program evaluation workshop on child protection - BAPPEDA Aceh ...
program evaluation workshop on child protection - BAPPEDA Aceh ...
program evaluation workshop on child protection - BAPPEDA Aceh ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Kerangka Pendanaan<br />
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan<br />
Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan<br />
Daerah, bahwa kerangka pendanaan dapat diartikan dengan rencana Belanja<br />
Daerah yang secara anatomi terdiri dari 2 kelompok utama yaitu Belanja Tidak<br />
Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang<br />
tidak terikat secara langsung dengan <str<strong>on</strong>g>program</str<strong>on</strong>g> dan kegiatan, yaitu terdiri dari: (a)<br />
Belanja Pegawai; (b) Belanja Bunga; (c) Belanja Subsidi; (d) Belanja Hibah; (e)<br />
Belanja Bantuan Sosial; (f) Belanja bagi hasil kepada Kab/Kota dan Pemerintah<br />
Desa; dan (g) Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung adalah<br />
belanja yang terkait langsung dengan <str<strong>on</strong>g>program</str<strong>on</strong>g>/kegiatan atau belanja yang<br />
dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan <str<strong>on</strong>g>program</str<strong>on</strong>g> dan kegiatan yang terdiri dari:<br />
(a) Belanja Pegawai; (b) Belanja Barang dan Jasa; dan (c) Belanja Modal. Secara<br />
akumulasi, kedua kelompok belanja tersebut digunakan untuk mendanai<br />
pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan oleh SKPA sesuai dengan<br />
kewenangannya masing-masing.<br />
Berdasarkan perkembangan komposisi struktur Belanja <strong>Aceh</strong> selama 3<br />
tahun terakhir, Belanja Tidak Langsung adalah berkisar 25-30 persen terhadap<br />
total belanja. Tingginya persentase ini juga ikut dipengaruhi oleh meningkatnya<br />
belanja hibah dan belanja bantuan sosial setiap tahunnya.<br />
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan <strong>Aceh</strong><br />
Berdasarkan makna yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 11<br />
Tahun 2006 Tentang Pemerintahan <strong>Aceh</strong> dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007<br />
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan<br />
daerah harus dilaksanakan secara tertib, proporsi<strong>on</strong>al, efisien, efektif, transparan,<br />
dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, kewajaran, dan<br />
memberi manfaat yang besar bagi masyarakat. Sedangkan ruang lingkup<br />
pengelolaan keuangan <strong>Aceh</strong> setiap tahunnya meliputi :<br />
Rencana Kerja Pemerintah <strong>Aceh</strong> (RKPA) 2012 III -19
Change language