong, bantuan biaya pada 

PMI cabang Rejang Lebong tahun 2004, dan lain-lain. 

(Rincian lihat Lampiran 1). 

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 

tentang Pelaksanaan APBD: 

a. Pasal 6 Ayat (4) menetapkan dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran 

daerah untuk tujuan lain yang ditetapkan dalam anggaran belanja daerah. 

b. Pasal 41 Ayat (2) yang menyatakan bahwa biro/bagian keuangan mengadakan 

verifikasi terhadap SPJR mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan 

tujuan pengeluaran, ketepatan pembebanan mata anggaran, kelengkapan pembuktian 

dan kebenaran serta sahnya tagihan. 

c. Pasal 48 Ayat (1) dan (3) menetapkan bahwa penggeseran biaya dapat dilakukan 

hanya untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkungan satu belanja, satu pos dan satu 

bagian anggaran yang ditampung dalam perubahan anggaran dan tidak 

diperkenankan langsung ditampung dalam perhitungan APBD. 

Hal tersebut mengakibatkan Perhitungan APBD tidak mencerminkan realisasi 

belanja senyatanya pada mata pasal pengeluaran bersangkutan. 

Hal ini terjadi karena: 

a. Adanya disposisi Atasan Langsung Bendaharawan dan atau pejabat berwenang yang 

memerintahkan Bendaharawan untuk menyediakan dana dan membayar pengeluaran- 

pengeluaran yang jelas-jelas telah melanggar disiplin anggaran. 

b. Kepala Bagian Keuangan dan jajarannya lalai, tidak cermat dalam melakukan 

verifikasi atas SPJ Bendaharawan. 

Atas permasalahan tersebut, Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah menjelaskan 

bahwa terjadinya kesalahan pembebanan pada beberapa pos tersebut disebabkan

23 

anggaran untuk pos dimaksud telah habis sedangkan pengeluaran tersebut penting, 

sehingga dibebankan pada pos lain yang masih ada anggarannya. Hal tersebut akan 

menjadi perhatian di masa mendatang. 


c. Menegur secara tertulis kepada para pejabat dan atau Atasan Langsung 

Bendaharawan untuk tidak mendisposisikan pembayaran yang menyalahi disiplin 

anggaran dan ketentuan yang berlaku. 

d. Memerintahkan kepada Plt. Kepala Bagian Keuangan untuk menolak pembayaran 

kegiatan yang nyata-nyata telah menyalahi ketentuan tersebut serta meningkatkan 

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD. Jika terjadi kesalahan 

berulang dikenakan sanksi PP Nomor 30 Tahun 1980.

24 

4. Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Rejang Lebong Menyalahi Ketentuan 

Sebesar Rp590.000.000,00 

Dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 telah dianggarkan 

belanja rutin sebesar Rp217.023.216.643,17 dengan realisasi sebesar 

Rp205.362.409.162,00 atau 94,63%. Dari belanja rutin Tahun Anggaran 2004 tersebut, 

telah dianggarkan pembentukan dana cadangan (Pasal 2.2.3.1093) sebesar 

Rp590.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp590.000.000,00 atau 100%. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung Perhitungan APBD pada 

Sub Bagian Anggaran, diketahui bahwa pembentukan dana cadangan tersebut ternyata 

tidak ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu dana cadangan tersebut tidak dikelola pada suatu 

rekening khusus dan posisi dana cadangan tidak dilaporkan dalam Perhitungan APBD. 

Pemeriksaan lebih lanjut atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendaharawan Rutin 

Sekretariat Daerah selaku pengelola dana cadangan, diketahui bahwa dana cadangan 

tersebut langsung digunakan pada Tahun Anggaran 2004 untuk pembebasan tanah lokasi 

Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan Nota Dinas 

Asisten I No.140/157/Bag.1 tanggal 31 Mei 2004. Berdasarkan keterangan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa tanah tersebut rencananya akan 

diberikan kepada SPN dengan status pinjam pakai, yang prosesnya sedang diajukan 

kepada DPRD Rejang Lebong. Dengan demikian dana cadangan tersebut seharusnya 

tidak perlu dibentuk, mengingat pengalokasiannya masih dapat disediakan dalam satu 

tahun anggaran dan tidak memerlukan suatu Perda tentang Pembentukan Dana 

Cadangan. 

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan: 

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 172 

Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk dana 

cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan 

dalam satu tahun anggaran.

25 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah: 

1) Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk menutup 

kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 

pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan. 

2) Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan bahwa posisi dana cadangan dilaporkan 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 

Keadaan tersebut di atas mengakibatkan pembentukan Dana Cadangan yang telah 

direalisasi sebesar Rp590.000.000,00 dan tidak dikelola dalam rekening khusus tersebut 

menyalahi ketentuan yang akan membuka peluang penyalahgunaan uang daerah. 

Hal tersebut terjadi karena Panitia Anggaran yang terdiri dari Pejabat Eksekutif dan 

Legislatif lalai tidak mempedomani ketentuan dalam pembentukan dana cadangan. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong menjelaskan bahwa hal tersebut 

terjadi karena kesalahan dalam mengartikan dana cadangan, yaitu dana yang digunakan 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada anggarannya, dan selanjutnya 

akan segera menyelesaikan dokumen pinjam pakai tersebut. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Rejang Lebong agar menegur secara tertulis 

kepada Panitia Anggaran untuk mempedomani ketentuan yang berlaku mengenai 

pembentukan dana cadangan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut 

dengan melengkapi dokumen pinjam pakai atas tanah yang telah dibebaskan untuk SPN.

26 

5. Realisasi Belanja Rutin Pos Sekretariat Daerah, Pos Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan, dan Pos Tidak Te rmasuk Bagian Lain Tidak Sesuai Peruntukan 

Sebesar Rp2.095.693.924,00 

Dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 ditetapkan 

anggaran untuk Pos Sekretariat Daerah sebesar Rp32.209.306.200,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp30.108.307.836,00 atau 93,48%, Pos Bagi Hasil dan Bantuan 

Keuangan sebesar Rp11.665.973.522,17 dengan realisasi sebesar Rp9.574.090.895,00 

atau 82,07% dan Pos Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain sebesar 

Rp4.627.060.426,00 dengan realisasi sebesar Rp3.994.214.250,00 atau 86,32% . 

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti-bukti SPJ Tahun Anggaran 2004 pada 

Pos Sekretariat Daerah, Pos Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Pos Tidak Termasuk 

Bagian Lain diketahui bahwa beberapa pasal pengeluaran telah direalisasikan tidak 

sesuai peruntukan sebesar Rp2.095.693.924,00, yaitu terdiri dari: 

a. Pos Sekretariat Daerah sebesar Rp1.667.465.450,00 

1) Pasal Barang Cetakan Dipakai Habis (2.2.3.1011.20) sebesar Rp750.000,00 

dikeluarkan untuk bantuan kepada wartawan, a.n. Safarudin. Seharusnya pasal ini 

digunakan untuk penggandaan, foto copy, langganan surat kabar, majalah,dan 

lain-lain. 

2) Pasal Lain-lain Ongkos Kantor (2.2.3.1011.90) sebesar Rp3.842.000,00 

digunakan untuk bantuan biaya dalam rangka acara dekorasi di rumah dinas 

Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp2.842.000,00 dan 

bantuan biaya pemimpin redaksi Halilintar Bengkulu sebesar Rp1.000.000,00. 

3) Pasal Biaya Pengembangan dan Peningkatan Keuangan Daerah (2.2.3.1028) 

sebesar Rp680.450.000,00 antara lain digunakan untuk: 

a) Bantuan biaya pada wartawan sebesar Rp500.000,00 

b) Bantuan biaya pada Panitia Anggaran DPRD sebesar Rp68.000.000,00 

c) Bantuan biaya rapat DPRD sebesar Rp30.000.000,00 

d) Pengeluaran-pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas sebesar 

Rp580.500.000,00

27 

e) Biaya rental mobil dan akomodasi penyerahan gaji ke Kepahiang sebesar 

Rp1.450.000,00 

4) Pasal Biaya Administrasi Keuangan Daerah (2.2.3.1049) sebesar 

Rp356.675.450,00 antara lain diguna kan untuk: 

a) Bantuan biaya ATK sebesar Rp265.572.450,00 

b) Bantuan biaya untuk benda pos sebesar Rp300.000,00 

c) Bantuan biaya HUT RI sebesar Rp5.236.000,00 

d) Bantuan biaya THR Idul Adha untuk Staf Bagian Keuangan sebesar 

Rp8.200.000,00 

e) Bantuan biaya pembelian pesawat telepon sebesar Rp13.250.000,00 

f) Bantuan biaya service kendaraan sebesar Rp500.000,00 

g) Pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas sebesar Rp63.000.000,00 

h) Bantuan biaya telepon sebesar Rp617.000,00 

5) Pasal Biaya Operasional (2.2.3.1084) 

a) Biaya operasional sebesar Rp3.000.000,00 telah dikeluarkan untuk bantuan 

kepada 4 orang anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong pembekalan di 

Jakarta sebesar Rp2.000.000,00 dan bantuan pada Wakapolres sebesar 

Rp1.000.000,00. 

b) Biaya operasional pada Pos Sekretariat Daerah sebesar Rp578.205.000,00 

digunakan untuk biaya perjalanan dinas pada: 

(1) Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp171.100.000,00 

(2) Sekretariat Daerah sebesar Rp366.205.000,00 

(3) Bappeda sebesar Rp7.500.000,00 

(4) Bawasda sebesar Rp16.900.000,00 

(5) Kantor Perhubungan sebesar Rp8.000.000,00 

(6) RSUD sebesar Rp2.000.000,00 

(7) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp3.500.000,00 

(8) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil sebesar Rp3.000.000,00 

(Rincian lihat Lampiran 2a)

28 

Pengeluaran pasal biaya operasional Sekretariat Daerah untuk biaya-biaya 

perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, pejabat dan staf di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong dan unit-unit kerja lain pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Rejang Lebong seharusnya tidak diperkenankan, karena pada masing- 

masing pos tersebut sudah tersedia anggaran untuk biaya perjalanan dinas. 

6) Pasal Biaya Kesejahteraan Pegawai (2.2.3.1091) sebesar Rp28.250.000,00 

digunakan untuk bantuan biaya dalam rangka kegiatan di rumah dinas Sekretaris 

Daerah Rejang Lebong, bantuan THR kepada Muspida TNI, Polri dan lainnya, 

serta bantuan biaya untuk 5 orang Kanit Polres Rejang Lebong. 

7) Pasal Biaya Tamu Pemerintah (2.2.3.1100) sebesar Rp16.293.000,00 antara lain 

digunakan untuk: 

a) Bantuan untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebesar 

Rp2.500.000,00 

b) Bantuan biaya untuk pembelian peralatan pakaian sebesar Rp1.500.000,00 

c) Bantuan biaya penyelesaian dokumentasi (cetak foto pernikahan putri Bupati) 

sebesar Rp3.293.000,00 

d) Bantuan dan sertifikat hak pakai atas tanah SPN sebesar Rp4.000.000,00 

e) Pembayaran uang muka pembebasan lahan untuk monumen pesawat di 

DMHB sebesar Rp5.000.000,00 

b. Pos Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp305.753.474,00. 

Pengeluaran ini terdapat pada Pasal Subsidi kepada daerah bawahan (2.13.1.1123) 

sebesar Rp305.753.474,00 yang digunakan untuk bantuan biaya pembuatan 

monumen pesawat terbang dan bantuan biaya halal bihalal ikatan warga Sumatera 

Bagian Selatan di Jawa Barat. Seharusnya pasal ini digunakan untuk bantuan kepada 

daerah yang wajib dibantu, dalam hal ini Kabupaten Rejang Lebong wajib 

memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang 

(daerah pemekaran Kabupaten Rejang Lebong) guna menunjang kegiatan 

pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan 

Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Pasal 16 Ayat (3) yang menyatakan: 

Kabupaten Rejang Lebong wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten

29 

Lebong dan Kabupaten Kepahiang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang- 

kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah 

pemekaran selama belum dimekarkan. 

c. Pos Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain sebesar Rp122.475. 000,00, terdiri 

atas: 

1) Bantuan untuk Instansi Vertikal Lainnya (Pasal 2.14.1.1132) sebesar 

Rp13.550.000,00 antara lain digunakan untuk bantuan biaya pada anggota polres, 

jaksa. 

