13.07.2015 Views

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

Kab. Berau - Badan Pemeriksa Keuangan

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

c. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 4 yang menyatakan Semua pendapatan,belanja dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD.Hal tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan PBB dalam Perhitungan APBD<strong>Kab</strong>upaten <strong>Berau</strong> Tahun Anggaran 2004 disajikan lebih rendah sebesarRp586.129.857,00 dan membuka peluang penyalahgunaan keuangan daerah.Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pihak pengelola <strong>Keuangan</strong>Daerah terhadap peraturan perundangan yang tidak memasukkan penerimaan BiayaPemungutan PBB ke rekening Kas Daerah.Atas Permasalahan tersebut pihak Pemerintah <strong>Kab</strong>upaten <strong>Berau</strong> menyatakanbahwa mengenai penerimaan Bea Pungut PBB tahun 2005 nanti akan dimasukkan keRekening Kas Daerah sesuai dengan PP Nomor 105 Tahun 2000.BPK RI menyarankan Bupati <strong>Berau</strong> agar menginstruksikan kepada:1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah supaya pengelolaan Biaya Pemungutan PBBdilaksanakan melalui Kas Daerah.2. Panitia Anggaran supaya penerimaan bagi hasil PBB dianggarkan secara bruto danmembuka rekening pengeluaran biaya pemungutan PBB dalam APBD.4. Rekening Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Sebesar Rp434.110.100,00 TermasukDidalamnya Pendapatan Dari Dana Hibah (Gugus Kerja Pelayanan Kesehatan)Sebesar Rp232.737.800,00 Yang Tidak Tercatat Di Kas Daerah Dan TidakTermasuk Didalamnya Sisa Dana Hibah TA. 2004 Sebesar Rp33.089.500,00.Berdasarkan Rancangan Perhitungan APBD TA. 2004, rekening Lain-lainPendapatan Yang Sah dianggarkan sebesar Rp1.557.332.000,00 dan realisasinya sebesarRp434.110.100,00. Pendapatan tersebut merupakan Dana Hibah (Gugus Kerja PelayananKesehatan) dengan kode rekening 1.10.0100.3.01.01.02.Dana Hibah tersebut adalah dana yang berasal dari Pinjaman Bank Dunia olehPemerintah Pusat yang dihibahkan ke Pemerintah <strong>Kab</strong>upaten/Kota untuk program GugusKerja Pelayanan Kesehatan-HWS (Health Workforce and Services Project) <strong>Kab</strong>upaten<strong>Berau</strong> Tahun 2004-2008, sesuai Naskah Perjanjian Hibah (NPH) proyek tersebutbertujuan untuk mendukung desentralisasi pembangunan kesehatan melalui pembiayaanyang berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!