risalah rapat rapat panitia kerja komisi ii dpr ri rancangan undang ...

ASN ini adalah per definisi, per organisasi, itu dia bukan kedinasan, tetapi bahwa dia supported
kepada kedinasan ya. Sekarang problemnya adalah dihadapkan kepada, bahasanya Kyai
AW.Dalimunthe adalah maduroh dan manfaat hari ini, Pak. Kalau dari manfaat, ya hari ini, apalagi
sudah ada kesadaran bahwa ini adalah merupakan bukan untuk menyampaikan aspirasi saya kira,
tapi adalah wadah pembinaan profesi. Nah, karena itu Pak Wamen, kalau ada yurisdiksi disini
sekali lagi saya minta pertimbangan,organisasi disini apakah merupakan bab atau nanti
ditempelkan dimana, sebab kalau bab terlalu besar ini Pak dan resiko daripada ini adalah begitu
masuk disini, pengertian organisasi yang ada disini adalah berimplikasi, berefek kepada Korp itu
sendiri, termasuk misalnya Pak, kalau ini ada bahkan dia berhak menuntut anggaran negara. Dia
memang ada disini ini. Tetapi kan didalam Undang-undang ini saja, ini sudah, Ibu Mestariyani ,
saya kira begitu dicantolkan disini sudah sangat kuat sekali, kuat banget ini, karena itu sekarang
saya, semoga ini menjadi ...kita..ini enggak bisa kita putus sekarang,karena memang posisi harus
hati-hati kita ini. Enggak bisa putus ini,karena kalau dibandingkan misalnya organisasi profesi ya,
banyak sekali profesi itu loh. Asosiasi banyak sekali. Ya kemudian ada Sertifikasi dan lain-lain itu
ada di...Bahkan misalnya Gapensi, Inkindo ya, dalam konteks lembaga pengembangan jasa
konstruksi oleh Undang-undang diperintahkan, bahwa lembaga inilah yang berhak memverifikasi
terhadap badan-badan usaha. Ini Pak Eko, saya kira tolong berikan apakah ini sekedar
organisasi, apakah kerumunan, apakah paguyuban, apakah organisasi negara, saya kira
kategorisasi harus jelas sehingga kita yang membuat Undang-undang ini kemudian tidak sebagai
orang yang ini kurang hari bisa merumuskan Undang-undang ini,Pak. Kita harus hati-hati betul
sehingga mulai substansinya sampai babnya sampai dengan pasalnya itu harus dimana.
KETUA RAPAT:
Baik, saya kira Pak Wamen mau menjawab sedikit.
PEMERINTAH (WAMENPAN):
Kalau di, memang secara khusus kalau diatur dalam bab organisasi kebesaran bajunya,
Pak. Saya setuju kalau dimasukkan Bab II sebenarnya, Azas, Prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik dan
Organisasi, karena itu yang lebih dekat untuk menjaga nilai dasar dan kode etik profesinya, itu
yang pertama.
Yang kedua, di banyak negara, sebenarnya kalau orang, memang harus ada beberapa
ketentuan, Pak. Jadi 109 itu sebenarnya tidak cukup menurut saya untuk sebuah pengaturan
mengenai organisasi profesi. Jadi yang pertama mungkin Pasal 1, Pegawai ASN berhimpun dalam
Anggota Korps Aparatur Sipil Negara , itu yang pertama. Yang kedua, Korps Pegawai Aparatur
Sipil Negara memiliki fungsi melakukan pembinaan profesi terhadap Pegawai Aparatur Sipil
Negara. Itu yang kedua isunya. Jadi yang kedua adalah penekanan pada fungsinya.
Yang ketiga, yang diatur juga tadi kekhawatiran melakukan mogok,segala macam, Korps
Aparatur Sipil Negara dilarang melakukan mogok dan demonstrasi. Itu ketentuan yang harus diatur
menuru saya ketentuan minimal sebuah organisasi profesi. Memang kalau di Jerman misalnya kan
mereka mengenal adanya B’akte, Anggeselte, ada Arbaiter. Organisasi profesinya itu beda, Pak.
Kalau Anggeselte itu boleh demonstrasi dan boleh mogok, tapi kalau B’akte PNS itu enggak boleh,
tapi kalau untuk konteks Indonesia menurut saya kita jangan terlalu meniru Jerman karena Jerman
sudah sangat stabil. Kalau kita berikan juga Pegawai Tidak Tetap untuk mogok dan demo, nanti
setiap hari mogok dan demo, Pak. Jadi mungkin untuk Indonesia masih cocok larangan
demonstrasi dan mogok, Pak. Mungkin itu Pak, terima kasih.
40