2) Bantuan untuk parpol (Pasal 2.14.1.1133) sebesar Rp37.500.000,00 antara lain 

digunakan untuk bantuan biaya pada anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong 

(Sdr. Umar Bakri), bantuan biaya tamu Kapolres, bantuan biaya tamu Korem. 

Seharusnya pasal ini digunakan untuk membantu kegiatan partai-partai politik. 

3) Bantuan untuk Organisasi Profesi (Pasal 2.14.1.1134) sebesar Rp71.425.000,00 

digunakan antara lain untuk bantuan biaya pada ajudan ibu Bupati (Sdr. Marito) 

dalam rangka pernikahan di Medan, bantuan biaya pada wartawan, dan 

sebagainya. Seharusnya pasal ini digunakan untuk bantuan pada organisasi 

profesi PWI, KONI, MUI, KNPI, dan lain-lain. 

(Rincian lihat Lampiran 2b) 

Dengan demikian pengeluaran pada Pos Sekretariat Daerah, Pos Bagi Hasil dan 

Bantuan Keuangan dan Pos Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain memboroskan 

keuangan daerah sebesar Rp2.095.693.924,00 (Rp1.667.465.450,00 + Rp305.753.474,00 

+ Rp122.475.000,00). 

Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 

Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD: 

a. Pasal 6 Ayat (4) yang menyatakan dilarang melakukan pengeluaran atas beban 

Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja 

Daerah.

30 

b. Pasal 12 huruf a yang menyatakan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dilakukan 

berdasarkan kepada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan 

kebutuhan teknis yang disyaratkan. 

c. Pasal 41 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Biro/Bagian Keuangan mengadakan 

verifikasi terhadap SPJR mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketetapan 

tujuan pengeluaran, ketetapan pembebanan mata anggaran, kelengkapan pembuktian 

dan kebenaran serta sahnya tagihan. 

Hal tersebut mengakibatkan telah terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan 

daerah yang memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2. 095.693.924,00. 


a. Adanya disposisi-disposisi dari Atasan Langsung Bendaharawan dan atau pejabat 

yang berwenang yang memerintahkan Bendaharawan untuk menyediakan dana dan 

membayar pengeluaran-pengeluaran tersebut meskipun telah menyalahi ketentuan. 

b. Kelalaian Kepala Bagian Keuangan cq. Kepala Sub Bagian Perbenda haraan tidak 

cermat memverifikasi SPP yang diajukan oleh Bendaharawan. 

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan menyatakan bahwa untuk masa yang akan 

datang Bendaharawan harus mempedomani ketentuan yang berlaku dalam mengeluarkan 

dana anggaran serta akan dilakukan koordinasi antara Sub Bagian Perbendaharaan, 

Anggaran dan Verifikasi atas SPP yang diajukan oleh Bendaharawan. 


a. Menegur secara tertulis kepada para pejabat dan atau Atasan Langsung 

Bendaharawan untuk tidak mendisposisikan pembayaran yang nyata-nyata telah 

menyalahi ketentuan. 

b. Memerintahkan Plt. Kepala Bagian Keuangan untuk menolak pembayaran yang tidak 

sesuai peruntukan tersebut. Jika terjadi kesalahan berulang dikenakan sanksi PP 

Nomor 30 Tahun 1980.

31 

6. Penganggaran dan Penggunaan Biaya Pendidikan, Biaya Uang Perangsang, Biaya 

Operasional, Biaya Kesejahteraan Pegawai, Biaya Pembinaan Aparatur 

Pemerintah dan Biaya Team yang Dibentuk oleh Bupati Menyalahi Ketentuan 

Sebesar Rp9.856.823.143,00 

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja aparat daerah agar mencapai hasil yang 

maksimal, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menganggarkan Biaya 

Pendidikan, Biaya Uang Perangsang, Biaya Operasional, dan Biaya Kesejahteraan 

Pegawai pada beberapa pos belanja rutin daerah. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong Tahun Anggaran 2004 dan Surat Pertanggungjawaban Bendaharawan diketahui 

bahwa terdapat pengalokasian anggaran untuk Biaya Pendidikan (pasal 1013), Biaya 

Uang Perangsang (pasal 1081), Biaya Operasional (pasal 1084), dan Biaya 

Kesejahteraan Pegawai (pasal 1090) di luar unit kerja yang ditetapkan dalam Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan 

Pelaksanaan APBD sebesar Rp2.363.290.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp2.004.948.143,00 atau 84,84%, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Biaya Pendidikan (Pasal 1013) dianggarkan pada empat unit kerja sebesar 

Rp630.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp563.650.000,00 atau 89,47%, yaitu: 

No. Pos Uraian Anggaran Realisasi % 

1 2.2.1 DPRD/Sekretariat DPRD 470.000.000,00 419.000.000,00 89,15 

2 2.2.4 Dispenda 5.000.000,00 4.750.000,00 95 

3 2.5.2 RSU Curup 65.000.000,00 49.900.000,00 76,77 

4 2.7.6 Kesbang Linmas 90.000.000,00 90.000.000,00 100 

J U M L A H 630.000.000,00 563.650.000,00 89,47 

b. Biaya Uang Perangsang (Pasal 1081) dianggarkan pada Pos Rumah Sakit Umum 

Curup (2.5.2) sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.185.100,00 

atau 80,62%.

32 

c. Biaya Operasional (Pasal 1084) dianggarkan pada lima unit kerja sebesar 

Rp1.221.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.035.234.000,00 atau 84,77%, 

yaitu: 

No. Pos Uraian Anggaran Realisasi % 

1 2.2.7 Kantor SatPol PP 351.000.000,00 343.875.000,00 97,97 

2 2.4.1 Kantor Perhubungan 182.500.000,00 119.491.500,00 65,47 

3 2.7.6 Kantor Kesbang Linmas 650.000.000,00 534.492.500,00 82,23 

4 2.8.3 Dinas Koperasi 12.750.000,00 12.375.000,00 97,06 

5 2.9.2 Dinas Pertambangan dan Energi 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 

J U M L A H 1.221.250.000,00 1.035.234.000,00 84,77 

d. Biaya Kesejahteraan pegawai (Pasal 1090) dianggarkan pada Pos Rumah Sakit 

Umum Curup (2.5.2) sebesar Rp482.040.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp381.879.043,00 atau 79,22%. 

Selain hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga telah 

menganggarkan dan merealisasikan pengeluaran atas beban APBD Tahun Anggaran 

2004 berupa pembukaan pasal-pasal baru sebesar Rp8.059.600.000,00 dengan realisasi 

sebesar Rp7.851.875.000,00 atau 97,42%, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Biaya Pembinaan Aparatur Pemerintah (Pasal 2.2.3. 1094) dianggarkan sebesar 

Rp7.257.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.050.290.000,00 atau 97,14%. 

Biaya ini antara lain digunakan untuk: 

1) Biaya koordinasi keuangan Sekda sebesar 37.500.000,00 

2) Biaya penunjang tugas-tugas pengelolaan keuangan sebesar Rp183.860.000,00 

3) Bantuan Operasional kepada Unsur Muspida (Kajari, DanDim dan Kapolres) 

sebesar Rp45.000.000,00 

4) Biaya mobilitas awal Anggota DPRD Rejang Lebong sebesar Rp800.000.000,00 

5) Biaya operasional Bupati untuk pembudayaan Otonomi Daerah sebesar 

Rp5.200.000.000,00 

6) Lain-lain sebesar Rp783.930.000,00 

b. Biaya Team yang dibentuk oleh Bupati Rejang Lebong (Pasal 2.2.3.1096) 

dianggarkan sebesar Rp801.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp801.585.000,00

33 

atau 99,97%. Biaya ini digunakan antara lain untuk honor dan insentif panitia atau 

tim yang dibentuk Bupati untuk pengadaan barang, penertiban, dan operasi terpadu. 

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Re jang Lebong telah menggunakan anggaran 

tidak sesuai ketentuan sebesar Rp9.856.823.143,00 (Rp2.004.948.143,00 + 

Rp7.851.875.000,00). 

Hal tersebut di atas bertentangan dengan: 

a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 jo Surat Edaran Menteri 

Dalam Negeri Nomor 903/628/PUMDA tanggal 22 Mei 2000 jo Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2375/SJ tanggal 7 

November 2000 jo Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ tanggal 

5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2002 menyatakan bahwa penggunaan Biaya Pendidikan (Pasal 

1013) dibuka hanya pada Pos Sekretariat Daerah, Biaya Uang Perangsang dan 

Insentif (Pasal 1081) dibuka hanya pada pos 2.2.3 Sekretariat Daerah dan pos 2.2.4 

Dipenda, Biaya Operasional (Pasal 1084) dibuka hanya pada pos 2.2.3 Sekretariat 

Daerah, pos 2.2.4 Dipenda, dan Pos Kecamatan, serta Biaya Kesejahteraan Pegawai 

(Pasal 1090) dibuka hanya pada Pos 2.2.3 Sekretariat Daerah. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Pasal 12 point a. yang 

menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja daerah dilakukan berdasarkan 

kepada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan 

teknis yang disyaratkan. 

Hal ini mengakibatkan: 

a. Pengeluaran dana anggaran sebesar Rp2.004.948.143,00 tersebut tidak dapat 

dikendalikan secara efektif oleh Sekretariat Daerah dan sangat tergantung kepada 

kebijakan masing-masing Kepala Dinas/Badan/Kantor sehingga membuka peluang 

penyalahgunaan wewenang atas dana anggaran tersebut. 

b. Pengeluaran dana anggaran sebesar Rp7.851.875.000,00 untuk Biaya Pembinaan 

Aparatur Pemerintah (2.2.3.1094) dan Biaya Team yang dibentuk oleh Bupati Rejang 

Lebong (2.2.3.1096) tersebut memboroskan keuangan daerah.

34 

Hal tersebut terjadi karena Panitia Anggaran yang terdiri dari Pejabat Eksekutif 

dan Legislatif dengan sengaja menganggarkan biaya-biaya tersebut walaupun nyata- 

nyata telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 

Kepala Sub Bagian Anggaran membenarkan hal tersebut dan akan dijadikan 

acuan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran belanja rutin pada tahun anggaran 

mendatang. 


a. Menegur secara tertulis kepada Panitia Anggaran dan Plt. Kepala Bagian Keuangan 

untuk tidak memperkenankan pengalokasian anggaran tersebut secara sendiri-sendiri 

pada masing-masing dinas selain yang diperbolehkan menurut ketentuan yang 

berlaku. 

b. Memerintahkan Plt. Kepala Bagian Keuangan untuk menolak pembayaran atas 

kegiatan yang nyata-nyata telah menyimpang dari ketentuan tersebut serta 

meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD. Jika terjadi 

kesalahan berulang dikenakan sanksi sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980.

35 

7. Pengeluaran pada Beberapa Pos Belanja Rutin Daerah Tidak Didukung Bukti yang 

Lengkap Sebesar Rp3.442.875.585,00 

Dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 telah dialokasikan 

dana anggaran Biaya Penunjang Kegiatan Pos Sekretariat DPRD sebesar 

Rp3.527.400.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.527.400.000,00 atau 100%, 

dan Subsidi Kepada Daerah Bawahan sebesar Rp11.665.973.522,17 dengan realisasi 

sebesar Rp9.574.090.895,00 atau 82,07%. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti SPJ pada Pos Sekretariat DPRD 

dan Pos Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2004, diketahui hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Terdapat pengeluaran Biaya Penunjang Kegiatan (Pasal 2.2.1.1093) sebesar 

Rp2.918.400.000,00 dengan dukungan bukti hanya berupa kwitansi tanda terima 

pembayaran dari Bendaharawan Sekretariat DPRD. Pengeluaran tersebut antara lain 

digunakan untuk: 

1) Peningkatan Kinerja Anggota DPRD sebesar Rp1.182.000.000,00 

2) Tunjangan Rumah Tangga Anggota DPRD sebesar Rp1.182.000.000,00 

3) Tunjangan Hari Raya Anggota DPRD sebesar Rp75.000.000,00 

4) Bantuan Operasional untuk Pimpinan DPRD, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi 

sebesar Rp197.000.000,00 

5) Biaya Operasional Pejabat Sekretariat DPRD sebesar Rp184.000.000,00 

6) Peningkatan Kinerja Sekretariat DPRD sebesar Rp56.400.000,00 

7) Bantuan Operasional Tenaga Honorer Sekretariat DPRD sebesar 

Rp42.000.000,00 

b. Terdapat pengeluaran Subsidi Kepada Daerah Bawahan (Pasal 2.13.1.1123) sebesar 

Rp524.475.585,00 yang digunakan sebagai bantuan biaya rutin pada Kabupaten 

Kepahiang dan Kabupaten Lebong (daerah pemekaran dari Kabupaten Rejang 

Lebong) untuk menunjang kegiatan pemerintahan di dua kabupaten tersebut. 

