HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

More documents

Recommendations

Info

24 4. Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Rejang Lebong Menyalahi Ketentuan Sebesar Rp590.000.000,00 Dalam APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2004 telah dianggarkan belanja rutin sebesar Rp217.023.216.643,17 dengan realisasi sebesar Rp205.362.409.162,00 atau 94,63%. Dari belanja rutin Tahun Anggaran 2004 tersebut, telah dianggarkan pembentukan dana cadangan (Pasal 2.2.3.1093) sebesar Rp590.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp590.000.000,00 atau 100%. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pendukung Perhitungan APBD pada Sub Bagian Anggaran, diketahui bahwa pembentukan dana cadangan tersebut ternyata tidak ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Kabupaten Rejang Lebong. Selain itu dana cadangan tersebut tidak dikelola pada suatu rekening khusus dan posisi dana cadangan tidak dilaporkan dalam Perhitungan APBD. <strong>Pemeriksa</strong>an lebih lanjut atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendaharawan Rutin Sekretariat Daerah selaku pengelola dana cadangan, diketahui bahwa dana cadangan tersebut langsung digunakan pada Tahun Anggaran 2004 untuk pembebasan tanah lokasi Sekolah Polisi Negara (SPN) di Kabupaten Rejang Lebong, sesuai dengan Nota Dinas Asisten I No.140/157/Bag.1 tanggal 31 Mei 2004. Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong diketahui bahwa tanah tersebut rencananya akan diberikan kepada SPN dengan status pinjam pakai, yang prosesnya sedang diajukan kepada DPRD Rejang Lebong. Dengan demikian dana cadangan tersebut seharusnya tidak perlu dibentuk, mengingat pengalokasiannya masih dapat disediakan dalam satu tahun anggaran dan tidak memerlukan suatu Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Hal tersebut di atas tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 172 Ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
25 b. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban <strong>Keuangan</strong> Daerah: 1) Pasal 18 Ayat (3) yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening dana cadangan. 2) Pasal 18 Ayat (4) yang menyatakan bahwa posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. Keadaan tersebut di atas mengakibatkan pembentukan Dana Cadangan yang telah direalisasi sebesar Rp590.000.000,00 dan tidak dikelola dalam rekening khusus tersebut menyalahi ketentuan yang akan membuka peluang penyalahgunaan uang daerah. Hal tersebut terjadi karena Panitia Anggaran yang terdiri dari Pejabat Eksekutif dan Legislatif lalai tidak mempedomani ketentuan dalam pembentukan dana cadangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena kesalahan dalam mengartikan dana cadangan, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada anggarannya, dan selanjutnya akan segera menyelesaikan dokumen pinjam pakai tersebut. BPK-RI menyarankan kepada Bupati Rejang Lebong agar menegur secara tertulis kepada Panitia Anggaran untuk mempedomani ketentuan yang berlaku mengenai pembentukan dana cadangan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dengan melengkapi dokumen pinjam pakai atas tanah yang telah dibebaskan untuk SPN.
Page 1 and 2: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK I
Page 3 and 4: BAB II LAPORAN PEMERIKSAAN II.1 Pen
Page 5 and 6: 11 rangka penyusunan laporan APBD b
Page 7 and 8: 13 3. Kelemahan yang signifikan dal
Page 9 and 10: 4. Cakupan Pemeriksaan 6 Pemeriksaa
Page 11 and 12: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK I
Page 13 and 14: 3 Di dalam hasil pemeriksaan atas P
Page 15 and 16: 6. Penganggaran dan Penggunaan Biay
Page 17 and 18: 15 1) Pasal 88 yang menyatakan dana
Page 19 and 20: 17 2. Kelebihan Pembayaran Tunjanga
Page 21 and 22: 19 BPK-RI menyarankan kepada Bupati
Page 23 and 24: 21 PNS Rejang Lebong tahun 2004 dan
Page 25: 23 anggaran untuk pos dimaksud tela
Page 29 and 30: 27 e) Biaya rental mobil dan akomod
Page 31 and 32: 29 Lebong dan Kabupaten Kepahiang s
Page 33 and 34: 31 6. Penganggaran dan Penggunaan B
Page 35 and 36: 33 atau 99,97%. Biaya ini digunakan
Page 37 and 38: 35 7. Pengeluaran pada Beberapa Pos
Page 39 and 40: 37 BPK-RI menyarankan kepada Bupati
Page 41 and 42: 39 Keadaan tersebut diatas mengakib
Page 43 and 44: 41 a. Pasal 29 menyatakan bahwa sel
Page 45 and 46: 43 10. Dana yang Diberikan kepada P
Page 47 and 48: 45 1) Pasal 6 Ayat (1) yang menyata
Page 49 and 50: 47 Jakarta Selatan berdasarkan Sura
Page 51 and 52: 1 2 3 4 2.13.1 1123 Subsidi kepada
Page 53 and 54: Perhitungan APBD Tahun Anggaran 200
Page 55 and 56: 1 2 3 4 01 Agustus 2004 Bantuan bia
Page 57 and 58: Biaya Operasional (2.2.3.1084) untu
Page 59: II.3. Perhitungan APBD Tahun Anggar

HASIL PEMERIKSAAN - Badan Pemeriksa Keuangan

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?