HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

44 masih merupakan kegiatan uji coba produksi saos tomat dan jahe instan serta penyulingan minyak atsiri. Dengan demikian, dana sebesar Rp100.000.000,00 yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong hanya digunakan untuk menutupi biaya operasional perusahaan, seperti biaya uji coba, gaji pegawai, dan biaya transportasi. Pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa dalam Tahun Anggaran 2004, PD. Rena Skalawi juga telah mendapatkan dana dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melalui dua proyek yaitu: a. Bantuan modal dan operasional untuk menyelenggarakan pengolahan saos tomat dan jahe instant (2P.0.05.3.01.002) sebesar Rp65.000.000,00. b. Proyek pengembangan pabrik minyak atsiri (2P.0.05.3.01.001) sebesar Rp749.489.000,00. Hasil pemeriksaan atas SPJ kedua proyek tersebut diketahui bahwa realisasi dari proyek- proyek tersebut sebesar Rp814.489.000,00 tidak diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong pada PD. Rena Skalawi dalam Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2004. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 2 yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. b. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengakui dan mencatat semua dana yang dikeluarkan untuk BUMD baik dalam bentuk uang tunai maupun aset (aktiva) sebagai penyertaan modal. c. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 24 Pebruari 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rena Skalawi:
45 1) Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan bahwa modal dasar perusahaan daerah ditetapkan sebesar 1 milyar rupiah seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2) Pasal 6 Ayat (2) berbunyi dari modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini disetor oleh Pemerintah daerah seluruhnya pada rekening perusahaan daerah. Hal tersebut mengakibatkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 pada PD. Rena Skalawi tidak jelas statusnya dan belum tercatat sebagai penyertaan modal dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana anggaran daerah oleh Perusahaan Daerah bersangkutan. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dhi. Bagian Keuangan dan Badan Pengawas lalai tidak mempedomani ketentuan mengenai pembentukan BUMD bahwa dana yang diberikan kepada BUMD merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan selaku Sekretaris Badan Pengawas mengakui permasalahan tersebut dan menyatakan akan membuat surat perjanjian di hadapan Notaris mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ke PD. Rena Skalawi serta akan menginventarisir seluruh penyertaan modal yang telah diberikan kepada PD. Rena Skalawi. BPK-RI menyarankan kepada Bupati Rejang Lebong agar: a. Memerintahkan Badan Pengawas PD. Rena Skalawi untuk menginventarisir dan mempertanggungjawabkan seluruh dana yang telah diberikan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong kepada PD. Rena Skalawi. b. Badan Pengawas segera menetapkan secara tegas status dana yang telah diberikan oleh Pemda Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.814.489.000,00 sebagai penyertaan modal daerah baik dalam Perda maupun Surat Keputusan Badan Pengawas.
Page 1 and 2: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK I
Page 3 and 4: BAB II LAPORAN PEMERIKSAAN II.1 Pen
Page 5 and 6: 11 rangka penyusunan laporan APBD b
Page 7 and 8: 13 3. Kelemahan yang signifikan dal
Page 9 and 10: 4. Cakupan Pemeriksaan 6 Pemeriksaa
Page 11 and 12: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK I
Page 13 and 14: 3 Di dalam hasil pemeriksaan atas P
Page 15 and 16: 6. Penganggaran dan Penggunaan Biay
Page 17 and 18: 15 1) Pasal 88 yang menyatakan dana
Page 19 and 20: 17 2. Kelebihan Pembayaran Tunjanga
Page 21 and 22: 19 BPK-RI menyarankan kepada Bupati
Page 23 and 24: 21 PNS Rejang Lebong tahun 2004 dan
Page 25 and 26: 23 anggaran untuk pos dimaksud tela
Page 27 and 28: 25 b. Peraturan Pemerintah Nomor 10
Page 29 and 30: 27 e) Biaya rental mobil dan akomod
Page 31 and 32: 29 Lebong dan Kabupaten Kepahiang s
Page 33 and 34: 31 6. Penganggaran dan Penggunaan B
Page 35 and 36: 33 atau 99,97%. Biaya ini digunakan
Page 37 and 38: 35 7. Pengeluaran pada Beberapa Pos
Page 39 and 40: 37 BPK-RI menyarankan kepada Bupati
Page 41 and 42: 39 Keadaan tersebut diatas mengakib
Page 43 and 44: 41 a. Pasal 29 menyatakan bahwa sel
Page 45: 43 10. Dana yang Diberikan kepada P
Page 49 and 50: 47 Jakarta Selatan berdasarkan Sura
Page 51 and 52: 1 2 3 4 2.13.1 1123 Subsidi kepada
Page 53 and 54: Perhitungan APBD Tahun Anggaran 200
Page 55 and 56: 1 2 3 4 01 Agustus 2004 Bantuan bia
Page 57 and 58: Biaya Operasional (2.2.3.1084) untu
Page 59: II.3. Perhitungan APBD Tahun Anggar

HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?