Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan
Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan
Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
a. PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban<strong>Keuangan</strong> Daerah Pasal 11 yang menyatakan Semua transaksi <strong>Keuangan</strong>Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakanmelalui Kas Daerah.b. Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,Pertanggungjawaban dan Pengawasan <strong>Keuangan</strong> Daerah serta Tata CaraPenyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha <strong>Keuangan</strong> Daerah danPenyusunan Perhitungan APBD Pasal 4 yang menyatakan Semua pendapatan,belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.Hal tersebut mengakibatkan Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dalamRancangan Perhitungan APBD TA 2004 disajikan lebih rendah sebesar Rp47.418.440,21.Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pihak pengelola <strong>Keuangan</strong>Daerah terhadap peraturan perundangan dan kurangnya koordinasi antara pihak Pemdadhi Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian <strong>Keuangan</strong> Pemerintah <strong>Kab</strong>upaten <strong>Berau</strong>dengan PT PLN Cabang <strong>Berau</strong> dalam mengupayakan penerimaan Pajak Penerangan Jalandiadministrasikan secara bruto.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah <strong>Kab</strong>upaten <strong>Berau</strong> menyatakanbahwa hal tersebut karena belum ada koordinasi antara Pemda <strong>Berau</strong> dengan PT PLNCabang <strong>Berau</strong>. Oleh karena itu pihak pemda akan menyurati PT PLN Cabang <strong>Berau</strong> agarmenyetorkan biaya operasional tersebut dan menyetorkannya secara tepat waktu.BPK RI menyarankan kepada Bupati <strong>Berau</strong> agar memerintahkan Kepala DinasPendapatan Daerah dan Kepala Bagian <strong>Keuangan</strong> untuk berkoordinasi dengan PT PLNCabang <strong>Berau</strong> supaya mekanisme pemberian biaya operasional pemungutan PajakPenerangan Jalan kepada PT PLN sesuai dengan ketentuan dan selanjutnya penerimaanPPJ diadministrasikan secara bruto.2. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Sebesar Rp1.251.240.791,85Belum Termasuk Didalamnya Pendapatan Dari Pelayanan Kesehatan YangDipergunakan Langsung Sebesar Rp6.750.006.078,30.Berdasarkan Rancangan Perhitungan APBD Pemerintah <strong>Kab</strong>upaten <strong>Berau</strong> TA.2004, Pendapatan Asli Daerah untuk kode rekening 1.10.0100 Dinas Kesehatan, realisasi
Change language