Pengeluaran-pengeluaran tersebut hanya dilengkapi dengan kwitansi tanda terima 

uang dari Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah dan diketahui atasan langsungnya

36 

serta nota dinas permintaan pembayaran uang dari Kabupaten Kepahiang dan 

Kabupaten Lebong. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan: 

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Pasal 6 Ayat (2) yang 

menyatakan bahwa pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah harus 

berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran dan Pasal 41 

Ayat (2) yang menyatakan bahwa Biro/Bagian Keuangan mengadakan verifikasi 

terhadap SPJR mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketepatan tujuan 

pengeluaran, ketepatan pembebanan mata anggaran, kelengkapan pembuktian dan 

kebenaran serta sahnya tagihan. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Pasal 27 yang menyatakan setiap 

pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai 

hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. 

Keadaan tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran keuangan daerah sebesar 

Rp3.442.875.585,00 (Rp2.918.400.000,00 + Rp524.475.585,00) menyalahi ketentuan 

dan berpotensi menimbulkan kerugian daerah. 

Hal tersebut terjadi karena: 

a. Bendaharawan Sekretariat DPRD, Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah dan 

Atasan Langsung Bendaharawan mentolerir SPJ yang tidak lengkap dan tidak 

memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 

b. Kepala Sub Bagian Verifikasi lalai, tidak cermat dalam melakukan verifikasi SPJ 

Bendaharawan. 

c. Lemahnya pengawasan dan pengendalian dari Kepala Bagian Keuangan. 

Sekretaris DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan Bendaharawan Rutin Sekretariat 

Daerah membenarkan hal tersebut di atas dan menyatakan bahwa pembayaran dilakukan 

sesuai dengan yang tercantum dalam APBD 2004 dan adanya disposisi dari atasan. 

Untuk masa yang akan datang menjadi perhatian dan akan dilengkapi dengan bukti-bukti 

pendukung sebagai dasar pengeluaran.

37 


a. Memerintahkan para Bendaharawan untuk mela mpirkan bukti-bukti pendukung yang 

lengkap dan sah sebagai bahan pertanggungjawaba n (SPJ) dan jika tidak 

dilaksanakan, dikenakan Tindak Pidana/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). 

b. Menegur secara tertulis Plt. Kepala Bagian Keuangan beserta jajarannya yang lalai 

dan tidak cermat melaksanakan tugasnya. 

c. Menegur secara tertulis Sekretaris DPRD dan Sekretaris Daerah selaku Atasan 

Langsung Bendaharawan untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan Anggaran Daerah..

38 

8. Realisasi Belanja Rutin Melebihi Pagu Anggaran yang Disediakan Sebesar 

Rp338.899.410,00 

APBD merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan 

keuangan daerah. Dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 telah 

ditetapkan anggaran untuk Belanja Rutin sebesar Rp217.023.216.643,17 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp205.362.409.162,00 atau 94,63%. 

Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

Bendaharawan diketahui bahwa terdapat beberapa realisasi pengeluaran belanja rutin 

yang melampaui anggaran belanja daerah sebesar Rp338.899.410,00, dengan rincian 

sebagai berikut: 

No Pasal 

Uraian 

Anggaran Realisasi Lebih (Kurang) 

(Rp) (Rp) (Rp) % 

1. 2.2.1.1071 Biaya Perjalanan Dinas 500.000.000,00 500.777.60 0,00 777.600,00 100,15 

2. 2.6.1.1053 Biaya Pemeliharaan Kendaraan 19.350.000,00 22.246.610,00 2.896.610,00 114,97 

4. 2.10.1.1102 Penyertaan Modal Pemda 100.000.000,00 172.000.000,00 72.000.000,00 172,00 

3. 2.14.1.1132 Bantuan untuk Instansi Vertikal 625.556.000,00 888.781.200,00 263.225.200,00 142,08 

Total 1.244.906.000,00 1.583.805.410,00 338.899.410,00 127,22 

Hal ini tidak sesuai dengan: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 5 menyebutkan bahwa APBD 

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu dan 

Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam 

APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. 

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD 

Pasal 3 menyatakan bahwa jumlah yang dimuat dalam anggaran belanja daerah 

merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran.

39 

Keadaan tersebut diatas mengakibatkan realisasi pengeluaran telah menyalahi 

ketentuan tentang penggunaan anggaran keuangan daerah sebesar Rp338.899.410,00. 


a. Kesalahan Bendaharawan lalai, tidak mematuhi disiplin anggaran atas pengeluaran- 

pengeluaran tersebut. 

b. Plt. Kepala Bagian Keuangan lalai yang mentolerir pengeluaran anggaran yang 

nyata-nyata telah melampaui pagu anggaran yang tersedia. 

Atas permasalahan tersebut, Kepala Sub Bagian Verifikasi menjelaskan bahwa hal 

tersebut disebabkan kelalaian Bendaharawan dan di masa mendatang akan berkoordinasi 

dengan Sub Bagian Anggaran dan Sub Bagian Perbendaharaan dalam proses pencairan 

anggaran. 

BPK-RI menyarankan kepada Bupati Rejang Lebong agar menegur secara tertulis 

kepada Plt. Kepala Bagian Keuangan dan jajarannya serta Bendaharawan atas 

kelalaiannya merealisasikan pengeluaran anggaran melampaui pagu anggaran yang 

tersedia. Jika terjadi kesalahan berulang dikenakan sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 

30 Tahun 1980 dan dipertimbangkan untuk tidak ditetapkan sebagai pengelola Anggaran 

Daerah.

40 

9. Surat Pertanggungjawaban Rutin (SPJR) Belum Disampaikan Oleh Bendaharawan 

Sebesar Rp15.654.167,00 

Dalam Konsep Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 tercantum Anggaran Belanja Rutin 

sebesar Rp217.023.216.643,17 dan telah direalisasikan sebesa r Rp205.362.409.162,00 

atau 94,63%. 

Realisasi belanja dipertanggungjawabkan oleh Bendaharawan kepada Bupati 

Rejang Lebong melalui Kepala Bagian Keuangan dalam hal ini Kepala Sub Bagian 

Verifikasi setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk disahkan. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Daftar Penerimaan dan Pengesahan Surat 

Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sub Bagian Verifikasi diketahui bahwa sampai dengan 

saat pemeriksaan 18 Maret 2005, masih terdapat SPJR yang belum disampaikan oleh 

Bendaharawan sebesar Rp15.654.167,00, dengan rincian sebagai berikut: 

No 

Nama Unit Kerja 

SPJ yang Telah 

Diterima oleh 

Subbag Verifikasi 

Jumlah SPMU 

yang Dicairkan 

Selama TA 2004 

1 SMAN 1 Kota Padang Jan s/d Nov 2004 23.345.000,00 

2 SMPN 4 Curup Jan s/d Nov 2004 47.950.000,00 

3 SMPN 1 Kota Padang Jan s/d Nov 2004 23.932.000,00 

4 SMPN 2 Rimbo Pengadang Jan s/d Juni 2004 8.117.500,00 

5 SMPN 1 Lebong Tengah Jan s/d Nov 2004 32.466.000,00 

6 SLTP 2 Bermani Ulu Jan s/d Juli 2004 17.764.000,00 

7 SMPN 2 Kota Padang Jan s/d Okt 2004 23.850.000,00 

8 Kec. Rimbo Pengadang Jan s/d Nov 2004 11.400.000,00 

9 Kec. Lebong Tengah Jan s/d Okt 2004 11.650.500,00 

Total 200.475.000,00 

Nilai SPJ yang 

Telah 

Disampaikan 

Jumlah yang Belum 

Di-SPJ-kan s/d 18 

Maret 2004 

21.955.000,00 1.390.000,00 

47.924.195,00 25.805,00 

20.486.555,00 3.445.445,00 

7.938.300,00 179.200,00 

31.811.164,00 654.836,00 

17.736.000,00 28.000,00 

19.989.385,00 3.860.615,00 

8.675.890,00 2.724.110,00 

8.304.344,00 3.346.156,00 

184. 820.833,00 15.654.167,00 

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 

1994 jo Nomor 2 Tahun1996 tentang Pelaksanaan APBD, antara lain menetapkan:

41 

a. Pasal 29 menyatakan bahwa selambat-lambatnya tanggal 10 tiap bulan 

Bendaharawan mengirimkan SPJ Pelaksanaan Anggaran Rutin (SPJR) tentang 

pengurusan UUDP bulan yang lalu kepada Kepala Daerah. 

b. Pasal 30 menyatakan: 

1) Ayat (1), apabila SPJR pada tanggal 10 bulan berikutnya belum diterima oleh 

Biro/Bagian Keuangan, maka Biro/Bagian Keuangan mengirimkan Surat 

Peringatan kepada Atasan Langsung/Pimpro yang bersangkutan. 

2) Ayat (2), apabila SPJR tersebut belum juga disampaikan tanggal 20 bulan yang 

sama, maka Kepala Biro/Bagian Keuangan mengirimkan Surat Peringatan kedua 

dengan tembusan kepada Kepala Daerah. 

3) Ayat (3), Kepala Daerah mengambil tindakan penyelesaian keterlambatan 

tersebut. 

Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses verifikasi dan pengesahan SPJ 

sehingga berpengaruh pada kebenaran angka -angka yang tercantum dalam Perhitungan 

APBD Tahun Anggaran 2004, dan ini terbukti yaitu SPJ senilai Rp15.654.167,00 telah 

diperhitungkan sebagai pengeluaran definitif dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 

2004, sehingga realisasi anggaran tidak menceminkan keadaan yang sebenarnya. 

Keadaan tersebut terjadi karena: 

a. Kelalaian masing-masing Bendaharawan dan Atasan Langsung Bendaharawan unit 

kerja dalam membuat dan menyampaikan SPJ tidak sesuai dengan batas waktu yang 

ditetapkan. 

b. Kepala Bagian Keuangan lalai tetap menerbitkan SPMU bulan berikutnya walaupun 

SPJ bulan sebelumnya belum diterima dan disahkan. 

c. Lemahnya pengawasan dan pengendalian anggaran oleh Kepala Bagian Keuangan. 

Kepala Sub Bagian Verifikasi menyatakan bahwa kelalaian Bendaharawan dan 

Atasan Langsung Bendaharawan akan ditindaklanjuti oleh Bawasda dan akan 

meningkatkan pengawasan di masa mendatang agar tidak terulang lagi.

42 


a. Memerintahkan secara tertulis kepada Atasan Langsung Bendaharawan dan para 

Bendaharawan dan yang bersangkutan untuk segera mempertanggungjawabkan sisa 

dana yang belum di-SPJ-kan tersebut. Jika dalam waktu sebulan sejak diperintahkan 

tidak diselesaikan agar dikenakan sanksi PP Nomor 30 Tahun 1980 dan TP/TGR. 

b. Menginstruksikan Plt. Kepala Bagian Keuangan untuk tidak menerbitkan SPMU 

bulan berikutnya jika SPJ bulan sebelumnya belum diterima dan disahkan serta 

meningkatkan pengawasan dan pengendalian anggaran yang dilakukan oleh para 

Bendaharawan.

