risalah rapat rapat panitia kerja komisi ii dpr ri rancangan undang ...

More documents

Recommendations

Info

PEMERINTAH: Terima kasih Pimpinan. Ini kebetulan dari pemerintah yang hadir disini, ada Wakil Ketua Umum Korpri, Pak Eko dan kebetulan juga saya sebagai Sekjen. Jadi sangat berkepentingan. Dalam konsep pemerintah kami mengusulkan agar organisasi nanti memang tugas fungsinya dalam rangka pembinaan profesi terhadap para anggotanya, seperti yang disampaikan Pak Eko, cuman memang masalahnya adalah apakah ini masuk kedinasan atau non kedinasan. Ketua Umum sudah wantiwanti kepada kami, kalau itu non kedinasan, itu akan membawa resiko yang luar biasa. Nanti bisa liar Pak, bisa kemana-mana. Cuma masalahnya lagi, kalau dia kedinasan, itu melaksanakan fungsi apa? Apakah fungsi pembinaan profesi ini termasuk dalam pengertian fungsi pemerintahan dan itu nanti berarti nanti didalam kelembagaannya secara struktur akan kelihatan disitu ada fungsi yang dijalankan oleh mungkin namanya menjadi Korps ini, atau apa itu. Ini Pak, yang memang kami masih agak belum firm menyangkut masalah bagaimana penempatannya kalau itu dia, kalau non kedinasan, bisa jadi dia bisa kemana-mana dan tapi kalau dimasukkan kedinasan, membawa konsekuensi harus terstruktur dalam organisasi, supaya bisa juga dibiayai juga oleh negara. Sebagai informasi Bapak dan Ibu sekalian, saat ini Korpri ini sudah tidak mendapat dana dari APBN, karena dipermasalahkan oleh Kemenkeu tadi, ini organisasi apa? Apa fungsinya dan segala macam. Yang dibiayai APBN adalah mereka yang menjalankan fungsi pemerintahan. Korpri ini dipertanyakan dia menjalankan fungsi apa?Didalam struktur tidak ada, ini diskusinya panjang lebar, sampai-sampai kami agak pemerintah pusing juga menyangkut masalah ini karena nasib teman-teman yang ada di Sekretariat Korpri di berbagai kementerian sudah hampir setahun lebih tidak mendapat tunjangan, karena Kemenkeu masih mempersoalkan masalah kejelasan status ini, walaupun didalam Kepres 24 tegas mengatakan bahwa organisasi ini adalah dibiayai oleh APBN, tapi Kemenkeu keukeuh belum membayar masalah tunjangan bagi teman-teman PNS yang menjadi Sekretariat Korpri di kementerian lembaga. Demikian Pimpinan, jadi memang ada persoalan itu yang, tapi kami setuju bahwa ini adalah organisasi profesi untuk membina profesi, cuman apakah kedinasan atau non kedinasan ini yang masih perlu kita diskusikan. Mungkin Pak Eko. PEMERINTAH (KEPALA BKN): Terima kasih Pimpinan. Saya kira yang disampaikan Pak Sekjen Korpri tadi sudah jelas sekali dan yang dibelakang ini kan Anggota Korpri juga semuanya, Pak. Jadi kalau Sekjennya sudah bicara seperti itu, ya saya kira gambaran yang kita hadapi sekarang itu seperti itu. Jadi plus minus, plus minusnya ada juga. Tentunya yang harus kita diskusikan secara matang adalah bagaimana organisasi Korpri atau apapun namanya ini bisa berperan baik dalam Reformasi Birokrasi. KETUA RAPAT: Satu lagi, saya mau tanya Pak Eko. PTT ini masuk enggak dalam urusan.... PEMERINTAH (KEPALA BKN): Selama ini kalau pegawai karena Korp Pegawai Republik Indonesia, maka yang honorer , PTT dan sebagainya tidak termasuk dalam organisasi tersebut, dan selama ini ....pasif. Jadi setiap PNS otomatis menjadi Anggota Korps Pegawai. Terima kasih. 38
F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Ya, jadi begini Pak, karena ini sebagai organisasi profesi, ASN, maka kalau kita timbangtimbang plus minusnya apakah itu kedinasan atau non kedinasan, maka manfaatnya akan lebih besar kalau itu non kedinasan. Kekhawatiran bahwa non kedinasan ini tidak terkendali,liar dan sebagainya saya kira itu bisa diikat oleh Undang-undang ini juga, karena disitu ada kode etik yang mengaturnya. Dia akan terikat kode etik. Bahwa organisasi profesi ASN ini juga nantinya akan membuat semacam quote of conduct sendiri, silakan,tapi ada ikatan,jadi dengan demikian ada kekhawatiran nanti akan liar tidak terkendali saya kira bisa dicegah dengan cara seperti itu dan ini juga memberikan kesempatan kepada PTTP (Pegawai Tidak Tetap Pemerintah), kalau dulu memang tidak ada Undang-undang yang menampungnya. Ketika ini organisasi namanya organisasi ASN dan ASN adalah pegawai negeri sipil dan PTTP, maka PTT pun juga boleh menjadi