HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

30
b. Pasal 12 huruf a yang menyatakan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dilakukan
berdasarkan kepada prinsip-prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan
kebutuhan teknis yang disyaratkan.
c. Pasal 41 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Biro/Bagian Keuangan mengadakan
verifikasi terhadap SPJR mengenai kebenaran pengeluaran anggaran, ketetapan
tujuan pengeluaran, ketetapan pembebanan mata anggaran, kelengkapan pembuktian
dan kebenaran serta sahnya tagihan.
Hal tersebut mengakibatkan telah terjadinya penyimpangan penggunaan keuangan
daerah yang memboroskan keuangan daerah sebesar Rp2. 095.693.924,00.
Hal ini terjadi karena:
a. Adanya disposisi-disposisi dari Atasan Langsung Bendaharawan dan atau pejabat
yang berwenang yang memerintahkan Bendaharawan untuk menyediakan dana dan
membayar pengeluaran-pengeluaran tersebut meskipun telah menyalahi ketentuan.
b. Kelalaian Kepala Bagian Keuangan cq. Kepala Sub Bagian Perbenda haraan tidak
cermat memverifikasi SPP yang diajukan oleh Bendaharawan.
Kepala Sub Bagian Perbendaharaan menyatakan bahwa untuk masa yang akan
datang Bendaharawan harus mempedomani ketentuan yang berlaku dalam mengeluarkan
dana anggaran serta akan dilakukan koordinasi antara Sub Bagian Perbendaharaan,
Anggaran dan Verifikasi atas SPP yang diajukan oleh Bendaharawan.
BPK-RI menyarankan kepada Bupati Rejang Lebong agar:
a. Menegur secara tertulis kepada para pejabat dan atau Atasan Langsung
Bendaharawan untuk tidak mendisposisikan pembayaran yang nyata-nyata telah
menyalahi ketentuan.
b. Memerintahkan Plt. Kepala Bagian Keuangan untuk menolak pembayaran yang tidak
sesuai peruntukan tersebut. Jika terjadi kesalahan berulang dikenakan sanksi PP
Nomor 30 Tahun 1980.