HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

28 Pengeluaran pasal biaya operasional Sekretariat Daerah untuk biaya-biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati, pejabat dan staf di Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan unit-unit kerja lain pada Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong seharusnya tidak diperkenankan, karena pada masing- masing pos tersebut sudah tersedia anggaran untuk biaya perjalanan dinas. 6) Pasal Biaya Kesejahteraan Pegawai (2.2.3.1091) sebesar Rp28.250.000,00 digunakan untuk bantuan biaya dalam rangka kegiatan di rumah dinas Sekretaris Daerah Rejang Lebong, bantuan THR kepada Muspida TNI, Polri dan lainnya, serta bantuan biaya untuk 5 orang Kanit Polres Rejang Lebong. 7) Pasal Biaya Tamu Pemerintah (2.2.3.1100) sebesar Rp16.293.000,00 antara lain digunakan untuk: a) Bantuan untuk Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp2.500.000,00 b) Bantuan biaya untuk pembelian peralatan pakaian sebesar Rp1.500.000,00 c) Bantuan biaya penyelesaian dokumentasi (cetak foto pernikahan putri Bupati) sebesar Rp3.293.000,00 d) Bantuan dan sertifikat hak pakai atas tanah SPN sebesar Rp4.000.000,00 e) Pembayaran uang muka pembebasan lahan untuk monumen pesawat di DMHB sebesar Rp5.000.000,00 b. Pos Bagi Hasil dan Bantuan <strong>Keuangan</strong> sebesar Rp305.753.474,00. Pengeluaran ini terdapat pada Pasal Subsidi kepada daerah bawahan (2.13.1.1123) sebesar Rp305.753.474,00 yang digunakan untuk bantuan biaya pembuatan monumen pesawat terbang dan bantuan biaya halal bihalal ikatan warga Sumatera Bagian Selatan di Jawa Barat. Seharusnya pasal ini digunakan untuk bantuan kepada daerah yang wajib dibantu, dalam hal ini Kabupaten Rejang Lebong wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang (daerah pemekaran Kabupaten Rejang Lebong) guna menunjang kegiatan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang Pasal 16 Ayat (3) yang menyatakan: Kabupaten Rejang Lebong wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten
29 Lebong dan Kabupaten Kepahiang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang- kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintahan di daerah pemekaran selama belum dimekarkan. c. Pos Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain sebesar Rp122.475. 000,00, terdiri atas: 1) Bantuan untuk Instansi Vertikal Lainnya (Pasal 2.14.1.1132) sebesar Rp13.550.000,00 antara lain digunakan untuk bantuan biaya pada anggota polres, jaksa. 2) Bantuan untuk parpol (Pasal 2.14.1.1133) sebesar Rp37.500.000,00 antara lain digunakan untuk bantuan biaya pada anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong (Sdr. Umar Bakri), bantuan biaya tamu Kapolres, bantuan biaya tamu Korem. Seharusnya pasal ini digunakan untuk membantu kegiatan partai-partai politik. 3) Bantuan untuk Organisasi Profesi (Pasal 2.14.1.1134) sebesar Rp71.425.000,00 digunakan antara lain untuk bantuan biaya pada ajudan ibu Bupati (Sdr. Marito) dalam rangka pernikahan di Medan, bantuan biaya pada wartawan, dan sebagainya. Seharusnya pasal ini digunakan untuk bantuan pada organisasi profesi PWI, KONI, MUI, KNPI, dan lain-lain. (Rincian lihat Lampiran 2b) Dengan demikian pengeluaran pada Pos Sekretariat Daerah, Pos Bagi Hasil dan Bantuan <strong>Keuangan</strong> dan Pos Pengeluaran Tidak Termasuk Bagian Lain memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2.095.693.924,00 (Rp1.667.465.450,00 + Rp305.753.474,00 + Rp122.475.000,00). Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD: a. Pasal 6 Ayat (4) yang menyatakan dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Daerah.
Page 1 and 2: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK I
Page 3 and 4: BAB II LAPORAN PEMERIKSAAN II.1 Pen
Page 5 and 6: 11 rangka penyusunan laporan APBD b
Page 7 and 8: 13 3. Kelemahan yang signifikan dal
Page 9 and 10: 4. Cakupan Pemeriksaan 6 Pemeriksaa
Page 11 and 12: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK I
Page 13 and 14: 3 Di dalam hasil pemeriksaan atas P
Page 15 and 16: 6. Penganggaran dan Penggunaan Biay
Page 17 and 18: 15 1) Pasal 88 yang menyatakan dana
Page 19 and 20: 17 2. Kelebihan Pembayaran Tunjanga
Page 21 and 22: 19 BPK-RI menyarankan kepada Bupati
Page 23 and 24: 21 PNS Rejang Lebong tahun 2004 dan
Page 25 and 26: 23 anggaran untuk pos dimaksud tela
Page 27 and 28: 25 b. Peraturan Pemerintah Nomor 10
Page 29: 27 e) Biaya rental mobil dan akomod
Page 33 and 34: 31 6. Penganggaran dan Penggunaan B
Page 35 and 36: 33 atau 99,97%. Biaya ini digunakan
Page 37 and 38: 35 7. Pengeluaran pada Beberapa Pos
Page 39 and 40: 37 BPK-RI menyarankan kepada Bupati
Page 41 and 42: 39 Keadaan tersebut diatas mengakib
Page 43 and 44: 41 a. Pasal 29 menyatakan bahwa sel
Page 45 and 46: 43 10. Dana yang Diberikan kepada P
Page 47 and 48: 45 1) Pasal 6 Ayat (1) yang menyata
Page 49 and 50: 47 Jakarta Selatan berdasarkan Sura
Page 51 and 52: 1 2 3 4 2.13.1 1123 Subsidi kepada
Page 53 and 54: Perhitungan APBD Tahun Anggaran 200
Page 55 and 56: 1 2 3 4 01 Agustus 2004 Bantuan bia
Page 57 and 58: Biaya Operasional (2.2.3.1084) untu
Page 59: II.3. Perhitungan APBD Tahun Anggar

HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?