43 

10. Dana yang Diberikan kepada PD. Rena Skalawi melalui Proyek Pembangunan 

Pabrik dan Bantuan Modal Kerja pada Tahun Anggaran 2004 Sebesar 

Rp814.489.000,00 Tidak Diakui sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Rejang Lebong 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 24 Pebruari 2003 

tentang Susunan Organisasi dan Ta ta Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi telah 

dibentuk Perusahaan Daerah (PD) Rena Skalawi yang bergerak di bidang agribisnis 

meliputi usaha hortikultura dan sayur mayur, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha 

perkebunan, industri dan pengolahan. Menurut Akta pendirian PD. Rena Skalawi Nomor 

4 tanggal 11 September 2003 dan Perda No. 2 Tahun 2002, modal dasar Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) adalah sebesar Rp1.000.000.000,00, yang seluruhnya merupakan 

kekayaan daerah Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang dipisahkan. Dalam 

pelaksanaan kegiatannya, BUMD diawasi oleh Badan Pengawas yang bertanggung 

jawab kepada Bupati. Pemeriksaan atas dokumen-dokumen pembentukan PD. Rena 

Skalawi dan konfirmasi kepada Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa pendirian perusahaan dilakukan 

tanpa adanya survey atau studi kelayakan. Selain itu, perusahaan juga belum memiliki 

rencana kerja serta tidak menyusun anggaran BUMD, sehubungan dengan hal ini, Badan 

Pengawas hanya melakukan teguran lisan kepada pihak BUMD, yang sampai saat ini 

belum ditindaklanjuti. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 

Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2004 diketahui bahwa 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah menyetorkan dana sebesar 

Rp100.000.000,00 dari jumlah modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 tersebut kepada 

PD. Rena Skalawi. Pemeriksaan atas laporan keuangan PD. Rena Skalawi Tahun Buku 

2004 diketahui bahwa sampai dengan saat pemeriksaan, PD. Rena Skalawi belum 

memperoleh pendapatan seperti badan usaha lainnya karena belum beroperasi. Tidak 

dapat beroperasinya perusahaan disebabkan oleh kesulitan dana karena modal dasar yang 

belum diterima seluruhnya, dan kegiatan yang dilakukan dalam Tahun Anggaran 2004

44 

masih merupakan kegiatan uji coba produksi saos tomat dan jahe instan serta 

penyulingan minyak atsiri. Dengan demikian, dana sebesar Rp100.000.000,00 yang 

diterima dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hanya digunakan untuk menutupi 

biaya operasional perusahaan, seperti biaya uji coba, gaji pegawai, dan biaya 

transportasi. 

Pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa dalam Tahun Anggaran 2004, PD. Rena 

Skalawi juga telah mendapatkan dana dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 

melalui dua proyek yaitu: 

a. Bantuan modal dan operasional untuk menyelenggarakan pengolahan saos tomat dan 

jahe instant (2P.0.05.3.01.002) sebesar Rp65.000.000,00. 

b. Proyek pengembangan pabrik minyak atsiri (2P.0.05.3.01.001) sebesar 

Rp749.489.000,00. 

Hasil pemeriksaan atas SPJ kedua proyek tersebut diketahui bahwa realisasi dari proyek- 

proyek tersebut sebesar Rp814.489.000,00 tidak diakui sebagai penyertaan modal 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada PD. Rena Skalawi dalam Perhitungan 

APBD Tahun Anggaran 2004. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 2 yang 

menyatakan bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan 

berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk 

sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain 

dengan atau berdasarkan Undang-Undang. 

b. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengakui dan mencatat semua 

dana yang dikeluarkan untuk BUMD baik dalam bentuk uang tunai maupun aset 

(aktiva) sebagai penyertaan modal. 

c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 24 Pebruari 2003 tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi:

45 

1) Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa modal dasar perusahaan daerah 

ditetapkan sebesar 1 milyar rupiah seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

2) Pasal 6 Ayat (2) berbunyi dari modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini disetor 

oleh Pemerintah daerah seluruhnya pada rekening perusahaan daerah. 

Hal tersebut mengakibatkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang 

Lebong Tahun Anggaran 2004 pada PD. Rena Skalawi tidak jelas statusnya dan belum 

tercatat sebagai penyertaan modal dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan 

dana anggaran daerah oleh Perusahaan Daerah bersangkutan. 

Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dhi. Bagian Keuangan 

dan Badan Pengawas lalai tidak mempedomani ketentuan mengenai pembentukan 

BUMD bahwa dana yang diberikan kepada BUMD merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan selaku Sekretaris Badan Pengawas 

mengakui permasalahan tersebut dan menyatakan akan membuat surat perjanjian di 

hadapan Notaris mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke 

PD. Rena Skalawi serta akan menginventarisir seluruh penyertaan modal yang telah 

diberikan kepada PD. Rena Skalawi. 


a. Memerintahkan Badan Pengawas PD. Rena Skalawi untuk menginventarisir dan 

mempertanggungjawabkan seluruh dana yang telah diberikan oleh pemerintah 

Daerah Kabupaten Rejang Lebong kepada PD. Rena Skalawi. 

b. Badan Pengawas segera menetapkan secara tegas status dana yang telah diberikan 

oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.814.489.000,00 sebagai 

penyertaan modal daerah baik dalam Perda maupun Surat Keputusan Badan 

Pengawas.

46 

11. Proyek Pengembangan Lanjutan Diklat dan Penataan Danau Mas Harun Bastari 

(2P.0.8.1.02.001) senilai Rp3.976.076.352,40 dan Proyek Pembelian Tanah dan 

Bangunan Gedung PIC (2P.0.18.1.04.005) senilai Rp8.600.000.000,00 Masih Dalam 

Proses Hukum 

Dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 telah ditetapkan 

anggaran untuk Proyek Pengembangan Lanjutan Diklat dan Penataan Danau Harun 

Bastari (2P.0.8.1.02.001) dan Proyek Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung PIC 

(2P.0.18.1.04.005) masing-masing sebesar Rp6.500.000.000,00 dan Rp8.600.000.000,00 

dengan realisasi masing-masing sebesar Rp3.976.076,352,40 dan Rp8.600.000.000,00, 

kedua proyek tersebut merupakan lanjutan dari proyek Tahun Anggaran 2003. Pemimpin 

Proyek untuk kedua proyek tersebut berbeda untuk Tahun Anggaran 2003 dan 2004. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kedua proyek 

tersebut diketahui bahwa SPJ telah disampaikan kepada Bagian Keuangan dan telah 

disahkan oleh Sub Bagian Verifikasi. Selain itu dapat dikemukakan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Proyek Pengembangan Lanjutan Diklat dan Penataan Danau Harun Bastari 

Pekerjaan Konstruksi terdiri dari Pekerjaan Pembersihan, Penataan dan Peningkatan 

Jalan dan Jembatan dan Pekerjaan Pembangunan Gedung Diklat Serba Guna dan 

Villa. Kedua pekerjaan ini mulai dilaksanakan Tahun Anggaran 2003, dengan 

pelaksana masing-masing adalah PT. Karya Bersama Sunting Abadi dan PT. Vonda. 

Penunjukan pelaksana proyek dilakukan dengan metode pemilihan langsung sesuai 

dengan persetujuan Bupati Rejang Lebong. Pekerjaan Pembersihan, Penataan dan 

Peningkatan Jalan dan Jembatan telah selesai dilaksanakan dan telah dibayar lunas. 

Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan gedung diklat serba guna dan villa baru 

mencapai fisik 75,02% dengan realisasi pembayaran sebesar 59,33%, karena telah 

diputus kontrak. 

b. Proyek Pembelian Tanah dan Bangunan Gedung PIC 

Proyek ini adalah proyek pembelian tanah dan bangunan gedung milik Sdr. Ayub 

Muhamad yang berlokasi di Jl. Samali, Kecamatan Pancoran, Kelurahan Kalibata,

47 

Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 3 

Nopember 2003, sebagaimana didaftarkan oleh Notaris Hamidi Bustami pada tanggal 

12 Januari 2004 dengan Akta No. 2/W/I/2004. 

Pada saat ini kedua proyek tersebut masih dalam penanganan pihak yang berwenang 

yaitu Kepolisian Resort (Polres) Rejang Lebong karena diduga ada indikasi 

penyimpangan dana proyek dan tindak pidana korupsi. Dengan demikian diketahui 

bahwa realisasi pengeluaran pada dua proyek tersebut masih dalam proses hukum. 

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan serta Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong mengakui bahwa 

kedua proyek tersebut pada saat ini masih dalam proses penyidikan oleh pihak yang 

berwenang (Polres Rejang Lebong).

SALAH PEMBEBANAN BELANJA RUTIN 

Tanggal Kwitansi Uraian Jumlah Pasal Seharusnya 

1 2 3 

2.2.3 1011. 20 Barang Cetakan Dipakai Habis 

Sept 2004 Bantuan biaya pada Dinas Parsenibud Kab. RL 7.500.000,00 2.14.1 1132 

Sub Total 7.500.000,00 

Lampiran 1 

2.2.3 1011. 60 Langganan Listrik, Telepon dan Air 

26 April 2004 Tagihan dari kantor Pos dan Giro mengenai biaya surat dinas Setda Kab. RL untuk bulan Maret 2004 168.700,00 2.2.3 1011 50 

Sub Total 168.700,00 

2.2.3 1011.90 Lain-lain Ongkos Kantor 

Jan 2004 Bantuan biaya operasional Sopir Bupati RL 500.000,00 2.2.3 1084 

Febr 2004 Biaya pembelian bola lampu di rumah dinas Bupati RL 2.541.500,00 2.2.2 1011 

Febr 2004 Biaya sewa tenda dan panggung serta sleyer/plapon (acara ramah tamah dengan investor) 710.000,00 2.2.3 1100 

Febr 2004 Biaya rehab papan nama dan pembuatan baru papan nama TPKK, DW Persatuan RL, dll 1.680.000,00 2.14.1 1135 

April 2004 Bantuan biaya pada Pakpahan anggota Polres RL Pindah ke Bengkulu 500.000,00 2.2.3 1084 

Mei 2004 Bantuan biaya malam dana santunan kaum duafa yang dilaksanakan oleh KO WAPPI 250.000,00 2.14.1 1135 

Mei 2004 Bantuan biaya dalam rangka kunjungan tamu Pemda Kab. RL 600.000,00 2.2.3. 1100 

Mei 2004 Bantuan biaya uang lelah sehubungan penyambutan dan pengamanan tamu dari Pemkot Solok Sumbar 400.000,00 2.2.3 1100 

Mei 2004 Bantuan biaya perjalanan dinas a.n. Uslaili A.Md 1.200.000,00 2.2.3 1071 20 

Juni 2004 Bantuan pada Bawasda RL dalam rangka penyusunan Program Kerja Antar Departemen 10.000.000,00 2.14.1 1132 

Juni 2004 Biaya pengadaan empek-empek untuk tamu pemerintah daerah 300.000,00 2.2.3 1100 

Juni 2004 Biaya minum tamu Bupati dan Sekda Kab. RL 108.000,00 2.2.3. 1100 

Juni 2004 Bantuan biaya berobat a.n. H. Rusli Kuris 100.000,00 2.2.3 1006 

Sept 2004 Bantuan biaya pada Pol PP Kab. RL dalam rangka upacara penutupan TMDD Kab. RL 600.000,00 2.14.1 1132 

Sept 2004 Gas elpiji untuk rumah dinas bupati 1.200.000,00 2.2.2 1011 

Sept 2004 Gas elpiji untuk rumah dinas bupati 1.200.000,00 2.2.2 1011 

Okt 2004 Bantuan biaya Photocopy Undang-Undang No. 25 150.000,00 2.2.3 1014 20 

Nov 2004 Biaya sewa papan lantai untuk di rumah dinas Wakil Bupati RL 300.000,00 2.2.3 1052 20 

Nov 2004 Bantuan THR petugas kebersihan Kab. Rejang Lebong 26.075.000,00 2.2.3 1091 

