risalah rapat rapat panitia kerja komisi ii dpr ri rancangan undang ...

More documents

Recommendations

Info

Yang pertama, definisinya dulu. Dari draft yang ada, walaupun pada rapat yang terakhir sudah disetujui, tapi belum kita ubah secara substansi perumusan pasalnya itu ya. Kita lihat misalnya di dalam ketentuan umum ya. Di ketentuan umum itu kita juga perlu menyesuaikan, kemudian juga pasal berikut yang menunjuk pada ketentuan umum. Ketentuan umum yang ada pada Pasal 1 ayat (7) “Jabatan Eksekutif Senior adalah sekelompok jabatan tertinggi pada instansi pemerintah”. Kita mesti melihat di sini, kalau seperti ini rumusannya jabatan tertinggi, itu artinya di setiap instansi ada satu, karena yang tertinggi tidak ada yang lebih tinggi lagi. Maka rumusan itu pun harus disempurnakan dalam ketentuan umum ini. Oleh sebab itu saya ingin mengusulkan sebagai bahan untuk diskusi kita mengenai Jabatan Eksekutif Senior itu, Jabatan Eksekutif Senior adalah kelompok jabatan struktural atau sekelompok jabatan Pimpinan pada instansi pemerintah, karena struktural kalau kita masih menggunakan struktural, nanti confused lagi dengan istilah eselonery. Tapi kalau sekelompok jabatan Pimpinan pada instansi pemerintah kita tidak akan confused dengan jabatan eselon. Oleh sebab itu saya cenderung untuk mengusulkan dengan kata Pimpinan. Jadi Jabatan Eksekutif Senior adalah kelompok jabatan Pimpinan pada instansi pemerintah. Ini juga sekaligus membatasi agar aturan yang mengatur bahwa jabatan fungsional, seperti analis jabatan yang masih ada di sini masuk ke sana. Kita harus tutup bahwa jabatan di luar Jabatan Eksekutif Senior, tidak bisa dikelompokkan di sana. Jab administratif atau jabatan fungsional juga tidak bisa masuk ke sana gitu. Ini usulan saya Pak. Yang harus kita pikirkan juga adalah, karena pada kenyataannya di setiap instansi pemerintah baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah, itu apalagi konsep ini dasar pemikirannya kan eselon I, eselon II. Maka menurut hemat saya kalau di jabatan administrasi itu ada tingkatannya. Kita baca di sini misalnya, dalam jabatan fungsional, keahlian sebagaimana dimaksud terdiri dari ahli pratama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Kemudian dalam jabatan administrasi pun juga seperti itu. Oleh karena itu, untuk Jabatan Eksekutif Senior kiranya kita juga harus lakukan seperti itu. Jadi jangan Jabatan Eksekutif Senior begitu saja. Karena agak sulit nanti mengakomodasi Jabatan Eksekutif Senior yang tadi saya katakan adalah jabatan Pimpinan pada instansi pemerintah itu kalau kemudian hanya satu yang ada di instansi itu. Saya mengusulkan dalam hal ini adalah tiga paling tidak Jabatan Eksekutif Senior itu. Tapi bukan berarti jabatan junior, tetap istilahnya adalah Jabatan Eksekutif Senior, misalnya saja ini sebagai misalnya mungkin Bapak Ibu punya pilihan yang lain. Jabatan Eksekutif Senior utama adalah yang tadi dikatakan setingkat eselon I. Kemudian Jabatan Eksekutif Senior madya yang kemudian Jabatan Eksekutif Senior muda, ini untuk menampung mereka yang ada di pusat maupun yang ada di daerah dan juga kalau di pusat saya ingin memberikan contoh misalnya sekarang lembaga non struktural. Lembaga non struktural seperti LAN, LAN ini eselon I, anak buahnya pun eselon I juga. Kalau kita bicara secara struktur seperti itu, tapi melalui istilah Jabatan Eksekutif Senior utama, maka yang di bawahnya adalah Jabatan Eksekutif Senior madya, begitu juga yang di bawahnya, sehingga bisa menampung ketiga level Jabatan Eksekutif Senior ini. Kalau sekarang kan tidak. Bapak tidak bisa membedakan ini Kepala LAN atau Kepala BPS dengan anak buahnya, sama ini. Masa jabatan yang sama membawahi jabatan yang sama juga. Nah kalau kita ingin menuangkan di dalam pasal ini, maka itu harus kita buat grade-nya seperti ini. Sama halnya dengan kelompok jabatan administrasi dan kelompok jabatan fungsional. Sehingga bisa menampung, itu Pak Ketua usulan kami. Bapak Ibu mungkin bisa kami usulkan juga, karena kalau tidak, kita akhirnya terbelenggu dengan persoalan ini dan kemudian kita tidak bisa memberikan solusi dari kenyataan yang ada sekarang. 14
