Halaman 2 - Badan Pemeriksa Keuangan

VISI BPK RI:
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara
yang kredibel dengan menjunjung tinggi
nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam
mendorong terwujudnya tata kelola keuangan
negara yang akuntabel dan transparan.
MISI BPK RI:
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara;
2. Memberikan pendapat untuk
meningkatkan mutu
pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara;
3. Berperan aktif dalam mendeteksi
dan mencegah segala bentuk
penyalahgunaan dan penyelewengan
keuangan negara.
2- visi msi.indd 2 23/02/2011 18:56:22

SEKRETARIAT JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 3 Desember 2010
SURAT EDARAN
NOMOR 16 /SE/X-XIII.2/12/2010
SEMINAR/BIMBINGAN TEKNIS YANG MENGATASNAMAKAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang diatur lebih lanjut pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007
tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara, BPK sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara,
mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemeriksaan. Kebebasan dan kemandirian BPK antara lain tidak terlibat baik
secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelenggarakan kegiatan asistensi, jasa konsultasi, bimbingan teknis, seminar, dan lain-lain;
b. Bahwa dalam beberapa penyelenggaraan acara Seminar/Bimbingan Teknis terdapat organisasi yang menyalahgunakan nama BPK RI dengan cara mengundang entitas
yang diperiksa oleh BPK RI untuk mengikuti Seminar/Bimbingan Teknis seolah-olah diselenggarakan atas kerjasama dengan BPK;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, BPK memandang perlu untuk mengambil sikap dan melakukan klarifikasi;
2. Maksud dan Tujuan
Menegakkan prinsip kebebasan dan kemandirian serta menjaga nama baik BPK RI
3. Ruang lingkup
Sekretariat Jenderal Departemen/Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua dan Anggota DPRD Kab/Kota, Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Sekretaris dan
Staf DPRD, kepala Inspektorat, Kepala BKKAD/DPKAD/Dispenda, Kepala BAPPEDA/BAPEKO, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Direktur BUMN/BUMD/Perusda dan
RSUD se-Indonesia.
4. Dasar
a. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang BPK (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4654);
b. Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksa Keuangan Negara;
c. Surat Keputusan BPK Nomor 31/SK/I-VIII./3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan dan Naskah Dinas pada BPK RI;
d. Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI
BAB II
Dengan adanya kegiatan Seminar/Bimbingan teknis yang diadakan oleh organisasi yang mengatasnamakan BPK RI dengan ini disampaikan bahwa;
1. BPK pusat ataupun BPK Perwakilan tidak pernah melakukan kerjsama atau mendukung kegiatan Seminar/Bimbingan Teknis dengan Organisasi/Lembaga manapun.
2. Apabila Instansi Bapak/Ibu menerima tawaran Seminar/Bimbingan Teknis dari Organsasi/Lembaga yang menggunakan nama BPK Pusat maupun BPK Perwakilan,
dengan hormat dimohon untuk ditidak melayani dan segera melaporakan kepada pihak BPK Pusat atau Kantor Perwakilan BPK di daerah, dimana Instansi Saudara
berada.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.
Kepada:
1. Yth, Sekretaris Jenderal Departemen/Lembaga
2. Yth, Gubernur
3. Yth, Bupati/Walikota
4. Yth, Ketua dan Anggota DPRD Kab./Kota;
5. Yth, Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Yth, Sekretaris dan Staf DPRD
7. Yth, Kepala Inspektorat
8. Yth, Kepala BPKAD/DPKAD/Dispenda
9. Yth, Kepala BAPPEDA/BAPEKO
10. Yth, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
11. Yth, Direktur BUMN/BUMD/Perusda dan RSUD di seluruh Indonesia
Tembusan;
1. Inspektur Utama
2. Para Kepala Ditama
3. Tortama KN I-VII
4. Para Kepala Perwakilan
5. Para Kepala Biro
6. Kepala Pusdiklat
7. Kepala Direktorat LABH
Warta BPK
HIMBAUAN
FEBRUARI 2011
3 - himbauan.indd 3 23/02/2011 18:58:15

