Toxic%20threads_Meracuni%20Surga_(INA)_170413
Toxic%20threads_Meracuni%20Surga_(INA)_170413
Toxic%20threads_Meracuni%20Surga_(INA)_170413
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bab empat<br />
Menuju Pencegahan<br />
Pencemaran<br />
Undang-undang No. 32 Tahun 200995 menyediakan<br />
landasan hukum bagi penyusunan berbagai instrumen<br />
kebijakan baru dalam rangka pencegah pencemaran,<br />
dan yang paling penting meliputi prinsip “preventive”<br />
dan “pencemar harus membayar”. 96 Selain itu ada juga<br />
pertanda bahwa pihak berwenang di Indonesia telah<br />
mempertimbangkan pendekatan baru berdasarkan<br />
transparansi informasi mengenai limbah bahan kimia<br />
berbahaya.<br />
Menyusul investigasi Greenpeace dimana limbah dari<br />
pipa pembuangan tak bertuan diambil sebagai sampel<br />
dan ditandai, petugas dari BPLHD Provinsi Jawa Barat<br />
dari wilayah Kabupaten Bandung mengidentifikasi<br />
dan menandai 21 pembuangan air limbah dari 13<br />
perusahaan, dimana pada tanda itu disebutkan nama<br />
perusahaan yang bertanggung jawab. 97 Tanda itu<br />
memuat hingga empat nama perusahaan, ditambah<br />
nama dan tanda tangan anggota tim yang melakukan<br />
penandaan itu.<br />
Pemerintah Jawa Barat juga mulai mempersiapkan<br />
daftar pertanyaan untuk semua sektor industri, untuk<br />
menciptakan inventaris bahan kimia berbahaya<br />
yang digunakan industri, dan bermaksud akan<br />
mempublikasikan inventaris itu secara online. Telah<br />
ada juga inisiatif di tingkat nasional untuk menyusun<br />
inventaris bahan-bahan kimia berbahaya yang dikenal<br />
sebagai “manajemen informasi nasional untuk bahan<br />
kimia berbahaya” dan membentuk sistem tanggap<br />
darurat melibatkan industri dan petugas dari pemerintah<br />
setempat.. 98,99 Inventaris seperti yang dimaksud akan<br />
menjadi landasan yang berguna bagi upaya identifikasi<br />
penggunaan bahan kimia berbahaya di Indonesia,<br />
dan akan menjadi langkah awal menuju pembentukan<br />
daftar prioritas bahan berbahaya beracun yang<br />
harus direduksi dan dieliminasi penggunaanya.<br />
Pengumpulan informasi semacam ini sangat penting di<br />
Indonesia; dimana juga terjadi di banyak negara di Asia,<br />
pengetahuan mengenai produksi dan impor bahan<br />
26 Greenpeace international Toxic Threads: Mencemari Surga<br />
kimia, kuantitas, penggunaan, dan potensi bahayanya,<br />
masih sangat rendah.<br />
Selain itu Kebijakan Produksi Bersih Nasional, yang<br />
disetujui pada 2003, sebagai landasan bagi pemerintah<br />
pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan<br />
dan pembentukan program Produksi Bersih. Pusat<br />
Produksi Bersih Nasional (The Indonesian Centre for<br />
Clean Production - ICCP) di Serpong, Jawa Barat,<br />
Indonesia, didirikan sejak 2004. Tetapi kisah sukses<br />
yang ditangani PPBN umumnya berkisar pada<br />
penghematan energi 100 , bukan pada manajemen bahan<br />
kimia. 101 Karenanya, program ini kurang berdampak<br />
terhadap upaya pengurangan penggunaan bahan<br />
kimia berbahaya, dan perlu partisipasi dari industri<br />
skala besar. Meski demikian, perangkat-perangkat di<br />
atas bisa menjadi modal penting untuk implementasi<br />
rencana ”Nol Pembuangan” bahan berbahaya<br />
beracun.<br />
Gambar Seorang warga desa Ciwalengke menggunakan<br />
air dari sebuah sumur untuk mencuci beras.<br />
image © Andri Tambunan / Greenpeace<br />
Gambar Aktivis Greenpeace<br />
menandai sebuah saluran<br />
pembuangan pabrik-pabrik<br />
di Majalaya, Kabupaten<br />
Bandung, Jawa Barat,<br />
dengan sebuah tanda yang<br />
bertuliskan “Perhatian, Limbah<br />
Berbahaya Keluar Dari Sini!!”.<br />
Greenpeace mendesak<br />
pemerintah Indonesia untuk<br />
segera beraksi menghentikan<br />
pencemaran bahan kimia<br />
berbahaya beracun ke Sungai<br />
Citarum dan Sungai lain di<br />
Indonesia.
Change language