risalah rapat rapat panitia kerja komisi ii dpr ri rancangan undang ...

F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC):
Tadi Pak Sestama, Pak...menjelaskan bahwa nanti data akan dikelola secara ex officio di
tingkat secara ex officio bahwa Sekretariat di KASN ini akan menjadi yang mengolah data. Nah,
saya ingin usul kepada Pimpinan, bahwa sekalian saja kita bicarakan struktur organisasi KASN ini
seperti apa, untuk apakah nantinya Kepala Sekretariatnya itu Eselon II, Eselon I, atau Eksekutif
Senior yang paling atas tadi itu sehingga kita bisa menempatkannya mengaturnya supaya nanti
KASN ini benar-benar mempunyai kewibawaan yang tinggi dan jangan kita salah
menempatkannya. Jadi saya usul supaya struktur di KASN kita bicarakan juga.
F-PKS (H.M GAMARI SUTRISNO):
Kalau Undang-undang ini lahir, saya kira berpengaruh juga nomenklatur BKN. Ini kan
Aparatur Sipil Negara, apalagi ASN atau...di Undang-undang, maka bentukan BKN, ya itu
makanya pencantuman BKN apa di Peraturan Pemerintah atau tidak disini, maka konsep kita ini
tidak mencantumkan karena konsekuensi dari Undang-undang ini bisa menimbulkan perubahan
nomenklatur lembaga karena beda kedepan ini mau mengatur juga soal pegawai BKN serta
pemerintah dan sementara yang kita atur sekarang ini hanya PNS. Jadi menurut hemat saya
enggak perlu dituangkan inilah Pak, ya, silakan nanti Menpan berkoordinasi kalau memang
kenyataannya BKN ini yang sekarang ini memang sudah tercantum disitu, kita kasihlah, enggak
usah disebutkan dalam Undang-undang, nanti terlalu...enggak jalan ini, Pak. Jadi menurut saya
enggak perlu dicantumkan dikelola oleh BKN, hapus saja, kembali ke konsep yang awal saja.
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Ya, sebelum pemerintah, ini memang soal nomenklatur ini, Garuda itu simbol saja berubah
itu Rp8 milyar,Pertamina sama...itu puluhan milyar itu, Pak. Implikasinya itu luar biasa perubahan
itu Pak. Mulai dari invoice...surat menyurat sampai dengan baliho itu, berubah semua luar biasa.
Kemudian pengalaman ini, pengalaman seperti ini saya kira, tadi Pak Gamari menyampaikan
bahwa harus ada ex officio tadi siapa yang menyampaikan, Pak Gamari, pemerintah ? saya kira
setuju saya, harus ada cantolan ex officio, Pak, sebab kalau tidak koordinasi itu paling sulit
...Koordinasi itu gampang tapi sulit dilakukan. Nah, harus ada cantolan disitu ex officio.
Lalu yang kedua adalah saya ingin menjembatani ini, Pak Gamari, yang dikelola oleh
sebuah institusi yang menangani kepegawaian negara. Nah, ya jadi saya kira harus ada, otomatis
kalimat yang muncul adalah bukan huruf capital, Pak , huruf kecil semua, sebab kata suatu dan
satu saja Pak ini menjadi perkara Pak nanti kalau di MA. Jadi karena itu, Pak Gamari, kali ini bapak
anulah, agak merubah pemikiran saya. Selama ini kan bapak dominatif, gitu kan? Tidak juga ya. Ini
kan cara mengambil hati orang begitu, Pak, kalau hatinya diambil apapun dikasih,Pak. Jadi yang
dikelola oleh institusi apalah gitulah, itu saya kira...
KETUA RAPAT:
Baik, saya kira permasalahannya hanya mencari nomenklaturnya saja kan? Baik, prinsip
dasarnya sudah bisa diterima, kan gitu. Ya, kelembagaannya, pengistilahan kelembagaannya,
cuma itu saja, tapi prinsip dasarnya bisa diterima. Oke?
Pemerintah.
30