anggota organisasi profesi ini, walaupun dia tidak tetap. Anggota tidak tetap kan tidak apaapa, Pak. Jadi saya kira rumusan ini sudah benar. Kekhawatiran-kekhawatiran kalau itu nanti tidak terkendali, saya kira sudah bisa kita jawab dengan pasal-pasal yang ada di Undang-undang ini, terima kasih. F-PDIP (ZAINUN AKHMADI): Terima kasih Pimpinan. Pak Tasdik ini selaku Sekjen atau Wakil Ketua yang ada disini, ini kalau soal bunyi pasalnya ini kita sudah senafas ya Pak ya. Tidak ada masalah, apalagi disini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri, jadi nanti disana lebih jauh.Cuma yang saya ingin tahu, ....Korpri yang ada sekarang ini, itu bagaimana tadi sudah tidak dapat dana lagi dari pemerintah ? Saya ingin tahu, apakah selama ini, atau sampai sekarang ini masih punya aset atau tidak, Pak, kekayaan, satu itu Pak. Lalu keuangannya bagaimana, Pak. Kalau disana apa punya AD/ART, Pak ? lalu forum tertingginya itu ...loh ini sudah jauh Undang-undangnya ini. Menyikapi Undang-undang ASN ini tentunya kalau disetujui, lalu kecenderungannya kemana misalnya, apakah masih tadi, mempertahankan nama Korpri atau berganti nama tadi. Terus menurut Korpri sendiri sekarang ini, baiknya kedinasan atau non kedinasan? Tadi Pak Tasdik masih ragu-ragu. Justru menyerahkan kepada kami,tapi maksud saya sikap dari Korpri itu sendiri bagaimana? Maksud saya itu Pak. Rasanya kalau sudah disana, dengan segala evaluasi yang ada, maka tidak perlu ada kekhawatiran kalau ini mau jadi kedinasan atau tidak, gitu Pak. Artinya dengan suatu keputusan dari Korpri itu sendiri. Saya sendiri memandang, kalau ini adalah non kedinasan, justru akan lebih profesional,lebih aspiratif, karena tidak terikat lagi, dimana kalau kedinasan kan dimana dia jadi Bos, kemudian kita kan akan khawatir menyampaikan aspirasi atau kritik atau apa gitu, tapi kalau itu non kedinasan, barangkali yang jadi Sekjen Korpri itu misalnya gitu tidak perlu berpangkat tinggi misalnya, karena memang diputuskan secara demokratis. Sama juga misalnya SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), bukan PSSI ya Pak ya, SPSI, PGRI, PWI dan sebagainya itu. Kira-kira gambaran saya gitu, tapi kalau secara keseluruhan, Pak, sebelum...ini nampaknya sudah sama dengan kita, hanya saya ingin tahu lebih banyak tentang Korpri tadi, Pak. Terima kasih. F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM): Ya, saya pusing juga ini Pak Tasdik, karena Korpri ini kan historicallynya adalah orde baru ini. Ya, jadi karena itu kan, ya kita tahulah di masa lalu, tetapi kemudian ini kita dihadapkan pada persoalan ini apakah kedinasan atau non kedinasan. Korpri berdefinisi itu bukan kedinasan, per definisi. Harus dimaknai seperti itu. Dia adalah, saya pegawai negeri, berkumpul-kumpul, karena itu adalah, saya kira Pak Wakil Menteri ini adalah cantolan tertinggi untuk organisasi ASN yang akan jadi ini. ...enggak ada. Jadi karena itu ini harus hati-hati, positioning daripada Korps Pegawai 39
Page 1 and 2: RISALAH RAPAT RAPAT PANITIA KERJA K
Page 3 and 4: Jam menurut Tata Tertib DPR RI jam
Page 5 and 6: Ayat (1)-nya dikatakan “Jaminan p
Page 7 and 8: KETUA RAPAT: Baik, Saya mohon perha
Page 9 and 10: Untuk Pasal 90 yang tadi diusulkan
Page 11 and 12: KETUA RAPAT: Oke ya? Jadi ini sudah
Page 13 and 14: KETUA RAPAT: Baik, saya berikan sat
Page 15 and 16: KETUA RAPAT: Baik, Saya kira ini ki
Page 17 and 18: Kelompok satu ya, satu adalah Pimpi
Page 19 and 20: KETUA RAPAT: Kita bicara BUP, BUP u
Page 21 and 22: Nah ini Pak Gamari, ada problemnya
Page 23 and 24: Makanya dalam draft yang lama, Pres
Page 25 and 26: Lalu yang ketiga adalah dari sisi v
Page 27 and 28: KETUA RAPAT: Baik-baik. Nanti kita
Page 29 and 30: F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC)
Page 31 and 32: PEMERINTAH: Baik, Pak, kami setuju.
Page 33 and 34: PEMERINTAH (KEPALA BKN): Terima kas
Page 35 and 36: F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO): Terima
Page 37: F-PD (H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, SH
Page 41 and 42: PEMERINTAH (DIRJEN PUM KEMENDAGRI):
Page 43: KETUA RAPAT: Ya, Allah, keji sekali

risalah rapat rapat panitia kerja komisi ii dpr ri rancangan undang ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?