Sub Total 48.414.500,00 

2.2.3 1012 . 90 Lain-lain Inventaris Kantor 

Sept 2004 Bayar telpon flexi Dinas Pertanian 3.345.000,00 2.8.1 1011 60 

Sub Total 3.345.000,00 

2.2.3 1013. 90 Lain-lain by Pendidikan 

Bantuan biaya transportasi dan akomodasi pelaksanaan pengawasan di Kab. RL 1.000.000,00 2.2.3 1084 

Jan 2004 Bantuan biaya pengurusan Formasi PNS Rejang Lebong Tahun 2004 7.000.000,00 2.2.3 1084 

Juli 2004 Bantuan biaya ikut S2 sebanyak 19 orang 14.250.000,00 2.2.3 1013 30 

Sub Total 22.250.000,00 

2.2.3 1084 Biaya operasional 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Bupati Kepahiang & Lebong masing-masing 5.000.000,- untuk bulan Januari 2004 10.000.000,00 2.13.1 1123 

Febr 2004 Biaya operasional Korlap Bupati Lebong selama 3 tahun 600.000,00 2.13.1 1123 

Febr 2004 Bantuan biaya pada kegiatan Pemda Rejang Lebong (operasional kendaraan) 12.500.000,00 2.2.3 1053 90 

Febr 2004 Bantuan biaya a.n. Febbi Kurniati staf Setda Kab. RL (berobat) 1.000.000,00 2.2.3. 1006 

Febr 2004 Bantuan biaya pada Polres RL (Penegakan Ruang Sentra Penegakan Hukum Terpadu) 17.500.000,00 2.14.1 1132 

April 2004 Bantuan biaya pada Bawasda Kab. RL dalam rangka pelaksanaan sosialisasi sistem informasi manajemen daerah 6.000.000,00 2.2.3 1085 

Juni 2004 Bantuan biaya kepada Ketua PKK Kab. RL ke Balik Papan dalam rangka HARGANAS ke XI 5.000.000,00 2.14.1 1135 

Sept 2004 Bantuan biaya dalam rangka sosialisasi UU No. 9 Tahun 2004 ttg Perubahan UU No. 5 1.000.000,00 2.2.3 1085 

Sept 2004 Bantuan biaya dalam rangka mengikuti Konvensi Nasional Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Jakarta (PKK) 4.000.000,00 2.14.1. 1135 

Sept 2004 Bantuan biaya dalam rangka mengikuti festival Melayu Serumpun II di Bengkulu 18.500.000,00 2.14.1 1135 

Sept 2004 Bantuan biaya pada PKK Kab. Rejang Lebong dalam rangka rapat Rakerda 3.500.000,00 2.14.1 1135 

Sept 2004 Bantuan biaya dalam rangka kegiatan study banding masalah kelembagaan ke Garut Jawa Barat 7.000.000,00 2.2.3 1013 90 

Sub Total 86.600.000,00 

2.2.3 1091 Biaya kesejahteraan pegawai 

Febr 2004 Bantuan biaya minum untuk kantor Pemda Kab. RL bulan Januari 2004 3.916.800,00 2.2.3 1011 90 

Maret 2004 Biaya uang minum pegawai Pemda Kab. RL bulan Maret 2004 4.014.000,00 2.2.3 1011 90 

Sept 2004 Bantuan biaya pada ikatan penderita cacat Indonesia Dharma Karya Surakarta 250.000,00 2.14.1 1135 

Okt 2004 Bantuan biaya korban musibah angin ribut di Kelurahan Jalan Baru 300.000,00 2.15.1 1141 

Nov 2004 Bantuan biaya tamu hari raya Idul Fitri Tahun 2004 di rumah dinas Bupati RL 22.585.000,00 2.2.3 1100 

Nov 2004 Bantuan kepada sekda RL untuk kegiatan dinas ke Jakarta 10.000.000,00 2.2.3 1084 

Sub Total 41.065.800,00 

2.2.3 1100 Biaya tamu pemerintah 

Jan 2004 Bantuan biaya operasional Danrem 041 Gamas 5.000.000,00 2.14.1 1132 

Jan 2004 Bantuan biaya Tim Fact Finding kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. RL 4.550.000,00 2.14 1 1132 

Jan 2004 Bantuan biaya dari Pemda RL atas meninggalnya orang tua Sekda Tk. I Bengkulu 5.000.000,00 2.2.3 1091 

Febr 2004 Pembayaran biaya nasi bungkus untuk staf Pemda RL di RM ETEK 1.798.500,00 2.2.3 1011 90 

Febr 2004 Pembayaran nasi bungkus untuk kantor Pemda Kab. RL di Warung Etek Curup 4.951.100,00 2.2.3 1011 90 

Febr 2004 Bantuan biaya perbaikan komputer pada Bagian Hukum Setda Kab. RL 585.000,00 2.2.3 1054 20 

Febr 2004 Pembayaran biaya minum pegawai Pemda Kab. RL bulan Febr 2004 3.711.000,00 2.2.3 1011 90 

Febr 2004 Bantuan biaya pemeliharaan barang inventaris di rumah dinas Sekda RL 179.000,00 2.2.3 1052 90 

Maret 2004 Bantuan biaya akomodasi dan transportasi untuk peserta rapat kerja daerah di Bengkulu 600.000,00 2.2.3 1071 20 

Maret 2004 Pembayaran nasi bungkus untuk kantor Pemda Kab. RL di Warung Etek Curup 3.493.600,00 2.2.3 1011 90 

Maret 2004 Bantuan biaya dalam rangka memperingati Hari Kartini, Lomba Debat yang diadakan SMU Xaverius Curup 300.000,00 2.14.1 1135 

Maret 2004 Bantuan biaya berobat ibu Wakil Bupati RL 7.500.000,00 2.2.2 1003 

Mei 2004 Bantuan biaya pertandingan persahabatan Tenis Lapangan dengan Pemda Solok, Sumbar 2.300.000,00 2.14.1 1134 

Mei 2004 Bantuan biaya dalam rangka pertandingan persahabatan Badminton antara Pemda Solok dg Pemda RL 3.000.000,00 2.14.1 1134 

11 Mei 2004 Biaya untuk Pertandingan tenis lapangan ganda perorangan dalam rangka hari jadi kota Curup ke 124 Th 2004 500.000,00 2.14.1 1134 

Juni 2004 Bantuan biaya kepada Yayasan Jantung Indonesia Cabang Rejang Lebong 8.108.000,00 2.14.1 1135 

Juni 2004 Bantuan biaya pembuatan baju dinas ajudan Bupati Rejang Lebong 1.050.000,00 2.2.2 1016 

Juni 2004 Bantuan biaya a.n. Reni Puspitasari Desa Perbo (untuk penelitian/bahan skripsi) 750.000,00 2.2.3 1013 90 

Juni 2004 Pembuatan rambu-rambu dikantor Setda Kab. RL sebanyak 5 buah 2.240.000,00 2.2.3 1011 90 

Juni 2004 Bantuan biaya operasional pengecatan tiang bendera yang berlokasi di Kel. Air Putih Baru 3.000.000,00 2.2.3 1084 

Juni 2004 Bantuan biaya paduan suara Gita Bahana Nusantara (GBH) Kab. RL 2.420.000,00 2.14.1 1135 

Juni 2004 Bantuan biaya kepada Dinas Pariwisata & Kebudayaan Setda Kab. RL (pembuatan almari) 3.900.000,00 2.6.2 1012 10 

Agust 2004 Biaya berobat ibu Bupati 25.000.000,00 2.2.2 1003 

Sep 2004 Bantuan biaya pada Danrem dalam rangka penutupan TMMD di Kab. RL 12.000.000,00 2.14 1 1132 

Sep 2004 Bantuan biaya posko Pilpres dan Wapres RI putaran ke II 2.500.000,00 2.2.3 1084 

Bantuan biaya koordinasi Masalah Formasi CPNS TA .2004 di BKN Jakarta 6.000.000,00 2.2.3 1084 

Sub Total 110.436.200,00 

4

1 2 3 4 

2.13.1 1123 Subsidi kepada daerah bawahan 

Agus 04 Bantuan biaya belanja rutin Bupati 28.484.800,00 2.2.2 1011 

Sep 04 Bantuan biaya kodim 45.000.000,00 2.14.1 1132 

Sep 04 Bantuan biaya brimob 20.000.000,00 2.14.1 1132 

Okt 04 Bantuan untuk penyusunan pertanggungjawaban Bupati 15.000.000,00 2.2.3 1049 

Sub Total 108.484.800,00 

2.14. 1132 Bantuan untuk instansi vertikal lainnya 

Feb-04 Bantuan biaya pada Yayasan Taman Siswa Curup 1.500.000,00 2.14.1 1135 

Mei-04 Bantuan biaya LBA Columbia 2.000.000,00 2.14.1 1135 

Juni 2004 Bantuan biaya kepada paguyuban masyarakat Jawa Bengkulu Kab. RL 1.500.000,00 2.14.1 1135 

Jun-04 Bantuan biaya KAMMI Bengkulu dalam rangka Training Advokasi Muslimah Tingkat Nasional 500.000,00 2.14.1 1135 

Jul-04 Bantuan biaya operasional Stiper 100.000.000,00 2.14.1 1135 

Sep-04 Bantuan biaya pada SMA Negeri 1 Curup 500.000,00 2.14.1 1135 

Okt-04 Bantuan biaya pada pimpinan pesantren Tahfidzul Al-Shiddiqiyah Rejang Lebong 400.000,00 2.14.1 1134 

Nov-04 Bantuan biaya kepada Dharma Pertiwi Pengurus Koorcab Prop Bengkulu 1.500.000,00 2.14.1 1135 

Nov-04 Bantuan biaya kepada Paguyuban Masyarakat Jawa Bengkulu Kab Rejang Lebong 2.500.000,00 2.14.1 1135 

Des-04 Bantuan biaya Yayasan Pat Petulai (Stiper) 100.000.000,00 2.14.1 1135 

Bantuan biaya a.n. H. Mad Yunus, SH dalam rangka mengikuti Diklat PIM III di Bengkulu 2.500.000,00 2.2.3 1013 

Bantuan biaya dalam rangka Mubes VII Ikatan Lembaga Ilmu Sosial Politik Indonesia di Prop. Bengkulu 500.000,00 2.14.1 1135 

Sub Total 213.400.000,00 

2.14. 1134 Bantuan untuk organisasi profesi 

Jan 2004 Bantuan biaya pada Kanit Propos Polres RL dinas ke Bali 250.000,00 2.14.1 1132 

Jan 2004 Bantuan untuk pengurus AMA Bengkulu dalam rangka kegiatan pra kongres konsolidasi di 5 komunitas di RL 500.000,00 2.14.1 1135 

Jan 2004 Bantuan sanggar Bumei Pat Petulai Kab. RL 500.000,00 2.14.1 1135 

Jan 2004 Bantuan biaya pada AMA Rejang Lebong Tapus Jang Pat Petulai 750.000,00 2.14.1 1135 

Jan 2004 Bantuan biaya pada pengurus Aliansi Masyarakat Bengkulu 750.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan biaya pada PGRI RL 1.000.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan biaya pada PKD Gerakan Pemuda Ansor RL 500.000,00 2.14.1 1133 

Feb 2004 Bantuan dalam rangka kegiatan STQ Kab. Lebong dan Kepahiang 16.000.000,00 2.13.1 1123 

Feb 2004 Bantuan biaya kepada BMKT Rejang Lebong 1.500.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan biaya pada acara pelantikan Bupati Lebong 5.000.000,00 2.13.1 1123 

Feb 2004 Biaya penggantian bilik pengantin di TMII 5.000.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan pada BMA (Badan Musyawarah Adat) Lebong Utara 2.500.000,00 2.14.1 1132 

Feb 2004 Bantuan pada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kab.RL 20.000.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan pada Dharma Pertiwi Pengurus Koorcab Dati I Bengkulu 2.000.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan untuk sanggar Bumei Pat Petulai 2.750.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan biaya pada Himpunan Mahasiswa Lembak (HML) Prop. Bengkulu 300.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan biaya kepada PEMAREL dalam rangka seminar diskusi "Peduli untuk Daerah Kito Persaudaraan Mahasiswa RL" 3.000.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan Yayasan Pat Petulai konsultasi ke Jakarta 2.000.000,00 2.14.1 1135 

