Tugas

70
Rangkuman
Rangkuman
SMP - PKn Kelas IX
• Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonomi
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Daerah otonomi merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar
aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Pelaksanaan otonomi daerah menerapkan tiga asas, yaitu asas
desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan.
• Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 pasal
18, Tap MPR No. IV/MPR/2000, UU No.32 tahun 2004,
dan UU No. 33 tahun 2004.
• Pembentukan daerah otonomi berdasarkan syarat, yaitu
syarat administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan.
• Prinsip otonomi daerah adalah memberikan kewenangan
yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.
• Pemerintahan daerah otonom terdiri dari kepala daerah dan
perangkat daerah lainnya sebagai lembaga eksekutif dan
DPRD sebagai lembaga legeslatif daerah.
• Pelaksanaan otonomi secara luas, nyata, dan bertanggung
jawab sejak Januari 2001.
• Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat
secara aktif dalam kehidupan politik. Partisipasi masyarakat
menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap
kebijakan publik.
• Kebijakan publik meliputi apa yang dinyatakan, dilakukan,
atau tidak dilakukan oleh pemerintahan yang memuat sasaran
dan tujuan program pemerintah.