dari KAMI
Sidang Pembaca Yang Terhormat,
Sinergi bisa dikatakan sebagai
BPK pintu gerbang bagi pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra) BPK periode 5 tahun
mendatang. Sinergi dan koordinasi antarlembaga
negara dapat terlihat dari acara silaturahim
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di BPK pada
7 Februari 2011. Perhelatan ini memberikan
landasan kuat bagi pelaksanaan rencana strategi
dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan
negara.
Renstra BPK 2011-2015 dituangkan dalam
Keputusan BPK No.7/K/I-XIII/12/2010 tanggal
17 Desember 2009. Rencana ini menitikberatkan
pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemilik
kepentingan, penyempurnaan proses bisnis
utama, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan
peningkatan sumber daya manusia.
Banyak yang diharapkan dari keberhasilan
Renstra. BPK harus berkelas. Itu yang ditegaskan
oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Tidak mudah
untuk menggapainya. Tidak hanya diperlukan
kepandaian, akan tetapi juga etika birokrasi dan
konsistensi untuk mewujudkan hasil akhir dari
Renstra.
PENGARAH : Herman Widyananda, Hendar Ristriawan
PENANGGUNG JAWAB : Bahtiar Arif
SUPERVISI PENERBITAN : Gunarwanto, Cris Kuntadi, Heri Subowo
KETUA DEWAN REDAKSI : Parwito
STAF REDAKSI : Andy Akbar Krisnandy, Bambang Dwi,
FOTOGRAFER : Riyanto
FEBRUARI 2011
Bambang Widodo, Diana Runtu, Teguh Siswanto.
Meski begitu, keberhasilan dari sebuah rencana
tentu tergantung dari bagaimana implementasinya.
Jangan sampai rencana yang sudah sempurna
ternyata ‘loyo’ karena hanya kuat pada tahapan
teoritis. Apalagi, jika Renstra BPK juga sebagai
acuan pelaksanaan kegiatan bagi setiap unit kerja
BPK. Tentu dalam pelaksanaannya dibutuhkan
inisiatif dan strategi yang jitu di setiap elemen yang
ada di BPK.
Dalam perjalanan pelaksanaan Renstra ini,
BPK tak lepas dari masalah, baik internal maupun
eksternal. Sejumlah kasus yang menimpa auditor
bisa memberi ‘warna’ dalam pencapaian Renstra.
Tentu tidak mudah mewujudkan tujuan Renstra.
Ini juga terkait dengan tugas yang dipikul BPK,
tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan,
akan tetapi juga audit kinerja dan audit dengan
tujuan tertentu. Belum lagi masalah keterbatasan
auditor jika dibandingkan dengan besarnya aset
yang diaudit. Agaknya, implementasi Renstra 5
tahun ke depan menjadi kunci apakah lembaga
audit negara ini berkelas atau tidak.
Salam Redaksi
KEPALA SEKRETARIAT : Ekowati Tyas Rahayu
STAF SEKRETARIAT : Sutriono, Sumunar Mahanan
ALAMAT REDAKSI : Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto
No. 31 Jakarta
Telepon : 021 5704395 – 0215704396
Pesawat 1188/1187
Faksimili : 021-57854096
Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy sesuai misi Warta BPK. Naskah diketik satu setengah
spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah.
ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Warta BPK
4 - dari kamii.indd 4 23/02/2011 18:58:53

42 - 44 PANTAU:
PLN Boros Perlu Audit Investigasi
45 - 46 KOLOM:
Anggito Abimanyu:
Kepastian Ekonomi dan Lindung Nilai APBN
47 - 48 AKSENTUASI:
WTP Bukan Berarti Bebas Korupsi
49 - 50 TEMPO DOELOE:
Dewan Pengawas Keuangan (1949-1959)
51 - 53 REFORMASI BIROKRASI:
MAKIN: Sistem Untuk Mengoptimalkan
Kinerja Pegawai
54 - 56 PROFESI:
Kisruh Wadah Tunggal Advokat
57 - 61 HUKUM:
Efek Domino Kasus Super Gayus
62 - 63 BPK DAERAH:
Kepala BPK Lampung
Utamakan Dialog Untuk Cari Solusi
64 - 65 PUSDIKLAT:
Pusdiklat, ISO, dan Green Initiative
66 - 70 INTERNASIONAL:
ASOSAI, Perkumpulan BPK Se-Asia
Warta BPK
daftar isi
6 - 12 Laporan Utama:
renstra, Membentuk BPK
yang Berkelas
13 - 21 AGENDA:
Pertemuan Pimpinan
Lembaga Negara.
Melajutkan Komitmen dan
Sinergi Tanpa Intervensi
22 - 28 LAPORAN KHUSUS:
BPK tidak Bisa digugat
tapi tak Kebal Hukum
29 - 31 WAWANCARA:
Ketua Mahkamah Konstitusi
Mahfud MD: BPK Harus Berani
Ungkap temuannya ke Publik
32 - 39 ANTAR LEMBAGA:
Ketua Komisi Yudisial
Eman Suparman:
BPK Perlu Membuat
rumusan Mencegah Korupsi
FEBRUARI 2011
5 -daftar isi.indd 5 23/02/2011 19:00:28