Feb 2004 Bantuan biaya dalam rangka kunjungan investor ke Kab. RL 5.100.000,00 2.2.3 1100 

Maret 2004 Bantuan biaya pada Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa RL 250.000,00 2.14.1 1135 

Maret 2004 Bantuan biaya pada Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Kab. RL 750.000,00 2.14.1 1135 

Maret 2004 Bantuan biaya pada festival rebana dan satafal anam Kab. Lebong Th 2004 6.000.000,00 2.13.1 1123 

Maret 2004 Bantuan dalam rangka kegiatan Pra - Kongres Masyarakat Adat 500.000,00 2.14.1 1135 

Maret 2004 Bantuan biaya pada tim penggerak PKK Kab. RL untuk Triwulan I dan II Th 2004 37.500.000,00 2.14.1 1135 

Maret 2004 Bantuan biaya pada Sanggar Bumei Patulai RL 1.250.000,00 2.14.1 1135 

Maret 2004 Bantuan biaya pada aliansi masyarakat adat nusantara di Jakarta 250.000,00 2.14.1 1135 

Maret 2004 Bantuan biaya pada Sanggar Bumei Patulai RL 1.500.000,00 2.14.1 1135 

Maret 2004 Bantuan biaya dalam rangka persiapan kegiatan festival Rebana, Dendang dan Sarapal Anam di Bengkulu 30.000.000,00 2.14.1 1135 

April 2004 Bantuan biaya dalam rangka Penyaluran Dana Perangkat Agama Trw. I sebanyak 15 kecamatan 1.500.000,00 2.14.1 1132 

April 2004 Bantuan biaya pada Sanggar Bumei Pat Petulai Kab. Rejang Lebong 39.900.000,00 2.14.1 1135 

April 2004 Bantuan biaya pada BMA Kab. RL bulan Februari s/d April 2004 9.250.000,00 2.14.1 1135 

April 2004 Bantuan biaya pada Badan Musyawarah Adat Kab. Rejang Lebong 200.000,00 2.14.1 1135 

April 2004 Bantuan biaya pembelian/pengadaan alat musik tradisional Sanggar Bumei Pat Petulai Kab. RL 15.000.000,00 2.14.1 1135 

April 2004 Bantuan biaya Sanggar Bumei Pat Petulai untuk Trw I & II Th 2004 20.000.000,00 2.14.1 1135 

April 2004 Bantuan biaya pada Aliansi Masyarakat Adat Rejang Tapus Pat Petulai 5.000.000,00 2.14.1 1135 

April 2004 Bantuan untuk mengikuti Work Shop bagi Pengelola Sanggar pada tgl 26 - 28 April 2004 di Bengkulu 500.000,00 2.14.1 1135 

Juni 2004 Bantuan pada PMI Cabang RL Th 2004 7.500.000,00 2.14.1 1135 

Juni 2004 Bantuan biaya kepada Lembaga Permasyarakatan Klas II A Curup dalam rangka upacara pemberian remisi Th 2004 1.000.000,00 2.14.1 1132 

Juni 2004 Bantuan biaya Pameran Bersama Expo II 2004 di Kota Pagar Alam - Sumsel (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) 7.500.000,00 2.14.1 1132 

Juni 2004 Bantuan biaya kepada Aliansi Masyarakat Adat Rejang Tapus Pat Petulai dalam rangka Seknas Aman di Bali 1.000.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bantuan kepada BPRL dalam rangka menghadiri dialog antar pemuda seluruh Indonesia 2.500.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bantuan dalam rangka lomba kesehatan remaja bagi kader generasi muda Kab. RL ke Bengkulu sebanyak 5 orang 650.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bantuan biaya Barisan Pemuda Rejang Lebong Prop. Bengkulu 1.000.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bantuan biaya dalam rangka penyelenggaraan FKPPI Road Race 500.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bantuan biaya dalam rangka orientasi kader generasi muda anggota pramuka Kab. RL ke Bengkulu, sebanyak 8 orang 1.000.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bayar biaya Pinjaman di BPD untuk acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Sumatera Bahagian Selatan di Jawa Barat 129.253.474,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bantuan biaya kepada Aliansi Masyarakat Adat Bengkulu 500.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bantuan biaya dalam rangka pelatihan Budidaya Gaharu di Jogjakarta 3.000.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Bantuan biaya untuk Sanggar Bumei Pat Petulai untuk Trw. III 20.000.000,00 2.14.1 1135 

Sep 2004 Tambahan dana operasional Panwas Pemilu Kab. RL 10.000.000,00 2.2.3 1084 

Okt-04 Bantuan biaya kepada klub Jantung Sehat Cabang Rejang Lebong 600.000,00 2.14.1 1135 

Okt-04 Bantuan biaya festival kebudayaan Melayu Serumpun 75.000.000,00 2.14.1 1135 

Nov-04 Bantuan biaya pada Kabag Organisasi dalam rangka Munas KORPRI di Jakarta 2.200.000,00 2.2.3 1084 

Nov-04 Bantuan biaya pada Dharma Wanita Persatuan Kab. RL untuk Trw. IV TA. 2004 15.000.000,00 2.14.1 1135 

Nov-04 Bantuan dana musyawarah nasional Dharma Wanita Persatuan yang diadakan tgl 7,8,9 desember 2004 di Jakarta 3.300.000,00 2.14.1 1135 

Nov-04 Bantuan biaya kepada Ketua DW Kab. RL dan Wakil Ketua TP. PKK Kab. RL 5.000.000,00 2.14.1 1135 

Nov-04 Bantuan biaya pada BMA Kab. Rejang Lebong untuk bulan Mei s/d Oktober 2004 1.000.000,00 2.14.1 1135 

Nov-04 Bantuan biaya operasional Bagian Hukum dalam penyelesaian sengketa Pemda 25.000.000,00 2.2.3 1084 

Nov-04 Bantuan biaya dalam rangka kegiatan musyawarah daerah II KORPRI di Bengkulu 670.500,00 2.14.1 1135 

Nov-04 Bantuan biaya kepada Tim Penggerak PKK Kab. RL Trw III. & IV TA. 2004 37.500.000,00 2.14.1 1135 

Des 2004 Bantuan kegiatan festifal Kebudayaan Melayu Serumpun II di Bengkulu 8.500.000,00 2.14.1 1135 

Bantuan biaya promosi pameran dan bazar STQN XVII 2004 di Bengkulu 6.000.000,00 2.14.1 1135 

Bantuan biaya dalam rangka festival ekspresi seni terkemuka 2004 yang diadakan OSIS SMUN 1 Curup 250.000,00 2.14.1 1135 

Sub Total 604.173.974,00 

Total 1.245.838.974,00

I.2. Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 yang Diperiksa BPK 

No. Uraian Jumlah 

No. Uraian 

Jumlah 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi 

I. BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN 11.474.240.490,17 11.469.240.490,17 I. BELANJA RUTIN 217.023.216.643,17 

TAHUN YANG LALU 1 Belanja Pegawai 157.621.515.240,00 

a. Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Yang Lalu 11.474.240.490,17 11.469.240.490,17 2 Belanja Barang 17.648.281.050,00 

3 Belanja Pemeliharaan 3.884.222.500,00 

II. BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.299.718.060,00 7.812.366.395,05 4 Belanja Perjalanan Dinas 2.718.200.000,00 

a. Pos Pajak Daerah 3.837.500.000,00 1.878.020.830,81 5 Belanja Lain-lain 18.211.063.905,00 

b. Pos Retribusi Daerah 9.446.000.160,00 4.248.642.781,50 6 Usaha-usaha Daerah 100.000.000,00 

c. Pos Laba Perusahaan Milik Daerah 140.000.000,00 

472.787.400,94 7 Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga - 

d. Pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.876.217.900,00 1.212.915.381,80 8 Pensiun dan Onderstand 25.000.000,00 

9 Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 11.665.973.522,17 

III BAGIAN DANA PERIMBANGAN 246.714.288.000,00 246.781.179.773,00 10 Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain 4.627.060.426,00 

a. Pos Bagi Hasil Pajak 15.340.205.309,00 18.580.912.775,00 11 Pengeluaran Tidak Tersangka 521.900.000,00 

b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak 729.166.691,00 

686.046.047,00 

c. Pos Dana Alokasi Umum 212.148.969.000,00 212.148.903.606,00 II. BELANJA PEMBANGUNAN 64.187.597.082,00 

d. Pos Dana Alokasi Khusus 13.495.947.000,00 10.365.317.345,00 1 Sektor Industri 50.000.000,00 

e. Dana Darurat 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2 Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 3.219.989.000,00 

3 Sektor Pengairan 2.025.000.000,00 

IV. BAGIAN LAIN-LAIN PENERIMAAN YANG SAH 4.531.677.675,00 

- 4 Sektor Tenaga Kerja 100.000.000,00 

5 Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, 

2.780.480.853,00 

a. Pinjaman Luar Negeri 4.531.677.675,00 

- 

Keuangan dan Koperasi 

6 Sektor Transportasi 9.549.415.300,00 

V. BAGIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 2.190.889.500,00 2.287.531.975,18 7 Sektor Pertambangan Dan Energi - 

a. Penerimaan dari Propinsi 2.190.889.500,00 2.287.531.975,18 8 Sektor Pariwisata, Pos, Telekomunikasi dan Informasi 6.590.000.000,00 

9 Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman 1.667.601.504,00 

10 Sektor Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Tata 

Ruang 

860.000.000,00 

11 Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Pemuda dan 

Olahraga 

5.572.000.000,00 

12 Sektor Kependudukan dan Keluarga 82.000.000,00 

13 Sektor Kesehatan 12.380.284.675,00 

14 Sektor Perumahan Dan Pemukiman - 

15 Sektor Agama - 

16 Sektor Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 350.000.000,00 

17 Sektor Hukum 150.000.000,00 

18 Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan 17.133.064.750,00 

19 Sektor Politik Dalam Negeri, Hubungan Luar Negeri, 

Informasi dan Komunikasi 

1.625.000.000,00 

20 Sektor Pertahanan dan Keamanan 52.761.000,00 

JUMLAH 281.210.813.725,17 

VI. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN 17.701.866.688,00 

JUMLAH 298.912.680.413,17 

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2004 (SEBELUM AUDIT) 

205.362.409.162,00 

152.141.714.303,00 

15.841.584.551,00 

3.464.414.483,00 

2.419.491.200,00 

17.481.434.880,00 

172.000.000,00 

- 

- 

9.574.090.895,00 

3.994.214.250,00 

273.464.600,00 

53.415.470.469,40 

50.000.000,00 

3.182.100.999,00 

2.020.276.400,00 

100.000.000,00 

2.760.344.853,00 

9.543.280.285,00 

- 

4.065.926.352,40 

1.664.637.000,00 

855.221.142,00 

5.565.826.971,00 

82.000.000,00 

4.260.281.567,00 

- 

- 

345.911.920,00 

149.647.900,00 

17.100.902.350,00 

1.616.351.730,00 

52.761.000,00 

268.350.318.633,40 JUMLAH 281.210.813.725,17 258.777.879.631,40 

16.449.478.386,00 III. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN 17.701.866.688,00 16.449.478.386,00 

284.799.797.019,40 JUMLAH 298.912.680.413,17 275.227.358.017,40 

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN BERJALAN 9.572.439.002,00

Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 yang Diberi Opini oleh Auditor 


No. Uraian 

Jumlah 
















686.046.047,00 








2.780.480.853,00 


- 







Ruang 

860.000.000,00 


Olahraga 

5.572.000.000,00 






17 Sektor Hukum 150.000.000,00 




1.625.000.000,00 


JUMLAH 281.210.813.725,17 


JUMLAH 298.912.680.413,17 


KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2004 (SETELAH AUDIT) 