KETUA RAPAT: Baik, Saya kira ini kita tidak akan selesai apabila kita tidak ada satu persepsi. Jadi harus satu persepsi. Ini ada kemarin dulu ya, ada pertemuan membahas mengenai ini, dihadiri oleh Pak Wamen, Prof. Sofyan, dan beberapa lagi. Ditambah dua profesor baru Pak Gamari dan Pak Nanang. Saya kira ini memang kita tuntaskan. Barangkali saya minta bantuan Pak Wamen untuk menjelaskan ini, karena kemarin Bapak, karena ini saya kira ini sangat mendasar. Kalau kita sudah ketemu ini clue-nya selesai ini, kalau tidak ini balik lagi balik lagi. Kami persilakan Pak. PEMERINTAH (WAMEN KEMENPAN RB RI): Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi memang Jabatan Eksekutif Senior ini di beberapa negara dibentuk dengan satu tujuan, ada perlakuan yang berbeda, baik dari cara pengisiannya, dari cara mengukur kinerjanya, dan dari cara mobilitasnya. Ini yang membedakan dengan jabatan-jabatan lain di bawah Jabatan Eksekutif Senior. Jadi filosofis begitu Pak. Sekelompok jabatan tertinggi atau sekelompok jabatan Pimpinan dalam instansi yang diberikan secara berbeda pengaturan-pengaturan mengenai proses pengisiannya, proses pengukuran kinerjanya, termasuk proses pemberian remunerasinya. Nah ini yang membedakan dengan yang lain. Nah sekarang jadi mungkin definisinya Pak Gamari tadi sudah hampir tepat ya, jadi sekelompok jabatan Pimpinan dalam instansi pemerintah. Kita exercise, siapa Pimpinan di dalam sebuah instansi pemerintah. LPNK, itu instansi pemerintah. Maka dia termasuk ke dalam Jabatan Eksekutif Senior. Siapa lagi, Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dalam organisasi kesekretariatan daerah, maka dia Pimpinan dalam instansi pemerintah. Kepala Dinas dia adalah Pimpinan organisasi satuan kerja pemerintah daerah. Kemudian di tingkat pemerintah pusat, pada Direktur Jenderal-Direktur Jenderal yang sekarang ini adalah juga Pimpinan dalam Direktur Jenderal yang dipimpinnya. Nah jadi memang ini pengelompokkannya sangat tergantung pada masing-masing negara Pak. Jadi kalau tidak salah di Korea itu ada 125 Jabatan Eksekutif Senior yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang tidak semua jabatan itu disebut sebagai Jabatan Eksekutif Senior. Tergantung pemerintah mau menetapkan yang mana gitu. Nah dengan menggunakan logika ini, sebenarnya di Indonesia itu akan ada kemungkinan 3 Jabatan Eksekutif Senior, yaitu Pimpinan LPNK, kemudian Pimpinan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, yang sekarang mungkin setara dengan eselon I dan Pimpinan-Pimpinan Dinas di daerah. Ya jadi SKPD Pak, jadi Pimpinan kelompok Pimpinan tertinggi di daerah untuk SKPD kan kepala dinas Pak. Itu dari sisi bagaimana negara mengaturnya. Mengapa Jabatan Eksekutif Senior ini diadakan, sebenarnya kita membutuhkan kritikal memang, jumlah yang minimal untuk bisa menggerakkan reform. Mengapa pengisiannya ini diberbedakan, karena kita maka memang mengharapkan ada satu perubahan reform, nanti pengisiannya dilakukan secara terbuka. Ukuran-ukuran kinerjanya juga dibuat sedemikian rupa, sehingga persis ukuran kinerja seperti yang ada di swasta. Bahkan di tiap gajinya itu kalau di beberapa negara 98% dengan gaji private. Jadi Jabatan Eksekutif Senior itu beda antara swasta dengan publik itu bisa sampai beda 2% saja Pak dari misalnya sama-sama duduk sebagai direktur ya. Nah itu kurang lebih bedanya 2% saja. 15
Page 1 and 2: RISALAH RAPAT RAPAT PANITIA KERJA K
Page 3 and 4: Jam menurut Tata Tertib DPR RI jam
Page 5 and 6: Ayat (1)-nya dikatakan “Jaminan p
Page 7 and 8: KETUA RAPAT: Baik, Saya mohon perha
Page 9 and 10: Untuk Pasal 90 yang tadi diusulkan
Page 11 and 12: KETUA RAPAT: Oke ya? Jadi ini sudah
Page 13: KETUA RAPAT: Baik, saya berikan sat
Page 17 and 18: Kelompok satu ya, satu adalah Pimpi
Page 19 and 20: KETUA RAPAT: Kita bicara BUP, BUP u
Page 21 and 22: Nah ini Pak Gamari, ada problemnya
Page 23 and 24: Makanya dalam draft yang lama, Pres
Page 25 and 26: Lalu yang ketiga adalah dari sisi v
Page 27 and 28: KETUA RAPAT: Baik-baik. Nanti kita
Page 29 and 30: F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC)
Page 31 and 32: PEMERINTAH: Baik, Pak, kami setuju.
Page 33 and 34: PEMERINTAH (KEPALA BKN): Terima kas
Page 35 and 36: F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Terima
Page 37 and 38: F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH
Page 39 and 40: F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Ya, ja
Page 41 and 42: PEMERINTAH (DIRJEN PUM KEMENDAGRI):
Page 43: KETUA RAPAT: Ya, Allah, keji sekali

risalah rapat rapat panitia kerja komisi ii dpr ri rancangan undang ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?