program evaluation workshop on child protection - BAPPEDA Aceh ...

More documents

Recommendations

Info

Penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA) masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pada tahun 2012 daya beli masyarakat secara umum diperkirakan cenderung meningkat, hal ini disebabkan dengan membaiknya kondisi perekonomian yang akan berdampak pada kepemilikan kenderaan bermotor yang perkirakan juga ikut meningkat. Oleh karena itu maka pendapatan dari sumber pajak kenderan bermotor dan demikian juga dengan pajak BBM diperkirakan meningkat. Meningkatnya pendapatan dari kedua sumber tersebut akan berdampak terhadap penerimaan pajak Aceh secara keseluruhan yang diperkirakan meningkat sebesar 3 persen, yaitu dari 480 Milyar pada tahun 2011 menjadi 493, 7 milyar pada tahun 2012. Secara lengkap tentang proyeksi dan pendapatan Aceh tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.7 NO U R A I A N TABEL 3.7. REALISASI DAN PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2009 s.d. TAHUN 2013 REALISASI TAHUN (2009) REALISASI TAHUN (2010) J U M L A H TAHUN BERJALAN (2011) PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN RENCANA (2012) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2012 III -22 PROYEKSI/TARGET PADA TAHUN (2013) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.1 Pendapatan asli daerah 735,205,788,491 795,487,000,000 802,384,999,424 627,900,000,000 648,791,000,000 1.1.1 Pajak daerah 462,151,772,869 476,975,000,000 480,000,000,000 493,700,000,000 508,511,000,000 1.1.2 Retribusi daerah 12,040,362,913 13,000,000,000 13,264,165,424 14,000,000,000 14,840,000,000 1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 75,104,468,183 74,512,000,000 76,000,000,000 78,000,000,000 80,340,000,000 1.1.4 Zakat/Infaq 22,649,354,923 3,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,200,000,000 1.1.5 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 163,259,829,603 228,000,000,000 228,120,834,000 36,200,000,000 37,900,000,000 1.2 Dana perimbangan 1,570,603,947,638 1,710,173,643,092 1,662,620,597,670 1,751,907,077,140 1,850,765,005,592 1.2.1 Dana bagi hasil pajak 175,323,122,337 223,590,261,984 217,857,440,870 223,633,351,060 230,342,351,592 1.2.2 Dana Bagi Hasil Hidrokarbon dan SDA lainnya 88,595,888,120 80,896,226,256 64,963,302,800 64,997,784,080 65,000,000,000 1.2.3 Dana alokasi umum 509,686,224,000 621,431,612,000 716,646,172,000 790,000,000,000 870,000,000,000 1.2.4 Dana alokasi khusus 48,189,000,000 30,356,900,000 50,611,300,000 60,733,560,000 72,880,272,000 1.2.5 Dana Tambahan Bagi Hasil Migas 748,809,713,181 753,898,642,852 612,542,382,000 612,542,382,000 612,542,382,000 1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 3,736,658,042,934 3,897,740,172,500 4,510,656,496,500 4,950,000,000,000 5,400,000,000,000
1.3.1 Hibah 8,019,342,934 - - - - 1.3.2 Dana darurat - - - - - 1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Aceh Bertitik tolak pada masih banyaknya agenda permasalahan dan tantangan pembangunan daerah dan masyarakat jika dilihat dari capaian berbagai indikator pembangunan, maka kebijakan pengelolaan belanja Aceh tahun 2012 diarahkan kepada peningkatan proporsi belanja yang berpihak untuk kepentingan publik, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Alokasi anggaran belanja Aceh harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas serta penghematan yang dilakukan dengan cara penganggaran belanja yang mengacu pada penyusunan anggaran berbasis kinerja (Peforman Based Budget) sesuai dengan prioritas <strong>program</strong>/kegiatan. Kebijakan belanja Aceh tahun 2012 diupayakan tetap proporsional yaitu belanja langsung lebih besar jika dibandingkan dengan belanja tidak langsung.. Dari total belanja yang yang direncanakan sebesar Rp. 7.729.800.000.000,- Belanja Langsung direncanakan sebesar Rp. 4.932.000.000.000,- (63,81 persen) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.797.800.000.000,- (36,19 persen). Belanja terkait dengan kebutuhan pegawai serta operasional kantor, laju peningkatannya ditekan semaksimal mungkindengan cara - - - - - 1.3.4 Dana Otonomi Khusus 3,728,282,000,000 3,849,806,840,000 4,510,656,496,500 4,950,000,000,000 5,400,000,000,000 1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya - - - - - 1.3.6 Dana Penyesuaian 356,700,000 34,874,659,000 - - - 1.3.7 Dana Alokasi Khusus Kurang Bayar - 13,058,673,500 - - - A JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3) 6,042,467,779,063 6,403,400,815,592 6,975,662,093,594 7,329,807,077,140 7,899,556,005,592 Belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya memenuhi kewajiban pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu alokasi Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) 2012 III -23
Page 1 and 2: BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
Page 3 and 4: Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Ace
Page 5 and 6: Tabel 3.3 Persentase Struktur PDRB
Page 7 and 8: memperbaiki berbagai sarana dan pra
Page 9 and 10: Tingkat Kemiskinan dan pengangguran
Page 11 and 12: 3.1.2. Tantangan dan Prospek Pereko
Page 13 and 14: juga dapat menyebabkan sarana dan p
Page 15 and 16: Aceh yang Sah. Sedangkan Dana Perim
Page 17 and 18: Pendapatan Asli Aceh yang Sah. Bebe
Page 19 and 20: Kerangka Pendanaan Berdasarkan Perm
Page 21: 7. Mengelola pembiayaan Aceh secara
Page 25 and 26: NO URAIAN TABEL 3.8. REALISASI DAN
Page 27 and 28: NO JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

program evaluation workshop on child protection - BAPPEDA Aceh ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?