205.362.409.162,00 

152.141.714.303,00 

15.841.584.551,00 

3.464.414.483,00 

2.419.491.200,00 

17.481.434.880,00 

172.000.000,00 

- 

- 

9.574.090.895,00 

3.994.214.250,00 

273.464.600,00 

53.415.470.469,40 

50.000.000,00 

3.182.100.999,00 

2.020.276.400,00 

100.000.000,00 

2.760.344.853,00 

9.543.280.285,00 

- 

4.065.926.352,40 

1.664.637.000,00 

855.221.142,00 

5.565.826.971,00 

82.000.000,00 

4.260.281.567,00 

- 

- 

345.911.920,00 

149.647.900,00 

17.100.902.350,00 

1.616.351.730,00 

52.761.000,00 

268.350.318.633,40 JUMLAH 281.210.813.725,17 258.777.879.631,40 


284.799.797.019,40 JUMLAH 298.912.680.413,17 275.227.358.017,40 


Biaya operasional (2.2.3.1084) untuk Perjalanan Dinas Sekretariat Daerah 

Tanggal Uraian Jumlah Penerima Uang 

1 2 3 4 

Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Musi Rawas Lubuk Linggau Sumsel 1.000.000,00 Hendra Gunawan 

Bantuan biaya operasional Bambang Irawan dalam rangka dinas ke Jakarta 1.500.000,00 Bambang Irawan 

Bantuan biaya operasional a.n. Desy Narulita dalam rangka dinas ke Jakarta 1.500.000,00 Desy Narulita SE 

Bantuan biaya operasional Setda dalam rangka dinas ke Bengkulu tgl 27 April 2004 2.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Bantuan biaya operasional Setda Kab. RL ke Jakarta 5.000.000,00 H. Fauzan Djamil 

Bantuan biaya Kabag Keuangan dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Suherman,SE 

Jan 2004 Bantuan operasional Kasubag Anggaran Bag Keuangan RL dalam rangka dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Afrizal Alamsyah. S.Sos 

Jan 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Jakarta 5.000.000,00 H. Fauzan Djamil 

Jan 2004 Bantuan operasional Sekda dalam rangka dinas ke Jakarta 5.000.000,00 H. Fauzan Djamil 

Jan 2004 Bantuan biaya operasional Sekda Kab. RL dinas ke Bengkulu 1.500.000,00 H. Fauzan Djamil 

Jan 2004 Bantuan biaya dalam rangka pengurusan dana DAU ke Jakarta 3.000.000,00 Masropen Iriadi 

Jan 2004 Bantuan operasional Kasubag Verifikasi Bag. Keu. dalam rangka dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Dra. Upik Zumratulaini M.si 

Jan 2004 Bantuan operasional staf keuangan dalam rangka dinas ke Jakarta 1.600.000,00 Kasman 

Jan 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dalam rangka dinas ke Jakarta 4.500.000,00 H. Fauzan Djamil 

Jan 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Bengkulu 1.500.000,00 H. Fauzan Djamil 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Keuangan dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Suherman,SE 

Febr 2004 Bantuan operasional Kabag Ekobang dalam rangka dinas ke Jakarta 2.500.000,00 Zamzami.SE 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Kasubag Perbendaharaan Pemda dalam rangka dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Sunan Aspriadi SE 

Febr 2004 Bantuan biaya kepada Suhaimi dan Selamet Riady ke Jakarta 5.000.000,00 Suhaimi S. 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Umum Kab. RL dinas ke Palembang 2.000.000,00 Gunawan Firmansyah S.Sos 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Sekda RL dinas ke Lebong Utara 1.000.000,00 H. Fauzan Djamil 

Febr 2004 Bantuan biaya Operasional Kabag Keuangan dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Suherman SE 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Asisten III dalam rangka dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Drs. H. Azwan Aziz 

Febr 2004 Bantuan operasional bantuan ajudan Bupati ke Jakarta 1.500.000,00 Rohadi 

Febr 2004 Biaya operasional Sekda RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 H. Fauzan Djamil 

Febr 2004 Bantuan operasional pada a.n. Bambang Irawan, sopir Bupati RL ke Jakarta 1.500.000,00 Bambang Irawan 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Keuangan Pemda RL dalam rangka dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Suherman SE 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Kepegawaian dalam rangka dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Drs. Farid Abdullah 

Febr 2004 Biaya operasional bantuan biaya a.n. Ramlan, BA ke Jakarta 1.500.000,00 Ramlan,BA 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional a.n. Gunawan Firmansyah, S.Sos ke Jakarta 1.500.000,00 Gunawan Firmansyah S.Sos 

Febr 2004 Bantuan operasional sopir Bupati RL ke Jakarta 1.500.000,00 Bambang Irawan 

Feb 2004 Bantuan operasional Sekda dalam rangka dinas ke Jakarta 5.000.000,00 H. Fauzan Djamil 

Feb 2004 Bantuan operasional Kabag Umum Pemda RL dalam rangka dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Gunawan Firmansyah S.Sos 

Maret 2004 Bantuan biaya operasional Sekda RL dinas ke Bengkulu 1.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Maret 2004 Bantuan biaya operasional Asisten I untuk menyelesaikan tugas di Jakarta 13.500.000,00 Adnan Tjikwi 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Bengkulu Selatan dalam rangka menghadiri pelantikan Bupati 2.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Mar 2004 Bantuan biaya pada Kabag Kesra dkk dalam rangka dinas ke Jakarta 2.500.000,00 Ishak Nazirun, Bc.Hk 

Mar 2004 Bantuan operasional Kabag Ekobang Pemda RL dalam rangka dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Zamzami. SE 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Sekda Kab. RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 H. Fauzan Djamil SH 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Keuangan Pemda Kab. RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Suherman SE 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Sekda Kab. RL dinas ke Bengkulu 1.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Ekobang ke Jakarta 1.000.000,00 Zamzami. SE 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Sekda Kab. RL dalam rangka dinas ke PUT dan Lubuk Linggau 1.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Keuangan dalam rangka dinas ke Jakarta mengurus biaya DAU TA. 200 2.500.000,00 Suherman SE 

April 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Keuangan dalam rangka dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Suherman,SE 

April 2004 Bantuan operasional Asisten I Kab. RL dinas ke Jakarta 1.500.000,00 Adnan Cikwi, SH 

April 2004 Bantuan operasional Setda RL dalam rangka dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

April 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

April 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

April 2004 Bantuan biaya operasional Sekda Kab. RL dinas ke Bengkulu 1.500.000,00 Hendra Gunawan 

April 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Lubuk Linggau 2.000.000,00 Hendra Gunawan 

April 2004 Bantuan biaya operasional a.n. Desy Narulita dalam rangka dinas ke Jakarta 1.500.000,00 Desy Narulita SE 

April 2004 Bantuan biaya operasional a.n. Bambang Irawan ke Jakarta 1.500.000,00 Bambang Irawan 

Mei 2004 Bantuan Operasional Kabag Keuangan dalam rangka pengurusan DAU ke Jakarta 5.000.000,00 Suherman,SE 

01 Mei 2004 Biaya Operasional Sekda ke Jakarta 5.000.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

01 Mei 2004 Biaya Operasional Sekda ke Jakarta 5.000.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

12 Mei 2004 Biaya Operasional Sekda ke Bengkulu 1.500.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

17 Mei 2004 Biaya Operasional Kabag Keuangan ke Jakarta 5.000.000,00 Suherman, SE 

31 Mei 2004 Biaya Operasional Sekda ke Menado 7.500.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

Juni 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Juni 2004 Biaya setoran pada Sekda untuk mengikuti lokakarya Nasional Pemantapan Pengelolaan Keuda di Jkt 2.500.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Juni 2004 Bantuan biaya Operasional Sekda dinas ke Bengkulu tgl 23 - 24 Juni 2004 2.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Juni 2004 Bantuan biaya Operasional Sekda dinas ke Bengkulu tgl 26 - 28 Juni 2004 2.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Juni 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Bengkulu 2.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Juni 2004 Bantuan biaya pada pegawai Bagian Keuangan Kab. RL dalam rangka dinas ke Jakarta 1.000.000,00 Kasman 

Juni 2004 Bantuan biaya pada a.n. H. Mad Yunus, SH dinas ke Jakarta 1.000.000,00 Indra Gunawan 

Juni 2004 Bantuan biaya a.n. Uslaili, A.Md dinas ke Jakarta 1.000.000,00 Uslaili A.Md 

Juni 2004 Bantuan biaya dalam rangka dinas ke Jakarta a.n. Gunawan F, S.Sos 300.000,00 Gunawan Firmansyah, S.Sos 

Juli 2004 Bantuan biaya dalam rangka dinas ke Jakarta a.n. Ikirom 1.500.000,00 Ikirom 

Juli 2004 Bantuan biaya pada Asisten III Prop. Bengkulu 1.000.000,00 Antoni 

01 Juli 2004 Bantuan Biaya Ke Jakarta 1.000.000,00 Hamdani 

01 Juli 2004 Biaya Operasional Sekda ke Jakarta mengikuti Diklat 4.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

02 Juli 2004 Biaya Operasional Kabag Keuangan 2.000.000,00 Drs. Suherman 

06 Juli 2004 Biaya Operasional Sekda 5.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

12 Juli 2004 Biaya operasional Sekda 2.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

14 Juli 2004 Biaya Operasional Sekda ke Jakarta 5.000.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

14 Juli 2004 Biaya Operasional Sekda ke Bengkulu 2.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

15 Juli 2004 Biaya Operasional Kabag Keuangan ke Bali 5.000.000,00 Suherman, SE 

26 Juli 2004 Biaya Operasional Sekda 5.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

26 Juli 2004 Biaya Operasional Sekda ke Bengkulu 2.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

26 Juli 2004 Biaya Operasional Sekda ke Jogjakarta 6.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

Jul-04 Bantuan Biaya Ke Bengkulu 250.000,00 Drs. Ruslan Aryanto

1 2 3 4 

01 Agustus 2004 Bantuan biaya transportasi ke Jakarta Drs. Mirza Yasben MSOC.Sc 1.000.000,00 Allani 

01 Agustus 2004 Bantuan Biaya pemeriksaan fisik PIC Jakarta 9.700.000,00 Ardilles Nur 

01 Agustus 2004 Biaya Operasional Sekda ke Bali untuk sosialisasi 5.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

07 Agustus 2004 Biaya Operasional Sekda ke Jakarta 5.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

07 Agustus 2004 Biaya Operasional Kabag Umum ke Palembang 2.000.000,00 Gunawan Firmansyah, S.sos 

09 Agustus 2004 Biaya Operasional Sekda ke Kec. Sindang Kelingi 1.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

18 Agustus 2004 Biaya Operasional Sekda ke Bengkulu 2.000.000,00 Ir. Surya Gani, MM 

24 Agustus 2004 Biaya Operasional Kabag Keuangan ke Jakarta 5.000.000,00 Suherman, SE 

24 Agustus 2004 Biaya Operasional ke Jakarta an. 3 orang pegawai Kepegawaian 5.000.000,00 Drs. Farid Abdullah 

25 Agustus 2004 Biaya Operasional Sekda ke Bengkulu 1.000.000,00 Hendra Gunawan, SE 

Sept 2004 Bantuan biaya Staf bagian keuangan Setda Kab. RL dinas ke Bengkulu 300.000,00 Kasman 

Sept 2004 Bantuan biaya kepada Desi Nurwita ke Jakarta 1.000.000,00 Desi Nurwita 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Asisten Ekonomi dan Pembangunan dinas ke Jakarta 750.000,00 Oki.M 

Sept 2004 Bantuan operasional perjalanan dinas Sekretaris Daerah Kab. RL ke Makasar, Sulawesi. 10.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Sept 2004 Bantuan biaya pada Sekda dalam rangka dinas ke Kab. Way Kanan Lampung 1.000.000,00 Masropen Iriadi 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Setda Kab. Rejang Lebong dinas ke Lampung 3.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Asisten I dinas ke Jakarta 1.500.000,00 Ezzi 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Sekda dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Kepala Kepegawaian dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Drs. Syamsul Efendi 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Keuangan Pemda Kab. RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Suherman,SE 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Umum a.n. Gunawan Firmansyah, S.Sos ke Jakarta 1.000.000,00 Gunawan Firmansyah, S.Sos 

Sept 2004 Bantuan biaya Operasional Kasubag Perlengkapan Bagian Umum dinas ke Jakarta 1.000.000,00 Ramlan,BA 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Organisasi dan Kabag Hukum dinas ke Jakarta 6.000.000,00 Drs. Supran 

01 Oktober 2004 Biaya Operasional Asisten I dinas Ke Jakarta 4.000.000,00 Adnan Cikwi 

01 Oktober 2004 Biaya Operasional Sekda ke Jakarta 4.000.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

01 Oktober 2004 Biaya Operasional Kabag. Keuangan Ke Jakarta 4.000.000,00 Suherman, SE 

04 Oktober 2004 Biaya Operasional Sekda ke Bengkulu 1.000.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

08 Oktober 2004 Biaya Operasional Sekda ke Bengkulu 1.000.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

11 Oktober 2004 Biaya Operasional Kabag. Kepegawaian dinas ke jakarta 2.805.000,00 Drs. Syamsul Effendi 

16 Oktober 2004 Biaya Operasional Sekda ke Lubuk Linggau 1.000.000,00 Hendra Gunawan, SE 

21 Oktober 2004 Biaya Operasional Sekda ke Medan 4.000.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

Nov 2004 Biaya operasional bantuan a.n. Slamet A ke Yogyakarta 1.500.000,00 Slamet A. 

