risalah rapat rapat panitia kerja komisi ii dpr ri rancangan undang ...

Nah, kemudian memang sejak adanya penghentian tunjangan jabatan dari Kementerian
Keuangan, kami di Pengurus Korpri Nasional, sedang berusa untuk bagaimana bisa tetap
diberikan tunjangan dari pemerintah, dari Negara, namun Kemenkeu sampai hari ini memang tetap
tidak atau belum memberikan keputusan dalam hal ini, walaupun didalam Kepres No.24 tadi,
didalam Anggaran Dasar tegas dinyatakan bahwa pembiayaan dari organisasi bersumber dari
APBN. Kepresnya begitu, namun Kementerian Keuangan menganggap Kepres ini tidak atau
bertentangan dengan Undang-undang Keuangan Negara, itu, sebab masih dipersoalkan Korpri ini
organisasi apa? Apakah dia melaksanakan fungsi pemerintahan, kalau dia melaksanakan fungsi
pemerintahan kenapa tidak tergambar didalam struktur? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar
yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
Nah, kembali Bapak Pimpinan, kalau kita akan mengatur hal ini menyangkut organisasi
ASN didalam undang-undang ini, ada poin yang sudah, saya dan kami sudahsetuju bahwa ini
organisasi yang profesi, jadi nanti yang melakukan pembinaan profesi bagi ASN. Tentunya nanti
akan, konsekuensinya memang harus dirubah total secara keseluruhan karena konsekuensi
sebagai pembina profesi berarti kan ada tugas-fungsi menyangkut masalah sertifikasi dan segala
macam. Ini Kompleksitas yang harus kita hadapi.
Nah, tentunya ini harus, kita harus mengkaji secara mendalam konsekuensi-konsekuensi
yang akan timbul apabila kita memang sepakat didalam undang-undang ini menjadi organisasi
yang melaksanakan fungsi pembinaan profesi, sementara profesi di kalangan Pegawai ASN nanti
itu akan bermacam-macam didalam tugas pekerjaannya. Ini juga suatu hal yang perlu kita pikirkan
lebih mendalam, untuk itu mohon kepada pimpinan usul kami khusus yang masalah ini kami
jajaran pemerintah, khususnya kami di kepengurusan Dewan Nasional Korpri akan kita bahas lebih
tajam lagi, mohon waktu, khusus yang menyangkut organisasi Korps Aparatur Sipil Negara.
Terima kasih Pak.
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Terima kasih Pak Ketua.
Jadi akhirnya menjadi menarik, Pak Tasdik berbicara mengenai Korpri ini agar apa Pak?
Positioning dari organisasi ini kedepan tidak menyalahi apapun, ya. Kalau penjelasan Pak
Sekretaris Menpan seperti itu, ketika Menkeu tidak melakukan pengucuran dana itu melanggar, dia
melanggar undang-undang. Jadi wajib itu, wajib di..Menteri Keuangan itu kenapa tidak melakukan
Undang-undang 43 dan berbagai peraturan atas pembiayaan dari Korpri seluruh Indonesia itu.
Saya kira ya, kalau berani Menkeu...karena secara moral, memang kita sedang menanyakan
posisi Korpri, tapi secara undang-undang dia sudah kuat, sah, ya sudah sah itu, karena itu Pak
Markus, wajib undang itu Menkeu ke Komisi II untuk dipukulin disitu. Nah,kenapa baru sekarang ini
ngomong, kan begitu kan?
KETUA RAPAT:
Baik, saudara sekalian, saya kira cukup ya?
F-PPP (DRS.H.AKHMAD MUQOWAM):
Enggak, enggak, oleh karena itu begini Pak, ini kan sebentar pak, sekali pukul, nah oleh
karena itu Pak, warning dari Pak Tasdik tadi dan juga dari Pak Wamen, saya kira itu sangat bagus
apabila baik dari sisi positioning didalam aturan perundangan, sampai pada implikasi dan
implementasi kemudian hari, tidak kemudian begitu di yudisial review itu rontok dengan sendirinya.
Ini saya sayang pak dengan Korpri, kecuali kalau Bapak putus saya sama dengan Bapak tidak
sayang sama Korpri. Itu saja. Sekian pak, terima kasih.
42