Tugas

More documents

Recommendations

Info

e) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan urusan Pemerintah Pusat. f) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. g) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang. 2) Pasal 18A a) Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. b) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undangundang. 3) Pasal 18B a) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. b. Ketetapan MPR RI No. IV/MPR/2000, tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah c. Undang-Undang 1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2) UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. SMP - PKn Kelas IX 47
48 SMP - PKn Kelas IX 4. Pembentukan Daerah Otonom Menurut pasal 18 ayat (1) UU 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembentuan, yang pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang. Apakah yang syarat-syarat terbentuknya daerah otonom? Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur batas daerah tertentu dan wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Untuk menjadikan daerah otonomi diperlukan adanya berbagai persyaratan, yaitu syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. a. Syarat Administratif Sebagai syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/ Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat administratif untuk kabupaten/kota adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/ walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. b. Syarat Teknis Sebagai syarat teknis pembentukan daerah adalah kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, potensi daerah, luas daerah, sosial budaya, sosial politik, dan pertahanan keamanan yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. c. Syarat Fisik Untuk membentuk daerah otonom dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 7 (tujuh) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.
Page 2 and 3:
Pendidikan Kewarganegaraan Sugihars
Page 4 and 5: Kata Sambutan Puji syukur kami panj
Page 6 and 7: DAFTAR ISI Kata Sambutan ..........
Page 8 and 9: Bab I Gambar 1.1. Peringatan HU
Page 10 and 11: Sebagai bangsa yang dilahirkan dan
Page 12 and 13: Tugas f. Prof. Dr. Djokosoetono Neg
Page 14 and 15: negara. Yang dapat membedakan antar
Page 16 and 17: Wilayah lautan suatu negara terdiri
Page 18 and 19: Tugas (Sumber :www.presidensby.info
Page 20 and 21: (Sumber : ClipArt CorelDraw ) Gamba
Page 22 and 23: Tugas c) Keadilan (justice), terwuj
Page 24 and 25: Tugas Wawasan Kebangsaan : Apresias
Page 26 and 27: 2) Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menya
Page 28 and 29: d. Bangsa Indonesia menentang segal
Page 30 and 31: (Sumber: www.geocities.com) Gambar
Page 32 and 33: Belum selesai bangsa Indonesia meng
Page 34 and 35: Sesuai dengan pasal 30 UUD 1945 aya
Page 36 and 37: Adapun yang dimaksud dengan ancaman
Page 38 and 39: D. Peran Serta dalam Upaya Pembelaa
Page 40 and 41: (Sumber : www.barat-jakarta.go.id)
Page 42 and 43: (Sumber : www.as.wn.com) Gambar 1.2
Page 44 and 45: Uji Kompetensi • Ancaman adalah s
Page 46 and 47: 9. Berikut ini yang termasuk pengab
Page 48 and 49: Bab II Pelaksanaan Otonomi Daerah G
Page 50 and 51: Negara Indonesia merupakan, negara
Page 52 and 53: Negara kesatuan dapat dibedakan men
Page 56 and 57: Pemekaran dari satu daerah menjadi
Page 58 and 59: Pemilihan kepala daerah dan wakil k
Page 60 and 61: Sedangkan perangkat daerah otonom t
Page 62 and 63: Berdasarkan pasal 42 ayat (1) UU No
Page 64 and 65: Gambar 2.5. Unjuk rasa menentang K
Page 66 and 67: Partisipasi dapat diartikan sebagai
Page 68 and 69: 4) R.C. Chandler dan J.c. Plano Keb
Page 70 and 71: Adapun yang termasuk kebijakan publ
Page 72 and 73: a. Partisipasi proses pembuatan keb
Page 74 and 75: Dalam memberikan evaluasi terhadap
Page 76 and 77: pemerintah dalam memberikan subsidi
Page 78 and 79: Uji Kompetensi • Adanya partisipa
Page 80 and 81: 9. Dukungan masyarakat terhadap keb
Page 82 and 83: Latihan Ulangan Semester Gasal I. B
Page 84 and 85: 12. Kepolisian Negara Republik Indo
Page 86 and 87: 24. Berikut ini yang tidak termasuk
Page 88 and 89: 37. Yang tidak termasuk dalam tahap
Page 90 and 91: Bab III Globalisasi dalam Kehidupan
Page 92 and 93: A. Hakikat Globalisasi Sebagai bang
Page 94 and 95: Tugas Berdasarkan pengertian-penger
Page 96 and 97: Teknologi satelit komunikasi dapat
Page 98 and 99: 4. Globalisasi di Indonesia Di duni
Page 100 and 101: B. Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Page 102 and 103: 3. Prinsip-Prinsip Pokok Sesuai den
Page 104 and 105:
Tugas Keingintahuan : Belajar Lebih
Page 106 and 107:
2. Dampak Negatif Globalisasi Globa
Page 108 and 109:
Tugas Life Skills : Kecakapan Sosia
Page 110 and 111:
(Sumber : www.presidensby.info) Gam
Page 112 and 113:
(Sumber : www.pikiran-rakyat.com) G
Page 114 and 115:
Uji Kompetensi Kerjakan di buku lat
Page 116 and 117:
10. Berikut ini yang bukan menjadi
Page 118 and 119:
Bab IV Gambar 4.1 Prestasi Diri (Su
Page 120 and 121:
Dalam bab ini, akan kita pelajari m
Page 122 and 123:
(Sumber : www.anjjabar.go) Gambar 4
Page 124 and 125:
diserbu berbagai pertanyaan oleh ti
Page 126 and 127:
Tugas c. mampu menikmati indahnya k
Page 128 and 129:
Tugas Life Skills : Kecakapan Sosia
Page 130 and 131:
(Sumber : 50 Tahun Indonesia Merdek
Page 132 and 133:
3. Mengembangkan Potensi Diri Setel
Page 134 and 135:
Tugas d. tidak mau menyalahkan oran
Page 136 and 137:
(Sumber : www.akbidyo.ac) Gambar 4.
Page 138 and 139:
Bangsa Indonesia sebagai bangsa yan
Page 140 and 141:
Tugas Wawasan Kebhinekaan : Kebangs
Page 142 and 143:
Tugas Wawasan Produktivitas : Etos
Page 144 and 145:
Uji Kompetensi Kerjakan di buku tug
Page 146 and 147:
5. Potensi merupakan suatu daya yan
Page 148 and 149:
6. Bagi Indonesia globalisasi merup
Page 150 and 151:
13. Perhatikan pernyataan berikut i
Page 152 and 153:
24. Supaya kita memiliki prestasi y
Page 154 and 155:
34. Dalam sikap kompetetif harus me
Page 156 and 157:
DAFTAR PUSTAKA Bambang Margono, Tau
Page 158 and 159:
Kamus Kecil Adversity quotient : Ke
Page 160 and 161:
Nurfure : Kepribadian seseorang ter
Page 162:
ISBN : 979-1170-52-5 Buku ini telah
show all

Tugas

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?