Nov 2004 Bantuan biaya Sekda dinas ke bengkulu dalam rangka kunker Presiden RI di Bengkulu 2.000.000,00 Ir. H Surya Gani, MM 

Nov 2004 Bantuan biaya operasional a.n. Ishak Nazirun SH ke Yogyakarta 1.500.000,00 Ishak Nazirun SH 

Nov 2004 Bantuan biaya operasional a.n. Azwin ke Yogyakarta 1.500.000,00 Azwin 

Nov 2004 Bantuan biaya operasional a.n. Gunawan Firmansyah S.Sos ke Yogyakarta 1.500.000,00 Gunawan Firmansyah, S.Sos 

Des 2004 Bantuan biaya operasional Kabag Keuangan dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Suherman,SE 

Des-04 Biaya Operasional Sekda ke Bengkulu 1.000.000,00 Ir. H. Surya Gani, MM 

Total 366.205.000,00

BELANJA RUTIN TIDAK SESUAI KETENTUAN 

Lampiran 2b 

TGL KWITANSI URAIAN JUMLAH 

2.13.1 1123 Subsidi kepada daerah bawahan 

Mei 04 Bantuan biaya pembuatan monumen pesawat terbang di Rejang Lebong 176.500.000,00 

Sept 2004 Bantuan biaya halal bihalal ikatan warga Sumatera Bagian Selatan di Jawa Barat 129.253.474,00 

Total 305.753.474,00 

2.14.1 1132 Bantuan untuk instansi vertikal lainnya 

24 Juni 2004 Bantuan biaya kepada a.n. Suhardiman ST dkk 650.000,00 

Sep-04 Bantuan biaya pada dua orang anggota Polres RL 200.000,00 

Okt-04 Bantuan biaya an.. Fatkhan Danramil Kota Padang 1.000.000,00 

Okt-04 Bantuan biaya kepada AKP Sigit Hariadi Kasat Intelkom Polres RL 500.000,00 

0kt-04 Bantuan biaya kepada 2 orang Jaksa (Kejari Curup) 1.000.000,00 

Nov-04 Bantuan biaya kepada a.n. Herman K dkk anggota Polres RL 200.000,00 

Des-04 Bantuan biaya Kapolres 10.000.000,00 

Sub Total 13.550.000,00 

2.14.1 1133 Bantuan untuk Parpol 

Mar-04 Bantuan biaya pada Umar Bakri anggota DPRD Kab. RL 1.000.000,00 

Okt-04 Bantuan biaya kepada anggota DPRD 2.500.000,00 

Nov-04 Bantuan pelaksanaan pengucapan sumpah Pimpinan DPRD Definitif 4.000.000,00 

Des-04 Bantuan biaya tamu Kapolres 15.000.000,00 

Des-04 Bantuan biaya tamu Korem 15.000.000,00 

Sub Total 37.500.000,00 

2.14.1 1134 Bantuan untuk organisasi profesi 

Jan 2004 Bantuan biaya pada ajudan ibu Bupati a.n. Marito dalam rangka pernikahan di Medan 1.500.000,00 

Jan 2004 Bantuan biaya untuk Tigar Siahaan anggota Polres RL 250.000,00 

Jan 2004 Bantuan biaya wartawan SPJ bulan Januari 2004 700.000,00 

Feb 2004 Bantuan biaya wartawan SPJ bulan Februari 2004 5.350.000,00 

Maret 2004 Pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua Kwarcab Gerakan Pramuka RL 2.300.000,00 

Maret 2004 Bantuan biaya wartawan SPJ bulan Maret 2004 500.000,00 

April 2004 Bantuan pada wartawan SPJ bulan April 2004 500.000,00 

Juni 2004 Bantuan biaya wartawan bulan Juni 2004 1.250.000,00 

Agus 04 Bantuan biaya wartawan SPJ bulan Agustus 2004 2.000.000,00 

Sep 2004 Bantuan biaya pada wartawan SPJ bulan September 2004 200.000,00 

Sep 2004 Bantuan biaya 3 orang dalam rangka mengikuti Penataran Senam Ayo Bersatu di Cibubur Jaktim 2.250.000,00 

Nov-04 Bantuan biaya pada wartawan SPJ bulan November 2004 14.625.000,00 

Pembayaran petugas TPHD dan TKHD Kab. RL a.n. Zainuddin T. (untuk naik haji) 40.000.000,00 

Sub Total 71.425.000,00 

Total 122.475.000,00

Biaya Operasional (2.2.3.1084) untuk Perjalanan Dinas Unit-unit Kerja di Lingkungan Setda Kabupaten RL 


BAPPEDA 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Kepala Bappeda RL dinas ke Jambi 500.000,00 Habna 

April 2004 Bantuan biaya operasional Ka. Bappeda RL dalam rangka dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Ir. Dedinurmansyah 

Febr 2004 Bantuan operasional Ketua Bappeda dalam rangka dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Ir. Dedinurmansyah 

Total 7.500.000,00 

BAWASDA 

17 Mei 2004 Biaya Operasional Ka. Bawasda ke Jakarta 3.000.000,00 Kadirman, SH 

Bantuan operasional Ka.Bawasda RL dalam rangka dinas ke Jakarta 2.500.000,00 Kadirman,SH 

Bantuan Operasional Ka. Bawasda RL dalam rangka dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Kadirman,SH 

Juni 2004 Bantuan by kepada Ka. Bawasda RL dinas ke Jakarta 2.000.000,00 Kadirman,SH 

06 Juli 2004 Biaya Operasional Ka. Bawasda ke Jakarta 5.000.000,00 Kadirman, SH 

Sept 2004 Bantuan by operasional Ka Bawasda Kab RL 400.000,00 Kadirman,SH 

Total 16.900.000,00 

DINAS PERHUBUNGAN 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Kadis Perhubungan dalam rangka dinas ke Sumatera Utara 4.000.000,00 Wance Aframli S.Sos 

Okt-04 Bantuan Biaya Kepada Kepala Dinas Perhubungan ke surabaya 4.000.000,00 Untung 

Total 8.000.000,00 

RSUD Curup 

Sept 2004 Bantuan biaya a.n. Dr. Suci Utari Direktur RSUD Curup mengikuti Loka Karya di Jakarta 2.000.000,00 

DINAS PERTANIAN 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Kepala BIPP Kab. RL dalam rangka dinas ke Sumatera Barat 3.500.000,00 

DINAS KOPERASI 

Desiana 

Ir. Suwardi Rusin 

Febr 2004 Bantuan by operasional Ka. Dinas Koperasi Kab. RL rapat regional ke Padang 3.000.000,00 Drs. Iswarman Ismail

BELANJA RUTIN TIDAK SESUAI KETENTUAN 

Biaya Operasional (2.2.3.1084) untuk Perjalanan Dinas Bupati dan Wakil Bupati 


Lampiran 2a 

Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

Jan 2004 Bantuan biaya operasional Bupati dalam rangka dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Wakil Bupati dalam rangka dinas ke Cilacap Jawa Barat 3.000.000,00 Drs. H. Umar Usman 

Febr 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 


Febr 2004 Bantuan operasional Bupati dalam rangka dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 


Febr 2004 Bantuan biaya operasional Wakil Bupati RL dinas ke Jakarta 3.000.000,00 Drs. H. Umar Usman 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Wakil Bupati dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Drs. Umar Usman 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 

Mar 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 

12 Maret 2004 Bantuan tambahan biaya perjalanan dinas Wakil Bupati RL 1.000.000,00 Hendra Gunawan 

April 2004 Bantuan biaya operasional Wakil Bupati RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Drs. Umar Usman 

Mei 2004 Bantuan biaya operasional Bupati Rejang Lebong dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 

Mei 2004 Bantuan biaya operasional Bupati dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 

Mei 2004 Bantuan biaya operasional Bupati dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 

01 Mei 2004 Biaya Operasional Wabup ke Jakarta 5.000.000,00 Antoni Jusilo 

01 Mei 2004 Biaya Operasional Wabup ke Bengkulu Selatan 3.000.000,00 Hendra Gunawan, SE 

01 Mei 2004 Biaya Operasional Wabup ke Jakarta 7.500.000,00 Drs. Umar Usman 

11 Mei 2004 Biaya Operasional Bupati ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 

Juni 2004 Bantuan biaya operasional Bupati Rejang Lebong dinas ke Jakarta 4.000.000,00 Rohadi 

Juni 2004 Bantuan biaya operasional Wakil Bupati dinas ke Jakarta 3.500.000,00 Drs. H. Umar Usman 

Juni 2004 Bantuan biaya operasional Bupati dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

Juni 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

01 Juli 2004 Biaya Operasional Wakil Bupati ke Jakarta 3.000.000,00 Drs. H. Umar Usman 

01 Juli 2004 Biaya Operasional Wabup ke Jakarta 4.000.000,00 Drs. H. Umar Usman 

09 Juli 2004 Biaya Operasional Bupati ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

14 Juli 2004 Biaya Operasional Bupati ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

01 Agustus 2004 Biaya operasional Wabup Ke Batam, Singapura dan malaysia 4.000.000,00 Drs. Umar Usman 

02 Agustus 2004 Bantuan Biaya Bupati ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

19 Agustus 2004 Biaya Operasional Bupati ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

26 Agustus 2004 Bantuan Biaya Bupati ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

Sept 2004 Bantuan biaya perjalanan dinas staf Wabup ke Jakarta 1.100.000,00 Uslaili A.Md 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 15.000.000,00 Rohadi 

Sept 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

Okt 2004 Biaya Operasional Bupati ke Jakarta 5.000.000,00 Rohadi 

Nov 2004 Bantuan biaya operasional Bupati RL dinas ke Jakarta 5.000.000,00 Rohdi 

Total 171.100.000,00

II.3. Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004 Setelah Diperiksa BPK 


No. Uraian 

Jumlah 
















686.046.047,00 








2.780.480.853,00 


- 







Ruang 

860.000.000,00 


Olahraga 

5.572.000.000,00 






17 Sektor Hukum 150.000.000,00 




1.625.000.000,00 


JUMLAH 281.210.813.725,17 


JUMLAH 298.912.680.413,17 


KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2004 

205.362.409.162,00 

152.141.714.303,00 

15.841.584.551,00 

3.464.414.483,00 

2.419.491.200,00 

17.481.434.880,00 

172.000.000,00 

- 

- 

9.574.090.895,00 

3.994.214.250,00 

273.464.600,00 

53.415.470.469,40 

50.000.000,00 

3.182.100.999,00 

2.020.276.400,00 

100.000.000,00 

2.760.344.853,00 

9.543.280.285,00 

- 

4.065.926.352,40 

1.664.637.000,00 

855.221.142,00 

5.565.826.971,00 

82.000.000,00 

4.260.281.567,00 

- 

- 

345.911.920,00 

149.647.900,00 

17.100.902.350,00 

1.616.351.730,00 

52.761.000,00 

268.350.318.633,40 JUMLAH 281.210.813.725,17 258.777.879.631,40 


284.799.797.019,40 JUMLAH 298.912.680.413,17 275.227.358.017,40

HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?